| NIM | F1D015034 |
|---|
| Namamhs | ALDI MAULADDIEN PUTRANSYAH |
|---|
| Judul Artikel | Politik Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan politik implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap serta mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalis dan paradigma nonpositivisme, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa: pertama, pelaksanaan dari perda ini belum berjalan 100%, di mana dari dimulai terbentuknya perda pada tahun 2015 dan hingga sekarang masih ada yang belum dikerjakan dan baru akan mau mulai dikerjakan tahun ini. Dalam penerapannya, pengerjaan kelembagaanpun justru loncat, dari KPA Kabupaten justru menggarap desa terlebih dahulu yang dengan alasan itu dilakukan agar pelaksanaannya menjadi lebih cepat, bahkan hingga saat ini Puskesmas Cilacap Selatan 1 belum bisa melakukan PDP, hanya Puskesmas Cilacap Selatan 2 saja yang sudah bisa melakukan PDP di tingkat Kecamatan, itupun Puskesmas Cilacap Selatan 2 sebenarnya sudah bisa melakukan PDP bahkan sebelum diberlakukannya perda. Bahkan kantor KPA Kabupaten Cilacap selalu terlihat kosong dan kurang terawat, bisa dilihat bahwa pembentukan dari KPA Kabupaten Cilacap ini seperti hanya untuk formalitas saja. Dinas Kesehatan sendiri juga kurang transparan dalam penjabaran alokasi dana anggaran untuk perda penanggulangan HIV dan AIDS ini dan sering mengalami kekosongan stok obat untuk ODHA dengan dosis yang dianjurkan Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sendiri kurang begitu efektif dalam penerapannya, seperti adanya miskomunikasi dan tidak memperjuangkan anggaran dana. Besaran nilai anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dengan rata-rata tiap tahun yang hanya mencapai angka 60-70 jutaan rupiah, masih dinilai kecil untuk memenuhi keperluan dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research-based paper aims at know and describe the political implementation of Regional Regulation No. 2 Year 2015 about HIV/AIDS in the District of South Cilacap Cilacap District as well as determine and describe the ability of Local Governments in implementing the regional Regulation No. 2 of 2015 on HIV and AIDS in the District of South Cilacap Cilacap Regency. By using a qualitative method and case study approach in the framework of the structuralism perspective and the nonpositivism paradigm, the result of the research reveals that: first, the implementation of this regulation has not been running 100%, where from the beginning the formation of local regulation in the year 2015 and until now is still there that has not been done and the new will want to start done this year. In its application, workmanship kelembagaanpun quite the jump, from KPA District actually working on the village first with the reason it is done so that its implementation becomes faster, even up to the current health center Cilacap Selatan 1 can not perform the PDP, only the health center of South Cilacap 2 who can do PDP at the District level, and even then the health center of South Cilacap 2 can actually do the PDP even before the enactment of the regulation. Even the office of the KPA Kabupaten Cilacap always looks empty and poorly maintained, it can be seen that the formation of the KPA Kabupaten Cilacap such as only for formality. The department of Health itself is also less transparent in the translation of the allocation of budget funds to the local regulation on HIV and AIDS and often experience the emptiness of the stock of drugs for people living with hiv with the recommended dose of the Second, the Local Government of Cilacap Regency itself is less effective in its application, such as the presence of miscommunication and not fight for budget funds. The magnitude of the value of the budget spent by the Regional Government of Cilacap District with average every year that only reached 60-70 millions of dollars, is still considered small to meet the needs in the implementation of policy on HIV and AIDS. |
|---|
| Kata kunci | Politik Implementasi, Peraturan Daerah, Penanggulangan HIV dan AIDS. |
|---|
| Pembimbing 1 | Bowo Sugiarto, S.IP., M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Andi Ali Said Akbar, S.IP. M.A. |
|---|
| Pembimbing 3 | Drs. Syah Firdaus, M.Si. |
|---|
| Tahun | 2020 |
|---|
| Jumlah Halaman | 23 |
|---|
| Tgl. Entri | 2020-11-16 21:21:38.360331 |
|---|