| NIM | F1C022070 |
|---|
| Namamhs | DZIKRA NUR SYAFITRI |
|---|
| Judul Artikel | Praktik Government Public Relations (GPR) di Kabupaten Banyumas dalam Mendukung Kebijakan Program Strategis Nasional (PSN) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, salah satunya melalui Program Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks tersebut, government public relations (GPR) berperan menyelaraskan kebijakan lintas tingkatan guna memperoleh dukungan masyarakat. Namun, implementasi salah satu kebijakan PSN di Kabupaten Banyumas menempatkan pemerintah daerah pada kendala komunikasi kebijakan lintas tingkatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis praktik GPR dalam mendukung kebijakan PSN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik GPR Pemkab Banyumas dijalankan oleh dua unit kerja dengan fungsi berbeda, yaitu Dinkominfo Banyumas dan Prokompim Banyumas; (2) GPR Pemkab Banyumas menghadapi kendala fungsi manajerial akibat sifat kebijakan yang hierarkis atau top-down; serta (3) praktik komunikasinya cenderung mencerminkan karakteristik model public information dan two-way asymmetrical. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Law Number 23 of 2014 on Regional Government mandates local governments to support national programs aimed at fulfilling governmental duties and local community needs, including the National Strategic Program (PSN). In this context, government public relations (GPR) plays a role in aligning cross-level policies and gaining public support. However, the implementation of a PSN policy in Banyumas Regency has placed the local government in a dilemma regarding cross-level policy communication. This study aims to identify and analyze GPR practices in supporting PSN policies. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth semi-structured interviews, observation, and documentation involving five key informants. The findings reveal that: (1) GPR practices in Banyumas Regency are carried out by two units with distinct functions, namely Dinkominfo Banyumas and Prokompim Banyumas; (2) GPR faces challenges in its managerial functions due to the top-down nature of the policies; and (3) its communication practices tend to reflect the public information and two-way asymmetrical models. |
|---|
| Kata kunci | Praktik Kehumasan, Government Public Relations, Program Strategis Nasional, Dinkominfo Banyumas, Prokompim Banyumas |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Wisnu Widjanarko, S.Sos. M.Psi. |
|---|
| Pembimbing 2 | Kilau Riksaning Ayu, S.I.Kom., M.I.Kom |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. S. Bekti Istiyanto, M.Si. |
|---|
| Tahun | 2026 |
|---|
| Jumlah Halaman | 11 |
|---|
| Tgl. Entri | 2026-05-04 15:47:20.289621 |
|---|