Update Artikelilmiah: 38282

IVAN ROMANA BANGKIT SEMBADA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah salah satu cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Salah satu syarat dan rukun untuk sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam, adalah wali nikah. Dalam suatu perkawinan, wali  adalah  seseorang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad nikah dimana akad nikah tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu mempelai laki-laki dan  pihak  perempuan  yang  dilakukan  oleh  walinya.  Adapun  yang  bertindak  sebagai  wali nikah ialah seorang seorang laki-laki yang berhak serta memenuhi syarat hukum Islam, apabila pernikahan dilakukan dengan wali yang tidak berhak maka perkawinan tersebut dapat menjadi alasan diajukannya pembatalan perkawinan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dan Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu metode penelitian preskriptif, metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), metode analisis menggunakan normatif kualitatif.

Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa wali  dalam  suatu  akad perkawinan  merupakan rukun   yang   harus   dipenuhi   oleh   calon   mempelai   wanita yang   bertindak   untuk menikahkannya.  Apabila  ketentuan   ini  tidak  dipenuhi maka  perkawinan  tersebut tidak  sah  karena  cacat  hukum  dalam  pelaksanaannya.Sehingga  perkawinan  tersebut  dapat dimintakan   pembatalannya   oleh   Pengadilan Agama   di   tempat   suami atau istri.  Akibat  hukum  dari  pembatalan  perkawinan  berdasarkan  Putusan  Pengadilan Agama berdasar pada Pasal 28 ayat (2)  yaitu ; keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan,  suami  atau  istri  yang  tidak  bertindak  dengan  i’tikad baik  kecuali  terhadap  harta  bersama  bila pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas  adanya perkawinan  lain  yang  lebih  dahulu,orang-orang  ketiga  selain  yang  telah  tersebut  sepanjang mereka  memperoleh  hak-hak  dengan  I’tikad  baik  sebelum  keputusan  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage in the view of Islam is a useful way to maintain the happiness of the people from damage and moral decline. One of the conditions and pillars for the validity of a marriage according to Islamic law, is the marriage guardian. In a marriage, a guardian is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract where the marriage contract is carried out by both parties, namely the groom and the woman's party which is carried out by the guardian. As for acting as guardian of the marriage is a man who has the right and fulfills the requirements of Islamic law, if the marriage is carried out with a guardian who is not entitled, then the marriage can be the reason for filing an annulment of the marriage.
The formulation of the problem in this study is what is the basis for the judge's consideration in granting the annulment of the marriage and what are the legal consequences of the annulment of the marriage in the Decision of the Kebumen Religious Court Number 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm. The method used is normative juridical, the research specifications are prescriptive research methods, the data collection method uses library research, the analysis method uses qualitative normative.
The results of the study show that the guardian in a marriage contract is a pillar that must be fulfilled by the prospective bride who acts to marry her off. If this provision is not met then the marriage is invalid because of legal defects in its implementation. So that the marriage can be requested for annulment by the Religious Court at the place of the husband or wife. The legal consequences of annulment of marriage based on the decision of the Religious Court based on Article 28 paragraph (2), namely; the decision does not apply retroactively to children born out of wedlock, husband or wife who do not act in good faith except for shared assets if the annulment of the marriage is based on the existence of another earlier marriage, third persons other than those already mentioned as long as they obtain rights in good faith before the decision has permanent legal force

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman