1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 35.021-35.040 dari 49.893 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
3502138268F1C018042Strategi Komunikasi Dinporabudpar Banyumas Dalam Menarik Minat Wisatawan Ke Desa Wisata Cikakak Kabupaten BanyumasDinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar)
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab atas
peningkatan kepariwisataan di Banyumas, termasuk di Desa Cikakak. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut diperlukan strategi komunikasi yang tepat sehingga dapat
menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata Cikakak
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif
dengan menggunakan observasi dan pengambilan data melalui wawancara dengan
beberapa narasumber yang terkait serta ditunjang dengan dokumentasi pendukung.
Setelah itu barulah dilakukan analisis data dari data-data yang telah penulis kumpulkan.
Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk melihat peluang dan hambatan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinporabudpar Kabupaten
Banyumas melakukan komunikasi pemasaran marketing mix serta promotion. Dimana
dalam hal ini telah melakukan pemasaran advertising melalui beberapa media cetak
seperti billboard atau baliho, serta pamflet dan leaflet yang disebarkan di beberapa
tempat, kemudian public relation melalui kegiatan pameran, event, dan pelatihan serta
juga interactive marketing melalui media sosial Instagram, Facebook, Youtobe, Tik-Tok,
dan Twitter serta Aplikasi berbasis android yaitu Dolan Banyumas. Selain itu
Dinporabudpar Kabupaten juga menggandeng para stakeholder untuk mendukung
seluruh kegiatan kepariwisataan Desa Wisata Cikakak seperti travel agent, hotel, sekolah,
dan lainnya di Kabupaten Banyumas sebagai sarana kerja sama dan promosi. Adapun
yang menjadi hambatannya yaitu insprastruktur pariwisata yang belum memadai,
kebersihan yang kurang diperhatikan, dan sumber daya manusia yang terbatas.
Kata Kunci : Desa Wisata Cikakak, Strategi Komunikasi, Pariwisata 		The Department of Youth, Sports, Culture, and Tourism (Dinporabudpar) of
Banyumas Regency is one of the agencies responsible for increasing tourism in
Banyumas, including in Cikakak Village. To realize this goal, an appropriate
communication strategy is needed so that it can attract tourists to visit Cikakak
Tourism Village.
This study uses a qualitative method which was carried out descriptively by
using observation and data collection through interviews with several relevant sources
and supported by supporting documentation. After that, data analysis was carried out
from the data that the authors had collected. This study also uses a SWOT analysis to
see opportunities and obstacles.
The results of this study indicate that the Dinporabudpar of Banyumas
Regency conducts marketing communications for the marketing mix and promotion.
Where in this case has done advertising marketing through several print media such as
billboards or billboards, as well as pamphlets and leaflets distributed in several places,
then public relations through exhibitions, events, and training activities as well as
interactive marketing through social media Instagram, Facebook, Youtube, TikTok,
and Twitter as well as an android-based application, namely Dolan Banyumas. In
addition, the Regency Dinporabudpar also cooperates with stakeholders to support all
tourism activities in Cikakak Tourism Village such as travel agents, hotels, schools, and
others in Banyumas Regency as a means of cooperation and promotion. The obstacles
are inadequate tourism infrastructure, lack of attention to cleanliness, and limited
human resources.
Key Word : Cikakak Tourism Village, Communication strategy, Tourism
3502238277F1D017048MODALITAS KEMENANGAN PASANGAN TIWI DONO DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi modalitas kemenangan pasangan Tiwi-Dono dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan dengan perspektif strukturalisme serta metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Purbalingga. Teknik pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisi data interaktif. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.
Hasil penelitian ini adalah modalitas yang dimiliki pasangan Tiwi-Dono dalam memperoleh kemenangan terbagi menjadi tiga yakni; modalitas politik, modalitas sosial, dan modalitas ekonomi. Modal politik yang dimiliki Tiwi yakni jabatan politiknya sebagai incumbent dan modal politik yang dimiliki Dono yakni jabatannya sebagai Ketua di Partai Golkar Kabupaten Purbalingga. Modal sosial yang paling mempengaruhi dalam pemenanngan ini adalah relasi keluarga Tiwi dengan ayahnya yaitu Triono Budi Sasongko. Modal ekonomi yang dimiki pasangan ini memiliki nilai yang lebih besar dibanding lawan politikknya. Pasangan ini berhasil mengakumulasikan modalitas yang telah dimilikinya yang akan menambah bobot kekuatan untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020.
This study aims to understand and describe what The Capital Of Tiwi-Dono Pair’s Victory In The Purbalingga Regency Local Elections In 2020. This study used a constructivism paradigm and with a structuralism perspective and the method used is a qualitative research method. Then, the approach that was used in this research is a case study approach. This research is located in the Purbalingga regency. The informant selection technique used purposive sampling methods. While the data collection techniques that are used are in-depth interviews, observation, and documentation studies. The data analysis technique used is to use interactive data analysis techniques. As for the validity of the data by using data triangulation techniques.
The results of this study are the capitals that Tiwi-Dono in obtaining the trump, divided into three is ; political capital, social capital, and economic capital. Tiwi's political capital is his political position as incumbent and Dono's political capital is his position as Chair of the Golkar Party in Purbalingga Regency. The most influential social capital in this victory is the relationship between Tiwi's family and his father, Triono Budi Sasongko. The economic capital owned by this pair has a greater value than its political opponents. At the end, this pais has succeeded in accumulating the capital they already have which will add weight to their strength to win Purbalingga Regency Local Elections In 2020.
3502338288F1B018046Implementasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kawasan Kuliner Kota BekasiPenelitian ini berjudul Implementasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kawasan Kuliner Kota Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 yang diwujudkan dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Terdapat faktor penghambat yang membuat program bantuan tersebut tidak terealisasikan dengan baik. Seperti kesenjangan antara pengusul dan penerima program, implementor yang belum maksimal dari segi kualitas dan kuantitas, dan faktor diluar kendali yang mempengaruhi implementasi seperti fasilitas online yang kurang persiapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kawasan Kuliner Kota Bekasi. Informan terlibat yaitu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, serta UMKM di Kawasan Kuliner Kota Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini ialah, purposive sampling, snowball sampling, dan accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif dengan melakukan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPUM berjalan dengan cukup baik, namun belum optimal dan masih perlu peninjauan kembali pada beberapa aspek. Pada aspek compliance (kepatuhan), perilaku dan pemahaman implementor masih kurang dalam hal responsifitas dan penguasaan program karena masih ditemukan ketidaktahuan terhadap informasi program tersebut. Pengurusan SKU yang terbilang rumit. Selain itu pada sistem online dan input data yang banyak ditemukan kesalahan. Dilakukan monitoring, evaluasi, dan digitalisasi sebagai bentuk perbaikan kualitas.This research is entitled Implementation of Business Productive Assistance Program Micro (BPUM) in the Culinary Area of Bekasi City. This research is motivated by the national economy during the Covid-19 pandemic which realized in the Micro Business Productive Assistance Program (BPUM). There are inhibiting factors that make the aid program not implemented properly. Such as between the proposer and recipient of the program, implementers who have not been maximized in terms of quality and quantity, and factors beyond control that affec implementation such as online facilities that are not well prepared. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Program Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in the Culinary Area of Bekasi City. Informants involved is Dinas Koperasi and UKM Bekasi City and UMKM in the Culinary Area of Bekasi City. Method used in this research is descriptive qualitative method. Informant selection technique in this studyis, purposive sampling, snowball sampling,and accidental sampling. Data collection is done by interview, observation, and documentation. The data analysis method used is interactive analysis method by performing the stages of data collection, data reducion, data precentation, and drawing conclutions. The results showed that the implementation of the BPUM program was going quite well, but it was felt that it was not optimal and there were several aspects that needed to be reviewed and improved. In the aspect of compliance, the behavior and understanding of the implementor is still lacking in terms of responsiveness and mastery of the program because ignorance of the program information is still found. Complicated SKU management. In addition, in the online system and data input, many errors were found. Monitoring, evalution, and digitalization are carried out as a form of quality improvement.
3502438273F1F018003ANALISIS ISU DISKRIMINASI GENDER DI KOREA SELATAN BERDASARKAN CEDAW PADA TAHUN 2017-2020Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar di dunia. Sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, Korea Selatan memiliki kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai CEDAW dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan mengenai kesetaraan gender pada perempuan. Penelitian ini membahas mengenai kondisi diskriminasi gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya pada tahun 2017-2020 serta membahas mengenai bagaimana upaya Moon Jae-in mengatasi isu diskriminasi gender tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep state duties dari CEDAW yaitu Promote, Protect, dan Prevent, untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Moon Jae-in dalam mengatasi diskriminasi gender pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Melalui konsep state duties, upaya-upaya yang dilakukan Korea Selatan bisa memberikan kesetaraan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya pada masyarakat khususnya perempuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Korea Selatan sukses memenuhi setiap tanggung jawabnya sebagai negara yang meratifikasi CEDAW.
South Korea is one of country that has a significant economic power in the world. As one of the state parties of CEDAW, South Korea must practice CEDAW core values for all efforts made regarding gender equality for women. This research discusses the conditions of gender discrimination in the political, economic, and socio-cultural fields in 2017-2020. It discusses how Moon Jae-in's efforts to overcome the issue of gender discrimination. In this study, the authors use the concept of state duty from CEDAW, namely Promote, Protect, and Prevent, to analyze how Moon Jae-in's efforts regarding gender issues in the political, economic, and socio-cultural fields. Through the concept of state duties, the efforts made by South Korea can provide gender equality in the political, economic and socio-cultural fields of society, especially for women. So, it can be said that South Korea has fulfilled all of its responsibilities as one of the state parties of CEDAW.
3502538274F1F018038Analisis Diplomasi Budaya Indonesia melalui Dunia Pendidikan dalam Proses Penyebaran Bahasa Indonesia di Mesir Tahun 2016-2019Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional berupa internasionalisasi bahasa Indonesia, pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi budaya yang digerakkan oleh Pusat Pengembangan dan Strategi Diplomasi Kebudayaan (PPSDK). Mesir menjadi salah satu negara dimana Indonesia menggencarkan diplomasi budaya. Kedekatan hubungan bilateral Indonesia dan Mesir melalui dunia pendidikan menjadi latar yang strategis bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi budaya. Penyebaran bahasa Indonesia di Mesir dilakukan melalui pengajaran BIPA. Pembukaan BIPA Al-Azhar pada 2016 menjadi langkah awal diplomasi budaya Indonesia. melalui pembukaan tempat kursus BIPA tersebut, maka kini terdapat tiga tempat aktif di Mesir yang mengajarkan BIPA yang dibagi ke berbagai tingkatan. Kesuksesan pengajaran BIPA tersebut membawa pemerintah Indonesia pada ambisi yang lebih besar, yaitu ide pembukaan program studi bahasa Indonesia di Al-Azhar. Melalui serangkaian negosiasi, pada tahun 2019 telah dibuka Program Studi Bahasa Indonesia di Al-Azhar. Pembukaan kelas BIPA dan Prodi Bahasa Indonesia di Al-Azhar tersebut menjadi serangkaian diplomasi budaya Indonesia dalam kepentingannya menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Melalui diplomasi budaya tersebut, Indonesia berusaha untuk meningkatkan eksistensi dan martabat di kancah Internasional.In order to realize the national interest in the form of internationalization of the Indonesian language, the Government of Indonesia carries out cultural diplomacy which is driven by the Center for Development and Strategy for Cultural Diplomacy (PPSDK). Egypt is one of the countries where Indonesia is intensifying cultural diplomacy. The closeness of bilateral relations between Indonesia and Egypt through the world of education is a strategic background for Indonesia in carrying out cultural diplomacy. The spread of Indonesian in Egypt was carried out through teaching BIPA. The opening of BIPA Al-Azhar in 2016 was the first step in Indonesia's cultural diplomacy. through the opening of the BIPA course, there are now three active places in Egypt that teach BIPA which are divided into various levels. The success of teaching BIPA brought the Indonesian government to bigger ambitions, namely the idea of opening an Indonesian language study program at Al-Azhar. Through a series of negotiations, in 2019 an Indonesian Language Study Program was opened at Al-Azhar. The opening of the BIPA class and the Indonesian Language Study Program at Al-Azhar became a series of Indonesian cultural diplomacy in its interests to internationalize the Indonesian language. Through this cultural diplomacy, Indonesia is trying to increase its existence and prestige on the international stage.
3502638275F1B017119Implementasi Program Bantuan Modal Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten BanyumasPandemi covid 19 sangat berdampak pada masyarakat Indonesia bahkan
seluruh dunia. Masalah utamanya tidak hanya masalah kesehatan, terdapat pula
masalah ekonomi yang harus dihadapi masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan-kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat salah satunya
dengan kebijakan lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di
Indonesia bahkan di Kabupaten Banyumas yang berdampak mengganggu jalannya
perekonomian masyarakat. Untuk keberlanjutan UMKM di Indonesia, pemerintah
menerbitkan kebijakan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) dan diikuti dengan
pedoman BPUM. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM dan
Petunjuk Pelaksanaan BPUM. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana implementasi program bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) di
Kecamatan Purwokerto Timur. Dampak yang diharapkan dari BPUM ini adalah
pelaku usaha mikro mampu bangkit kembali di tengah keterpurukan akibat pandemi
covid 19.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi BPUM di
wilayah Kecamatan Purwokerto Timur. Teori yang digunakan menggunakan teori
dari Grindle, namun peneliti hanya menggunakan 6 aspek dari 9 aspek yaitu,
pelaksana program; sumber daya yang digunakan; tipe manfaat; derajat perubahan
yang diinginkan; karakteristik pelaksana; serta kepatuhan dan adanya respon dari
pelaksana. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,
memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan objek yang diteliti dan peneliti
mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.
Menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode
pengambilan data. Teknis analiss data yang digunakan adalah kondensasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Implementasi Program Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro di
Kecamatan Purwokerto Timur sudah berjalan dengan baik, namun Pemerintah Desa
dan Pemerintah Kecamatan perlu lebih dilibatkan. Penerima BPUM harus dapat
menggunakan dana bantuan sebagai modal usaha dengan tepat untuk
mengembangkan usahanya di masa pandemi Covid 19 untuk mencerminkan
perubahan dan dampak pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro. 		The COVID-19 pandemic has had a huge impact on the people of Indonesia
even the whole world. The main problem is not only health problems, but also
economic problems that must be faced by the community. The government has
issued policies by limiting the space for people to move, one of which is the
lockdown policy or PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in Indonesia, even in
Banyumas Regency which has an impact on disrupting the community's economy.
For the sustainability of MSMEs in Indonesia, the government issues a National
Economic Rescue (PEN) policy and is followed by BPUM guidelines. This policy
is contained in the Regulation of the Minister of Cooperatives, Small and Medium
Enterprises of the Republic of Indonesia number 6 of 2020 concerning BPUM and
BPUM Implementation Guidelines. This research was conducted to find out how
the implementation of the micro-enterprise assistance program (BPUM) in East
Purwokerto District. The expected impact of this BPUM is that micro business
actors are able to bounce back in the midst of adversity due to the covid 19
pandemic.
The purpose of this study is to determine the implementation of BPUM in
the East Purwokerto District. The theory used uses the theory from Grindle, but researchers only use 6 aspects of 9 aspects, namely, program implementers;
resources used; benefit type; desired degree of change; implementing
characteristics; as well as compliance and response from implementers. The type of
research used is descriptive qualitative, providing a description or description of a
state of the object under study and the researcher describes what is seen, heard, felt
and asked. Using interviews, observation and documentation as data collection
methods. The data analysis technique used is data condensation, data presentation,
and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation
of the Working Capital Assistance Program for Micro-Entrepreneurs in East
Purwokerto District has been going well, but the Village Government and District
Government need to be more involved. BPUM recipients must be able to use aid
funds as business capital appropriately to develop their businesses during the Covid
19 pandemic to reflect the changes and impacts of implementing assistance
programs for micro-enterprises.
3502738276F1C018028Pesan Sufistik Novel Wayang "Rahuvana Tattwa" Karya Agus Sunyoto (Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure)ABSTRAK
Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang terdiri dari unsur-unsur mulai dari komunikator, pesan atau informasi, saluran atau media, dan komunikan. Media komunikasi bermacam-macam salah satunya menggunakan karya sastra. Karya sastra yang dipilih oleh peneliti berupa novel epik berjudul “Rahuvana Tattwa” karya Agus Sunyoto yang merepresentasikan Rahwana bukan sebagai tokoh jahat tetapi seorang maharaja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pesan sufistik yang tersirat di dalam isi novel melalui pemikiran tasawuf yang mampu menjadi nilai penting dalam kehidupan. Sufistik mengajarkan seseorang untuk melihat permasalahan dari sudut hati dan jiwa yang bersih, karena ajaran sufi bertujuan untuk memperoleh kemulian di dunia dan di akhirat dengan menjalankan syariat Tuhan dan meninggalkan larangannya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang melihat realitas sosial sebagai suatu yang kompleks, utuh, dinamis dan penuh makna. Analisis pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Untuk ketajaman analisa, peneliti menggunakan metode semiotika berdasarkan pemikiran Ferdinand de Saussure. Inti dari pembahasan teori menurut Saussure adalah bahwa bahasa merupakan sistem dari tanda dan setiap tanda memiliki dua unsur yaitu penanda (signifier) dan petanda (signified). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Rahwana adalah Maharaja Alengka dari keturuanan Rakhsasa sebagai pelindung dunia bawah dari golongan asura. Ia menculik Sita bukan karena berniat buruk tetapi sebagai bentuk baktinya kepada Sri, Dewi Bumi karena itu Sita ditempatkan di tempat yang paling indah dan mulia di Alengka. Kebaikan dan keburukan adalah suatu hal yang tidak dapat disipisahkan. Semua yang berlawanan akan terlihat sebagai oposisi dalam takaran manusia tetapi bisa sama dalam pandangan Tuhan. Karena sebuah keburukan bisa jadi akan mengandung unsur kebaikan, begitu juga sebuah kebaikan bisa jadi di sisi lain akan mengandung unsur kebaikan di dalamnya.		Communication is the process of delivering messages consisting of elements ranging from communicators, messages or information, channels or media, and communicants. There are various communication media, one of which is using literature. The literary work chosen by the researcher is an epic novel entitled "Rahuvana Tattwa" by Agus Sunyoto which represents Rahwana not as an vicious character but as a maharaja who is much beloved by his subjects. This study aims to reveal the sufistic message that is implied in the content of the novel through sufism thinking which is able to become an important value in life. Sufism teaches a person to look at problems from the point of a purified heart and soul, in as much as Sufi teachings aim to gain glory in this world and in the hereafter by carrying out God's low and abandoning its prohibitions. This study uses a constructive paradigm that sees social reality as complex, whole, dynamic and full of meaning. The analysis in this study is descriptive qualitative. For sharpness of analysis, the researcher uses a semiotic method based on the thoughts of Ferdinand de Saussure. The essence of the theoretical discussion according to Saussure is that language is a system of signs and every sign has two elements, they are the signifier and the signified. The conclusion of this study is that Ravana is the Maharaja of Alengka from the giant lineage as the protector of the underworld from the Asura group. He kidnapped Sita not because of bad intentions but as a form of devotion to Sri, the Goddess of the Earth because of that Sita was placed in the most beautiful and noble place in Alengka. Good and bad are something that cannot be detached. All opposites will appear as opposition in human terms but can be equal in God's sight. Because a disrepute may contain an element of goodness, as well as a goodness may on the other hand contain an element of disrepute in it.
3502843954H1B020034ANALISIS KINERJA STRUKTUR BANGUNAN BAJA TERHADAP GAYA GEMPA BERDASARKAN TINGKATAN INTENSITAS SEISMIK MENGGUNAKAN JAPAN METEOROGICAL AGENCY SEISMIC INTENSITY SCALE (JMAI) DENGAN METODE TIME HISTORY ANALYSISGempa bumi merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari dan dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan ataupun korban jiwa. Setiap gempa memiliki intensitas yang beragam. Intensitas gempa merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kekuatan gempa bumi. Intensitas gempa bumi dapat digunakan untuk mengestimasi seberapa parah gempa merusak wilayah atau bangunan. Japan Meteorological Agency (JMA) merupakan suatu lembaga yang hingga saat ini terus melakukan pengembangan terkait Tingkat intensitas gempa bumi. JMA mengklasifikasikan dampak gempa bumi berdasarkan intensitasnya yang dikenal sebagai skala intensitas seismik. Skala intensitas seismik JMA ini dinamakan Japan Meteorological Agency Seismic Intensity Scale (JMAI) yang membagi skala intensitas seismik menjadi 10 tingkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gempa bumi berdasarkan tingkat intensitas JMA berdampak pada kinerja struktur bangunan baja dengan sistem struktur SRPM (Sistem Rangka Pemikul Momen) pada kelas biasa, menengah, dan khusus. Kemunculan sendi plastis menentukan kinerja struktur pada penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode nonlinear time history analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur bangunan dengan kelas struktur SRPMB mengalami totally collapse akibat gempa dengan intensitas pada level IV, SRPMM akibat gempa dengan intensitas pada level VLower, dan SRPMK akibat gempa dengan intensitas pada level VILower.Earthquakes are natural disasters that cannot be avoided and can cause damage to buildings or loss of life. Each earthquake has varying intensities. Earthquake intensity is one of the factors that can be used to measure the strength of an earthquake. Earthquake intensity can be used to estimate how badly an earthquake damages an area or building. The Japan Meteorological Agency (JMA) is an institution that continues to develop developments related to earthquake intensity levels. The JMA classifies the impact of earthquakes based on their intensity in what is known as the seismic intensity scale. The JMA seismic intensity scale is called the Japan Meteorological Agency Seismic Intensity Scale (JMAI) which divides the seismic intensity scale into 10 levels. The aim of this research is to determine how earthquakes based on the JMA intensity level impact the performance of steel building structures with the SRPM (Moment Resisting Frame System) structural system in ordinary, medium and special classes. The appearance of plastic joints determines the performance of the structure in this study. Therefore, this research uses a nonlinear time history analysis method. The results of this research show that building structures with the SRPMB structural class experienced total collapse due to an earthquake with an intensity at level IV, SRPMM due to an earthquake with an intensity at the VLower level, and SRPMK due to an earthquake with an intensity at the VILower level.
3502938278I1D018013PENGARUH TELE-NUTRITION EDUCATION TERHADAP POLA KONSUMSI GIZI SEIMBANG PADA REMAJALatar Belakang: Masalah gizi yang terjadi pada remaja umumnya disebabkan oleh pola konsumsi pangan yang tidak sesuai dengan pola konsumsi gizi seimbang. Salah satu usaha untuk memperbaiki pola konsumsi dapat dilakukan dengan edukasi gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tele-nutrition education terhadap variasi makanan pokok, konsumsi protein lauk hewani, protein lauk nabati, sayur, buah, gula, garam, dan lemak minyak pada remaja.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental dengan rancangan one group pre-test post-test. Jumlah sampel penelitian sebanyak 49 orang. Data pola konsumsi diukur dengan metode SQ-FFQ. Analisis data menggunakan uji Paired sample t-test dan uji Wilcoxon.

Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukan ada pengaruh tele-nutrition education pada konsumsi buah (p=0,005), konsumsi gula (p=0,000) dan konsumsi lemak minyak (0,000). Tidak ada pengaruh pada variasi makanan pokok (p=0,155), konsumsi protein lauk hewani (p=0,198), konsumsi protein lauk nabati (p=0,885), konsumsi sayur (0,413) dan konsumsi garam (0,052).

Kesimpulan: Ada pengaruh antara tele-nutrition education terhadap konsumsi buah, gula dan lemak minyak. Tidak ada pengaruh antara tele-nutrition education terhadap variasi makanan pokok, konsumsi protein lauk hewani, protein lauk nabati, sayur dan garam.

Background: Nutritional problems that occur in adolescents are generally caused by food consumption patterns that are not in accordance with balanced nutritional consumption patterns. One way to improve consumption patterns can be done with nutrition education. This study aims to determine the effect of tele-nutrition education on variations in staple foods, consumption of animal protein dishes, vegetable protein dishes, vegetables, fruit, sugar, salt, and fatty oils in adolescents.

Methods: This study used a quasi -experimental design with one group pre-test post-test. The number of research samples was 49 people. The consumption pattern data was measured by the SQ-FFQ method. Data analysis used Paired samples t-test and Wilcoxon test.

Results: The results of the analysis showed that there was an effect of tele-nutrition education on fruit consumption (p=0,005), sugar consumption (p=0,000) and fat oil consumption (0,000). There was no effect on the variation of staple food (p=0,155), consumption of animal protein dishes (p=0,198), consumption of vegetable protein dishes (p=0,885), vegetable consumption (p=0,413) and consumption of salt (p=0,052).

Conclusios: There was an effect between tele-nutrition education on consumption of fruit, sugar and fatty oils. There is no effect between tele-nutrition education on the variety of staple foods, consumption of animal protein dishes, vegetable protein dishes, vegetables and salt.
3503044609E1A020148PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ATAS PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Atas Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 dengan Linda Anggraeningsih dan Muhammad Shakeel sebagai Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta akibat hukum dari diputusnya putusan tersebut bagi para pihak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah para pihak telah mendapat Perlindungan Hukum sebagai Pemegang Hak Merek dan juga akibat hukum yang timbul dari adanya putusan Mahkamah Agung tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Linda Anggraeningsih belum mendapat perlindungan hukum terhadap Hak atas Mereknya karena gugatan yang dimenangkannya di Pengadilan Niaga dibatalkan oleh Putusan Kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 membatalkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya Merek Buttonscarves dengan Merek Umamascarves dan penghentian produksi serta pemasaran produk Merek Umamascarves, yang mengakibatkan Merek Umamascarves masih berhak memproduksi serta memasarkan produk-produknya karena tetap sah terdaftar dalam PDKI sehingga mendapat perlindungan hukum atas mereknya.This research discusses the Legal Protection for Trademark Rights Holders for Similarities in Principal Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Supreme Court Decision No. 796 K/Pdt.Sus-Hki/2023 with Linda Anggraeningsih and Muhammad Shakeel as the Plaintiff and Defendant Parties and the legal consequences of the decision for the parties. The purpose of this research is to analyze whether the parties have received legal protection as trademark rights holders and also the legal consequences arising from the Supreme Court's decision. This research uses a normative juridical research approach method that relies on secondary data obtained through literature studies with qualitative normative methods. The results of research and discussion in this study can be concluded that Linda Anggraeningsih has not received legal protection for her Trademark Rights because the lawsuit she won in the Commercial Court was canceled by the Cassation Decision. Supreme Court Decision Number 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023 canceled Decision Number 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst which states that there are similarities in essence Buttonscarves Trademark with Umamascarves Trademark and cessation of production and marketing of Umamascarves Trademark products, which results in Umamascarves Trademark is still entitled to produce and market its products because it remains validly registered in PDKI so that it gets legal protection for its trademark.
3503144610E1A020119TANGGUNG JAWAB PRIBADI ORGAN PERSEROAN TERHADAP
WANPRESTASI KAITANNYA DENGAN PIERCING THE CORPORATE
VEIL (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MATARAM NOMOR 47/Pdt.G/2021/PN Mtr)		Persoalan mendasar berkenaan dengan penelitian ini adalah bagaimana doktrin
Piercing the Corporate Veil dalam pertanggung jawaban Organ Perseroan
Terbatas, dapat diterapkan, dan atas hal-hal apa saja Direksi Perseroan Terbatas
dapat dikenakan pertanggung jawaban Piercing the Corporate Veil tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, terutama
dengan melakukan analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor
47/Pdt.G/2021/PN Mtr. terhadap doktrin Piercing the Corporate Veil dalam
pertanggung jawaban Organ Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara
deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa doktrin Piercing the Corporate Veil dapat diterapkan kepada
Organ Perseroan Terbatas apabila terbukti dilakukannya tindakan-tindakan yang
secara langsung merugikan perseroan, yaitu 1) baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan
pribadi; 2) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
perseroan; dan 3) baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan
hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan
perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Selain itu, dalam
hubungan kontraktual Piercing the Corporate Veil juga layak diterapkan apabila
ditemukan salah satu fakta-fakta, yaitu pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi
dengan Perseroan, tindakan bisnis perusahaan membingunngkan, dan adanya
jaminan pribadi dari pemegang saham.
The fundamental issue relating to this research is the doctrine of Piercing the
Corporate Veil in the accountability of Limited Liability Company Organs. In
carrying out any matters, the Directors of a Limited Liability Company can be held
liable for Piercing the Corporate Veil. This research uses normative juridical legal
research methods, especially by analyzing the Mataram District Court Decision
Number 47/Pdt.G/2021/PN Mtr. regarding the doctrine of Piercing the Corporate
Veil in the responsibilities of Limited Liability Company Organs based on Law
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research used
secondary data consists of primary legal data, secondary legal data, and tertiary
legal data. The analysis method used in this research is descriptive analysis with a
qualitative approach. The result of this research is piercing the corporate veil
doctrine can be implemented in company if the company commits actions which
directly harms a company, such as 1) be it direct or indirect with bad intention using
the company for personal purposes; 2) involved in the action against the law done
by the company; and 3) be it direct or indirect against the law using company's
resources which result in insufficiency company's resources to pay off company's
debt. Apart from that, in the contractual relationship Piercing the Corporate Veil is
also appropriate to apply if one of the facts is found, namely that a third party was
deceived into transacting with the Company, the company's business actions were
confusing, and there was a personal guarantee from the shareholder
3503244818J1A019015Rich Brian’s Resistance against Racism through InstagramRasisme dapat memantik perkembangan identitas budaya seorang individu akibat adanya ketimpangan antara kelompok etnis minoritas dan mayoritas. Resistensi merupakan salah satu tahap perkembangan identitas budaya seorang individu yang muncul saat menghadapi rasisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk- bentuk resistensi yang ditunjukkan Rich Brian melalui akun sosial media Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan mengaplikasikan teori identitas budaya milik Martin & Nakayama (2010) dan didukung oleh teori resistensi milik Ellefsen et al. (2022). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari akun Instagram Rich Brian dengan nama pengguna @brianimanuel (https://www.instagram.com/brianimanuel/). Data yang digunakan pada penelitian ini berupa komponen verbal dan visual pada unggahan akun Instagram Rich Brian. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan identitas budaya Rich Brian terjadi setelah ia mengalami berbagai bentuk rasisme selama menjadi bagian dari etnis minoritas di Amerika Serikat. Dari kelima bentuk resistensi sesuai dengan kerangka kerja Ellefsen et al., akun Instagram Rich Brian hanya menunjukkan empat bentuk, di antaranya: ignoring, confronting, protesting, dan sharing experience.Racism can trigger the development of an individual's cultural identity due to the inequality between ethnic minority and majority groups. Resistance is one of the stages of cultural identity development that arises when facing racism. This research aims to discover the forms of resistance shown by Rich Brian through his Instagram account. The method used in this research is a descriptive qualitative method by applying Martin & Nakayama's cultural identity theory (2010) and supported by Ellefsen et al.'s resistance theory (2022). The data source used in this research comes from Rich Brian's Instagram account with the username @brianimanuel (https://www.instagram.com/brianimanuel/). The data used in this study are verbal and visual components of Rich Brian’s Instagram posts. The results of the analysis show that the development of Rich Brian's cultural identity occur after he experiences various forms of racism while being part of an ethnic minority in the United States. Rich Brian's Instagram account only displays four of the five resistance forms identified in Ellefsen et al.'s framework: ignoring, confronting, protesting, and sharing experiences.
3503343955I1A020074Analisis Pembiayaan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan
Tuberkulosis Menggunakan Pendekatan Health Account di Puskesmas
Purwokerto Selatan		Latar Belakang : Kecamatan Purwokerto Selatan menempati salah satu dari urutan 10 besar dengan kasus tuberkulosis tertinggi di Kabupaten Banyumas. Total kasus pada kecamatan Purwokerto Selatan mencapai 176 kasus atau 246 per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Mengingat tingginya kasus yang ada perlu dilaksanakan program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TB) di kecamatan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala terkait pembiayaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan pada program program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (P2TB) menggunakan pendekatan Health Account di wilayah kerja Puskesmas Purwokerto Selatan
Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaititif dengan pendekatan naratif. Teknik wawancara, studi dakomen dan observasi. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah dua orang yakni Programer program TB Puskesmas Purwokerto Selatan dan kepala Puskesmas Purwokerto Selatan. Informan utama berjumlah dua orang yakni Kepala Divisi Keuangan Puskesmas Purwokerto Selatan dan Kader Kesehatan TB Puskesmas Purwokerto Selatan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2023.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana program, peran JKN untuk program, serta manfaat yang diterima dari program P2TB sudah berjalan sesuai rencana puskesmas. Tetapi masih terdapat hambatan dalam pencairan dana BOK, alokasi dana program promkes TB, dan pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah pada program P2TB..
Kesimpulan : Masih terdapat beberapa hambatan dalam pembiayaan Program P2TB di Puskesmas Purwokerto Selatan yaitu keterlambatan pencairan dana BOK, jumlah anggaran yang belum memcakup kebutuhan kunjungan rumah semua pasien, serta alokasi dana program promkes TB yang belum terdistribusi merata. Sehingga perlu adanya evaluasi secara terjadwal yang dilakukan oleh puskesmas sehingga dapat meminimalisir hambatan yang akan terjadi ditahun selanjutnya. 		Background : South Purwokerto District is one of the top 10 with the highest tuberculosis cases in Banyumas Regency. The total number of cases in South Purwokerto sub-district will reach 176 cases or 246 per 100,000 population in 2023. Considering the high number of cases, it is necessary to implement a Tuberculosis Prevention and Control (P2TB) program in this sub-district. However, in implementation there are still several obstacles related to financing. Therefore, this research aims to analyze financing for the Tuberculosis Prevention and Control (P2TB) program using the Health Account approach in the work area of the South Purwokerto Community Health Center.
Methods : This research uses a qualitative research method with a narrative approach. Interview techniques, dakomen studies and observations. The key informants in this research were two people, namely the TB program programmer at the South Purwokerto Health Center and the head of the South Purwokerto Health Center. The main informants were two people, namely the Head of the Finance Division of the South Purwokerto Community Health Center and the TB Health Cadre of the South Purwokerto Community Health Center. Data collection will be carried out in October – December 2023.
Results : The research results show that the availability of program funds, the role of JKN for the program, and the benefits received from the P2TB program are running according to the puskesmas plan. However, there are still obstacles in disbursing BOK funds, allocating funds for the TB health promotion program, and implementing home visit activities in the P2TB program.
Conclusion : There are still several obstacles in financing the P2TB Program at the South Purwokerto Community Health Center, namely delays in disbursement of BOK funds, the budget amount does not cover the need for home visits for all patients, as well as the allocation of funds for the TB health program that has not been distributed evenly. Therefore, it is necessary to have a scheduled evaluation carried out by the community health center so that it can minimize obstacles that will occur in the following year.
3503438235I1D018019Hubungan Pengetahuan dan Self Awareness Diabetes Melitus Tipe 2 dengan Kebiasaan Konsumsi Minuman Manis pada Mahasiswa Universitas Jenderal SoedirmanLatar Belakang: Saat ini Diabetes Melitus dapat menyerang usia muda karena adanya pergeseran tren penyakit tidak menular. Hal tersebut dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan dan self awareness pentingnya mencegah Diabetes Melitus salah satunya dengan mengurangi kebiasaan konsumsi minuman manis pada populasi berisiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan self awareness Diabetes Melitus tipe 2 dengan kebiasaan konsumsi minuman manis pada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 110 mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman dengan teknik pengambilan sampel yaitu quota sampling. Data pengetahuan dan self awareness Diabetes Melitus diambil menggunakan kuesioner. Data kebiasaan konsumsi minuman manis diperoleh dari formulir FFQ. Analisis data menggunakan uji Chi-square.
Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan (p=0,020) dan self awareness (p=0,002) Diabetes Melitus tipe 2 dengan kebiasaan konsumsi minuman manis mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman.
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pengetahuan dan self awareness Diabetes Melitus tipe 2 dengan kebiasaan konsumsi minuman manis mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman.		Background: Diabetes mellitus now can also attack young people because of turning the trend of non diseases. This can be prevented by increasing knowledge and self awareness of the importance of preventing diabetes mellitus, one of which is by reducing the habit of consuming sugar sweetened beverages in risk populations. The research aims to determine the correlation between knowledge and self awareness type 2 Diabetes Melitus with habit of consuming sugar sweetened beverages for Jenderal Soedirman University students.
Method: This research used cross sectional design. The number of samples was 110 students of Jenderal Soedirman University using quota sampling technique. Knowledge and self awareness of Diabetes Melitus data using the questionnaire. SSB consumption data using FFQ. Data analysis using Ch-square test.
Result: The result showed a correlation between knowledge (p=0,020) and self awareness (p=0,002) type 2 diabetes mellitus with habit of consuming sugar sweetened beverages in Jenderal Soedirman University students.
Conclusion: There are correlation between knowledge and self awareness type 2 Diabetes Melitus with habit of consuming SSB in Jenderal Soedirman University students.
3503544611E1A020094PENERAPAN BUSINESS JUDGEMENT RULE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERKARA PENGADAAN BARANG YANG MERUGIKAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5124 K/Pid.Sus/2022 dalam Perkara Pengadaan Quay Container Crane PT Pelindo II)Business Judgement Rule (BJR) merupakan doktrin imunitas bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara atas kerugian yang timbul akibat pengambilan keputusan bisnis, termasuk keputusan dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, penerapan doktrin tersebut masih belum seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan banyaknya Direksi yang terjerat kasus, termasuk mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Direksi PT Pelindo II pada pengadaan barang dan jasa dalam hal terjadi kerugian dan penerapan BJR dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5124 K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Direksi PT Pelindo II dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian negara karena tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan fiduciary duty. Adapun BJR tidak dapat diterapkan bagi Direksi PT Pelindo II dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5124 K/Pid.Sus/2022 akibat tidak terpenuhinya unsur-unsur BJR secara kumulatif dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai konsekuensinya, Majelis Hakim tidak menganalisis dan mempertimbangkan BJR dalam memeriksa dan memutus perkara ini.The Business Judgement Rule (BJR) is an immunity doctrine for Directors of State-Owned Enterprises for losses incurred from business decision-making, including in procuring goods and services. However, the application of this doctrine is still not uniform, resulting in legal uncertainty and many Directors being entangled in cases, including the former President Director of PT Pelindo II, RJ Lino. This research aims to determine and analyze the responsibilities of the Director of PT Pelindo II in the procurement of goods and services in the event of losses and the application of the BJR in Supreme Court Decision Number: 5124 K/Pid.Sus/2022. This research uses a normative juridical approach that relies on secondary data obtained through a literature study using normative qualitative methods. The results of the research and discussion indicated that the Director of PT Pelindo II can be held personally responsible for state losses because he does not carry out his duties and authority based on fiduciary duty. Furthermore, BJR cannot be applied as an immunity doctrine for the Director of PT Pelindo II in Supreme Court Decision Number 5124 K/Pid.Sus/2022 due to cumulative failure to fulfill the elements of the BJR in Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Consequently, the Panel of Judges also did not analyze and consider BJR when examining and deciding this case.
3503644612E1A020156Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT SucofindoPerusahaan sebagai pelaku usaha semakin menyadari pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasionalnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang penting untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan disertai data primer sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan yakni normatif kualitatif yaitu metode yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma kaidah maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, PT Sucofindo sebagai perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam telah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan program CSR yang mengacu pada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 3, 4, 7, 8, 12, dan 16. Maka dari itu, PT Sucofindo tidak dapat dikenai sanksi sebagaimana ketentuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Companies as business actors increasingly realize the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) as an integral part of their operational activities. CSR is not only considered a moral responsibility, but also an important business strategy to create long-term value for the company. The regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research uses a normative juridical approach method, normative research is legal research that examines library material so it is also called library legal research accompanied by primary data as support. The method of analysis used is normative qualitative, which is a method that is a logically arranged discussion and description of the results of research on the norms of legal rules and theories that are relevant to the subject matter. Based on the results of the research, PT Sucofindo as a company related to natural resources has implemented Corporate Social Responsibility (CSR) in accordance with the provisions of Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies with CSR programs referring to the Sustainable Development Goals (SDGs) numbers 3, 4, 7, 8, 12, and 16. Therefore, PT Sucofindo cannot be subject to sanctions as stipulated in Article 74 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3503752381F1C022070Praktik Government Public Relations (GPR) di Kabupaten Banyumas dalam Mendukung Kebijakan Program Strategis Nasional (PSN)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, salah satunya melalui Program Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks tersebut, government public relations (GPR) berperan menyelaraskan kebijakan lintas tingkatan guna memperoleh dukungan masyarakat. Namun, implementasi salah satu kebijakan PSN di Kabupaten Banyumas menempatkan pemerintah daerah pada kendala komunikasi kebijakan lintas tingkatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis praktik GPR dalam mendukung kebijakan PSN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik GPR Pemkab Banyumas dijalankan oleh dua unit kerja dengan fungsi berbeda, yaitu Dinkominfo Banyumas dan Prokompim Banyumas; (2) GPR Pemkab Banyumas menghadapi kendala fungsi manajerial akibat sifat kebijakan yang hierarkis atau top-down; serta (3) praktik komunikasinya cenderung mencerminkan karakteristik model public information dan two-way asymmetrical.Law Number 23 of 2014 on Regional Government mandates local governments to support national programs aimed at fulfilling governmental duties and local community needs, including the National Strategic Program (PSN). In this context, government public relations (GPR) plays a role in aligning cross-level policies and gaining public support. However, the implementation of a PSN policy in Banyumas Regency has placed the local government in a dilemma regarding cross-level policy communication. This study aims to identify and analyze GPR practices in supporting PSN policies. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth semi-structured interviews, observation, and documentation involving five key informants. The findings reveal that: (1) GPR practices in Banyumas Regency are carried out by two units with distinct functions, namely Dinkominfo Banyumas and Prokompim Banyumas; (2) GPR faces challenges in its managerial functions due to the top-down nature of the policies; and (3) its communication practices tend to reflect the public information and two-way asymmetrical models.
3503838282E1A015247PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm.)Perkawinan dalam pandangan Islam adalah salah satu cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Salah satu syarat dan rukun untuk sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam, adalah wali nikah. Dalam suatu perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah dimana akad nikah tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang seorang laki-laki yang berhak serta memenuhi syarat hukum Islam, apabila pernikahan dilakukan dengan wali yang tidak berhak maka perkawinan tersebut dapat menjadi alasan diajukannya pembatalan perkawinan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dan Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu metode penelitian preskriptif, metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), metode analisis menggunakan normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya.Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat suami atau istri. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama berdasar pada Pasal 28 ayat (2) yaitu ; keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i’tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu,orang-orang ketiga selain yang telah tersebut sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I’tikad baik sebelum keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Marriage in the view of Islam is a useful way to maintain the happiness of the people from damage and moral decline. One of the conditions and pillars for the validity of a marriage according to Islamic law, is the marriage guardian. In a marriage, a guardian is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract where the marriage contract is carried out by both parties, namely the groom and the woman's party which is carried out by the guardian. As for acting as guardian of the marriage is a man who has the right and fulfills the requirements of Islamic law, if the marriage is carried out with a guardian who is not entitled, then the marriage can be the reason for filing an annulment of the marriage.
The formulation of the problem in this study is what is the basis for the judge's consideration in granting the annulment of the marriage and what are the legal consequences of the annulment of the marriage in the Decision of the Kebumen Religious Court Number 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm. The method used is normative juridical, the research specifications are prescriptive research methods, the data collection method uses library research, the analysis method uses qualitative normative.
The results of the study show that the guardian in a marriage contract is a pillar that must be fulfilled by the prospective bride who acts to marry her off. If this provision is not met then the marriage is invalid because of legal defects in its implementation. So that the marriage can be requested for annulment by the Religious Court at the place of the husband or wife. The legal consequences of annulment of marriage based on the decision of the Religious Court based on Article 28 paragraph (2), namely; the decision does not apply retroactively to children born out of wedlock, husband or wife who do not act in good faith except for shared assets if the annulment of the marriage is based on the existence of another earlier marriage, third persons other than those already mentioned as long as they obtain rights in good faith before the decision has permanent legal force
3503938283F2A020025DIMENSI KEBIJAKAN OMNIBUS LAW DALAM PENGATURAN GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI MASA DEPAN (SUATU UPAYA REKONSTRUKSI KERANGKA REGULASI)Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta memetakan bagaimana kedudukan dan dampak kebijakan metode omnibus law dalam dimensi pembentukan pengaturan grand design reformasi birokrasi Indonesia. Penelitian ini menjadi sarana skema percobaan reformulasi kebijakan reformasi birokrasi melalui metode omnibus law. Metode mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendekatan kualitatif dimana metode tersebut berfokus pada suatu peristiwa yang berlangsung pada saat ini yang didukung dengan fakta dan teori-teori yang ada sebagai bahan utama pendukungnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk diolah lebih lanjut dalam analisis yang bertahap diantaranya analisis studi literatur dan historis, analisis deskriptif, curah gagasan dan analisis bertingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode omnibus law dapat dilaksanakan secara legal dalam agenda reformasi birokrasi baik dalam bentuk omnibus law terbatas maupun penuh mengingat sudah disahkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, namun penggunaan metode tersebut perlu diperhatikan secara seksama. Pada posisinya, metode omnibus law dapat digunakan dalam pengaturan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masa kini dengan melihat mendorong beberapa aspek diantaranya identifikasi awal (merangkai masalah teknis dan masalah adaptif); pilihan kerangka regulasi yang imperatif berkelanjutan; penguatan komunikasi internal organisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Intergrasi Dokumen Prencanaan; Penguatan Kelembagaan Riset – LAN; Perbaikan Big Data Indonesia untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi; dan Penguatan Peran Aktor Kunci dalam Agenda Reformasi Birokrasi. The purpose of this study is to find out and map the position and impact of the omnibus law in the dimensions of the formation of the grand design of Indonesian bureaucratic reform. This research is a means of experimental schemes for reformulation of bureaucratic reform policies through the omnibus law. The method of achieving this goal is through a qualitative approach in which the method focuses on an event that is taking place at the moment which is supported by existing facts and theories as the main supporting material. In this study, researchers used primary data and secondary data for further processing in a phased analysis including analysis of literature and historical studies, descriptive analysis, brainstorming and multilevel analysis. The results of the study show that the omnibus law can be implemented legally in the bureaucratic reform agenda in both omnibus law considering that it has been ratified in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws – Invitation, but the use of these methods need to be considered carefully. In its position, the omnibus law method can be used in current arrangements for bureaucratic reform and governance by looking at encouraging several aspects including initial identification (assembling technical and adaptive problems); the choice of a regulatory framework that is imperatively sustainable; strengthening organizational internal communication between the Central Government and Regional Governments in the Integration of Planning Documents; Research Institutional Strengthening – LAN; Improvement of Indonesia's Big Data to support the monitoring and evaluation process; and Strengthening the Role of Key Actors in the Bureaucratic Reform Agenda.
3504038284F1F017006Pergeseran Kebijakan luar Negeri Pada Sektor Ekonomi Australia Terhadap Cina Periode Tahun 2017-2019Kebijakan luar negeri suatu negara akan terus berganti seiring munculnya dan berkembangnya peristiwa dalam arena politik internasional maupun nasional. Hal ini ditunjukan dari pergeseran yang terjadi pada kebijakan luar negeri Australia dengan Cina pada sektor ekonomi pada tahun 2017-2019 dimana pergeseran terjadi karena munculnya faktor yang menggagu kepentingan Australia yang berasal dari sektor ekonomi dalam hubungannya dengan Cina. Penelitian yang dilakukan ini mencoba mencari faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kebijakan luar negeri Australia pada sektor ekonomi ini dengan model rasional yang dikemukakan oleh Graham T. Allison. Penelitian ini menemukan akan banyaknya percobaan dari Cina menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mencoba mempengaruhi politik dalam negeri Australia yang didukung oleh dinamika hubungan serta investasi asing dari negara-negara Barat, yang merupakan faktor penting dalam perkembangan perekonomian dalam negeri, mendorong Australia untuk melakukan pergeseran dalam kebijakan luar negeri pada sektor ekonomi dengan hubungan mereka dengan Cina pada tahun 2017-2019. Pergeseran yang terjadi ini menunjukan akan perubahan dinamika pada kebijakan luar negeri Cina yang mulai agresif dalam mendapatakan kepentingan luar negeri mereka serta posisi Australia pada arena internasional. Penelitian ini menunjukan akan faktor-faktor yang dapat mendorong pergeseran kebijakan luar negeri Australia yang harus diperhatikan karena faktor-faktor ini khususnya faktor eksternal dapat terjadi pada berbagai negara.
Foreign policy of a country is ever changing along with the emergence and development of a phenomenon in international as well as domestic political arena. This change can be demonstrated in the shift of the economic sector in Australian foreign policy with China in 2017-2019 because of emerging factors that disturb Australia interest that originated in economic relations between Australia and China. This research attempts to find factors that are causing the shift of the economic sector of Australia foreign policy by using the rational choice model developed by Graham T. Allison. This research finds China's multiple attempts to use their economic power to influence Australia domestic politics in the field of foreign direct investment which are dominated by western countries, which are an important factor of growth in the domestic economy, pushing Australia to shift their foreign policy in the economic sector with China in 2017-2019. These foreign policy shifts indicate a more aggressive foreign policy by China to achieve their objective or interest and Australia's position in international politics. This research show the importance of factor that are contributing to a shift in Australian foreign policy especially the external factor that need attention as that can occur to every country.