Update Artikelilmiah: 30375

MUHAMAD YOGA PRASTYO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan payung hukum terhadap praktik hubungan industrial di Indonesia. Namun pasca pemberlakuan undang-undang tersebut, kondisi perburuhan tidak semata-mata menjadi lebih baik.  Peran pemerintah daerah dalam menangani masalah tersebut juga terlihat minim. Pada sisi lain, buruh juga menekan pemerintah untuk dapat menangani masalah secara cepat dan efektif. Adanya kepentingan buruh yang diarahkan kepada pemerintah ini kemudian menimbulkan interaksi antar keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai fokus untuk mendeskripsikan pola hubungan yang terjalin antara gerakan buruh dengan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di daerah terbatas sejak adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembatasan kewenangan ini menyebabkan gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan di daerah. Dalam strategi perjuangannya, FSBKU menggunakan jalur ligitasi dan jalur non-ligitasi secara bersamaan. Adapun tahapan jalur non-ligitasi yang dilakukan secara bertahap dengan melakukan propaganda, diskusi, konsolidasi, dan puncaknya aksi massa. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pihak terkait ketika menyampaikan tuntutan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is the legal umbrella for industrial relations practices in Indonesia. However, after the enactment of this law, labor conditions did not merely improve. The role of local governments in dealing with these problems also appears minimal. On the other hand, workers also put pressure on the government to be able to deal with problems quickly and effectively. The existence of workers' interests directed at the government then led to an interaction between the two. Therefore, this study focuses on describing the pattern of relationships that exist between the labor movement and the government. This research uses qualitative research methods with a phenomenological approach.

The results of this study indicate that the role of local governments in dealing with labor problems in limited areas since the division of authority regulated in Law Number 13 of 2014 concerning Regional Government. This limitation of authority causes regional government to be limited in solving manpower problems in the regions. In its struggle strategy, FSBKU uses the ligitation pathway and the non-ligitation path simultaneously. The stages of the non-litigation path are carried out in stages by carrying out propaganda, discussion, consolidation, and culminating in mass action. This is done to put pressure on the related parties when submitting demands

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman