1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 22.581-22.600 dari 51.895 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
2258125169E1A015128PERLINDUNGAN HUKUM PENGUPAHAN PEKERJA BORONGAN PADA PERUSAHAAN BULU MATA PT. BRALING WISNU SATRIYA PURBALINGGAPenelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Pengupahan Pekerja Borongan Pada Perusahaan Bulu Mata PT. Braling Wisnu Satriya Purbalingga”. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Pengupahan Pekerja Borongan Pada Perusahaan Bulu Mata PT. Braling Wisnu Satriya Purbalingga”. Belum adanya regulasi secara khusus mengenai pengupahan pekerja borongan menyebabkan adanya hak-hak pekerja borongan yang tidak terpenuhi. Perlindungan hukum pengupahan bagi pekerja borongan diperlukan agar pemenuhan hak-hak pekerja borongan lebih terjamin.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengupahan pekerja borongan pada PT. Braling Wisnu Satriya. (2) Menganalisis pengupahan yang dilaksanakan apakah sudah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja borongan PT. Braling Wisnu Satriya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukan bahwa: (1) Pengupahan yang dilakukan bagi pekerja borongan PT. Braling Wisnu Satriya menggunakan sistem upah borongan, yaitu didasarkan pada banyaknya hasil produksi masing-masing pekerja. Hal tersebut menyebabkan ketidakmerataan upah yang diterimaoleh pekerja mulai dari dibawah, sesuai atau lebih dari upah minimum. (2) PT. Braling Wisnu Satriya telah menerapkan beberapa kebijakan perlindungan hukum pengupahan terhadap pengupahan pekerjanya sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaann namun belum sepenuhnya dijalankan tepat dengan isi ketentuan peraturan perundang-undangan.
This research entitled “Legal Protection For Piece Worker Remuneration at PT. Braling Wisnu Satriya Eyelash Factory”. The absence of specific regulations regarding piece worker remuneration causes rights of piece workers are not fulfilled. Legal protection for piece worker remuneration is needed so it can fulfil the rights of piece worker
This research aims were: (1) to analyze piece worker remuneration at PT. Braling Wisnu Satriya. (2) To analyze the remuneration which has been implemented, has provides legal protection to all the PT. Braling Wisnu Satriya’s piece worker. This research method using a normative juridical approach with the statute approach and the analytical approach. The legal materials obtained from library research and interviews.
As the results shown that: (1) The remuneration that used for all piece worker at PT. Braling Wisnu Satriya is payment by result, means the employee is paid based on a worker's quantitative output or production. That causes wage inequality for all the piece worker, because there are some piece worker who got below or above the minimum wage based on their each ability. (2) PT. Braling Wisnu Satriya has providing legal protection under Article 88 Act No. 13 of 2003 on Manpower, but it’s still not in accordance with the provisions of regulation.
2258225923F1B113061KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGAPelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk bantuan layanan suatu urusan, sehingga orang lain tersebut mendapatkan keringanan atas urusannya. Berbicara mengenai pelayanan (public service) tidak hanya berhubungan dengan sarana dan prasarana melainkan yang lebih penting adalah unsur manusia yang memberikan pelayanan. Tuntutan didalam pelayanan tidak hanya menyangkut kualitas orang yang dilayani namun yang lebih penting adalah kualitas tersebut. Kualitas pelayanan memegang peran penting untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan. Citra kualitas pelayanan bukan menjadi sudut pandang atau persepsi pihak pemerintah, melainkan berdasarkan sudut pandang pelanggan atau penerima pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Rembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunan teknik accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 100. Uji validitas menggunakan korelasi Product Moment. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha. Teknik analisis data menggunakan distribusi frekuensi dan nilai rata – rata (mean). Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas PATEN masuk dalam kategor sedang dengan persentase 67% (67 responden). Dengan hasil masing – masing indikator , Tangible 52% (52 responden) menyatakan kurang setuju, Reliability 42% (42 responden) menyatakan setuju, Responsiveness 56% (56 responden) kurang setuju, Assurance 61% (61 responden) menyatakan setuju dan Emphaty 59% (59 responden) menyatakan kurang setuju.Service is an act or deed given by a person to others in the form of service assistance of a business, so that the other person obtain waivers for his dealings. Speaking of service (public service) not only related to facilities and infrastructure but more important is the human element that provides service. The demands in the service not only concern the quality of people who are served but more importantly is the quality. Quality of service plays an important role to achieve the level of customer satisfaction. Image quality of service is not a point of view or perception of government, but rather based on the perspective of customer or service recipient. The purpose of this research is to analyze the quality of integrated Administrative Services sub-district (PATENT) in the district Rembang. The method used in this research is a quantitative method with a descriptive approach. Sampling techniques use accidental sampling techniques. The data collection method uses a questionnaire with a total of 100 respondents. The validity test uses the Product Moment correlation. Reliability test using Cronbach's Alpha. Data analysis techniques use a frequency distribution and an average value (mean). The results showed that the quality of the PATENT entered in a category with a percentage of 67% (67 respondents). With the results of each-each indicator, Tangible 52% (52 respondents) expressed the lack of consent, Reliability 42% (42 respondents) expressed consent, Responsiveness 56% (56 respondents) less agree, Assurance 61% (61 respondents) stated agreed and Emphaty 59% (59 Respondents) expressed less concur.
2258325173E1A115069ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN OBAT TRADISIONAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIAANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN OBAT TRADISIONAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Oleh:
Apita Pandasari
E1A115069
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum produsen obat tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perlindungan hukum terhadap produsen obat tradisional dan bentuk-bentuknya dalam pelayanan kesehatan tradisional pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan analitis (Analytical Approach) dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi produsen obat tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum bagi produsen obat tradisional dalam pelayaan kesehatan tradisional dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: jaminan pengaturan bagi produsen obat tradisional untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya; jaminan pengaturan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya; jaminan pengaturan untuk memperoleh imbalan jasa atau pembayaran; jaminan pengaturan untuk mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan dan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; jaminan pengaturan untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; jaminan pengaturan untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; jaminan pengaturan untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; jaminan pengaturan untuk menerima hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Produsen Obat Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional. 		ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL DRUG PRODUCERS IN TRADITIONAL HEALTH SERVICES ON THE STRUCTURE OF INDONESIAN LAW REGULATIONS
By:
Apita Pandasari
E1A115069
ABSTRACT
This study investigates the legal protection of traditional drug producers in traditional health services. The aim of this study is to comprehend the synchronization of legal protection regulations of traditional drug producers and the forms of it in traditional health services in the structure of Indonesian law regulations.
This study uses normative juridical research method. The approach method used is the Statue Approach and Analytical Approach in the specifications of research on inventory regulations, legal synchronization, and discovery of laws in concreto.
Based on the results of the research, it is discovered that the regulations of legal protection of traditional drug producers in traditional health services in the structure of Indonesian law regulations has shown a level of synchronization. This means that the lower-level regulations are in accordance with the higher-level regulations and the higher-level regulations are the basis of the formation of lower regulations.The forms of legal protection of traditional drug producers in traditional health services in Indonesian laws and regulations includes: guarantee arrangements for producers of traditional medicines to process, produce, distribute, develop, improve, and use traditional drugs that is guaranteed for both of the benefit and the safety; guarantee arrangements to get complete and honest information from clients or their families; guarantee of arrangements for receiving compensation for services or payments; guarantee arrangements for participating in health promotion training and opportunities to develop their profession; guarantee of arrangements to obtain legal protection as long as carrying out duties in accordance with Professional Standards, Professional Service Standards, and Standard Operating Procedures; guarantee of regulation to get protection for occupational safety and health, guarantee of regulation to be treated in accordance with human dignity, morality, decency, and religious values; guarantee of regulation to reject the will of Health Service Recipients or other parties that conflict with Professional Standards, ethic codes, service standards, Standard Operating Procedures, or provisions of Legislation; guarantee of arrangements for good name rehabilitation if legally proven that consumer losses are not caused by goods and / or services traded; guarantee of regulation to accept other rights stipulated in the provisions of other laws and regulations.
2258425174F1D014022KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM WANASUTA DI KABUPATEN BANYUMASABSTRAK
Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan konflik dalam pengembangan Wisata Alam Wanasuta di Kabupaten Banyumas, memahami dan mendeskripsikan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pengembangan Wisata Alam Wanasuta di Kabupaten Banyumas, serta mengetahui dan mendeskripsikan faktor kontekstual penyebab konflik tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspekti strukturalis dan paradigma non-positivisme khususnya konstruktivisme. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi serta teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: pertama, konflik pengembangan Wisata Alam Wanasuta di Kabupaten Banyumas berawal dari adanya ketidakjelasan pemasukan keuangan dari hasil pembukaan wisata. Konflik semakin bertambah karena adanya kekecewaan, kecemburuan, ketidakadilan, tidak merata yang dirasakan oleh pihak pemuda dan pemerintah desa terhadap pihak perhutani. Kedua, beberapa aktor yang terlibat dalam konflik pengembangan Wisata Alam Wanasuta adalah sebagai berikut: 1) Kiswoto dari pihak perhutani (mandor); 2) Triswoyo dari pihak pemuda (Ketua Pemuda Pancasila); 3) Suyitno dari pihak pemuda (Ketua Pemuda Grumbul Karanggedang) yang terlibat secara langsung dan pemerintah desa tidak terlibat secara langsung. Ketiga, faktor kontekstual penyebab konflik tersebut terdiri dari: 1) interaksi antaraktor; 2) transformasi konflik; 3) perbedaan individu; 4) perbedaan kepentingan, 5) perbedaan status. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pokok utama konflik yang terjadi adalah pendapatan dan tidak adanya transparansi keuangan yang dapat menimbulkan dugaan adanya korupsi dalam satu struktur serta konflik merupakan suatu fenomena yang terjadi karena berawal dari kebohongan dari individu maupun kelompok tertentu.



ABSTRACT
This research-based paper aims at understanding and describing conflicts in the development of Wanasuta Nature Tourism in Banyumas Regency, understanding and describing the actors involved in the Wanasuta Nature Tourism conflict in Banyumas Regency, and knowing and describing the contextual factors that cause the conflict. By using a qualitative method and a case-study approach in the framework of the structuralist perspective and the constructivism paradigm. The informant selection technique used purposive sampling and snowball sampling. Data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation studies and data analysis techniques using interactive analysis techniques. Whereas the validity of the data uses the source triangulation technique.
The results of this study reveales that first, the conflict of developmenting of Wanasuta Nature Tourism in Banyumas Regency began with an unclear financial income from the opening of the tour. The conflict grew due to disappointment, jealousy, injustice, unevenness felt by the youth and the village government towards Perhutani. Second, the actors involved in the conflict in the development of Wanasuta Nature Tourism is as follows: 1) Kiswoto from Perhutani (foreman); 2) Triswoyo from the youth (Chair of Pemuda Pancasila); 3) Suyitno from the youth (Chair of Pemuda Grumbul Karanggedang) who is directly involved and the village government not directly involved. Third, the contextual factors cause the conflict consists of: 1) interactions between factors; 2) transformation of conflicts; 3) individual differences; 4) differences in interests; 5) differences in status. This study reveales that the main point of the conflict that occurred was income and lack of financial transparency that could leading to allegations of corruption in one structure and conflict was a phenomenon that occurred becomet originated cause by lies from certain individuals and groups.
2258526124E1A014027KESADARAN HUKUM DOKTER TERHADAP PANDUAN PRAKTIK KLINIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA KOTA PURWODADI)KESADARAN HUKUM DOKTER TERHADAP PANDUAN PRAKTIK KLINIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN
(Studi di Rumah Sakit Permata Bunda Kota Purwodadi)
Oleh :
Fandi Baktiar Ardiyanto
E1A014027
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum dokter terhadap panduan praktik klinis dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit Permata Bunda Kota Purwodadidan faktor yang cenderung memengaruhi kesadaran hukum dokter terhadap panduan praktik klinis dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit Permata Bunda Kota Purwodadi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di rumah sakit Permata Bunda Kota Purwodadi dengan responden sebanyak 24 orang dokter. Pengambilan sampel penelitian mengunakan simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, editing dan tabulasi, kemudian disajikan secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif mengunakan metode statistik sederhana, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dokter terhadap panduan praktik klinis dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit Permata Bunda Kota Purwodadi adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap empat indikator meliputi tingginya pengetahuan hukum dokter, tingginya pemahaman hukum dokter, besarnya sikap hukum dokter yang setuju serta besarnya perilaku hukum dokter yang sesuai. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi kesadaran hukum dokter terhadap panduan praktik klinis dalam pelayanan kesehatan meliputi faktor kedisiplinan sebagai faktor personal, faktor kerjasama dan faktor masa kerja sebagai faktor sosial.

 
LAW AWARENESS OF DOCTOR TOWARDS CLINIC PRACTICAL GUIDANCE IN HEATH CARE
(A Study in Permata Bunda Hospital, Purwodadi)
By:
Fandi Baktiar Ardiyanto
E1A014027
ABSTRAK
This research aims to recognize law awareness of doctors towards clinic practical guidance in health care in Permata Bunda Hospital in Puwodadi City and the factor that tends to influence the law awareness of doctors towards clinic practical guidance in health care in Permata Bunda Hospital of Purwodadi City.
This research applied quantitative research method with juridical sociology, and descriptive research specification. This research took place in Permata Bunda Hospital in Purwodadi city with the number of respondents of 24 doctors. Sampling method in this research used simple random sampling. Type and source of data include primary and secondary data obtained using questionnaire method, documentary as well as literature. The data collected was processed using coding, editing, and tabulation, which then were presented in narrative way and data table. Quantitative data analysis used simple statistic method, while the qualitative data analysis used content analysis method and comparative analysis method.
The research result shows that the level of law awareness of doctors towards clinic practical guidance in Permata Bunda Hospital of Purwodadi City is high. It is proven with the research result towards four indicators including general knowledge of the doctors, high level of law understanding of the doctors, great number of doctors’ law attitude who agreed as well as appropriate law attitude of the doctors. The factors that tend to influence doctors law awareness towards clinic practical guidance in health care include discipline factor as personal factor, collaboration and tenure as the social factors.
2258626043G1B015004Hubungan Persepsi Pasien tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan di Poli Gigi Puskesmas Kabupaten BanyumasPuskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kualitas yang baik. Kualitas jasa pelayanan kesehatan ditentukan dari lima dimensi service quality yaitu keandalan, ketanggapan, jaminan, empati dan bukti fisik. Persepsi pasien tentang kualitas pelayanan kesehatan merupakan bentuk dari keyakinan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan yang kemudian akan mempengaruhi keputusan dan minat pasien untuk berkunjung berikutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi pasien tentang kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan minat pemanfaatan ulang pelayanan di poli gigi puskesmas di Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah observasi analitik dengan rancangan penelitian cross sectional study. Teknik pengambilan sampel puskesmas menggunakan purposive sampling dan pengambilan sampel responden menggunakan teknik simple random sampling. Penelitian dilakukan di 8 lokasi sampel puskesmas di Kabupaten Banyumas dengan jumlah responden sebanyak 95 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner SERVQUAL. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square dilanjutkan dengan uji koefisien kontingensi. Hasil menunjukkan terdapat hubungan persepsi pasien tentang kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut yaitu dimensi keandalan (p=0,049), ketanggapan (p=0,001), jaminan (p=0,000) dan empati (p=0,000), sedangkan tidak terdapat hubungan persepsi pasien tentang dimensi bukti fisik (p=0,122) dengan minat pemanfaatan ulang pelayanan di poli gigi puskesmas di Kabupaten Banyumas. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara persepsi pasien tentang kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan minat pemanfaatan ulang pelayanan di poli gigi puskesmas di Kabupaten Banyumas.Public Health Center as a health service facility at the sub-district level is responsible for the provision of good quality public health services. The quality of health services is determined from five dimensions of service quality, such as reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. Patient's perception of the quality of health services is a form of patient's trust in the health services that are obtained which will then influence patient’s decisions and interests for their next visit. The purpose of this study was to determine the relationship of patient’s perceptions about the quality of dental and oral health service with revisit interest of services in the dental polyclinic in Banyumas District. This type of research was analytic observation with a cross sectional study design. The public health center sampling technique used purposive sampling and for the respondent sampling used simple random sampling method. The study was conducted in 8 sample locations of public health centers in Banyumas District with 95 respondents. The research instrument used the SERVQUAL questionnaire. Bivariate analysis used chi-square test followed with contingency coefficient. The results showed that there was a correlation between patient’s perceptions of the quality of dental and oral health services, such as reliability (p=0,049), responsiveness (p=0,001), assurance (p=0,000) and empathy (p=0,000), whereas there was no relationship between patient’s perceptions tangible dimension (p=0,122) with a revisit interest of services in the dental polyclinic in the Banyumas Regency. The conclusion of this study, there is a correlation between patient’s perceptions about the quality of dental and oral health services with a revisit interest of services in the dental polyclinic in Banyumas Regency.
2258725177C1B015051PENGARUH CITRA KOTA, AKSESIBILITAS DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG KE KOTA BANDUNGMenanggapi meningkatnya persaingan di antara kota-kota sebagai tujuan wisata sejak tahun 1990-an, saat ini banyak kota semakin terlibat dalam mengembangkan citra suatu kota, oleh karena itu, Kota Bandung harus menciptakan citra kota yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Tidak hanya citra kota yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam menentukan keputusan berkunjungnya, tetapi faktor aksesibilitas menuju Kota Bandung dan informasi mengenai Kota Bandung yang diperoleh wisatawan melalui electronic word of mouth juga menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut menunjukan bahwa citra kota, aksesibilitas dan electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung ke Kota Bandung.
Responding to competition in cities as a tourist destination since the 1990s, today many cities are involved in developing the image of the city, by cities, the City of Bandung must create a city image that can attract tourists to visit. Not only is the image of the city a consideration of tourists in deciding their visit decisions, but accessibility factors towards the city of Bandung and information about the city of Bandung that is obtained by tourists through electronic word of mouth is also an important consideration for tourists. The method used in this study is multiple linear regression. The city obtained from these calculations showed positive city-to-city, accessibility and word of mouth on the decision to visit Bandung.
2258825178E1A015036IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak narapidana narkotika dalam pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan dan faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi pemenuhan hak-hak narapidana narkotika dalam pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan digunakan metode survei, kepustakaan dan dokumenter dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Lapas Klas IIB Lamongan dengan responden sebanyak 65 (enam puluh lima) orang narapidana narkotika. Pengambilan sampel penelitian melalui metode simple random sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara coding, editing, dan tabulasi kemudian disajikan secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif mengunakan metode statistik sederhana, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak narapidana narkotika dalam pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 8 (delapan) indikator meliputi efektifnya pelayanan kesehatan dasar rawat jalan, efektifnya pelayanan rawat inap, efektifnya pengendalian infeksi, efektifnya rujukan laboratorium, efektifnya pelayanan obat dasar, efektifnya penanganan gawat darurat, efektifnya skrining berkala TB dan HIV, efektifnya pengendalian wabah penyakit, serta faktor kepuasan faktor fasilitas dan faktor kerjasama yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak-hak narapidana dalam pelayanan kesehatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.		This research aims to determine the implementation of the rights of narcotics prisoners in healthcare services in the Correctional institution environment of Klas IIB Lamongan and factors that tend to affect the implementation of the fulfillment of rights Narcotics inmates in the health service in the Correctional institution environment of Klas IIB Lamongan.
This research used quantitative research methods with sociological juridical approaches and used methods of surveys, libraries, and documenters with descriptive research specifications. This research is taking location in Klas IIB Lamongan with respondents as much as 65 (sixty-five) narcotic convicts. A sampling of research through simple random sampling methods. The types and sources of data used include primary data and secondary data obtained by poll methods, documentaries and libraries. Data processing is done in coding, editing, and tabulation and then presented in narrative and data table. Quantitative data analysis uses simple statistical methods, while the analysis of qualitative data using the method of content analysis and comparative analysis.
The results showed that the implementation of the fulfillment of the rights of narcotic convicts in health services in the Correctional institution environment of Klas IIB Lamongan is effective. This is evidenced by the results of the study of 8 (eight) indicators covering the effectiveness of basic health care outpatient, effective inpatient service, effective infection control, effective referral laboratory, effective service the basic remedy, effective emergency handling, effective screening of TB and HIV, periodic screencasts, effective control of disease outbreak, as well as facilities factor satisfaction factor and cooperation factors affecting the implementation of the fulfillment of prisoners rights in healthcare services in correctional institutions.
2258925179E1A115053PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK MENGENAI PERJANJIAN YANG TELAH DIBUAT SEBAGAI DAMPAK PENGUSIRAN DIPLOMAT RUSIA DI BEBERAPA NEGARASetiap negara mengirim perwakilannya untuk melakukan sebuah perundingan dengan negara lain dalam rangka terwujudnya kepentingan bersama. Negara penerima berhak melakukan persona non grata kepada perwakilan diplomatik dari negara pengirim, apabila telah ada sengketa yang tidak mudah diselesaikan. Pengusiran perwakilan diplomatik yang terjadi dalam kasus keracunan Sergei Skripal merupakan bentuk rasa kecewa negara Inggris kepada Rusia dan diikuti oleh beberapa negara lain di antaranya Amerika Serikat. Berbagai kemungkinan diakibatkan oleh kejadian tersebut, seperti mengganggu kelangsungan hubungan diplomatik yang baik, dan terhadap keberlangsungan perjanjian-perjanjian yang telah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai pengusiran atau persona non grata perwakilan diplomatik, serta dampak pengusiran perwakilan diplomat Rusia atas perjanjian yang telah dibuat antara Rusia dengan Inggris dan negara lainnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data berdasarkan normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa Pasal 4 dan 9 Konvensi Wina 1961 menyatakan negara penerima berhak melakukan persona non grata kepada perwakilan diplomatik asing, dengan atau tanpa alasan sebagai bentuk rasa kecewa. Adanya intervensi dengan melakukan pengusiran yang dilakukan oleh negara lain menjadi wujud rasa simpati kepada Inggris, agar Rusia tetap bertanggung jawab menyelesaikan kasus tersebut. Pasal 63 Konvensi Wina 1969 menyatakan putusnya hubungan diplomatik antara kedua pihak yang terkait dalam suatu perjanjian internasional, tidak mempengaruhi hubungan hukum antara kedua negara ini sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. 		Each State sends its representatives to conduct a negotiation with other countries in order to create common interests. The receiving State has the right to conduct persona non grata to diplomatic representatives from the sending State, if there is a dispute that can’t be resolved easily. The expulsion of diplomatic representative in the case of the poisoning of Sergei Skripal was a form of England State's disappointment to Russia and followed by several other States including the United States. Every possibility caused by this incident can disrupt the continuity of good diplomatic relations, as well as the continuity of existing agreements. The purpose of this research is to know about the arrangements for expulsion or persona non grata diplomatic representative, as well as the impact of expulsion of representatives of Russian diplomats under agreements that had been made.
The research method used in this writing is normative juridical with descriptive research specification. This study uses data sources in the form of secondary data obtained through literature studies. Analized by qualitative normative.
Based on the results of the research and discussion, it can be seen that Articles 4 and 9 of the Vienna Convention 1961 explains receiving State has the right to conduct persona non grata against foreign diplomatic representatives, with or without reason as a form of feeling disappointed. The intervention by conducting evictions carried out by other States is a form of sympathy for the England State, in order that Russia still has to be responsible for resolving the case. Article 63 of The Vienna Convention 1969 be explains the termination of diplomatic relations between the two parties involved in an international agreement does not affect the legal relation between the two countries as determined in the international agreement.
2259025180E1A015051PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR ATAS KERUGIAN YANG DI DERITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA NOMOR : 15/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.MarABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR ATAS KERUGIAN YANG DI DERITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA NOMOR : 15/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mar
Oleh :
Dini Diniyawati
E1A015051

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen kendaraan bermotor atas kerugian yang di derita berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen kendaraan bermotor atas kerugian yang di derita berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 15/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mar.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan urauan secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil suatu simpulan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berdasarkan Pasal 7 huruf (g) UUPK, bahwa pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan tanggung jawab PT Hasjrat Abadi Cabang Marisa sebagai pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 angka (1) UUPK yaitu bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF MOTORIZED VEHICLE CONSUMERS ON THE LOSSES SUFFERED BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION IN THE DECISION OF THE MARISA STATE COURT NUMBER: 15/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mar
By:
Dini Diniyawati
E1A015051

This study examines legal protection for consumers of motor vehicles for losses suffered under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to determine the legal protection of consumers of motor vehicles for losses suffered under Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the Marisa District Court DecisionNumber: 15/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mar.
The approach method used in this study is a normative juridical approach, the specification of this study is descriptive using secondary data wich in presented with a systematic and logical description, then the data will be analyzed in a normative-qualitative way.
Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that consumers have obtained legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is based on Article 7 letter (g) of the Consumer Protection Act, that business actors provide compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received or utilized are not in accordance with the agreement. While the responsibility of PT Hasjrat Abadi Branch Marisa as a business actor is regulated in Article 19 number (1) of the Consumer Protection Act, which is responsible for providing compensation for consumer damage, pollution and / or loss due to consuming goods and / or services produced or traded.
2259125181D1A015174PENGARUH TIPE PENGOLAHAN ARES PISANG (MUSA PARADISIACA ) DAN KLOBOT JAGUNG (ZEA MAYS) TERHADAP FAKTOR HIGROSKOPIS DAN LUAS PERMUKAAN SPESIFIKPenelitian berjudul Pengaruh tipe pengolahan Ares Pisang (Musa paradisiaca) dan Klobot Jagung (Zea mays) terhadap Faktor Higroskopis dan Luas Permukaan Spesifik dilaksanakan mulai tanggal 19 November 2018 sampai dengan 28 Januari 2018. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji pengaruh fermentasi dan amoniasi pada ares pisang dan klobot jagung terhadap faktor higroskopis dan luas permukaan spesifik; 2) Mengkaji jenis pengolahan terbaik pada ares pisang dan klobot jagung ditinjau dari faktor higroskopis dan luas permukaan spesifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode experimen. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan dengan beda nyata jujur (BNJ).
Pengolahan yang dipilih pada penelitian ini berupa amoniasi dan fermentasi pada ares pisang dan klobot jagung. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan amoniasi dan fermentasi berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap faktor higroskopis dan berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap luas permukaan spesifik. Hasil uji lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan faktor higroskopis antar perlakuan pada ares pisang dan klobot jagung sedangkan pada luas permukaan spesifik antar perlakuan terdapat perbedaan. Jenis pengolahan terbaik untuk klobot jagung ditinjau dari faktor higroskopis yaitu fermentasi sedangkan untuk ares pisang yaitu tanpa pengolahan. Selanjutnya ditinjau dari luas permukaan spesifik jenis pengolahan terbaik untuk ares pisang adalah amoniasi sedangkan untuk klobot jagung yaitu tanpa pengolahan.
Kesimpulannya adalah Perlakuan amoniasi dan fermentasi tidak mempengaruhi faktor higroskopis tetapi mempengaruhi luas permukaan spesifik ares pisang dan kobot jagung, perlakuan amoniasi maupun fermentasi meningkatkan faktor higroskopis ares pisang dan perlakuan amoniasi pada ares pisang meningkatkan luas permukaan spesifik. Perlakuan fermentasi menurunkan faktor higroskopis klobot jagung sedangkan luas permukaan spesifik menurun saat dilakukan pengolahan berupa amoniasi dan fermentasi. 		The study entitled The Effect of Processing Type of Banana Stems (Musa paradisiaca ) and Corn Husk (Zea mays ) on Hygroscopic Factors and Specific Surface Area was conducted from November 19th, 2018 to January 28th, 2019. This study aims to: 1) examine the effect of fermentation and ammoniation on the level of banana stems and corn husk on hygroscopic factors and specific surface area; 2) assess which treatment is best for both variables. The method of this research is Experiment. The experimental design of this study was complete randoised design. The data obtained was processed using analysis of variance and it was continued with a Tukey HSD test.
The processing chosen in this research was ammonia and fermentation on the banana stems and cornhusk. The results of the study aimed at ammoniation and fermentation treatment had a significant effect (P <0.05) on hygroscopic factors and had a very significant effect (P <0.01) on specific surface area. The results of the follow-up tests showed no difference in hygroscopic factors between treatments on the banana stems and cornhusk while on the specific surface area between treatments there were differences. The best type of processing for cornhusk in terms of hygroscopic factors is fermentation while for banana stems is without processing. Furthermore, in terms of the specific surface area of the best type of processing for banana stems, it is ammonia, whereas for cornhusk it is without processing.
The conclusion is that ammoniation and fermentation treatment increases the hygroscopic factor of banana stems and the treatment in the form of ammonia on banana stems increases its specific surface area. The fermentation treatment decreases the hygroscopic factor of cornhusk while the specific surface area decreases when processing in the form of ammonia and fermentation.
2259225183A1L013187PENGARUH PEMBERIAN FREKUENSI DAN KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR (POC) SO-KONTAN FERT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL SELADA PADA SISTEM ORGANIKPenelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui frekuensi dan konsentrasi Pupuk Organik Cair (POC) SO-Kontan Pert terhadap peningkatan pertumbuhan tanaman selada, 2) mengetahui kombinasi terbaik antara frekuensi pemupukan dan konsentrasi Pupuk Organik Cair (POC) SO-Kontan Fert. Penelitian dilakukan di green house milik petani di Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2018. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan pola faktorial yaitu faktor pertama konsentrasi 4 ml L-1, 6 ml L-1, dan 8 ml L-1. Faktor kedua yaitu frekuensi pemupukan 1, 2 dan 3 kali. Variabel yang di amati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, bobot segar tanaman, bobot kering tanaman, bobot segar akar, bobot kering akar, serta volume akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 8 ml L-1 dengan frekuensi 3 kali memberikan pertumbuhan dan hasil yang maksimal. This study aims to 1) Determine the frequency and concentration of Liquid Organic Fertilizer (LOF) at SO-Kontan to increase the growth of lettuce plants, 2) find out the best combination of fertilization frequency and Liquid Organic Fertilizer concentration (LOF) SO-Kont Fert. The research was conducted in a farmer's green house in Windujaya Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency. This study was conducted in August to September 2018. The experimental design used was a Complete Randomized Block Design (CRBD) with a factorial pattern, namely the first factor concentration of 4 ml L-1, 6 ml L-1, and 8 ml L-1. The second factor is the frequency of fertilizing 1, 2 and 3 times. The variables observed were plant height, leaf number, leaf area, plant fresh weight, plant dry weight, root fresh weight, root dry weight, and root volume. The results showed that the concentration of 8 ml L-1 with a frequency of 3 times gave maximum growth and yield.
2259325184E1A015094PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI BANK CENTURY
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel)		Praperadilan merupakan salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai upaya koreksi terhadap kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sah selama proses Penyidikan maupun Penuntutan. Kewenangan lembaga praperadilan secara limitatif ditentukan oleh KUHAP, yang telah mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, penetapan tersangka baru sebagaimana diputus oleh hakim pemeriksa perkara Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tidaklah termasuk dalam kewenangan pemeriksaan praperadilan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan. Data-data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian/ narasi dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian maupun pembahasan menunjukkan bahwa penetapan tersangka baru yang menjadi amar putusan hakim dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku dalam hukum acara pidana, karena penetapan tersangka baru bukanlah objek pemeriksaan praperadilan sebagaimana secara limitatif telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Penetapan tersangka telah ditentukan sebagai kewenangan mutlak dari penyidik. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketentuan yang mensyaratkan diketemukannya bukti permulaan yang terdiri dari minimal dua alat bukti untuk dapat menetapkan tersangka. Bukti permulaan sebagai syarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya dapat diperoleh melalui prosedur pemeriksaan pendahuluan.		Pretrial is one of the instruments in the Indonesian criminal justice system that serves as an effort to correct the possibility of unauthorized acts during the investigation and prosecution process. The authority of the pretrial institution is limitatively determined by the Criminal Procedure Code, which has judicially reviewed through the Decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014. Based on the legal provisions that apply in Indonesian positive law, the determination of new suspects as decided by the judge Number: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel is not included in the authority of pretrial examinations.
This study uses a normative juridical approach with prescriptive analysis research specifications. The data used is secondary data obtained through methods of collecting data by studying documents or literature. The data obtained is presented in the form of a description / narration and analyzed using qualitative normative methods.
The results of the study show that the determination of new suspects who are judges in the case has contradicted to the principle of legality that applies in criminal procedural law, because the determination of new suspects is not the object of pretrial examination as determined limitatively in Indonesian positive law. Determination of the suspect has been determined as the absolute authority of the investigator. This is inseparable from the provision that requires the discovery of preliminary evidence consisting of at least two shreds of evidence to be able to determine the suspect. Preliminary evidence as a condition for being able to determine a person as a suspect can only be obtained through a preliminary examination procedure.
2259425907C1A015027DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA TANI DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKAPembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan realisasi rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat yang kemudian dijadikan pembangunan nasional. Pembangunan BIJB membutuhkan dukungan dari masyarakat, salah satunya adalah pembebasan tanah. Terjadinya pembebasan tanah tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Penelitian ini mengambil judul : “Dampak Pembangunan BIJB Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Tani Di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembangunan BIJB terhadap pendapatan rumah tangga tani sebelum dan sesudah adanya pembangunan BIJB dan tingkat kesejahteran rumah tangga tani sebelum dan sesudah adanya pembangunan BIJB dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner pada rumah tangga tani yang terkena pembebasan tanah pertanian. Teknik pengumpulan sampel dilakukan menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 76 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis pendapatan dan analisis uji beda sampel berpasangan (paired sample t-test).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapatan rumah tangga tani sebelum dan sesudah adanya pembangunan BIJB dengan t-hitung > t-tabel (-3,725 > -1,66571) dengan nilai taraf signifikan lebih kecil dari 0,05 (0.000 < 0,05). Kemudian rumah tangga tani yang terdampak akibat pembangunan BIJB di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam kategori sejahtera turun, sehingga dikatakan belum sejahtera atau berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Majalengka menurut Badan Pusat Statistik.
Untuk mengurangi dampak negatif alih fungsi lahan pertanian terhadap rumah tangga tani di mana dengan mempertimbangkan kriteria ekonomi, sosial, dan lingkungan yakni melalui 1) penyediaan alternatif lapangan kerja dengan adanya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga tani, 2) tukar guling lahan agar petani dapat membeli lahan semula yang dibebaskan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan petani, dikarenakan harga lahan yang tersedia semakin naik setiap tahunnya.
The construction of the West Java International Airport (BIJB) is a realization of the development plan of West Java Province which was later made into national development. BIJB development requires support from the community, one of which is land acquisition. The occurrence of land acquisition has an impact on the socio-economic conditions of the people who work in the agricultural sector. The study takes the title : "Impact of BIJB Development on Farmer Household Welfare in Sukamulya Village, Kertajati District, Majalengka Regency".
The purpose of this research was to analyze the impact of BIJB development on farm household income before and after the BIJB development and the level of welfare of farm households before and after the BIJB development by using a comparative descriptive approach. The research method used is a survey method with primary data obtained through interviews and questionnaires on farm households affected by the release of agricultural land. The sample collection technique was carried out using simple random sampling method with a total sample of 76 respondents. The data analysis technique used is the income analysis method and different paired sample t-test analysis.
Based on the results of the study indicate that there are differences in farm household income before and after the BIJB development with t-count> t-table (-3,725 > -1,66571) with a significant value of less than 0.05 (0.000 <0.05). Then the farming households affected by the construction of the BIJB in Sukamulya Village, Kertajati Subdistrict, Majalengka Regency which fall into the category of prosperity fell, so that it was said to be not prosperous or under the Majalengka Regency Decent Living Standard (KHL) according to the Central Bureau of Statistics.
To reduce the negative impact of conversion of agricultural land to farm households where taking into account economic, social and environmental criteria, namely through 1) providing alternative employment opportunities by providing training and assistance to increase income and welfare levels of farm households, 2) rolling swaps land so that farmers can buy the original land that was released at a price in accordance with the ability of farmers, because the price of available land is increasing every year.
2259525187F1A014012TA’DZIM SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM, DESA DUKUHWALUH, KECAMATAN KEMBARANSikap ta’dzim merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang dan tidak hanya santri yang melakukanya. Terciptanya sikap ta’dzim harus didukung oleh lingkungan masyarakat agar tetap dapat dipertahankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk sikap di Pondok Pesantren Darussalam (PPDS) Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran agar santri mampu menghindari perbedaan seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini dan tetap menanam sikap ta’dzim kepada Kiai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini adalah santri, pengurus santri dan dewan asatidz pondok pesantren Darussalam. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi kepada informan yang memiliki informasi yang lengkap dan akurat, memiliki karakteristik tertentu dan memahami dengan baik (purposive sampling), analisis data yang digunakan adalah analisi data interakrtif. Hasil penelitian ini menjelasakan bahwa santri pondok pesantren Darussalam (PPDS) memiliki sikap ta’dzim yang berbeda-beda. Sikap ta’dzim yang dilakukan santri yakni untuk mencari ridhonya guru yang nantinya akan bermanfaat untuk ilmunya dan kehidupannya kelak. Perbedaan sikap ta’dzim yang dilakukan santri dapat disesuaikan dengan situasi saat itu yakni santri mendefinisikan perbedaan sikap ta’dzim sesuai dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Jadi, perbedaan sikap ta’dzim bukan karena santri tidak mengerti akan arti dan makna dari ta’dzim tetapi bagaimana santri menginterpretasi sikap ta’dzim tersebut. Faktor yang menyebabkan perbedaan sikap ta’dzim yang dilakukan santri ada dua yakni faktor internal (dari diri santri) dan faktor eksternal (lingkungan). Upaya yang dilakukan santri dalam menjaga sikap ta’dzim adalah dengan mempunyai sikap hormat, etika yang baik, disiplin dan mengikuti aturan–aturan yang telah ditetapkan. Ta'dzim's attitude is one of the attitudes that must be possessed by everyone and it’s not just the attitudes for the santri to do it. The creation of a ta'dzim attitude must be supported by the community in order to maintain it. This study aimed to determine the form of attitudes at the Islamic Boarding School of Darussalam (PPDS) in Dukuhwaluh Village, Kembaran District so that santri were able to avoid changes along the current era and still cultivate a ta'dzim attitude to Kiai. This study uses descriptive qualitative methods. The targets of this research were santri, santri’s keeper/administrator and the asatidz of pondok pesantren Darussalam. The method of data collection is done by interviewing, observing and documenting informants who have complete and accurate information, have certain characteristics and knowledgeable about the object (purposive sampling), the data analysed by interactive data analysis method.The results of this study explain that the Islamic boarding school students of Darussalam (PPDS) have a different attitude. Ta'dzim's attitude, which is carried out by santri, is to find a teacher who will be useful for his knowledge and their after life. The difference in ta'dzim's attitude made by santri can be adjusted to the situation at that time, the santri defined the difference in ta'dzim attitude according to their personal experiences. So, the difference in attitudes of ta'dzim is not because the santri do not understand the meaning of ta'dzim itself but how the santri interpret the ta'dzim's attitude in their own way. There are factors that cause differences in ta'dzim's attitude by santri, the first one is internal factors (from the students) and the second one is external factors (environment). The efforts made by the santri in maintaining ta'dzim's attitude are to have a respectful attitude, good ethics, discipline and follow the rules that have been set.
2259625188E1A015034PENERAPAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.TSM.)Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam sengketa antara Ita Witasari dengan Bank Tabungan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 54/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN. Tsm.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah preskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif.
Hasil penelitian pada Putusan Nomor 54/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Tsm ini menunjukan bahwa antara Ita Witasari dan Bank Tabungan Negara tidak ada hubungan hukum keperdataan, karena Ita Witasari bukan merupakan nasabah yang terikat perjanjian dengan Bank melainkan pihak ketiga, Ita Witasari hanya terikat perjanjian dengan Afif Naofal yang merupakan sengketa perdata murni, oleh karena itu BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena tidak termasuk kualifikasi sengketa konsumen. Hal ini didasarkan pada Pasal 52 huruf k UUPK, Pasal 1 angka (8) dan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.		This study examines the Authority of the Consumer Dispute Settlement Agency based on Article 52 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in a dispute between Ita Witasari and the State Savings Account. This study aims to determine the authority of the Tasikmalaya City Dispute Settlement Agency based on Article 52 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Decision Number 54 / Pdt.Sus.BPSK / 2017 / PN. Tsm.
The yuridisnormatif method is being used in this study, the research is a prescriptive specification by using secondary data, presented in a systematic and logical way, and analyzed in normative-qualitative.
The results of the study on Decision Number 54 / Pdt.Sus.BPSK / 2017 / PN.Tsm shows that between Ita Witasari and Bank Tabungan Negara there is no civil law relationship, because Ita Witasari is not a customer who is bound by an agreement with the Bank, but as a third person , Ita Witasari is only bound by an agreement with Afif Naofal, as a pure civilian dispute, therefore BPSK is not authorized to try the case because it is not included in the consumer dispute qualifications. This is based on Article 52 letter k UUPK, Article 1 number (8) and Article 17 letter b , Decision of the Minister of Industry and Trade Number 350 / MPP / Kep / 12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities of the Consumer Dispute Settlement Agency.
2259725190E1A115088SENGKETA TATA USAHA NEGARA BIASA DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi Putusan Nomor: 178/G/2017/PTUN-JKT)
Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor 178/G/2017/PTUN-JKTyang akan mengkonstruksikan jenis sengketayang ada dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dikategorikan dalam sengketaTata Usaha Negara biasa dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan Keputusan Objek Sengketa.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam sengketa a-quo tidak terjadi sengketa penetapan lokasi maupun sengketa keberatan atas ganti kerugian sehingga Sengketa a-quo dikonstruksikan sebagai sengketa Tata Usaha biasa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Keabsahan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang wajar.
This research is conducted based on the law PTUN Jakarta Number 178/G/2017/PTUN-JKT and will construct the lawsuit found in land procurement for the development of public interest that is categorized in the lawsuit of General Civil Court, and analyze the judge’s considerable decision in cancelling the Lawsuit Object Decree.The approaching method that is implemented in this research is the Normative-Juridical method. The data used is secondary data, consisting relevant materials of primary law and secondary law that is the State Law and Regulation, and literatures. It is concluded that there is no land procurement lawsuit or objection in making amends in A-quo lawsuit. So, A-quo is constructed as General Civil Court Lawsuit as stated in Civil Administrative Court Law and Regulation. The validity of the Lawsuit Object Decree Letter is based on the Good Governance general principles. Defendant, in releasing the letter, has been contradictory to the Good Governance general principles, specifically to principle of Belief and principle of Raised Expectation.
2259825191D1A015176PENGARUH PENGGUNAAN PEKTIN NABATI DENGAN PERSENTASE YANG BERBEDA TERHADAP NILAI pH DAN TOTAL ASAM TERTITRASI YOGURT SUSU SAPIPenelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui penggunaan pektin nabati dengan persentase yang berbeda terhadap nilai pH dan total asam tertitrasi yogurt susu sapi. Materi yang digunakan adalah susu sapi 10 liter, pektin nabati 40 gram, susu skim, dried yoghurt starter yogourmet, bufer pH 4, bufer pH 7, indikator pp 1%, larutan NaOH 0,1 N dan aquades. Metode penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 perlakuan, 4 kali ulangan, sehingga terdapat 20 unit. Hasil menunjukkan bahwa penambahan pektin nabati sampai 0,8% tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai pH dan total asam tertitrasi. Penambahan pektin nabati pada pembuatan yogurt memiliki rataan nilai pH yaitu P0 4,69 ± 0,304; P1 4,60 ± 0,354; P2 4,51 ± 0,356; P3 4,41 ± 0,392; P4 4,31 ± 0,431, pada total asam tertitrasi memiliki rataan yaitu P0 0,920% ± 0,0867; P1 0,949% ± 0,0948; P2 0,983% ± 0,1132; P3 1,005% ± 0,1176; P4 1,028% ± 0,1178. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan pektin nabati sampai dengan 0,8% pada pembuatan yogurt menghasilkan nilai pH mempunyai kecenderungan penurunan sebesar 0,38 dan total asam tertitrasi mempunyai kecenderungan peningkatan sebesar 0,108 namun tidak berpengaruh nyata.The research aims to determine the addition of vegetable pectin to the production of yoghurt cow’s milk on the potential Hydrogen (pH) and titrated total acid. The material used was 10 liters of cow's milk, 40 grams of vegetable pectin, skim milk, dried yoghurt yogourmet starter, pH 4 buffer, pH 7 buffer, 1% pp indicator, 0.1 N NaOH solution and distilled water. Experimental research method with Completely Randomized Design (CRD), with 5 treatments, 4 replications, so that there are 20 units. The results showed that the addition of vegetable pectin had no significant effect (P>0,05) on pH value and titrated total acid. The results of the research on the addition of vegetable pectin to the manufacture of yogurt have a pH value average of P0 4,69 ± 0,304; P1 4,60 ± 0,354; P2 4,51 ± 0,356; P3 4,41 ± 0,392; P4 4,31 ± 0,431, in the total titrated acid has an average of P0 0,920% ± 0,0867; P1 0,949% ± 0,0948; P2 0,983% ± 0,1132; P3 1,005% ± 0,1176; P4 1,028% ± 0,1178. The addition of vegetable pectin up to 0,8% in the manufacture of yoghurt resulted in a pH value that had decreasing tendency of 0,38 and the titrated total acid had an incresing tendency of 0,108 but had no significant effect.
2259925163C1H015025The Influence of Website Quality Dimensions Towards Online Purchase Intention with E-trust as a Mediating Variable (Study in: Zalora Indonesia)Zalora Indonesia adalah situs web e-commerce yang berada di peringkat pertama untuk situs web mode yang paling populer dan paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia. Karena Zalora adalah bisnis yang berbasis online, pelanggan hanya dapat melihat situs web Zalora jika mereka ingin melakukan pembelian. Situs web adalah salah satu faktor terpenting yang mendukung e-commerce dan juga e-trust menjadi bagian yang sangat penting bagi keberhasilan e-commerce karena tidak ada interaksi fisik antara pembeli, penjual, dan pembayaran.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menganalisis pengaruh langsung dimensi kualitas situs web terhadap niat pembelian online dan kepercayaan elektronik pada Zalora Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan metode convenience sampling dengan 198 responden yang merupakan pelanggan Zalora Indonesia yang sudah mengunjungi dan melakukan pembelian di zalora.co.id. Data dianalisis menggunakan Structural Equational Modeling (SEM) dan perangkat lunak statistik AMOS.
Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian online. (2) Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian online. (3) Desain situs web tidak memiliki pengaruh terhadap niat pembelian online. (4) Keamanan dan Privasi tidak memiliki pengaruh terhadap niat pembelian online. (5) Kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan. (6) Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan. (7) Desain situs web tidak memiliki pengaruh terhadap kepercayaan. (8) Keamanan dan Privasi memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan. (9) Kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian online.		Zalora Indonesia is an e-commerce website that is ranked first for fashion websites that are most popular and most visited by internet users in Indonesia. Because Zalora is a business that based online, the customers can only see Zalora's website if they want to make a purchase. Website is one of the most important factors that supporting e-commerce also e-trust becomes a very important part for the success of e-commerce because there is no physical interaction between buyers, sellers, and payments.
This research is a quantitative research that analyze the direct influence of website quality dimension towards online purchase intention and e-trust on Zalora Indonesia. This research sample is using convenience sampling method with 198 respondents who are a customer of Zalora Indonesia that already visited and make a purchase on zalora.co.id. Data were analyzed using Structural Equational Modeling (SEM) and AMOS statistical software.
The results of hypothesis testing on this study shows that, (1) Usability has a positive influence towards online purchase intention. (2) Information quality has a positive influence towards online purchase intention. (3) Website design has no influence towards online purchase intention. (4) Security and Privacy has no influence towards online purchase intention. (5) Usability has a positive influence towards e-trust. (6) Information quality has a positive influence towards e-trust. (7) Website design has no influence towards e-trust. (8) Security and Privacy has a positive influence towards e-trust. (9) E-trust has a positive influence towards online purchase intention.
2260025192I1C015021STUDI ETNOFARMAKOGNOSI TANAMAN OBAT TRADISIONAL BERDASARKAN PENGETAHUAN LOKAL (INDIGENOUS KNOWLEDGE) MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMASLatar Belakang: Banyumas adalah salah satu kota yang menjadi sampel dalam Riset Tanaman Obat dan Jamu (RISTOJA), akan tetapi penggalian informasi mengenai penggunaan tanaman obat tradisional belum terlalu dalam. Tujuan penelitian yaitu untuk menggali informasi lebih mendalam dengan melakukan studi etnofarmakognosi penggunaan tanaman obat tradisional berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat Banyumas, berikut dengan studi literatur.
Metodologi: Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur, observasi pasif partisipatif dan dokumentasi. Informasi mengenai penggunaan tanaman obat tradisional dilakukan studi literatur terkait informasi dan bukti ilmiah yang mendukung .
Hasil Penelitian: Penggalian informasi terhadap 8 informan didapatkan informasi 32 tanaman obat tradisional. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, sebanyak 23 tanaman telah diketahui secara jelas kandungan fitokimia, mekanisme dan khasiat penggunaannya. Empat tanaman yakni brotowali, singkong, temulawak dan sidaguri khasiat penggunaannya juga telah diketahui, akan tetapi hubungan mengenai mekanisme dan kandungan fitokimia belum diketahui secara jelas. Lima tanaman sisanya yakni mangkokan, lamtoro, kecombrang, saga dan cakla cikli belum didukung oleh informasi dan bukti ilmiah.
Kesimpulan: Studi etnofarmakognosi penggunaan tanaman obat tradisional berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat Banyumas diketahui terdapat 32 tanaman obat tradisional. Beberapa diantaranya penggunaannya didukung oleh informasi dan bukti ilmiah.
Background: Banyumas is one of the cities that became the sample in Herbal Medicine Research Plant (RISTOJA), but the exploration information about the use of traditional medicinal plants in the region is not too deep. The purpose of this study was to explore more in-depth information by ethnopharmacognosy study uses of traditional medicinal plants based on Indigenous knowledge of the Banyumas, supporting scientific evidence.
Methodology:. Data collection techniques uses semi-structured interviews, participatory passive observation and documentation. Information regarding the use of traditional medicinal plants was carried out by literature studies related to supporting information and scientific evidence.
Results: The results showed that there were 32 traditional medicinal plants explored information from 8 informants interviewed. Based on a literature study, 23 traditional medicinal plants have been known the phytochemical content, mechanism and efficacy of its uses. Then 4 traditional medicinal plants, namely brotowali, cassava, temulawak and sidaguri plants, the efficacy of their use has also been known, but the relationship between the mechanism and phytochemical content is not clearly known. The remaining 5 plants, namely mangkokan, lamtoro, kecombrang, saga and cakla cikli plants have not been supported by scientific information and evidence.
Conclusion: Ethnopharmacognosy study of the uses of traditional medicinal plants based on indigenous knowledge of the Banyumas District is known to have 32 traditional medicinal plants. Some of them are supported by scientific information and evidence.