Artikel Ilmiah : E1A015034 a.n. ANISA PETRINA
| NIM | E1A015034 |
|---|---|
| Namamhs | ANISA PETRINA |
| Judul Artikel | PENERAPAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.TSM.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam sengketa antara Ita Witasari dengan Bank Tabungan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 54/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN. Tsm. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah preskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian pada Putusan Nomor 54/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Tsm ini menunjukan bahwa antara Ita Witasari dan Bank Tabungan Negara tidak ada hubungan hukum keperdataan, karena Ita Witasari bukan merupakan nasabah yang terikat perjanjian dengan Bank melainkan pihak ketiga, Ita Witasari hanya terikat perjanjian dengan Afif Naofal yang merupakan sengketa perdata murni, oleh karena itu BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena tidak termasuk kualifikasi sengketa konsumen. Hal ini didasarkan pada Pasal 52 huruf k UUPK, Pasal 1 angka (8) dan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study examines the Authority of the Consumer Dispute Settlement Agency based on Article 52 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in a dispute between Ita Witasari and the State Savings Account. This study aims to determine the authority of the Tasikmalaya City Dispute Settlement Agency based on Article 52 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Decision Number 54 / Pdt.Sus.BPSK / 2017 / PN. Tsm. The yuridisnormatif method is being used in this study, the research is a prescriptive specification by using secondary data, presented in a systematic and logical way, and analyzed in normative-qualitative. The results of the study on Decision Number 54 / Pdt.Sus.BPSK / 2017 / PN.Tsm shows that between Ita Witasari and Bank Tabungan Negara there is no civil law relationship, because Ita Witasari is not a customer who is bound by an agreement with the Bank, but as a third person , Ita Witasari is only bound by an agreement with Afif Naofal, as a pure civilian dispute, therefore BPSK is not authorized to try the case because it is not included in the consumer dispute qualifications. This is based on Article 52 letter k UUPK, Article 1 number (8) and Article 17 letter b , Decision of the Minister of Industry and Trade Number 350 / MPP / Kep / 12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities of the Consumer Dispute Settlement Agency. |
| Kata kunci | Penerapan, Perlindungan Konsumen, Kewenangan, Sengketa Konsumen, BPSK. |
| Pembimbing 1 | Hj. Krisnhoe Kartika W. S,H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | H. Suyadi, S,H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | MI. Wiwik Yuni Hastuti, S,H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2019-05-16 22:48:25.48741 |