Artikelilmiahs
Menampilkan 27.021-27.040 dari 50.201 item.
| # | Idartikelilmiah | NIM | Judul Artikel | Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abtrak (Bhs. Inggris) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27021 | 30372 | F1F016014 | EFEKTIVITAS KERJA SAMA PROJECT SCALE DENGAN SATGAS 115 DALAM MENGATASI IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED) FISHING DI INDONESIA TAHUN 2015-2019 | Penelitian yang berjudul “Efektivitas Kerja Sama Project Scale dengan Satgas 115 dalam Mengatasi IUU (Illegal, Unreported, And Unregulated) Fishing Di Indonesia Tahun 2015-2019” ini menjelaskan mengenai kerja sama Project Scale dan Satgas 115 dalam mengatasi isu illegal fishing di Indonesia. Kerja Sama tersebut menggunakan teori efektivitas, teori ini menunjukkan seberapa besar efek, tujuan serta pengaruh yang didapat dan tercapai dari adanya suatu kerja sama. Efektivitas kerja sama memiliki indikator atau tolak ukur untuk mengukur efektivitas kerja sama seperti; Pertama, pemerintah memiliki strategi dalam menjalankan perencanaan kerja sama atau program. Kedua, kerja sama internasional selaras dengan kepentingan negara. Ketiga, pembagian kerja yang lebih efektif. Keempat, implementasi berdasarkan pada hasil yang ditentukan dalam perencanaan program kerja sama. Kelima, transparansi dan bertanggung jawab. Kerja sama Project Scale dan Satgas 115 ini berfokus pada usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu transnational crime, khususnya illegal fishing di Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan serta mengurangi berbagai kejahatan transnational crime, khususnya illegal fishing yang banyak terjadi di Indonesia dan sangat sulit untuk diatasi dikarenakan Jaringan kejahatan perikanan seringkali sangatlah besar dan kompleks, sehingga sulit untuk diatasi. sehingga dalam melaksanakan operasi kegiatan illegal fishing diperlukannya keterlibatan negara-negara lain sebagai bentuk penyembunyian identitas kepemilikan asli kapal melalui suatu lapisan cangkang perusahaan. Sehingga akan menjadi sulit dalam hal penanganan maupun penyelidikan perihal kepemilikan asli dari kapal tersebut. | The study entitled "The Effectiveness of Cooperation between Project Scale and Task Force 115 in Overcoming IUU (Illegal, Unreported, And Unregulated) Fishing in Indonesia 2015-2019" explains the cooperation between Project Scale and Task Force 115 in overcoming the issue of illegal fishing in Indonesia. This cooperation uses the theory of effectiveness, this theory shows how much effect, purpose and influence can be obtained and achieved from the existence of collaboration. The effectiveness of cooperation has indicators or benchmarks to measure the effectiveness of cooperation such as; First, the government has a strategy in carrying out cooperation plans or programs. Second, international cooperation is in line with state interests. Third, effective division of labor. Fourth, implementation is based on the results determined in the planning of the cooperation program. Fifth, transparency and responsibility. This collaboration between Project Scale and Task Force 115 focuses on the efforts of the Indonesian government in overcoming the issue of transnational crime, particularly illegal fishing in Indonesia. This collaboration aims to create and reduce various transnational crimes, especially illegal fishing, which is common in Indonesia and is very difficult to overcome because fisheries crime networks are often very large and complex, making it difficult to overcome. So that in carrying out illegal fishing operations, it is necessary to involve other countries as a form of concealing the identity of the original ownership of the ship through a layer of the company's shell. So it will be difficult in terms of handling and investigating the original ownership of the ship. | |
| 27022 | 30375 | F1D016031 | Pola Hubungan Gerakan Buruh Federasi Serikat Buruh Karya Utama dengan Pemerintah di Kabupaten Tangerang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum terhadap praktik hubungan industrial di Indonesia. Namun pasca pemberlakuan undang-undang tersebut, kondisi perburuhan tidak semata-mata menjadi lebih baik. Peran pemerintah daerah dalam menangani masalah tersebut juga terlihat minim. Pada sisi lain, buruh juga menekan pemerintah untuk dapat menangani masalah secara cepat dan efektif. Adanya kepentingan buruh yang diarahkan kepada pemerintah ini kemudian menimbulkan interaksi antar keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai fokus untuk mendeskripsikan pola hubungan yang terjalin antara gerakan buruh dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di daerah terbatas sejak adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembatasan kewenangan ini menyebabkan gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan di daerah. Dalam strategi perjuangannya, FSBKU menggunakan jalur ligitasi dan jalur non-ligitasi secara bersamaan. Adapun tahapan jalur non-ligitasi yang dilakukan secara bertahap dengan melakukan propaganda, diskusi, konsolidasi, dan puncaknya aksi massa. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pihak terkait ketika menyampaikan tuntutan. | Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is the legal umbrella for industrial relations practices in Indonesia. However, after the enactment of this law, labor conditions did not merely improve. The role of local governments in dealing with these problems also appears minimal. On the other hand, workers also put pressure on the government to be able to deal with problems quickly and effectively. The existence of workers' interests directed at the government then led to an interaction between the two. Therefore, this study focuses on describing the pattern of relationships that exist between the labor movement and the government. This research uses qualitative research methods with a phenomenological approach. The results of this study indicate that the role of local governments in dealing with labor problems in limited areas since the division of authority regulated in Law Number 13 of 2014 concerning Regional Government. This limitation of authority causes regional government to be limited in solving manpower problems in the regions. In its struggle strategy, FSBKU uses the ligitation pathway and the non-ligitation path simultaneously. The stages of the non-litigation path are carried out in stages by carrying out propaganda, discussion, consolidation, and culminating in mass action. This is done to put pressure on the related parties when submitting demands | |
| 27023 | 30374 | E1A116010 | PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUAP DANA HIBAH KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Terhadap Tersangka Mulyana Deputi IV Kementrian Pemuda dan Olahraga) | Perbuatan suap menyuap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang marak terjadi di indonesia. Tindak pidana suap diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus tindak pidana suap yang terjadi adalah mulyana yang menjabat sebagai deputi IV pada kementerian pemuda dan olahraga yang ditetapkan sebagai tersangka atas suap terkait proposal pencairan dana hibah komite olahraga nasional indonesia. Asas – asas hukum tentang hak tersangka merupakan asas- asas yang termuat dalam peraturan hukum, diantaranya KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU HAM, pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan asas – asas hukum tentang hak tersangka dalam penyidikan kasus ini yang dilakukan oleh KPK dalam pengungkapan tindak pidana suap dan hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pengungkapan tindak pidana suap dana hibah komite nasional olahraga indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa asas - asas hukum tentang hak tersangka merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak tersangka/ terdakwa, dalam penyidikan kasus ini penyidik KPK telah mengedepankan dan memenuhi asas - asas hukum tentang hak – hak tersangka. Hambatan yang dihadapi penyidik KPK dalam penegakan hukum pada kasus ini adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. | Bribery is one type of corruption crime that is rife in Indonesia. The crime of bribery is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. One of the criminal cases of bribery that occurred was Mulyana, who served as Deputy IV at the Ministry of Youth and Sports, who was named a suspect for bribery related to the proposal for disbursing grant funds from the Indonesian National Sports Committee. Legal principles regarding the rights of suspects are the principles contained in legal regulations, including the Criminal Procedure Code, the Law on Judicial Power, and the Human Rights Law, in this study discussing problems regarding the application of legal principles regarding the rights of suspects in the investigation of this case carried out by the KPK. in disclosing the criminal act of bribery and the obstacles faced by the KPK in disclosing the criminal act of bribery of grant funds from the Indonesian National Sports Committee. This study uses a juridical normative and sociological juridical approach, with descriptive research specifications, data sources used are primary data and secondary data, the data collected is presented with a systematic description with qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it was found that legal principles regarding the rights of suspects are the state's obligation to guarantee the rights of suspects / defendants. In investigating this case, KPK investigators have put forward and fulfilled legal principles regarding the rights of suspects. The obstacles faced by KPK investigators in enforcing the law in this case were legal factors,law enforcement factors, community factors and cultural factors. | |
| 27024 | 30377 | E1A116067 | PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI (Studi Putusan Nomor 2-K/PM.II.11/AU/I/2020 ) | ABSTRAK PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI ( Studi Putusan Nomor 2-K/PM.II.11/AU/I/2020 ) Oleh: MARITA FATMASARI E1A116067 Militer sebagai alat pertahanan negara wajib membina kemampuan profesional untuk dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya serta memberi contoh untuk menjauhi narkoba. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh prajurit miloiter sesuai asas-asas hukum militer serta akibat dari putusan hakim dalam penjatuhan pidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui dapat diterimanya penjatuhan hukuman pidana pokok dan tambahan pemecatan dari dinas militer yang dilakukan oleh prajurit TNI serta untuk mengetahui akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok dan tambahan pemecatan dari dinas militer dalam Putusan Nomor 2-K/PM.II.11/AU/I/2020 didasarkan atas surat dakwaan Oditur Militer serta hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, secara normatif hukuman pidana pokok dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai guna kepentingan militer. Akibat hukum dari penjatuhan hukuman tersebut yaitu Putusan Nomor 2-K/PM.II.11/AU/I/2020 mempunyai daya eksekusi selama tidak dilakukan upaya hukum. Kata kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana Narkotika, Anggota TNI | ABSTRACT JUDGE'S LEGAL CONSIDERATION OF NARCOTICS ABUSE BY MEMBERS OF THE TNI ( Study Verdict No. 2-K/PM. II.11/AU/I/2020 ) By: MARITA FATMASARI E1A116067 The military as a means of defense of the state is obliged to nurture the professional ability to carry out its authority and responsibilities and set an example to avoid drugs. The issue discussed in this study is the judge's legal consideration in sentencing the perpetrators of narcotics abuse by soldiers in accordance with the principles of military law as well as the result of the judge's ruling in criminal prosecution. The purpose of the research to know the acceptable punishment of basic criminal punishment and additional dismissal from military service carried out by TNI soldiers as well as to know the legal consequences. The type of research used is normative juridical, namely research conducted by researching secondary data. The data source used is secondary data sourced from primary and secondary legal materials. Data collection techniques use literature studies analysis of legal materials is normatively qualitative. The results of the study obtained that the basis of consideration of the judge imposed a basic criminal sentence and additional dismissal from military service in Verdict No. 2-K/PM. II.11/AU/I/2020 is based on the Military Oditur indictment and the evidentiary results during the trial examination and the judge has obtained a conviction for the evidentiary so that the Defendant is proven to be legally and convincingly guilty of a criminal offence, the judge's verdict has fulfilled aspects of legal certainty, justice, and benefit, normatively the basic criminal punishment and additional punishment of dismissal from military service against the perpetrator of the crime of narcotics abuse is appropriate for military purposes. The legal result of the sentencing is Verdict No. 2-K/PM. II.11/AU/I/2020 has execution power as long as no legal action is made. Keyword : Judge’s Legal Consideration, Narcotics Abuse, Members of the TNI | |
| 27025 | 30379 | C1C013101 | PENGARUH SPESIALISASI AUDITOR, MATURITAS UTANG, KONSERVATISME AKUNTASI, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP EFISIENSI INVESTASI | This study aims to determine the effect of auditor specialization variables, debt maturity, accounting conservatism and financial report quality on investment efficiency practices in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange year 2016, the investment efficiency measurement model is measured by measuring Growth Opportunities. The type of this research is a quantitative study using secondary data from the annual reports from property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study were all property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016 with the data component for research based on the financial statements of companies from those sector since 2014 to 2017, which total 64 companies. The number of data sampled in this study was 43 data using purposive sampling method. The data analysis technique used is multiple regression analysis using the SPSS 16 for windows application. The results of this study indicate that the variable auditor specialization and accounting conservatism have a positive and significant effect on investment efficiency, while the variable quality of financial reports has a positive and insignificant effect on investment efficiency. In addition, the debt maturity variable has a negative and insignificant effect on investment efficiency in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel spesialisasi auditor, maturitas hutang, konservatisme akuntansi dan kualitas laporan keuangan terhadap praktik efisiensi investasi pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016, model pengukuran Efisiensi Investasi diukur dengan pengukuran Growth Opportunities. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang berasal dari perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 dengan komponen data untuk penelitian derdasarkan dari laporan keuangan perusahaan sektor 2014 sampai dengan 2017 yang berjumlah sebanyak 64 perusahaan. Jumlah data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 43 data dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 for windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel spesialisasi auditor dan konservatisme akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi investasi, sedangkan variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efisiensi investasi. Selain itu, variabel maturitas hutang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efisiensi investasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | |
| 27026 | 30380 | E1A016149 | TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 115/PID.B/2015/PN.Pwt.) | ABSTRAK Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, maka pencurian harus dianggap sebagai merugikan kekayaan orang lain dan juga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum. Tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam keadaan memberatkan sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan, dan untuk untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara Nomor : 115/PID.B/2015/PN.Pwt. Metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 115/PID.B/2015/PN.Pwt, Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Majelis Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan telah sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagai berikut: a) Terdakwa Iyan Ari Wibowo Alias Iwak Bin Sapari; b) Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi : E-2627-LW tahun 2010 warna Merah Marun; Dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Oky Satya Wardana dengan cara mendorong sepeda motor keluar rumah. c) Sekitar pukul 24.00 wib bertempat digarasi rumah No. 62 Komplek Perumahan Griya Mustika / Perumahan Veteran, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, putusan Nomor 115/PID.B/2015/PN.Pwt : a) Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; b) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP c) Pertimbangan berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yang memberatkan pencurian dilakukan pada malam hari. Berdasarkan fakta hukum serta dihubungkan dengan Alat bukti yang di tunjukan dalam persidangan maka Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, Menjatuhkan pidana terhadap Iyan Ari Wibowo Alias Iwak Bin Sapari dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan; Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan. Kata kunci: Tindak pidana, Pencurian, Dalam keadaan memberatkan | ABSTRACT Theft represent one of the doing an injustice related to good and chattel, hence theft have to be considered to be to harm properties of others as well as profiting ownself impinged law. conducted by Theft doing an injustice when qualification nighttime as doing an injustice in a state of weighing against is so that menaced with crime which heavier than ordinary theft. This research aim to to know applying of doing an injustice elements theft of motorbike in a state of weighing against, and to to to know Judge of district court Purwokerto consideration base drop crime to defendant in Number verdict : 115/PID.B/2015/PN.Pwt. method Approach of normative yuridical. Descriptive specification of analysis, Source of Decision District Court Purwokerto Number secondary data : 115/PID.B/2015/PN.Pwt, Study bibliography data collecting, presented in the form of description and analysed with normative method qualitative. Deed of Defendant have proven validly and assure to fulfill asserted section elements. Judge Committee in applying theft doing an injustice elements in a state of weighing against have as according to Section formula 363 sentence third of KUHP, the following: a) Defendant Iyan Ari Wibowo Alias Iwak Bin Sapari; b) Take 1 (One) Motorbike Yamaha Mio Number Police : E-2627-Lw Year 2010 ruddling Maroon; Conducted without its owner’s find out and permission that is Loyal Oky eyewitness of Wardana by pushing motorbike go out house. c) Around at 24.00 wib have No house garage place to. 62 Kompleks Housing of Griya Mustika / Housing of Veteran, Sub-District of Sokanegara, District of Purwokerto East, Sub-Province Banyumas. Consideration Judge of district court Purwokerto base punished to defendant, Number decision 115/PID.B/2015/PN.Pwt : a) Consideration to law fact fulfilling section elements which have been asserted by that is Section 363 sentence (third) of KUHP; b) Verification pursuant to evidence appliance as arranged in Section 184 KUHAP c) Consideration pursuant to Section 197 Sentence (1) letter (f) KUHAP, weighing against theft conducted at night. Pursuant to fact punish was and also attributed to Appliance evidence which in for conference hence Judge convince of defendant have proven validly and assure to make a mistake to conduct doing an injustice "theft in a state of weighing against", Dropping punishment to Iyan Ari Wibowo Alias Iwak Bin Sapari with crime serve a sentence during : 1 (one) year 1 (one) month; Commanding the the Defendant remain to stay in prisoner. Keyword: Doing an injustice, Theft, In a state of weighing against. | |
| 27027 | 30382 | F1B016027 | EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DESA MANDIRANCAN KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS | Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Masyarakat miskin mempunyai keterbatasan daya beli untuk memiliki rumah yang layak huni sehingga mereka memiliki rumah yang tidak layak huni. Pemerintah membuat program untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni melalui Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah, beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Desa Mandirancan di Kabupaten Banyumas merupakan desa yang paling banyak menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya pada tahun 2018 dengan jumah 102 orang dikarenakan banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap peningkatan kualitas rumah di Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantiatif dengan populasi 102 dan digunakan rumus solvin menjadi 81 responden. Untuk menguji pengaruh efektivitas progam bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap peningkatan kualitas rumah digunakan metode statistik uji regresi ordinal. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23 for windows. Berdasarkan hasil penelitian ini menujukkan bahwa efektivitas program bantuan stimulan perumahan swadaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas rumah di Desa Mandirancan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi ordinal yang memiliki hasil positif, dengan nilai chi-square sebesar 35,571 dengan df=4 berdasarkan chi-square tabel sebesar 9,4877 dengan taraf kepercayaan 95% , sehingga hasil perhitungan regresi ordinal adalah signifikan. | Poverty is a condition the inability to fulfill basic needs such as clothing, food and shelter. The poor have limited purchasing power to own a house that is suitable for habitation, so they have a house that is not suitable for habitation as seen from the roof, walls, and floor. The government creates a program to help people who have unfit for habitation through Ministerial Regulation Number 07 of 2018 concerning the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program, which is government assistance for low-income people to encourage and increase self-sufficiency in improving the quality of houses and the construction of new houses, along with infrastructure, facilities. , and public utilities. Mandirancan Village in Banyumas Regency is the village that received the most support for self-help housing stimulant assistance programs in 2018 with a total of 102 people due to the large number of low-income people who have unfit for habitation. This study aims to influence the effectiveness of the self-help housing stimulant assistance program on improving the quality of houses in Mandirancan Village, Kebasen District, Banyumas Regency. This type of research is the quantitative method with a population of 102 and the solvin formula is used to be 81 respondents. To examine the effectivity of the self-help housing stimulant assistance program on improving the quality of houses, a simple linear regression statistical test was used. Data management is performed using the SPSS 23 for windows program. Based on the results of this study, it shows that the effectiveness of the self-help housing stimulant assistance program has a positive and significant effect on improving the quality of houses in Mandirancan Village. This is evidenced by the results of the ordinal regression test which has a positive result, with a chi-square value of 35.571 with df = 4 based on the chi-square table of 9.4877 with a confidence level of 95%, so the results of the ordinal regression calculation are significant. | |
| 27028 | 30384 | I1B016085 | Pengaruh Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) Terhadap Kualitas Tidur Lansia Di Panti Wreda Siti Khadijah Kota Cirebon | Latar Belakang: Lansia mengalami berbagai perubahan baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Perubahan psikologis pada lansia mengakibatkan gangguan pola tidur terutama pada kualitas tidur. Pemberian terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dapat memengaruhi kualitas tidur pada lansia. Metodologi: Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian menggunakan quasi experimental with control group design. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Sampel berjumlah 30 responden yang terbagi menjadi dua kelompok menggunakan simple random sampling. Intervensi berlangsung selama 30 menit yang dilakukan sebanyak 5 kali dalam satu minggu. Analisis data menggunakan T berpasangan dan T tidak berpasangan. Hasil penelitian: Karakteristik responden berdasarkan usia didapatkan rerata usia lansia 60 tahun serta pada jenis kelamin tidak terdapat perbedaan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Terdapat perbedaan yang signifikan dari skor pretest terhadap skor posttest pada kelompok intervensi, nilai p<0,001 (p<0,05). Sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat signifikansi nilai, dengan nilai p=0,447 (p>0,05). Hasil perbedaan skor antara kedua kelompok menunjukkan perbedaan selisih yang signifikan dengan nilai p= 0,001 (p < 0,05). Kesimpulan: Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dapat mempengaruhi kualitas tidur pada lansia. Kata kunci: Kualitas tidur, Lansia, SEFT | Background: The elderly experience various changes both physically, socially and psychologically. Psychological changes in the elderly result in disturbed sleep patterns, especially in sleep quality. Giving Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) Therapy can affect the quality of sleep in the elderly. Method: This study was quantitative research used quasi-experimental with control group design. Data was collected by Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)’s questionnaire. Total of samples was 30 that were divided into 2 groups using simple random sampling. The intervention occurred during 30 minutes and carried out for 5 times a week. The analysis of the data used paired T test and unpaired T test. Results: Characteristics of respondents based on age found that the average age of the elderly was 60 years and there was no difference between the sexes of women and men. There is a significantly different result in pretest score to post test score among intervention groups with P<0,001 (p<0,05). In the control group there are no different results with p value 0.0047 (p>0,05). The different result between both groups showed a significant difference with p value 0,001 (p<0,005) Conclusion: Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) can improve the quality of sleep for elderly people. Keywords: Quality of sleep, Elderly, SEFT. | |
| 27029 | 30385 | J1C015042 | MAKNA SEMIOTIK HIN KAZARI DALAM BUDAYA JEPANG | Penelitian ini berjudul Makna Semiotik Hina Kazari Dalam Budaya Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna semiotik berupa denotasi, konotasi, dan mitos melalui teori semiotika Roland Barthes. Penelitian ini merupakan penelitian deskpriptip kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan. Data dalam penelitian ini berupa 18 gambar hina kazari yang diambil dari buku beserta web khusus asosiasi budaya Jepang. Hasil analisis memunculkan 95 data berupa denotasi, konotasi, dan mitos, yang mengarahkan pada kesimpulan bahwa hinakazari dalam budaya jepang memiliki peranan penting sebagai pelengkap perayaan yang kental akan nilai sakral serta identik dengan kemewahan. | This research entitled Hina Kazari's Semiotic Meaning in Japanese Culture. The purpose of this research is to describe semiotic meanings of Hina Kazari in the form of denotation, connotation, and myth through Roland Barthes' semiotic theory. This research is a qualitative descriptive study. The data was collected by using the literature method. The data in this study were 18 pictures of hina kazari taken from books and websites specifically for Japanese cultural associations. The analysis resulted in 95 data in the form of denotation, connotation, and myth, which led to the conclusion that hinakazari in Japanese culture has an important role as a complement to celebrations that are thick with sacred values and are synonymous with luxury. | |
| 27030 | 30343 | L1C016052 | UJI TOKSISITAS LIMBAH PENGEBORAN MINYAK BUMI (CRUDE OIL) TERHADAP MORTALITAS CRUSTASEA Artemia salina DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST | Keberadaan limbah pengeboran minyak bumi (crude oil) telah banyak menarik peneliti untuk mengetahui nilai toksisitasnya yang dilakukan pada organisme perairan. Uji toksisitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengevaluasi konsentrasi bahan kimia dan lamanya pemaparan yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu. Crude oil memiliki kandungan barupa senyawa berbahaya dan beracun serta dianggap sebagai kontaminan berat ketika tumpah ke lautan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mortalitas Artemia salina berdasarkan perbedaan konsentrasi larutan crude oil serta mengetahui pengaruh konsentrasi larutan crude oil terhadap mortalitas Artemia salina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu riset laboratorium dengan pengujian menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) yang terdiri dari tahap penyiapan hewan uji, pembuatan konsentrasi sampel uji (100 ppm, 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm), dan uji toksisitas. Hasil penelitian menunjukkan mortalitas Artemia salina setelah perlakuan selama 48 jam berkisar antara 61,67 - 96,67 %. Konsentrasi larutan crude oil berpengaruh nyata (P < 0,05) terhadap mortalitas Artemia salina. | The existence of crude oil drilling waste has attracted many researchers to determine the value of its toxicity to the aquatic organisms. A toxicity test is used to evaluate the concentration of a chemical and the length of exposure that can cause certain effects. Crude oil contains dangerous and toxic compounds and considered as a heavy contaminant when it spills into the ocean. The aims of this research are to determine the mortality of Artemia salina based on differences in the concentration of crude oil and the effect of crude oil concentration on the mortality of Artemia salina. This research used laboratory observation by testing the Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method which is divided into stages, namely preparing the test animals, making the test sample concentration (100 ppm, 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm), and toxicity test. The results showed that the mortality of Artemia salina after 48 hours of treatment ranged from 61.67 to 96.67%. The concentration of crude oil had a significant effect (P < 0.05) on the mortality of Artemia salina. | |
| 27031 | 30387 | J0A017052 | Penggunaan Bahasa Inggris Dalam Media Promosi di Biro Mitra Inter Nusapada CV Purwokerto | Laporan praktik kerja ini berjudul “Penggunaan Bahasa Inggris Dalam Media Promosi Di Biro Mitra Inter Nusapada CV Purwokerto”. Kegiatan praktik kerja dilaksanakan pada 27 Januari – 27 Februari 2020 di kantor Biro Mitra Inter Nusapada Purwokerto. Praktik kerja ini bertujuan untuk mengamati bagaimana Biro Mitra Inter Nusapada sebagai salah satu biro perjalanan yang bergerak di bidang pariwisata memanfaatkan Bahasa Inggris dalam penyampaian informasi tentang produk jasa yang akan dipasarkan. Biro Mitra Inter Nusapada sendiri adalah sebuah perusahaan biro perjalanan yang didirikan pada tahun 2003 oleh Ibu Yuli Asih yang beralamatkan di Jalan Margantara Selatan, Tanjung, Purwokerto Selatan. Dalam melaksanakan praktik kerja, penulis mendapatkan bahwa terdapat beberapa paket wisata yang sudah berbahasa Inggris yang disediakan oleh Biro Mitra Inter Nusapada. Paket wisata tersebut berisikan informasi seputar akomodasi, fasilitas, dan rencana jadwal perjalanan. Dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut, Biro Mitra Inter Nusapada bertujuan untuk menarik lebih banyak calon wisatawan untuk menggunakan jasa biro sebagai perusahaan yang mampu merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan wisata. Paket wisata yang dimiliki biro perjalanan dijual dengan harga yang sudah mencakup segala biaya fasilitas dan akomodasi perjalanan, yang kemudian dipasarkan melalui beberapa media promosi yang tersedia. Untuk mengumpulkan data dari Biro Mitra Inter Nusapada penulis menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan jelajah internet. Terdapat kendala dalam penggunaan informasi berbahasa Inggris, seperti kurangnya pelatihan Bahasa Inggris bagi karyawan sehingga informasi berbahasa Inggris yang tersedia terlihat monoton, serta belum diunggahnya informasi paket wisata berbahasa Inggris di situs web mereka. Namun beberapa kendala tersebut dapat teratasi dengan melakukan pelatihan Bahasa Inggris kepada para karyawan Mitra Inter Nusapada dan memperbarui situs web dengan mengunggah informasi dari paket wisata berbahasa Inggris yang tersedia. | This final report is entitled “The Use of English in Promotion Media at Mitra Inter Nusapada CV Travel Agent Purwokerto”. The job training was conducted on 27 January - 27 February 2020 at the office of Mitra Inter Nusapada CV Travel Agent Purwokerto. The purpose of this job training is to observe how Mitra Inter Nusapada as one of the travel agencies engaged in tourism make use of English to delivery information about service products which will be marketed. Mitra Inter Nusapada travel agency itself is a company established in the 2003 by Yuli Asih which is adressed at Jalan Margantara Selatan, Tanjung, Purwokerto Selatan. In carrying job training, the author found out that there are several tour packages in English provided by Mitra Inter Nusapada travel agency. The tour package contains information about accommodation, facilities, and travel itinerary plans. By using English as a communication tool used to convey the information, Mitra Inter Nusapada travel agency aims to attract more prospective tourists to use the services as a travel agency that is able to planning and organizing tour trips. Tour packages owned by travel agency are sold at a price that includes all cost of facilities and accommodation of travel, which are then marketed through several available promotional media. To collect data from Mitra Inter Nusapada travel agency, the author used observation methods, interviews methods, library study methods, and internet roaming. There are obstacles in the use of English information, such as the lack of English training for employees so the English information that available looks monotonous and Mitra Inter Nusapada have not uploaded the English tour packages information on their website. However, there are solutions to overcome these obstacles, such as conducting English training for employees and updating the website by uploading the English tour packages information. | |
| 27032 | 30388 | F1D016024 | PENGARUH TERPAAN MEDIA SOSIAL YOUTUBE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK SANTRI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA JAKARTA SELATAN | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh terpaan media sosial Youtube terhadap partisipasi politik santri pada pemilihan presiden Tahun 2019 di Kota Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh antara terpaan media sosial youtube yang diakses santri dalam memperoleh informasi seputar Pilpres terhadap partisipasi politik santri dalam Pilpres 2019 pada analisis korelasi Rank Spearman sebesar 0,490, angka tersebut memiliki interpretasi bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan sedang atau cukup dan uji koefisien determinasi mendapatkan hasil nilai adjust R2 atau R square sebesar 0,140 dengan hasil demikian menunjukkan bahwa pengaruh terpaan media sosial youtube yang diakses santri dalam memperoleh informasi seputar Pilpres 2019 memberikan kontribusi terhadap partisipasi politik santri pada saat Pilpres 2019 sebesar 14,0 %, dengan sisanya sebesar 86,0 % partisipasi politik dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis kerja atau H1 diterima dan H0 ditolak artinya, terdapat pengaruh antara terpaan media sosial Youtube terhadap partisipasi politik santri pada pemilihan presiden Tahun 2019 di Kota Jakarta Selatan. Implikasi teoritis dari penelitian ini mendukung teori Wilbur Schram mengenai injeksi/pengaruh media terhadap seseorang, dalam hal ini media sosial Youtube terhadap partisipasi politik santri. Ketika santri semakin sering diterpa informasi melalui media maka akan semakin tinggi pula partisipasi politiknya. | This study aims to determine and see the effect of YouTube social media exposure on santri political participation in the 2019 presidential election in South Jakarta City. The method used is quantitative research methods. The results of this study indicate that there is an influence between the exposure to social media youtube that is accessed by students in obtaining information about the presidential election on the political participation of students in the 2019 presidential election in the Spearman Rank analysis of 0.490, this number has an interpretation that the second variable has a moderate or sufficient relationship and the coefficient of determination test gets The results of the value adjusting R2 or R square are 0.140 with results showing that the influence of YouTube social media exposure which is accessed by students in obtaining information about the 2019 Presidential Election has contributed to the political participation of students during the 2019 Presidential Election of 14.0%, with the remaining 86.0 % Political participation from other variables not examined in this study. The conclusion of this study is that the working hypothesis or H1 is accepted and H0 is rejected, meaning that there is an influence between YouTube social media exposure on the political participation of students in the 2019 presidential election in South Jakarta City. The theoretical implication of this research supports Wilbur Schram's theory of the influence / influence of media on someone, in this case the social media Youtube on the political participation of students. When students receive more information through the media, the higher their political participation will be. | |
| 27033 | 30389 | G1B014056 | Gambaran Pengelolaan Sampah Kabupaten Cilacap | Latar Belakang: Pengelolaan sampah merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Peran Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta pengendalian, penanggulangan dan peningkatan kebersihan dan keindahan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan. , juga membantu masyarakat dalam meningkatkan bantuan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil: Standard Operating Procedure (SOP) memuat ketentuan umum yaitu penyediaan sampah yang akan ditangani di TPA seperti sampah yang bisa masuk ke TPA, sampah B3 yang harus ditangani secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sampah yang dilarang dibuang di TPA, Operasi dan Pemeliharaan TPA, Pengawasan dan Pengendalian untuk setiap kegiatan di TPA. Dalam ketentuan teknis yaitu Waktu Penyelenggaraan TPA, Fasilitas dan Praarana TPA. Dalam koordinasi tindakan rutin yaitu pengelolaan operasi dan pemeliharaan TPA serta pengaturan organisasi dan pengelolaan TPA. Gambaran keberhasilan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah terlaksananya program peningkatan kinerja pengelolaan sampah seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pelatihan pengelolaan sampah dan pembangunan bank sampah. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2014. Standar prosedur operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap sudah cukup baik sesuai dengan peraturan daerah. | Background: Managing waste is one step to increase the volume of waste generated from human activities. The role of the Cilacap Regency Government in this case is carried out by the Office of the Environment which is responsible for carrying out the handling of landfills (TPA) as well as controlling, overcoming and improving cleanliness and beauty as an effort to overcome environmental problems, also helping the community in increasing waste assistance. This research is intended to find out the picture of waste management in Cilacap Regency. Methods: This research is a qualitative descriptive study, a research that intends to describe the phenomena that occur at the study site. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. While data analysis uses descriptive qualitative techniques. Results: Standard Operating Procedure (SOP) contains general provisions, namely the provision of waste to be handled by the landfill such as waste that can enter the landfill, B3 waste that must be handled specifically in accordance with applicable laws and regulations, Waste which is prohibited to be disposed of in the landfill, Operation and TPA Maintenance, Supervision and Control for each activity in the TPA. In the technical provisions, namely the Time of Operation of TPA, Facilities and Praarana of TPA. In the coordination of routine actions, namely the management of operations and maintenance of the landfill as well as organizational settings and landfill management. The picture of success in waste management carried out by the Department of the Environment of Cilacap Regency is the implementation of a waste management performance improvement program such as increasing community participation in waste management by carrying out waste management training and building a waste bank. Conclusion: The conclusion of this study is the Waste Management in Cilacap Regency in accordance with Cilacap Regency Regulation No. 23 of 2014. The standard operational procedures for waste management in Cilacap Regency are quite good in accordance with local regulations. | |
| 27034 | 30418 | F1I014039 | Peran Kementerian Ketenagakerjaan republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan | Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dari Kemnaker dalam mengelola permasalahan PMI di Taiwan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil studi: Kemnaker dalam menyelesaikan permasalahan bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia di Taiwan bekerja sama dengan organisasi IETO Taipei. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia menganut One China Policy karena tidak memiliki hubungan diplomatis dengan Taiwan. Untuk membentuk hubungan yang kooperatif khususnya di bidang ekonomi serta melindungi PMI di Taiwan, maka dibentuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) sebagai institusi ekonomi non-pemerintah. Peran dari Kemnaker dalam mengatasi masalah bagi PMI di Taiwan termasuk: 1) merumuskan kebijakan dan mengawasi seluruh hal yang berkaitan dengan penempatan PMI; 2) menjamin terpenuhinya hak bagi PMI maupun calon PMI, untuk mereka yang mendapatkan penempatan lewat penyalur ataupun secara mandiri; 3) membentuk dan mengembangkan sistem informasi untuk penempatan PMI di luar negeri; 4) melaksanakan usaha usaha diplomatis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak PMI serta melindungi PMI di negeri tujuan; dan 5) memberikan perlindungan bagi PMI pada masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa setelah penempatan; 6) memberikan perlindungan kepada PMI serta keluarganya. | The purpose of this study is to identify and analyze the role of the Ministry of Manpower in managing PMI problems in Taiwan. The method used is a qualitative research method. Research results: The Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in overcoming the problem of Indonesian Migrant Workers in Taiwan works together with the IETO Taipei organization.. This is because Indonesia adheres to the One China Policy so that it does not have diplomatic relations with Taiwan. To establish a cooperative relationship and protect the PMI, which Taiwan is in Taiwan, the Trade Office of the Republic of Indonesia in Taipei (IETO) was established, which is a non-governmental economic institution that aims to smoothen and improve economic cooperation between Indonesia and Taiwan. The roles of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in addressing the problems of Indonesian Migrant Workers in Taiwan include: 1) formulating policies and conducting supervision related to the implementation of PMI placement; 2) guarantee the fulfillment of the rights of prospective PMI / PMI, whether the person concerned departs through the PMI placement executor or departs independently; 3) establish and develop an information system for the placement of PMI candidates abroad; 4) make diplomatic efforts to ensure the fulfillment of PMI rights and protection optimally in the destination country; and 5) provide protection to PMI during the period before departure, period of placement, and post-placement period; 6) Provide protection to PMI and their families. Keywords: Peran, Kementerian Ketenagakerjaan, PMI, ILO | |
| 27035 | 30779 | H1L013038 | EVALUASI USABILITY PADA LAMAN TRIPIO COMPUTER MENGGUNAKAN USE QUESTIONNAIRE | Pertumbuhan dunia teknologi informasi yang cepat memberikan dampak terhadap penyebaran jumlah perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak diperlukan sebagai penunjang kualitas perangkat lunak dengan mengukur dari sisi produk maupun proses memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk itu peneliti menganalisis Evaluasi Usability pada Laman Tripio Computer menggunakan metode USE Questionnaire. USE Questionnaire . Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan mengetahui kinerja tampilan antarmuka website tripio.co.id dengan usability testing menggunakan USE Questionnaire?. Penyebaran kuesioner kepada responden melalui google form, kemudian dihitung jumlah prosentase dari jawaban responden, mengacu berdasar sumber dari Nelson dalam Introduction to usability, metode evaluasi usability pada laman Tripio Computer menggunakan USE Questionnaire.Hasil evaluasi Usability Menggunakan USE Questionnaire, paada pengujian Antarmuka Website Tripio.Co.Id, yang terdiri dari 30 item pertanyaan dengan 87 responden melalui Google Form, maka hasil yang didapatkan dari empat (4) indikator adalah adalah Usefulness (kebergunaan), 92 % Ease of Use (kemudahan penggunaan sebanyak 92%, Ease of Leearning (kemudahan mempelajari), 92%, Satisfaction (kepuasan penggunaan), 89% .Maka disimpulkan bahwa Website Tripio terbukti efektif, mudah digunakan dan berguna sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayananan informasi bagi pelanggan. | The rapid growth of information technology in the world has an impact on the spread of the number of software. Software maintenance needed to support the quality of the device by measuring it from the product side or the software process utilizes existing technology. For this reason, researchers analyzed the Usability Evaluation on the Tripio Computer website using the USE Questionnaire method. USE Questionnaires. The research objective is to see the level of customer satisfaction and to see the performance of the website interface tripio.co.id with usability testing using the USE Questionnaire?. Distributing questionnaires to respondents via google form, then calculating the percentage of respondents' answers, referring to the source from Nelson in the introduction to usability, the usability evaluation method on the Tripio Computer page uses the USE Questionnaire. The results of the evaluation of the Usefulness Using the USE Questionnaire, in testing the Tripio.Co.Id Website Interface, which consists of 30 item questions with 87 questions via Google Form, the results obtained from four (4) indicators are Usefulness, 92 % Ease of Use (92% proper use, Ease of Leearning), 92%, Satisfaction (usage satisfaction), 89%. So it was revealed that the Tripio Web Site was proven to be effective, easy to use and useful so that it could improve the performance of customer information services. | |
| 27036 | 30390 | I1A016088 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DISIPLIN KERJA PETUGAS LIFE GUARD PADA WISATA KOLAM RENANG DI KABUPATEN PURBALINGGA | Latar Belakang: Kasus kejadian tenggelam di kolam renang umum di Indonesia hampir 90% terjadi karena tidak mendapat pertolongan secara cepat dari seorang life guard. Seorang life guard saat di lapangan harus disiplin dalam bertugas dan sigap dalam memberi pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan, sehingga dapat menekan angka kematian karena tenggelam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan disiplin kerja petugas life guard pada Wisata Kolam Renang di Purbalingga. Metode: Penelitian kuantitatif dengan metode observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling dengan jumlah 32 orang. Hasil Penelitian: Hasil uji bivariat menunjukkan adanya hubungan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja petugas life guard pada wisata kolam renang di Purbalingga (p-value=0,001). Simpulan: Terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan disiplin kerja petugas life guard pada wisata kolam renang di Purbalingga. Saran: Life guard disarankan dapat mengikuti segala pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan keampuannya baik pelatihan dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sehingga menambah motivasi dan percaya diri akan kemampuannya. | Background:Nearly 90% of cases of drowning in public swimming pools in Indonesia occur because they do not get help quickly from a life guard. A life guard while on the field must be disciplined in his duties and be alert in providing first aid in case of an accident, so that it can reduce the death rate from drowning. This study aims to determine the factors related to the work discipline of life guard officers at the Swimming Pool Tour in Purbalingga. Method:Quantitative research using observational methods with cross sectional approach. Sampling was done by total sampling with a total of 32 people. Research result:The results of the bivariate test showed a relationship between work motivation and work discipline of life guard officers on a swimming pool tour in Purbalingga (p-value = 0.001). Conclusion:There is a relationship between work motivation and work discipline of life guard officers on swimming pool tours in Purbalingga. Suggestion:Life guard It is advisable to participate in all the training held to improve his skills, both from internal and external training, so as to increase motivation and confidence in his abilities. | |
| 27037 | 30391 | F1D017028 | Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Wisata Budaya Di Wilayah Baduy Kabupaten Lebak | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan relasi kuasa yang terjadi dalam pengembangan wisata budaya di wilayah Baduy Kabupaten Lebak, aktor-aktor yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta faktor kontekstual yang menghambat dan mendorongnya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalisme dan paradigma konstruktivisme, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa relasi kuasa yang terjadi dalam pengembangan wisata budaya di wilayah Baduy merupakan bentuk interaksi asosiatif yang di dalamnya terdapat kerjasama dan akomodasi antar aktor. Dalam hal ini aktor yang terlibat adalah lembaga adat Baduy, Pemerintah Desa Kanekes, Pemerintah Kabupaten Lebak, masyarakat setempat, dan pengusaha wisata. Setiap aktor tersebut mempunyai kepentingan masing-masing, yakni kepentingan ekonomi dan kebudayaan. Pengembangan wisata budaya di wilayah Baduy memang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun, di sisi lain pengembangan tersebut justru menjadi faktor degradasi kearifan lokal Suku Baduy dan pencemaran lingkungan. Dampak buruk tersebut mengakibatkan polemik penutupan wisata budaya di wilayah Baduy. Usul ini disampaikan oleh pemangku adat Baduy. Dari adanya dampak tersebut, lembaga adat membuat aturan yang menolak konsep wisata. Tetapi, mereka masih menunjukkan sifat kompromi dengan tidak menolak tamu yang datang ke wilayah Baduy, asalkan bisa mematuhi aturan adat. | The purpose of this study were to identify and to explain the power relations that occured in the development of cultural tourism in Baduy, Lebak Regency, the actors involved, the beneficiaries and the aggrieved parties, as well as the contextual factors that hinder and support it. By using qualitative method and a case study approach within the framework of the structuralism perspective and constructivism paradigm, the result of this study reveled that the power relations that occurred in the development of cultural tourism in Baduy was a form of associative interaction in which there were cooperation and accommodation between actors. In this case the actors involved were Baduy customary institutions, Kanekes Village Government, Lebak Regency Government, local communities, and tourism entrepreneurs. Each actors has its own interests, that are economic and cultural interests. The development of cultural tourism in Baduy is certainly able to improve the economy of the local community. However, this development has actually become a factor in the degradation of local wisdom of the Baduy Tribe and environmental pollution. This bad impact resulted a polemic of closing cultural tourism in Baduy. This polemic was susggested by a holder customary. From this impact, customary institutions made rules that rejected the concept of tourism. But, they still show a compromising nature by not refusing guests who come to Baduy area, as long as they can obey customary rules. | |
| 27038 | 30392 | F1C015073 | ANALISIS SEMIOTIK PADA KARYA FOTOGRAFI MONOCHROME DALAM BUKU HUMAN INTEREST PHOTOGRAPHY OLEH WILSEN WAY | Foto merupakan salah satu media yang berpotensi untuk mempengaruhi khalayaknya, karena kekuatan dan kemampuannya menjangkau banyak segmen sosial. Foto selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif tersebut didasarkan atas argumen bagaimana potret dari masyarakat itu dibuat. Foto juga merupakan fenomena sosial, psikologi dan estetika yang kompleks. sama halnya dengan artian foto merupakan media informasi, tapi dalam kenyataannya foto juga memiliki fungsi sosial, yaitu fungsi penyampaian pesan sosial. Fotografi sendiri terdapat banyak macam genre, sebagai contoh fotografi jalanan. Fotografi jalanan yang diteliti penulis adalah fotografi jalanan human interest. Fotografi jalanan sangat erat hubungannya dengan fotografi jurnalistik. Pada foto jalanan ini mengandung makna yang humanis, membahas bagaimana keadaan realitas kondisi jalanan dari segi arsitektur, kondisi sosial, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah semiotik. Cultural studies digunakan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai yang terkandung pada foto dengan realita yang menjadi subyek fotografi. Hasil penelitian menunjukkan jika foto-foto yang diteliti memiliki nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat yang menjadi subyek fotografi. Tema foto human interest membuat makna yang terdapat dalam foto mampu dijelaskan secara konotasi dan denotasi untuk kesesuaian maksud sebenarnya dari foto dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. | Photo is a medium that has the potential to influence audiences, because of its strength and ability to reach many social segments. photos always influence and shape society based on the content of the message behind them, without ever acting the other way around. The criticism that appears against this perspective is based on arguments on how the portrait of society is made. Photos are also a complex social, psychological and aesthetic phenomenon. Likewise, the meaning of photos is a media of information, but in reality photos also have a social function, namely the function of delivering social messages. Photography itself has many kinds of genres, for example street photography. The street photography that the writer examines is human interest street photography. Street photography is closely related to journalistic photography. In this street photo contains a humanist meaning, discusses how the reality of street conditions is in terms of architecture, social conditions, and society. The research method used is semiotics. Cultural studies are used to examine the relevance of the values contained in photographs with the realities that are the subject of photography. The results showed that the photographs under study have values that are relevant to the people who are the subject of photography. The theme of human interest photos makes the meaning contained in the photo able to be explained in connotation and denotation for the suitability of the actual intent of the photo with the reality that occurs in society. | |
| 27039 | 30383 | F1D015034 | Politik Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan politik implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap serta mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalis dan paradigma nonpositivisme, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa: pertama, pelaksanaan dari perda ini belum berjalan 100%, di mana dari dimulai terbentuknya perda pada tahun 2015 dan hingga sekarang masih ada yang belum dikerjakan dan baru akan mau mulai dikerjakan tahun ini. Dalam penerapannya, pengerjaan kelembagaanpun justru loncat, dari KPA Kabupaten justru menggarap desa terlebih dahulu yang dengan alasan itu dilakukan agar pelaksanaannya menjadi lebih cepat, bahkan hingga saat ini Puskesmas Cilacap Selatan 1 belum bisa melakukan PDP, hanya Puskesmas Cilacap Selatan 2 saja yang sudah bisa melakukan PDP di tingkat Kecamatan, itupun Puskesmas Cilacap Selatan 2 sebenarnya sudah bisa melakukan PDP bahkan sebelum diberlakukannya perda. Bahkan kantor KPA Kabupaten Cilacap selalu terlihat kosong dan kurang terawat, bisa dilihat bahwa pembentukan dari KPA Kabupaten Cilacap ini seperti hanya untuk formalitas saja. Dinas Kesehatan sendiri juga kurang transparan dalam penjabaran alokasi dana anggaran untuk perda penanggulangan HIV dan AIDS ini dan sering mengalami kekosongan stok obat untuk ODHA dengan dosis yang dianjurkan Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sendiri kurang begitu efektif dalam penerapannya, seperti adanya miskomunikasi dan tidak memperjuangkan anggaran dana. Besaran nilai anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan rata-rata tiap tahun yang hanya mencapai angka 60-70 jutaan rupiah, masih dinilai kecil untuk memenuhi keperluan dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS. | This research-based paper aims at know and describe the political implementation of Regional Regulation No. 2 Year 2015 about HIV/AIDS in the District of South Cilacap Cilacap District as well as determine and describe the ability of Local Governments in implementing the regional Regulation No. 2 of 2015 on HIV and AIDS in the District of South Cilacap Cilacap Regency. By using a qualitative method and case study approach in the framework of the structuralism perspective and the nonpositivism paradigm, the result of the research reveals that: first, the implementation of this regulation has not been running 100%, where from the beginning the formation of local regulation in the year 2015 and until now is still there that has not been done and the new will want to start done this year. In its application, workmanship kelembagaanpun quite the jump, from KPA District actually working on the village first with the reason it is done so that its implementation becomes faster, even up to the current health center Cilacap Selatan 1 can not perform the PDP, only the health center of South Cilacap 2 who can do PDP at the District level, and even then the health center of South Cilacap 2 can actually do the PDP even before the enactment of the regulation. Even the office of the KPA Kabupaten Cilacap always looks empty and poorly maintained, it can be seen that the formation of the KPA Kabupaten Cilacap such as only for formality. The department of Health itself is also less transparent in the translation of the allocation of budget funds to the local regulation on HIV and AIDS and often experience the emptiness of the stock of drugs for people living with hiv with the recommended dose of the Second, the Local Government of Cilacap Regency itself is less effective in its application, such as the presence of miscommunication and not fight for budget funds. The magnitude of the value of the budget spent by the Regional Government of Cilacap District with average every year that only reached 60-70 millions of dollars, is still considered small to meet the needs in the implementation of policy on HIV and AIDS. | |
| 27040 | 30393 | J1B016054 | KRITIK SOSIAL DALAM NOVEL PULANG KARYA LEILA S. CHUDORI | Penelitian ini membahas masalah kritik sosial dalam novel Pulang. Teori kritik sosial Soekanto yang dibantu dengan teori betuk penyampaian kritik Nurgiyantoro digunakan untuk melihat bentuk kritik sosial yang terdapat dalam novel ini. Teori kritik sosial digunakan untuk mendeskripsikan masalah sosial yang dikritik oleh pengarang, sedangkan bentuk penyampaian digunakan untuk mengetahui cara penyampaian kritik melalui novel. Indonesia memiliki sejarah peristiwa Gerakan 30 September, sehingga membuat Leila S. Chudori memiliki ide menciptakan karakter fiktif yang terlibat dengan peristiwa tersebut. Leila S. Chudori menggambarkan pemerintahan era Orde Baru sebagai pihak yang berkuasa pada saat itu. Terdapat pula tokoh-tokoh yang menentang pemerintahan sehingga menjadi buronan politik, bahkan menjadi pelarian di luar negeri. Penggambaran pengalaman tokoh-tokoh yang menjadi pelarian tersebut diciptakan supaya masyarakat Indonesia tidak lupa dengan sejarah dan dapat lebih kritis terhadap jalannya pemerintahan. | This research addresses to the issues of social criticism in the novel title of Pulang. Social theory criticism by Soekanto aided with Nurgiyantoro critique theory, is use to look the form of social criticism in this novel. Social criticism theory use to describe the social problem who criticized by the author, beside it the form of submission are used to find how criticism is delivered through the novel. Indonesia has a history for this momentum called as Gerakan 30 September, thus making Leila S. Chudori have an idea to creating a fictional character related to the moment. Leila S. Chudori describe the new goverment order era, or Indoensian people know it as Order Baru, as the authority ruling at the time. There are also figures who oppose the government, then becoming the political fugitives or even become the abroad refugees. The depiction of experience by the characters whose become refugees was created so that Indoensian people do not forget the history and be able to critical more to the government course. |