Update Artikelilmiah: 38283

RIZKY AMALIA PUTRI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta memetakan bagaimana kedudukan dan dampak kebijakan metode omnibus law dalam dimensi pembentukan pengaturan grand design reformasi birokrasi Indonesia. Penelitian ini menjadi sarana skema percobaan reformulasi kebijakan reformasi birokrasi melalui metode omnibus law. Metode mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendekatan kualitatif dimana metode tersebut berfokus pada suatu peristiwa yang berlangsung pada saat ini yang didukung dengan fakta dan teori-teori yang ada sebagai bahan utama pendukungnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk diolah lebih lanjut dalam analisis yang bertahap diantaranya analisis studi literatur dan historis, analisis deskriptif, curah gagasan dan analisis bertingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode omnibus law dapat dilaksanakan secara legal dalam agenda reformasi birokrasi baik dalam bentuk omnibus law terbatas maupun penuh mengingat sudah disahkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, namun penggunaan metode tersebut perlu diperhatikan secara seksama. Pada posisinya, metode omnibus law dapat digunakan dalam pengaturan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masa kini dengan melihat mendorong beberapa aspek diantaranya identifikasi awal (merangkai masalah teknis dan masalah adaptif); pilihan kerangka regulasi yang imperatif berkelanjutan; penguatan komunikasi internal organisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Intergrasi Dokumen Prencanaan; Penguatan Kelembagaan Riset – LAN; Perbaikan Big Data Indonesia untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi; dan Penguatan Peran Aktor Kunci dalam Agenda Reformasi Birokrasi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The purpose of this study is to find out and map the position and impact of the omnibus law in the dimensions of the formation of the grand design of Indonesian bureaucratic reform. This research is a means of experimental schemes for reformulation of bureaucratic reform policies through the omnibus law. The method of achieving this goal is through a qualitative approach in which the method focuses on an event that is taking place at the moment which is supported by existing facts and theories as the main supporting material. In this study, researchers used primary data and secondary data for further processing in a phased analysis including analysis of literature and historical studies, descriptive analysis, brainstorming and multilevel analysis. The results of the study show that the omnibus law can be implemented legally in the bureaucratic reform agenda in both omnibus law considering that it has been ratified in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws – Invitation, but the use of these methods need to be considered carefully. In its position, the omnibus law method can be used in current arrangements for bureaucratic reform and governance by looking at encouraging several aspects including initial identification (assembling technical and adaptive problems); the choice of a regulatory framework that is imperatively sustainable; strengthening organizational internal communication between the Central Government and Regional Governments in the Integration of Planning Documents; Research Institutional Strengthening – LAN; Improvement of Indonesia's Big Data to support the monitoring and evaluation process; and Strengthening the Role of Key Actors in the Bureaucratic Reform Agenda.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman