Update Artikelilmiah: 19266

VINCENT SANADA THEJAMUKTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 78/G/2015/PTUN-JKT. Dalam hal ini Penulis tertarik meneliti prosedur pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor dalam Kementerian Agama dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur.
Dalam hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama, Pemberhentian dari jabatan auditor dalam Kementerian Agama tidak ada prosedur baku akan tetapi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan surat keputusan Tata Usaha Negara dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum,dan asas kecermatan. 
Menurut Penulis bahwa prosedur pemberhentian dari jabatan fungsional auditor harus melalui prosedur pemberian suat peringatan sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya. Dari segi pertimbangan hukum hakim, penulis sepakat dengan pendapat hukum hakim dalam segi prosedural akan tetapi peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh hakim tidak lengkap dan jelas. Apabila dari segi AUPB sekiranya hanya melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The validity of the State Administration Decision must be in accordance with the legislation and the Good Governance Principles as it will result in declared null or void of KTUN. One of the cases concerning the cancellation of KTUN was found in the PTUN Jakarta Decision Number 78 / G / 2015 / PTUN-JKT. In this case the author is interested in examining the procedure of dismissal from Functional Position of Auditor in the Ministry of Religious Affairs regarding judge's legal consideration in assessing the validity of object of dispute decree from the aspect of authority, substance, procedure and Good Governance Principles.
	In order to answer the above problem, the research method used is legal research with the approach of legislation, conceptual approach and approach of analysis. The data used are primary data in the form of court decision and secondary data in the form of legislation and literature books.
	In the results of research known that, first, dismissal from the position of auditors in the Ministry of Religious Affairs has no standard procedure, however use the Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Servant Discipline. Secondly, judges' legal considerations in assessing the validity of the State Administrative Decree from the aspect of procedures for issuing the object of dispute decree by the Defendant have been contradictory to the legislation and the Good Governance Principles, especially the legal certainty principle, and the principles of precision.
	According to the Author that the procedure for dismissal from the functional position of the auditor must go through the procedure of giving a warning before being temporarily released from office. In terms of judges' legal considerations, the authors agree with the judge's legal opinion in procedural terms but the laws and regulations used by the judges are incomplete and clear. In terms of AUPB, this case violate the principle of legal certainty and the principle of precision.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman