Update Artikelilmiah: 30374

AHMAD ZUL HAJI HARAHAP

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perbuatan suap menyuap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang marak terjadi di indonesia. Tindak pidana suap diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus tindak pidana suap yang terjadi adalah mulyana yang menjabat sebagai deputi IV pada kementerian pemuda dan olahraga yang ditetapkan sebagai tersangka atas suap terkait proposal pencairan dana hibah komite olahraga nasional indonesia. Asas – asas hukum tentang hak tersangka merupakan asas- asas yang termuat dalam peraturan hukum, diantaranya  KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU HAM, pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan asas – asas  hukum tentang hak tersangka dalam penyidikan kasus ini yang dilakukan oleh  KPK dalam pengungkapan tindak pidana suap dan hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam pengungkapan tindak pidana suap dana hibah komite nasional olahraga indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa asas - asas hukum tentang hak tersangka  merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak tersangka/ terdakwa, dalam penyidikan kasus ini penyidik KPK telah mengedepankan dan memenuhi  asas - asas hukum tentang hak – hak tersangka. Hambatan yang dihadapi penyidik KPK dalam penegakan hukum pada kasus ini adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Bribery is one type of corruption crime that is rife in Indonesia. The crime of bribery is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. One of the criminal cases of bribery that occurred was Mulyana, who served as Deputy IV at the Ministry of Youth and Sports, who was named a suspect for bribery related to the proposal for disbursing grant funds from the Indonesian National Sports Committee. Legal principles regarding the rights of suspects are the principles contained in legal regulations, including the Criminal Procedure Code, the Law on Judicial Power, and the Human Rights Law, in this study discussing problems regarding the application of legal principles regarding the rights of suspects in the investigation of this case carried out by the KPK. in disclosing the criminal act of bribery and the obstacles faced by the KPK in disclosing the criminal act of bribery of grant funds from the Indonesian National Sports Committee. This study uses a juridical normative and sociological juridical approach, with descriptive research specifications, data sources used are primary data and secondary data, the data collected is presented with a systematic description with qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it was found that legal principles regarding the rights of suspects are the state's obligation to guarantee the rights of suspects / defendants. In investigating this case, KPK investigators have put forward and fulfilled legal principles regarding the rights of suspects. The obstacles faced by KPK investigators in enforcing the law in this case were legal factors,law enforcement factors, community factors and cultural factors.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman