Artikel Ilmiah : E1A013287 a.n. ELFIRA TRIAGUSTA NUGRAHAENI
| NIM | E1A013287 |
|---|---|
| Namamhs | ELFIRA TRIAGUSTA NUGRAHAENI |
| Judul Artikel | ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/G/2014/PTUN.YK) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/G/2014/PTUN.YK) Oleh: ELFIRA TRIAGUSTA NUGRAHAENI E1A013287 ABSTRAK Skripsi ini berjudul: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 03/G/2014/PTUN.YK). Penelitian ini akan menguraikan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Persamaan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2014/PTUN.YK. Tergugat dalam perkara a quo adalah Bupati Sleman, dan objek gugatannya yakni Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 462/Kep.KDH/A/2013 tentang Pengesahan Saudara Hadi Subronto sebagai Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik masa jabatan 2013-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Sleman dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Persamaan dan Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dimana asas persamaan mensyaratkan agar sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap kasus yang sama haruslah disikapi secara sama pula. Akan tetapi, yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, terhadap kasus yang sama yaitu adanya surat suara yang terdapat 2 (dua) coblosan oleh KPPS disikapi secara berbeda. Sedangkan asas kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu yang dirugikan. Dengan adanya kepentingan yang merugikan penggugat tersebut, penggugat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan dan BPD Desa Sukoharjo akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Keberatan tersebut juga disampaikan kepada Bupati Sleman akan tetapi juga tidak menanggapinya dan tidak mengklarifikasi persoalan tersebut. Akibat hukum dikabulkannya gugatan penggugat yakni Surat Keputusan Objek Sengketa batal, tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT AS A BASIC OF CANCELLATION OF DATA STATE BUSINESS STIPULATION (DECISION STANDARD NUMBER 03 / G / 2014 / PTUN.YK) This thesis entitled: General Principles of Good Governance as the Basis of Cancellation of Decision of State Administration (Study of Decision of Yogyakarta State Administrative Court Number 03 / G / 2014 / PTUN.YK). This research will describe the State Administrative Decree as an object of dispute that is contrary to the Principle of Accuracy and the Principle of Equality in the Good Governance Principles. Sources of legal material of this research is Decision of the State Administrative Court Number 03 / G / 2014 / PTUN.YK. The Defendant in the a quo case is the Regent of Sleman, and the object of the lawsuit is the Decree of Sleman Regent Number 462 / Kep.KDH / A / 2013 concerning Endorsement of Brother Hadi Subronto as Head of Sukoharjo Village, Ngaglik Sub-districts of 2013-2019. The method used in this research is normative juridical with approach used is approach of legislation and conceptual approach. The Panel of Judges is of the opinion that the Regent of Sleman in issuing the Decision Letter of Objects of Dispute contradicts the Principles of Equality and the Principle of Accuracy in the Good Governance Principles (AUPB). Where the principle of equality requires that the attitude of the Board or the State Administrative Officer of the same case must be addressed equally. However, what happened in the election of the Head of the Village, on the same case that is the ballot there are 2 (two) impediment by KPPS responded differently. While the principle of precision requires that the interested is heard first, before they are exposed to a harmed. With the adverse interest of the plaintiff, the plaintiff objected to the election committee and the BPD of Sukoharjo Village but received no proper response. The objection was also submitted to the Sleman Regent but also did not respond and did not clarify the matter. As a result of the law granted the plaintiff's claim that the Decision Letter of the Dispute Resolution is canceled, the defendant is obliged to revoke the Decision Letter of the Dispute Object. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, Dasar, Pembatalan, Keputusan Tata Usaha Negara. |
| Pembimbing 1 | Dr. Kartono, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Hj. Sri Hartini, S.H., M.H |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2017-08-11 03:41:26.417603 |