1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 10.521-10.540 dari 48.974 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
105213364G1A008124HUBUNGAN ANTARA CEDERA KEPALA DENGAN GANGGUAN FUNGSI KOGNITIF PADA PASIEN DI RSUD MARGONO SOEKARJOCedera kepala merupakan salah satu masalah kesehatan dengan angka kejadian tinggi yang dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental yang kompleks. Gangguan yang ditimbulkan dapat bersifat sementara maupun menetap, seperti defisit kognitif, psikis, intelektual, serta gangguan fungsi fisiologis lainnya. Dampak dari cedera kepala sendiri antara lain terjadinya gangguan fungsi kognitif. Fungsi kognitif termasuk kemam¬puan atensi, memori, pertimbangan, pemecahan masalah, serta kemampuan ekseku¬tif seperti merencanakan, menilai, mengawasi, dan melakukan evaluasi dinilai menggunakan skor MMSE (Mini Mental State Examination).Tujuan penelitian ini Mengetahui hubungan antara cedera kepala dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien di RSUD Margono Soekarjo. Metode dan Rancangan penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan pendekatan studi cohort retrospektif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 32 orang. Variabel yang diukur adalah kategori cedera kepala dan gangguan fungsi kognitif. Data mengenai pasien cedera kepala berasal dari data rekam medis pasien, sedangkan penilaian fungsi kognitif dengan menggunakan skor MMSE (Mini Mental State Examination). Analisis statistik yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil analisis data diperoleh nilai X2 sebesar 0,001 (p < 0,05) menunjukkan terdapat hubungan antara cedera kepala dengan gangguan fungsi kognitif. Kesimpulan penelitian ini Terdapat hubungan antara cedera kepala dengan gangguan fungsi kognitif di RSUD Margono Soekarjo.

Head injury is one of a number of health problems that can lead to a high incidence of physical and mental disorders are complex. Disturbance may be temporary or persist, such as cognitive deficits, psychological, intellectual, and other physiological dysfunction. The impact of the head injury itself such as the occurrence of cognitive impairment. Cognitive functions including attention skills, memory, reasoning, problem solving, and executive abilities such as planning, assessing, monitoring, and evaluation was assessed using the MMSE score (Mini Mental State Examination).Knowing the relationship between the head injury and patient’s disorders cognitive function in RSUD Margono Soekarjo. The study design was observational analytic with cohort retrospective approach. The numbers of respondents in this study were 32 people. The variables measured were the head injury category and disorders cognitive function. Data on head injury patients from the medical records of patients, while the assessment of cognitive function using the MMSE score (Mini Mental State Examination). Statistical analysis that used was Kolmogorov-Smirnov Test. Analytical result showed X2 value = 0,001 (p < 0,05) demonstrated an association between the head injury and patient’s disorders cognitive function. There is relationship between the head injury and patient’s disorders cognitive function in RSUD Margono Soekarjo.
105223365C1C005036PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAPenelitian ini merupakan penelitian studi empiris dengan data sekunder pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan judul ”Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan APBD dan realisasi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta laporan PDRB. Sampel dari penelitian yaitu seluruh Laporan APBD kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta realisasi anggarannya tahun 2006-2010, dan PDRD tahun 2005-2010. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa kondisi kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2006-2010 belum mandiri dan belum efisien, tetapi sudah efektif. Selain itu berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa: (1) Kemandirian kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (2) Efektivitas kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (3) Efisiensi kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (4) Kemandirian kinerja keuangan daerah merupakan variabel paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.This research is an empirical study with secondary data on local government districts and city in the Province of Yogyakarta Special Region, entitled "Effect of Local Government Financial Performance of Regional Economic Growth in the Province of Yogyakarta Special Region" This study aims to determine the financial performance of the district and the city in the Province of Yogyakarta Special Region and determine the effect of the financial performance of the region's economic growth. The population in this study is a report of local government budgets and the realization of the districts and city in the Province of Yogyakarta Special Region and the GRDP report. Samples of the entire research report on the district budget and the city of Yogyakarta Special Province along with the realization of the budget years 2006-2010, and 2005-2010 GRDP years. Based on the results of research and data analysis can be concluded that the condition of the financial performance of the districts and city in the province of Yogyakarta Special Region 2006-2010 period has not yet independent and efficient, but it was effective. In addition, based on the results of multiple regression analysis showed that: (1) The independence of the financial performance of significant effect on regional economic growth, (2) The effectiveness of the financial performance of no significant impact on regional economic growth, (3) The efficiency of the financial performance did not significantly affect the regional economic growth, (4) the independence of the region's financial performance is the most influential variable on regional economic growth.
105233366C1K0080051. Pengaruh Human Capital Motivasi dan Dukungan Atasan Terhadap Kesuksesan Karir Karyawan: Studi Empiris di PT. Asian Cotton Bandung.

2. Career Commitment and Career Success: Moderating Role of Emotion Perception.		Penelitian ini meneliti pengaruh langsung dari modal manusia, motivasi, dukungan atasan dan karir komitmen untuk kesuksesan karir karyawan, dan meneliti pengaruh moderasi persepsi emosi pada hubungan antara komitmen karir dan kesuksesan karir. Sampel penelitian ini adalah 75 karyawan PT. PLN (Persero) APJ Purwokerto, dipilih dengan menggunakan metode sampling jenuh. Analisis regresi berganda dan analisis regresi Moderasi digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal manusia, motivasi, dukungan atasan dan karir komitmen berhubungan positif dengan kesuksesan karier, dan bahwa pengaruh moderasi persepsi emosi pada hubungan antara komitmen karir dan kesuksesan karir adalah tidak signifikan.This study examined the direct effects of human capital, motivation, supervisor support and career commitment to career success, and examined the moderating effect of emotion perception on the relationship between career commitment and career success. The samples of this study were 75 employee of PT. PLN (Persero) APJ Purwokerto, selected using saturated sampling method. Multiple regression analysis and Moderated regression analysis were used to test the hypothesis. The result indicated that human capital, motivation, supervisor support and career commitment was positively related to career success, and that the moderating effect of emotion perception on the relationship between career commitment and career success is not significant.
105243369A1H007043KARAKTERISTIK PENGERINGAN JAMUR TIRAM PUTIH MENGGUNAKAN PENGERING TIPE KABINETJamur tiram putih setelah dipanen mudah sekali rusak. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memperpanjang daya simpan jamur tiram putih adalah dengan pengeringan. Pada penelitian ini alat pengering yang digunakan adalah pengering tipe kabinet. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai karakteristik pengeringan jamur tiram putih yang meliputi laju pengeringan, konstanta pengeringan, dan kadar air kesetimbangan dari jamur tiram yang dikeringkan dengan menggunakan pengering tipe kabinet, dan mengetahui nilai kadar air, susut bobot, warna, dan tekstur dari jamur tiram yang dikeringkan. Penelitian ini menggunakan perlakuan suhu udara pengering yang berbeda, yaitu 50°C, 60°C, dan 70°C, diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 9 unit percobaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai karakteristik masing-masing perlakuan suhu menghasilkan nilai yang berbeda. Semakin tinggi suhu menghasilkan nilai kadar air yang semakin rendah, laju pengeringan yang semakin tinggi, kadar air kesetimbangan yang semakin rendah, dan nilai susut bobot yang semakin tinggi. Nilai rasio rehidrasi yang paling tinggi terdapat pada jamur yang dikeringkan pada suhu 50°C. Hasil uji warna menunjukkan bahwa suhu pengeringan 50°C memiliki nilai warna (kecerahan) yang paling tinggi. Semakin rendah suhu pengeringan maka semakin tinggi nilai warnanya. Hasil uji tekstur menunjukkan bahwa suhu pengeringan 70°C memiliki nilai tekstur yang paling keras. Semakin tinggi suhu pengeringan maka semakin keras tekstur jamur tiram kering.
White oyster mushrooms were easily damaged after harvest . One methods to extend the shelf life of white oyster mushroom is by drying. In this study used a cabinet dryer. The purpose of this study was to determine the value of the white oyster mushroom drying characteristics which include the rate of drying, drying constants and equilibrium moisture content of dried oyster mushrooms using the dryer cabinet type, and know the value of water content, decrease weight, color, and texture of mushrooms dried oysters. This study used the treatment of different drying air temperatures, 50°C, 60°C, and 70°C, repeated 3 times to obtain 9 units trial.

The results showed that the characteristic values of each temperature treatment produces different values. The higher the temperatures result in lower water content, higher drying rate, lower equilibrium moisture, and higher weight losses. The score of the highest rehydration ratio was found in mushroom dried at 50°C. The test showed that the drying temperature of 50°C result in the highest value of lightness. The lower the drying temperature, the higher the value of the lightness. The test that the drying temperature of 70°C result in the harder of the texture. The higher the drying temperature the harder texture of dried oyster mushrooms.
105253378C1K006020THE EFFECT OF COMPENSATION ON MOTIVATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT (Case Study of PT NYP Woodwork in Purbalingga Regency)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap motivasi dan komitmen organisasi. Sampel adalah karyawan PT Kayu NYP di Kabupaten Purbalingga. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden. Sampel penelitian ini diambil dengan convenience sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi, kompensasi belum berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif, kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen kelanjutan, kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen normatif.
The purpose of this study is to analyze the effect of compensation on motivation and organizational commitment. The samples are the employees of PT NYP Woodwork in Purbalingga Regency. The sample size in this study are 50 respondents. Sample of this study is taken with convenience sampling. Analytical tool used is the multiple regression analysis. The results of this study are compensation has significant effect on motivation, compensation has not significant effect on affective commitment, compensation has significant effect on continuance commitment, compensation has significant effect on normative commitment.
105263382C1J008017FACTORS INFLUENCING WATER CONSUMPTION RATE ON HOUSEHOLD TYPE A AND HOUSEHOLD TYPE B IN PDAM CIREBON REGENCY
Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Air Minum PDAM pada Golongan Rumah Tangga A dan Golongan Rumah Tangga B di Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan keluarga, jumlah tanggungan keluarga, tarif air, dan ada atau tidaknya kepemilikan sumber air lain diluar PDAM mempengaruhi tingkat konsumsi air di Kabupaten Cirebon serta apakah ada perbedaan antara kepemilikan sumber air lain diluar PDAM pada golongan rumah tangga A dan golongan rumah tangga B di Kabupaten Cirebon.
Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Jumlah responden yang diambil sebanyak 33 responden rumah tangga A dan 33 responden rumah tangga B. Pengambilan sample dilakukan dengan metode Purposive Accidental Sampling Method. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji statistic, dan uji Z.
Berdasarkan hasil analisis regresi pendapatan keluarga, jumlah tanggungan keluarga, tarif air, dan kepemilikan sumber air lain diluar PDAM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap konsumsi air rumah tangga A dan B di Kabupaten Cirebon. Secara parsial variabel pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, dan kepemilikan sumber air diluar PDAM berpengaruh signifikan terhadap konsumsi air . Variabel tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi air rumah tangga A dan rumah tangga B di PDAM Kabupaten Cirebon. Hasil perhitungan uji beda dua proporsi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepemilikan sumber air diluar PDAM antara rumah tangga A dan rumah tangga B.
Berdasarkan hasil penelitian, implikasi dari kesimpulan penelitian adalah pelanggan PDAM baik pelanggan rumah tangga A ataupun rumah tangga B untuk tidak mengeksploitasi tanah sehingga dapat menjadi langkah bijak untuk lingkungan hidup terutama demi ketersediaan air bersih yang semakin sulit. Diharapkan pihak PDAM agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyrakat untuk menghemat air dan tidak merusak sumber daya air, serta PDAM dapat lebih bijak dalam menentukan tarif air.
This study entitled "Factors Influencing Water Consumption Rate on Household Type A and Household Type B in PDAM Cirebon Regency". This study aims to find out how the family income, number of dependants, water tariff, and the presence or absence of ownership of water sources outside PDAM affected the level of PDAM water consumption in the Regency of Cirebon and whether there were differences between ownership of water sources outside PDAM in household of type A and B in the Regency of Cirebon
The data collected are the primary data and secondary data. The number of respondents who take as many as 33 respondents of household type A and 33 respondents of household type B. Sampling done by the purposive accidental sampling method used multiple regression analysis, classical assumption test, statistical test and Z test.
Based on the results of regression analysis, it could be concluded that family income, number of dependants, water tariffs, and ownership of water source outside PDAM simultaneously had significant effect on the consumption of PDAM water on household type A and B in Regency of Cirebon. Partially, variables of income, number of dependants, and ownership of water source outside PDAM significantly affected household water consumption of households type A and B. Variable of tariff had no significant effect on household water consumption of households A and B. The results of two different test proportion could be concluded that there was no significant difference to ownership of water source outside PDAM between household type A and group B.
Based on this research, the implications of the research conclusions were PDAM consumers both household type A and B did not to exploit the land so it could not be a wise step for the environment primarily by the availability of clean water was increasingly difficult. It is expected the PDAM to improve the dissemination to the public to conserve water and did not damage water resources, and PDAM might be wise in deciding water tariff.
105273383C1B008067ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2010
Penelitian ini menganalisis fenomena underpricing yang membuat perusahaan tidak mendapatkan dana yang maksimal ketika mereka melalukan IPO dikarenakan harga pasar sekunder lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran (underpricing). Penelitian fokus pada pengaruh reputasi underwriter, DER, ROE, dan EPS terhadap tingkat underpricing. Sampel Penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2008 - 2010 dan ditemukan 53 perusahaan yang kemudian menggunakan metode purposive sampling hanya diperoleh 42 perusahaan sebagai sampel. menggunakan regresi berganda, diperoleh hasil bahwa hanya variabel ROE yang mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat underpricing, sedangkan variabel yang lain (reputasi underwriter, DER, dan EPS) tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing.This research is try to analyze the underprcing phenomenon, which is make a company doesn’t get full fund when they doing an IPO because of the secondary market price is higer than offering price / primary market price (underpricng). The research focus on the impact of underwriter reputation, DER, ROE, and EPS to underpricing rate. Sample of this research are companies who do IPO from 2008 -2010 and found 53 companies then with purposive sampling method we got only 42 companies as sample. Using multiple regression we got the result that only ROE variable has negative impact to underpricing rate, while another variable (underwriter reputation, DER, and EPS) didn’t prove have significant impact to underpricing rate.
105283445B1J008128PENGGUNAAN BEBERAPA MEDIUM SEMISINTETIK UNTUK PRODUKSI MISELIUM JAMUR MAITAKE (Grifola frondosa (Dickson: Fr.) S. F. Gray) ISOLAT CIANJUR DAN EKSTRAK KASARNYA
Penelitian mengenai penggunaan beberapa medium semisintetik untuk produksi miselium jamur maitake (Grifola frondosa (dickson: Fr.) S. F. gray) isolat Cianjur dan ekstrak kasarnya telah dilakukan dengan masa inkubasi 30 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kacang hijau, kacang tunggak dan jagung sebagai bahan alternatif pembuatan medium semisintetik untuk produksi miselium G. Frondosa dan mengetahui bahan pengganti alternatif yang mampu menghasilkan miselium G. Frondosa dan ekstrak kasarnya paling tinggi. Penelitian bersifat eksperimental dengan rancangan acak lengkap yang terdiri atas 4 perlakuan, yaitu medium Potato Dextrose Yeast Broth (PDYB), medium Green bean Dextrose Yeast Broth (GbDYB), medium Cowpea Dextrose Yeast Broth (CpDYB) dan medium Corn Dextrose Yeast Broth (CDYB). Bobot kering rata-rata miselium tertinggi (1,584 gr/100ml) pada medium GbDYB. Bobot kering rata-rata miselium terendah (0,244 gr/100ml) pada PDYB. Bobot ekstrak kasar miselium pada masing-masing perlakuan lebih rendah dibandingkan bobot keringnya. Bobot ekstrak kasar tertinggi diperoleh dari perlakuan medium GbDYB sebesar 1,22 gr dan terendah dari medium PDYB sebesar 0,113 gr. Hasil uji Anova perlakuan berbeda sangat nyata yang berarti bahwa penggunaan ekstrak kacang hijau, kacang tunggak dan jagung sangat mempengaruhi pertumbuhan miselium G.frondosa. Hasil uji BNT antara perlakuan PDYB dan CDYB berbeda tidak nyata, artinya bahwa peningkatan pertumbuhan miselium pada medium PDYB tidak berbeda dengan pada medium CDYB.Research on the use of some semisynthetic medium for the production of fungal mycelium Maitake (Grifola frondosa (dickson: Fr.) SF Gray) isolates Cianjur and crude extract was performed with an incubation period of 30 days. This study aimed to determine the ability of green bean, cowpea and maize as an alternative material for the production of semisynthetic medium manufacturing mycelium G. Frondosa and find alternative substitutes are able to produce mycelium G. Frondosa and the highest crude extract. Experimental studies with a completely randomized design consisting of 4 treatments, Yeast Potato Dextrose Broth (PDYB) medium, Green bean Yeast Dextrose Broth (GbDYB) medium, Cowpea Yeast Dextrose Broth (CpDYB) medium and Corn Yeast Dextrose Broth (CDYB) medium. The average dry weight of mycelium highest (1,584 g/100ml) is at GbDYB medium. The average dry weight of the lowest mycelium (g/100ml 0.244) is at PDYB medium. The weight of the crude extract of mycelium in each treatment was lower than the dry weight. The highest weight of the crude extract is obtained from the GbDYB medium treatment (1,22 g) and the lowest is obtained from PDYB medium (0,113 g). Anova test results of different treatment is very real, which means that the use of extract of green bean, cowpea and maize greatly affects the growth of mycelium G.frondosa. The LSD test between treatment of PDYB medium and CDYB medium is not real different, meaning that an increase in the growth of mycelium on PDYB medium no different with the CDYB medium.
105293392C1A007009Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Bank Umum Kepada UMKM Di Kabupaten Banyumas (Periode 2006 - 2010)Sektor riil khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Persoalan yang sering dialami sektor riil ini mengenai masalah modal. Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan, khususnya kredit modal kerja dan kredit investasi, menjadi sangat penting bagi pengembangan usaha formal maupun informal di Kabupaten Banyumas. Di sisi lain pihak bank selalu berhati-hati untuk mengucurkan kredit karena menghindari kredit bermasalah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loans (NPL), inflasi dan BI rate terhadap pertumbuhan penyaluran Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi di Kabupaten Banyumas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan sensitivitas Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loans (NPL), Tingkat Inflasi dan Bank Indonesia rate (BI rate) terhadap penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi bank umum kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas secara bersama-sama dan secara parsial.
Penelitian ini dilakukan di Indonesia dalam lingkup regional di wilayah Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan merupakan data sekunder runtut waktu yang bersumber dari laporan tahunan Bank Indonesia selama periode 2006-2010. Untuk pembuktian hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda dan untuk menguji sensitivitas setiap variabel bebas digunakan analisis elastisitas.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan KMK dan KI terbukti secara bersama-sama dipengaruhi oleh BI Rate, Inflasi, Non Performing Loans (NPL) dan Dana Pihak Ketiga (p < 0.05). Namun demikian secara parsial, pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap jenis kredit tertentu terbukti berbeda, kecuali untuk DPK karena berpengaruh signifikan terhadap kedua jenis kredit tersebut. Faktor inflasi terbukti sensitif dalam penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan momok baik nasabah maupun pihak otoritas perbankan dalam masalah inflasi sehubungan dengan penyaluran kredit.
Implikasi dari kesimpulan di atas bahwa penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah sebaiknya dalam bentuk kredit dengan plafon kecil dan tingkat suku bunga yang rendah. Bagi bank-bank umum di Kabupaten Banyumas lebih selektif dalam pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi kepada nasabah. Untuk mengatasi inflasi tak terkendali, bank umum dapat menaikkan suku bunga tabungan agar masyarakat tertarik menyimpan uangnya di bank sehingga aset-aset yang dimiliki oleh bank tetap berada dalam kisaran yang cukup tinggi.
The real sector especially Micro Business, small and medium enterprises play an important role in economic growth. The issue that is common to the real sector is the issue of capital. Capital structure that originates from bank loans, particularly working capital loans and investment loans be very important for the development of formal and informal in Banyumas. Meanwhile the bank has been careful to disburse loans because it avoids the credit crunch. Based on the researchers interested in conducting research on the influence of Third Party Funds (DPK), Non Performing Loans (NPL), inflation and BI rate on Working Capital Loan growth and distribution of investment credit in Banyumas.
This study aims to determine the effect of and sensitivity of Third Party Funds (DPK), Non Performing Loans (NPL), Inflation rate and Bank Indonesia rate (BI rate) on working capital loans of commercial banks to Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Banyumas Regency, wholly and partially.
The research was conducted in Indonesia regional scope at the district of Banyumas. Secondary data of time series are used in this research derived from sequential time Bank Indonesia's annual report for 2006-2010. To prove the hypothesis used multiple linear analyses and to test the sensitivity of each independent variable used elasticity analysis.
Base on the data analysis have conclusions that BI Rate, Inflation, Non Performing Loans (NPL) and Third Party Funds have significance effect on Credit of Working Capital and Investment Credit, wholly and partially (p < 0.05). In the partially effect, have significance effect on Credit of Working Capital and Investment Credit, expire Third Party Funds. The inflation factor has sensitive on credit lending. This suggests the specter of both customers and the banking regulatory authority is the problem of inflation with respect to lending.
Base on the conclusions can suggested that lending to micro, small and medium enterprises should be in the form of small loans to the ceiling and low interest rates. For commercial banks in Banyumas more selective in granting loans for working capital and investment loans to customers. The commercial bank should be meet to solved this inflation, so that people interested in saving money in the bank.
105303402E1A007073“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN KREDIT BERMASALAH”
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1201/Pid. B/2011/PN. Jkt. Sel.)


"ACCOUNTABILITY OF BANK CRIME TOWARDS CRIMINAL OFFENSE BY DEBT COLLECTORS IN COLLECTION OF PROBLEM LOANS" (Case Study Towards Decision Number 1201/Pid. B/2011/PN. Jkt. Sel.)

Penulis : Kukuh Wijatmoko
NIM : E1A007073
Pembimbing I : Noor Aziz Said
Pembimbing II: Sunaryo
Alamat : www.fh.unsoed.ac.id, email: fh@unsoed.ac.id		Dalam dunia perbankan, bank diperbolehkan menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Salah satunya adalah jasa pemberian kartu kredit. Jika dalam praktiknya nasabah tidak membayar tagihan dan bunga dalam waktu tertentu, bank diperbolehkan menggunakan jasa penagih hutang dalam melakukan penagihan hutang. Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa penagih hutang tetapi penggunaan jasa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 dan SEBI 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Kasus meninggalnya salah seorang nasabah Citibank yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat tindakan penagih hutang menunjukkan masih adanya tindakan yang melanggar hukum oleh penagih hutang yang melakukan penagihan hutang. Oleh karena itu, berdasarkan pelanggaran yang terjadi dalam penagihan tersebut maka baik penagih hutang, direksi/pejabat Citibank dan Citibank itu sendiri sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Di dalam Putusan Nomor 1201/Pid. B/2011/PN. Jkt. Sel. tiga orang penagih hutang dikenai sanksi pidana masing-masing 1 tahun penjara, karena melanggar Pasal 335 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian menurut pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia, Citibank terbukti melakukan beberapa kesalahan yang menunjukkan bahwa Citibank tidak mematuhi peraturan yang disusun oleh Bank Indonesia terkait dengan penggunaan jasa penagih hutang sehingga Citibank dijatuhi sanksi oleh Bank Indonesia.


Kata kunci :
Kartu kredit, penagih hutang, Citibank, pertanggungjawaban
In the banking world, bank is allowed to run various kind of business. One of the businesses that they do is provision of credit card services. When the customer couldn’t pay the bill and interest given in certain period of time, the bank is allowed to use the service of a third party as debt collector. Bank Indonesia (Central Bank of Indonesia) doesn’t prohibit the use of debt collector services, but the use of their services must follow the regulation as stated in PBI No. 11/11/PBI/2009 and SEBI 11/10/DASP about the Implementation of Medium of Exchange Activities with The Use of Cards. The death case of one Citibank customer, who had delinquent credit card debt, caused by the action of the debt collector showed that there is still violation of the debt collector laws. Based on the violation that happened during the collections, the debt collector, the Citibank directors, as well as the Citibank itself as corporation can held into account by the law. In the decision number 1201/Pid. B/2011/PN. Jkt. Sel. three of the debt collectors are sentenced of one year prison because of the violation of article number 335 jo., Article 55 paragraph (1) Book of Criminal Law. According to the investigation by the Central Bank of Indonesia (BI), Citibank is proven to have some violation of the law that they are not following the regulation that’s been made by the Central Bank of Indonesia (BI) related to the use of the third party service of debt collector so that the Central Bank of Indonesia (BI) impose a sanction towards Citibank.


Key Words :
Credit cards, debt collector, Citibank, accountability
105313394C1K008033THE EFFECTS OF ATTITUDE TOWARD ONLINE SHOPPING, TRUST, PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL, SUBJECTIVE NORM ON ONLINE SHOPPING BEHAVIOR INTENTION (Case Study in Purwokerto)Penelitian ini berjudul "Pengaruh Sikap Pada Belanja Online, Kepercayaan, Kontrol Perilaku yang dirasakan, Norma Subyektif Terhadap Niat Perilaku Belanja Online (Studi Kasus di Purwokerto)". Teknologi internet pada umumnya menjadi lebih penting dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya dalam dunia bisnis. Peningkatan Internet mendorong para peneliti untuk menngetahui perilaku konsumen di pasar berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memunculkan pembentukan perilaku belanja aktual online konsumen di Purwokerto. Sampel penelitian ini sebanyak 110 untuk masyarakat Purwokerto yang mengetahui tentang belanja online. Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menganalisis hubungan kausal.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) kesimpulannya adalah: (1) Kepercayaan berpengaruh positif terhadap sikap pada belanja online (2) Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kontrol perilaku yang dirasakan (3) Kepercayaan berpengaruh positif terhadap norma subjektif (4) Sikap pada belanja online berpengaruh positif terhadap niat perilaku belanja online (5) Kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat perilaku belanja online (6) Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat perilaku belanja online.		This research is entitled ”The Effects of Attitude Toward Online Shopping, Trust, Perceived Behavioral Control, Subjective Norm On Online Shopping Behavior Intention (Case Study in Purwokerto)”. Internet technology is become more important in our daily life in general and in business world particularly. This increased role of the Internet encourages the researchers to investigate the customer behavior in this emerging market. The aim of this study was to examine the factors that gave rise to the formation of the actual online shopping behavior of Purwokerto customers. The samples of this study were 110 citizen of Purwokerto who knowing about online shopping. Structural equation modeling (SEM) was used to analyze the causal relationships.
Based on the result of research and data analysis using structural equation modelling the conclusion is: (1) Trust has positive effect on attitude toward online shopping (2) Trust has positive effect on perceived behavioral control (3) Trust has positive effect on subjective norm (4) Attitude toward online shopping has positive effect on online shopping behavior intention (5) Perceived behavioral control has positive effect on online shopping behavior intention (6) Subjective norm has positive effect on online shopping behavior intention.
105323417E1A007183Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
(Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt)		Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di
bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula
persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial,oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur- unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 65/ PID.SUS/ 2011/ PN.Pwt tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 65/ PID.SUS/ 2011/ PN.Pwt.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif normatif, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan unsur-unsur
Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Nomor
65/ PID.SUS/ 2011/ PN.Pwt tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut:
1. Unsur setiap orang/ barang siapa telah terpenuhi;
2. Unsur dengan sengaja telah terpenuhi;
3. Unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain telah terpenuhi.
Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 65/ PID.SUS/
2011/PN.Pwt telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, dan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mendasarkan pada pembuktian dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa; telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta dengan telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik pada orangnya atau pada perbuatannya.
Oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
berkeyakinan bahwa terdakwa M.Solihin Als.Samin Bin Sadiyo terbukti secara sah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
Kata kunci : membujuk, anak, pencabulan.
Desecrate doing an injustice is any act relating to sexual life in violation of decency (civility), including also sexual intercourse outside of marriage. Book of Criminal Law (KUHP) classify the crime into a crime of abuse in decency. Currently rife that a crime sexual abuse victim is a child. Children are young and potencial human resources, therefore the perpetrators must be given the appropriate penalty.
The purpose of this study was to determine the application of the elements of Article 81 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2002 on The Protection of Children in desicion Number 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt of the desecrate doing an injustice to child, and to know the legal reasoning of judges in imposing penalty on the decision Number 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt.
Juridical normative method, descriptive study with normative specification, the type of data used are secondary data obtained through the study of literature and presented in a systematic description.
Based on this study obtained results that the application of the elements of Article 81 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2002 of desecrate doing an injustice to child is as follows :
1. Element of “every people”/ “anyone” has been met;
2. Element of “knowingly” has been met;
3. Element “to persuade the chid to perform sexual intercourse with him
or with others” has been met.
Judge gives criminal in the decision Number 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt
based on the evidence by valid evidence provided for in Article 184 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 (KUHAP) in the form of witness statement, letters, statements of the defendant; has met the elements of Article 81 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2002; with consider the aggravating and mitigating matters the defendant and to have met the terms of punishment whether the person or his actions.
Therefore, the district court judge of Purwokerto believes that the
defendant legitimately proven criminal offense “to persuade the child to perform sexual intercourse with him” and impose penalty of imprisonment for 5 (five) years, be reduced as long as the defendant in custody, and a fine of Rp 60.000.000,- (sixty million rupiahs), subsidiary 3 months in jail.
Keywords : to persuade, child, desecrate doing an injustice.
105336589G1G009027PENGARUH APLIKASI KOMBINASI PLATELET-RICH PLASMA
DAN GEL KITOSAN TERHADAP JUMLAH OSTEOBLAS
PADA DEFEK TULANG
(Studi eksperimen pada tulang kranial tikus putih
Rattus norvegicus strain Wistar)
PENGARUH APLIKASI KOMBINASI PLATELET-RICH PLASMA
DAN GEL KITOSAN TERHADAP JUMLAH OSTEOBLAS
PADA DEFEK TULANG
(Studi eksperimen pada tulang kranial tikus putih
Rattus norvegicus strain Wistar)		EFFECTS OF PLATELET-RICH PLASMA
AND CHITOSAN GEL TO NUMBER OF OSTEOBLASTS
IN BONE DEFECTS
(Experimental studies on white rat Rattus norvegicus Wistar strain cranial bones)
105343395A1H008063PENENTUAN KEMUNDURAN MUTU DAN UMUR SIMPAN KERIPIK SINGKONG GORENG PASIR, KERIKIL, DAN MINYAKABSTRAK
Persediaan minyak goreng yang tidak sesuai dengan jumlah yang dikonsumsi menyebabkan harga minyak goreng melambung di pasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini melakukan inovasi untuk menggoreng keripik singkong menggunakan media penghantar panas non minyak, yaitu pasir dan kerikil. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perubahan kadar air dan perubahan mutu produk selama proses penggorengan dan selama penyimpanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga jenis media konduktif (pasir, kerikil, dan minyak), dan tiga suhu penggorengan (1600C, 1700C, dan 1800C). Variabel dalam penelitian ini adalah perubahan kadar air selama proses penggorengan keripik singkong, perubahan kadar air selama penyimpanan 30 hari, nilai serapan minyak, nilai tegangan selama penyimpanan, dan analisis ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan kadar air akhir keripik singkong setelah digoreng adalah 3,56%, 3,88%, dan 3,40% bb, berturut-turut untuk keripik singkong goreng pasir, kerikil, dan minyak. Kadar air akhir keripik singkong setelah penyimpanan selama 30 hari adalah 5,77%, 6,59%, dan 5,38% bb untuk keripik singkong goreng pasir, kerikil, dan minyak. Pendugaan waktu keripik singkong hingga mencapai kadar air kritis 6% bb adalah 31, 22, dan 33 hari untuk keripik singkong goreng pasir, kerikil, dan minyak. Biaya variabel untuk memproduksi keripik singkong yang digoreng menggunakan pasir lebih murah jika dibandingkan digoreng dengan minyak yaitu 50% dari biaya penggorengan menggunakan minyak.
ABSTRACT
Cooking oil supplies which can not correspond to the amount consumption makes the prices is very high in the market. Based on this background this research was conducted to innovate frying of cassava chips using non-oil heat conductive medium: the sand and gravel. The purpose of this study was to determine the changes in moisture content and the changes in the quality of products during the frying process and during storage. This research was conduct by three kind of conductive media (sand, gravel, and oil), and three level of frying temperature (160 0C, 170 0C and 180 0C). The variable in this study was the change in the moisture content of cassava chips during the frying process, changes in the moisture content during 30 days of storage, the oil absorption value, stress value during storage, and economic analysis. The results of this study indicated the final moisture content of cassava chips during the frying process was 3.56%, 3.88%, and 3.40% bb, respectively for cassava chips fried with sand, gravel, and oil. Final moisture content of cassava chips during storage for 30 days was 5.77%, 6.59%, and 5.38% for cassava chips fried sand, gravel, and oil. Prediction time for cassava chips to reach the critical moisture content of 6% bb was 31, 22, and 33 days for cassava chips fried with sand, gravel, and oil. Total variabel cost of cassava chips fried using sand was 50% less then that fried with oil.
105353398E1E008003kekuatan bukti petunjuk dalam tindak pidana pencurian uang {tinjauan yuridis putusan nomor : 108/pid.B/2011/PN.PWT}tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak tidaknya mendekati kebenaran materil,ialah kebenaran yang selenkap lengkapnyathe purpose of criminal law is to seek and obtain or at-least approach the material truth is- complete and a criminal case
105363410E1A008173PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/BANGUNAN MENURUT PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (THE COLLECTING PROCEDURE OF DUTY ON THE ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHT BASED ON THE REGIONAL REGULATION NUMBER 1 IN 2011 ABOUT REGIONAL TAX IN BANYUMAS DISTRICT)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ Bangunan (BPHTB) menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 di Kabupaten Banyumas. Rumusan Masalah yang diangkat yaitu: Bagaimana Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ Bangunan di Kabupaten Banyumas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Dengan sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Pejabat Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyumas dan Notaris. Data Sekunder adalah Peraturan Perundang-undangan dan dokumen atau pustaka.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Serta data-data kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pemungutan BPHTB di Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan juga peraturan perundang-undangan yang berada diatas nya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan BPHTB menggunakan self assessment system dimana wajib pajak diharuskan untuk menghitung besarnya pajak dan menyetor pajak yang terhutang sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Hambatan yang dijumpai adalah ketidaktauhan wajib pajak mengenai BPHTB sendiri, dan adanya ketidakjujuran dalam menentukan nilai pasar atau harga transaksi dalam peristiwa jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan sosialisasi lebih mendalam mengenai prosedur pemungutan BPHTB tersebut.
The aim of this study is to find out the collecting procedure of Duty on the Aquisition of Land and Building Right (BPHTB) based on the regional regulation number 1 in 2011 about regional tax in Banyumas district. The research question of this study is , how is the collecting procedure of Duty on the Aquisition of Land and Building Right in Banyumas district, based on the regional regulation number 1 in 2011 about regional tax. This study belongs to normative typology juridical research. The primary data of this study are taken by interviewing the dignitary of Department of Finances Income Management and Regional Asset (DPPKAD) and Notary. The secondary data are taken from legislation, books, and several related documents.
This study uses juridical normative approach which is an approach from law and valid legislation viewpoint. The analysis is conducted in qualitative and served in narative texts, with systematic description, logical and rational explanation. As well as the literature data are analyzed and studied as something intact.
The result of this study shows that the collecting procedure of Duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) in Banyumas distirct has suitable to regional regulation number 1 in 2011 about regional tax and also the regulation from Indonesia Constituion number 28 in 2009 about Regional Tax and Regional Assessment. The collecting procedure of Duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) uses self assessment sytem, where taxpayer is obliged to count the sum of tax and pay the tax due, suitable with the valid regulation. The obstacle which encountered in this study are the lack of knowledge about taxpayer of BPHTB itself and dishonestly to determine the market value or transaction value in trading occurrence which conducted between dealer and customer. The government of Banyumas district is expected to give deeper socialization about the collecting procedure of duty on the acquisition of Land and Building Right.
105373412E1A007313KEDUDUKAN SEKRETARIAT KABINET DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA PADA SISTEM KETATANEGARAAN R.IABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik.
Selain bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga Negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan Negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
Dalam melaksanakan kedudukannya presiden di bantu oleh sekretariat kabinet yang bertugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada presiden sebagai kepala Negara, sedangkan Sekretariat Kabinet memberikan dukungan staf dan administrasi kepada presiden sebagai kepala pemerintahan.
Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk menelaah mengenai fungsi, tugas, serta kedudukan dari Sekretariat Kabinet, karena dengan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial seharusnya tidak membedakan antara kekuasaan presiden sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

*Kata Kunci: Kedudukan, Fungsi, Sekretariat Kabinet
ABSTRACT


Based on section 1, article 1 of Constitution 1945, Indonesia is a unitary country that the government system is Republic. Based on this statement, it can be concluded that the form of country of Indonesia is a unitary country, while the government system is a Republic.
Besides unitary country and Republic government, the President of Republic Indonesia holds the power as the head of country and head of government. It is based on section 4, article 1 of the Constitution 1945. Thus, the government system of Indonesia adopts presidential government system.
The governance implementation of a country would work well if it is supported by country agencies that relate each other so it becomes a unity in realizing the national and country struggles values as its each position, roles, authorities and responsibilities.
In implementing the position of president, it is assisted by the cabinet secretariat which works to give support the administrative staff and administration to the president as head of country, while the cabinet secretariat give staff and administration support to president as head of government.
The results of this research is aimed to examine the functions, duties, and the position of the Cabinet Secretariat, as Indonesia adopts a presidential government system should not differentiate between the powers of president as head of country and head of government as well.

* Keyword: Position, Functions, Cabinet Secretariat

THE CABINET SECRETARIAT POSITION IN IMPLEMENTING THE COUNTRY GOVERNMENT ON CONSTITUTIONAL SYSTEM OF REPUBLIC OF INDONESIA
105383422E1A007348PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENEGAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIAPenelitian ini mengambil judul Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penegakan Pertahanan dan Keamanan di Laut Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran TNI dalam penegakan pertahanan dan keamanan di laut berdasarkan Undang-undang TNI.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya berupa laut. Wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain berpotensi untuk terjadinya pelanggaran kedaulatan maupun pelanggaran yang berkaitan dengan kekayaan laut Indonesia. Salah satu upaya menegakkan pertahanan dan keamanan adalah dengan memperkuat militer.
Berdasarkan atas perumusan masalah yang diteliti maka dapat disimpulkan bahwa peran TNI berdasarkan Undang-undang TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR. Tugas pertahanan dan keamanan di laut dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Peran TNI sangat krusial dalam melindungi, menjaga, dan mempertahankan keutuhan serta keselamatan wilayah Indonesia.
This research takes the title The role Indonesian National Army Enforcement of Defence and Security in the Sea based in law No. 34 in 2004 on the Indonesian National Army. The purpose of this research was to determine the character of Indonesian National Army in defence and security enforcement in the sea based on Indonesian National Army in law.
Indonesia is an archipelagic country with most of its territory form of the sea. The territory of Indonesia bordering other countries have the potential to sovereignty violations and violations related to Indonesia's marine wealth. One of the of defence and security enforcement efforts is to strengthen the military.
Based on the formulation of the problem it can be concluded that the character of Indonesian National Army Indonesian National Army under the act is a tool of the state in the field of defense in carrying out their duties under the policy and political decisions of the country, the government policy together DPR generated through the mechanism of the working relationship between government and Parliament. The task of defence and security in the sea conducted by the Navy to enforce the law and maintain security in the sea area of national jurisdiction. Indonesian National Army role is crucial to protect, preserve, and maintain the integrity and safety of Indonesia.
105393423C1A008077PENGARUH FAKTOR PRODUKSI MODAL, TENAGA KERJA DAN
BAHAN BAKU TERHADAP PRODUKSI SONGKOK
(Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)		Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap produksi songkok di Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
Jenis data penelitian adalah data cross section. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan metode sensus dengan melakukan wawancara dan pemberian daftar pertanyaan (kuesioner) untuk 55 responden. Dan kemudian data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan pendekatan fungsi produksi Cobb Douglas dan model regresi diuji menggunakan uji asumsi klasik dan uji statistik, seperti uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi.
Dari hasil pengujian uji t dan uji F yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu baik secara parsial maupun secara bersama-sama variabel modal, tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap produksi songkok di Desa Bandung. Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai Return to Scale sebesar 1,51. Hal ini menunjukkan bahwa industri songkok pada kondisi Increasing Return to Scale (IRTS), artinya ketika faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku ditambahkan secara proporsional, maka akan meningkatan hasil produksi dengan proporsi yang lebih besar.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh implikasi bahwa pengusaha songkok di Desa Bandung harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap produksi songkok yaitu faktor tenaga kerja dan menggunakan faktor produksi seperti modal, tenaga kerja dan baku yang bahan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas produksi, karena industri songkok di Desa Bandung berada dalam kondisi Increasing Return to Scale, sehingga industri songkok memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan.		This research analyze the effect of production factor such as capital, labor, and raw material of songkok production in Bandung Village Kebumen Sub-district Kebumen Regency. The type of research data is cross section data. A method of collecting research data using methods by conducting a census live interview and award of a list of questions ( a questionnaire ) to 55 of respondents. And then analyzed data use multiple regression analysis with the approach of the Cobb Douglas production function and continued test model regression using classic assumption test and statistics test, like t test, F test, and a test of the coefficients determination. From the results of testing t test and F test are done, find the conclusion is either jointly and partially capital, labor and raw material that significantly influential to songkok production in Bandung Village. In this research note that the value of the Return to Scale is equal to 1.51. This shows that the songkok industry is on a condition of Increasing to Return Scale (IRTS), it means when factors of production such as financial capital, labor, and raw materials are adding proportionally, so the production output increases with the bigger proportion. Based on the result of this research, obtained an implication that songkok entrepreneurs in Bandung Village should pay more attention and consider the factors of production that most influential to the production of songkok that is labor and use production factors such as financial capital, labor and raw materials in accordance with the needs of production capacity, and it was because the songkok industries being in a condition of increasing return to scale, so that songkok industries has a good prospect to be developed.
105403424E1A007233HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL
(Tinjauan Komparatif Antara Badan HAM EROPA dengan
Badan HAM ASEAN)

HUMAN RIGHTS LAW (HAM) INTERNATIONAL
(Comparative Review EUROPEAN rights body with
ASEAN Human Rights Body)
ABSTRAK


Hak Asasi Manusia (HAM) dasar yang telah melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, ataupun dirampas oleh siapapun, kecuali oleh undang-undang. Oleh sebab itu Negara-negara ini banyak yang mengatur HAM seperti di Eropa dan di ASEAN dengan membentuk suatu badan HAM.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan konsep Badan HAM Eropa dengan Badan HAM ASEAN dan mekanisme penyelesaian kasus HAM melalui Badan HAM Eropa dan Badan HAM ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan konsepsi legistis positivistis. Hasil penelitian disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis dan logis serta dianalisis secara komparatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di kawasan Eropa telah terdapat Konvensi Eropa tentang HAM yang mencetuskan suatu Badan HAM Eropa beranggotakan 47 sesuai dengan jumlah negara pihak ECHR (The European Court of Human Rights). Sedangkan di wilayah Asia Tenggara/ASEAN, pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 Piagam ASEAN. Mekanisme penyelesaian kasus jika terjadi pelangggaran atau kejahatan HAM di kawasan Eropa dibentuk The European Court of Human Rights. Sedangkan di ASEAN badan yang menangani masalah HAM ASEAN adalah AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), namun AICHR tidak mempunyai mandat untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan kasus HAM.
ABSTRACT

Human Rights (HAM) base that has been attached to a universal human, must be protected, respected, maintained, and should not be ignored, or stolen by anyone, except by law. Therefore, countries in this world that governs much human rights as in Europe and in the ASEAN to establish a human rights body.
This study aims to determine the comparison of concepts and mechanisms for resolving human rights cases through the European Agency for Human Rights and the ASEAN Human Rights. The research method used is normative research using legistis positivistic conception. The results are presented in the description that systematically and logically arranged and analyzed comparatively.
Based on the survey results revealed that In Europe there have been European Convention on Human Rights which sparked a 47- member European Human Rights Agency in accordance with the number of states the ECHR (The European Court of Human Rights). While in Southeast Asia/ASEAN, the establishment of an ASEAN Human Rights Commission on the implementation of Article 14 of the ASEAN Charter. Case resolution mechanism in case of human rights violations or crimes in Europe established the European Court of Human Rights. While in the ASEAN human rights Agency that deal with ASEAN is AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), however AICHR does not have a mandate to receive and act on complaints of human rights.