1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 20.321-20.340 dari 50.087 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
2032123356E1A014172TINJAUAN YURIDIS THE COMMONWEALTH OF NATIONS SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DAN KEANGGOTAANNYA DI LUAR KOLONI INGGRIS RAYA DALAM HUKUM INTERNASIONALThe Commonwealth of Nations ialah organisasi internasional yang mengikat negara-negara di dunia yang pernah dijajah Inggris Raya. Status the Commonwealth of Nations sebagai organisasi internasional dalam hukum internasional masih diragukan. Anggaran dasarnya yaitu Charter of the Commonwealth tidak memuat pengaturan keanggotaan dan personalitas hukum. Keanggotaannya the Commonwealth of Nations yang disyaratkan dalam Commonwealth Heads of Government Meeting: Final communiqué 2007 harus mempunyai ikatan konstitusional dengan Imperium Britania juga tidak ditaati. Ada dua negara bukan koloni Inggris Raya yaitu Mozambik dan Rwanda yang kemudian menjadi anggota.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui status the Commonwealth of Nations sebagai organisasi internasional dan pengaturan keanggotaannya bagi negara yang bukan koloni Inggris Raya. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif.
Status the Commonwealth of Nations sebagai organisasi internasional bukan merupakan subjek hukum internasional karena tidak memiliki personalitas hukum internasional. Peran the Commonwealth of Nations dalam membantu pembentukan hukum internasional tidak terlalu terlihat karena keputusan the Commonwealth of Nations sebenarnya tidak mengikat. Penyelesaian masalah internal the Commonwealth of Nations dibahas dalam forum yang diadakan setiap dua tahun dan dihadiri oleh Head of Government para anggota. Pada 1995, masuknya Mozambik menjadi anggota sebagai negara pertama yang bukan Koloni Inggris Raya memperluas kriteria keanggotaan. Rwanda menjadi negara kedua yang menjadi anggota dan bukan merupakan koloni Inggris Raya. Kedua negara ini mempunyai konflik masing-masing di negaranya, namun the Commonwealth of Nations tetap menerima mereka sebagai anggota atas dasar perbuatan mereka dalam merubah keadaan akibat konflik tersebut.
The Commonwealth of Nations is international organization that binds the countries which colonized by United Kingdom. The status of the Commonwealth of Nations as international organization in international law is still in doubt. Charter of the Commonwealth doesn’t contain regulation for the membership and legal personality. Its membership regulation which are stipulated by Commonwealth Heads of Government Meeting: Final communiqué 2007 must have constitutional ties with the British Empire isn’t adhered to. Mozambique and Rwanda who aren’t the British colonies became a member.
The purpose of this writing is to know the Commonwealth of Nations status as an international organization and the regulation for non-British colonies members. The research method used in this writing is normative juridical, with descriptive research specification.
The Commonwealth of Nations status as international organization isn’t an international law subject because it doesn’t have international legal personality. Its role in assisting international law-making isn’t very visible because of the decision of the Commonwealth of Nations is actually non-binding. The settlement its internal problems is discussed in a forum which is held every two years and is attended by the Head of Government of members. In 1995, Mozambique became member as the first country that isn’t the British colonies expands the membership criteria. Rwanda became the second country to be member and isn’t the British colonies. The two countries have their own conflicts in their country, but the Commonwealth of Nations still accepts them as members because of their actions in changing conditions due to conflict
2032223357E1A114056PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA SEBAGAI PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MA NOMOR 757 K/PDT.SUS-BPSK/2016PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA SEBAGAI PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MA NOMOR 757 K/PDT.SUS-BPSK/2016

ABSTRAK
Perkembangan perekonomian nasional mempunyai arti yang sangat penting untuk dapat memajukan kehidupan warga masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Penyokong dari perkembangan perekonomian nasional salah satunya dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha menyediakan barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan dari Konsumennya. Adapun dalam skripsi membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha penyedia rumah susun, di mana terdapat permasalahan Konsumen yang telah memesan sebuah satuan rumah susun kepada Pelaku Usaha berhenti membayar kredit satuan rumah susun yang mengakibatkan Pelaku Usaha mengalami kerugian, dalam hal ini Pelaku Usaha yaitu PT. Synthesis Karya Pratama dan Asriani Aminah yang tidak lain adalah sebagai Konsumen.
Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu data sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi Konsumen saja, tetapi melindungi Pelaku Usaha yang dirugikan oleh Konsumen hal ini diatur dalam Pasal 6 UUPK.
LEGAL PROTECTION OF PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA AS A BUSINESS ACTOR BASED ON CONSTITUTION NUMBER 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION IN THE DECISION OF SUPREME COURT NUMBER 757 K/PDT.SUS-BPSK/2016

ABSTRACT
The development of national economy has a really important meanings in order to be able to advance the lives of its citizen in becoming nation and state citizens. One of the stimulus of a national economy’s development is done by the business actors. The business actor itself provides goods and/or services in order to fulfill the needs of the consumers. As for in this thesis, it is described and discussed about the legal protection of a business actor, which is a flats provider, where there is a problem spesifically a consumer who has reserved one unit of flat to the mentioned business actor but then stopped doing payments for that unit of flat and caused the business actor to endure losses. In this case, the business actor is PT. Synthesis Karya Pratama and Asriani Aminah which is none other than as the consumer.
This research uses normative juridical method with legislation approach. The data used in this research is secondary data. The data collecting method is using literature study through the related laws and regulations. The data itself is outlined in the form of narrative text sistematically. And the data analysis method used in this research is qualitative normative method
The result of this research showed that Constitution Number 8 of 1999 about Consumer Protection not only protect the consumer itself, but also protect the business actor who is aggrieved by the consumer and this matter is regulated in Article 6 of the UUPK.
2032323358E1A014281PENGGUNAAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM KASUS KEMBALINYA PAPUA KE NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONALPrinsip uti possidetis juris, yaitu suatu prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa teritori dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali jika hal yang berbeda diatur oleh suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan properti dan wilayah yang diambil selama perang, maka prinsip uti possidetis juris akan berlaku. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945 wilayah Papua ditahan oleh Belanda untuk sementara waktu, Belanda berpendapat bahwa Papua bukan merupakan wilayah kekuasaan Indonesia dan tidak bisa masuk ke bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena orang Papua berbeda dengan mayoritas orang-orang Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip uti possidetis juris dalam perolehan wilayah baru atau berdirinya negara baru serta penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dalam kasus kembalinya Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1963 terkait penerapan prinsip uti possidetis juris.
Prinsip uti possidetis juris merupakan suatu prinsip yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dalam menentukan batas wilayah suatu negara yang merdeka dari penjajah. Hal ini dikokohkan dalam berbagai putusan pengadilan internasional antara lain, dalam Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Burkina Faso v. Republic of Mali tahun 1986 dan Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice Reports) tahun 1992 dalam kasus Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras). Menurut prinsip uti possidetis juris, pada prinsipnya batas-batas wilayah negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya, prinsip ini menjadi dasar bagi pemutusan sengketa perihal perbatasan di kemudian hari serta menjamin penghormatan batas-batas teritorial pada saat kemerdekaan dicapai. Oleh karena itu sudah sepatutnya Papua menjadi bagian dari Indonesia ketika deklarasi kemerdekaan disampaikan, Papua kembali ke wilayah NKRI bukan melalui proses aneksasi, Papua bukan dianeksasi, juga bukan berintegrasi atau diintegrasikan tetapi menjadi bagian dari wilayah NKRI berdasarkan prinsip uti possidetis juris.
Kata kunci : prinsip uti possidetis juris, Papua, Belanda, wilayah negara.		 The uti possidetis juris principle, is a principle in international law which states that other territories and property are remain in the hands of their owners at the end of the conflict, except when different matters are arranged by an agreement. If the agreement are not include conditions about ownership of property and territory that taken during the war, then the uti possidetis juris principle will be applied. After Indonesia proclaimed its independence in 1945 the Papua region was temporarily detained by the Dutch, the Dutch argued that Papua was not an Indonesian territory and could not enter the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) because Papuans were different from the majority of Indonesians.
This study using normative juridical method and being analyzed qualitatively based on principles, norms, theorie /doctrines of law. The research specification that used is inventory of a positive law. The data collection method uses literature study. This study aims to find out the arrangement of the uti possidetis juris principle in the acquisition of new territory or the establishment of a new state in international law and the settlement of a dispute between Indonesia and Netherlands in the case of the return of Papua to the Unitary States of The Republic of Indonesia (NKRI) in 1963 according to the implementations of the uti possidetis juris principle.
The uti possidetis juris principle is a principle that has become an international customary law in determining the boundaries of an independent country from the invaders. This was confirmed in various international court decisions, that is, in the Decision of International Court in the case of Burkina Faso v. Republic of Mali in 1986 and the Decision of International Court ( International Court of Justice Reports) in 1992 in the case of Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras). According to the principle of uti possidetis juris, basically the territorial boundaries of a new country will follow the regional boundaries of the country that occupies it, This principle become a reference for the termination of disputes regarding borders in the future, and it guarantee a respect for territorial boundaries when independence achieved. Therefore, It is rightly that Papua becomes part of Indonesia when the declaration of independence is conveyed, Papua returns to the territory of the NKRI not through an annexation process, Papua is not annexed, nor does it integrate or being integrated but becomes part of the NKRI’s territory based on the uti possidetis juris principle.
Keywords: uti possidetis juris principle, Papua, Netherlands, country territory.
2032423359C1A014023FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA KEDELAI INDONESIAPenelitian ini mengambil judul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Harga Kedelai Indonesia”. Dalam kelompok tanaman pangan, kedelai merupakan komoditas terpenting ketiga setelah padi dan jagung. Di Indonesia, kedelai yang digunakan sebagian besar masih impor. Hal tersebut menyebabkan harga kedelai Indonesia sampai saat ini belum mampu bersaing dengan harga kedelai impor yang mengikuti harga kedelai dunia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi harga kedelai Indonesia serta mengetahui variabel yang berpengaruh besar terhadap harga kedelai Indonesia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1993–2015. Penelitian ini menggunakan alat analisis persamaan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan bentuk yang telah dilogaritma.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel independen berupa pendapatan per kapita, harga daging ayam, harga kedelai dunia, produksi kedelai, impor kedelai, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar secara bersama – sama berpengaruh terhadap harga kedelai Indonesia. Secara parsial, variabel pendapatan per kapita, harga kedelai dunia, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga kedelai Indonesia. Namun, variabel harga daging ayam, produksi kedelai, dan impor kedelai berpengaruh tidak signifikan terhadap harga kedelai Indonesia. (2) variabel independen yang memiliki pengaruh paling besar terhadap harga kedelai Indonesia adalah variabel harga kedelai dunia.
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) terkait dengan penstabilan harga kedelai, dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menetapkan harga dasar kedelai, selain itu peningkatan produksi juga perlu dilakukan agar ketersediaan kedelai dalam negeri sehingga harga kedelai dapat lebih stabil. (2) untuk mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor, ketersediaan kedelai dalam negeri perlu diperhatikan dengan meningkatkan kembali program swasembada sehingga penawaran kedelai domestik dapat mencukupi permintaan dalam negeri. (3) berdasarkan penelitian ini, faktor yang paling mempengaruhi harga kedelai Indonesia adalah harga kedelai dunia, maka pemerintah perlu melakukan intervensi pasar seperti menetapkan besarnya tarif bea masuk kedelai dan pengelolaan hambatan perdagangan, hal tersebut bertujuan untuk melindungi harga kedelai di tingkat petani.		The study takes the title “Factors Affecting Price of Soybeans Indonesia”. In food crop groups, soybeans are the third most important commodity after rice and corn. In Indonesia, this soybeans are mostly still imported. It causes the price of soybeans Indonesia (local soybean) still has not been able to compete with the price of imported soybeans.
The purposes of the study are to analyze the factors that influence the price of Indonesian soybeans and to know the variables that have a large influence on the price of Indonesian soybeans.
The data used in the study was time series data from 1993-2015. The study used a multiple linear regression equation analysis tool that has natural logarithm.
The results showed that: (1) independent variables in the form of per capita income, chicken meat prices, world soybean prices, soybean production, soybean imports, and the Rupiah exchange rate against the dollar together had an effect on Indonesian soybean prices. Partially, the variable per capita income, world soybean prices, and the Rupiah exchange rate against the dollar have a positive and significant effect on the price of Indonesian soybeans. However, the variable price of chicken meat, soybean production, and soybean imports had no significant effect on Indonesian soybean prices. (2) the independent variable that had the greatest influence on the price of Indonesian soybeans is the world soybean price variable.
The implications of the study are: (1) related to the stabilization of soybean prices, can be done in several ways, including by setting the basic price of soybeans, besides increasing production also needs to be done so that the availability of soybeans in the country can be more stable. (2) to reduce dependence on imported soybeans, domestic soybean availability needs to be considered by increasing the self-sufficiency program so that domestic soybean supply can meet domestic demand. (3) based on the study, the factors that gives the greatest influence to the price of Indonesian soybeans are world soybean prices, the government needs to intervene the market on determining the amount of soybean import duties and managing trade barriers, it aims to protect soybean prices at the farmer level.
2032523623A1L113017PENGARUH PUPUK ORGANIK CAIR RUMEN SAPI TERHADAP SERAPAN N PADA BEBERAPA VERIETAS TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) PADA TANAH INCEPTISOL Tanah Inceptisol mempunyai kadar unsur hara esensial yang rendah, terutama unsur hara Nitrogen. Dampak yang ditimbulkan dari pemupukan yang berlebihan yaitu berkurangnya kemampuan tanah menyediakan unsur hara, kurangnya bahan organik tanah, hilangnya organisme penyubur tanah dan lain sebagainya. Usaha untuk meningkatkan produksi tanaman adalah pemupukan dan pemilihan varietas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 - Mei 2018 menggunakan dua faktor. Faktor pertama terdiri atas 3 area (level) adalah dosis pupuk terdiri dari (D0) 100% pupuk N-Urea + 0% POC rumen sapi, (D1) 75% pupuk N-Urea + 25% pupuk rekomendasi POC rumen sapi, (D2) 50% pupuk N-Urea + 50% pupuk rekomendasi POC rumen sapi. Faktor kedua terdiri atas 3 area (level) adalah varietas yaitu (V0) Ciherang, (V1) Mentik Susu dan (V2) Hipa 18. Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, tingkat kehijauan daun, potensial redoks, pH tanah, bobot brangkasan basah dan kering (jerami dan akar) serta serapan N. Hasil penelitian menunjukan bahwa pupuk rumen sapi memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, tingkat kehijauan daun, bobot brangkasan basah maupun kering (jerami dan akar), serapan N, dan hasil tanaman. Penggunaan varietas berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, tingkat kehijauan daun, bobot brangkasan basah maupun kering (jerami dan akar), serapan N, dan hasil tanaman. Tidak ditemukan interaksi antara dosis pupuk dengan varietas tanaman padi.
Kata kunci: dosis pupuk, serapan N, padi, varietas		Inceptisol soil has a low level of essential nutrients, especially Nitrogen. The impact of excessive fertilization is the reduced ability of the soil to provide nutrient, lack of soil organic matter, loss of soil fertilizing microorganisms and so on. Effort to increase crop production arefertilization and selection of varieties. Research was conducted in October 2017 - May 2018 with two factors. The first factor consist 3 levels was the doses of fertilizer, which were 100% N-Urea fertilizer + 0% of fermented cow rumen (D0), 75% N-Urea fertilizer + 25% of fermented cow rumen (D2), 50% N-Urea fertilizer + 50% of fermented cow rumen (D2). The second factor consist 3 levels was varieties, which were Ciherang (V0), Mentik Susu (V1), and Hipa 18 (V2). Measured variables were plant height, number of tillers, green level of leaves, redox potential, soil pH, wet and dry weight of straw, wet and dry weight of roots, N uptake and yield. The results of the study showed that the fermented cow rumen affected on plant height, number of tillers, green level of leaves, wet and dry weight of straw, wet and dry weight of roots, N uptake and yield. Rice varieties affected on plant height, number of tillers, green level of leaves, wet and dry weight of straw, wet and dry weight of roots, N uptake and yield. There was no interaction between doses of fertilizer with rice varieties.
Keywords: doses of fertilizer, N uptake, rice, varieties
2032624095G1A015001KAJIAN RASIONALITAS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
DI BANGSAL ANAK RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017
Peningkatan penggunaan antibiotik yang tidak rasional di berbagai bidang Ilmu Kedokteran termasuk Ilmu Kesehatan Anak menyebabkan terjadinya peningkatan resistensi bakteri terhadap antibioitik. Oleh karena hal tersebut merupakan kajian yang mendorong rumah sakit untuk mengevaluasi atau mengkaji rasionalitas penggunaan antibiotik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis rasionalitas penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif di Bangsal Anak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada periode Januari-Desember 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif yang diambil dari rekam medik pasien. Sampel di ambil dengan cara stratified random sampling. Kunatitas dinilai dengan menghitung Defined Daily Dose/100 dan penilaian kualitas dengan kategori Gyssens. Dari 60 rekam medik didapatkan total penggunaan antibiotik sebesar 42,26 DDD/100 dan ampicillin merupakan antibiotik yang paling banyak digunakan yaitu sebesar 31,59 DDD/100. Penilaian dengan kategori Gyssen didapatkan hasil sebesar 46,7% penggunaan antibiotik memenuhi kategori 0 (penggunaan antibiotik tepat/rasional); 10% kategori IVA (tidak tepat pilihan antibiotik karena ada antibiotik lain yang lebih efektif); 16,7% kategori IVC (tidak tepat pilihan antibiotik karena ada antibiotik lain yang lebih murah); 26,7% kategori V (tidak ada indikasi pemberian antibiotik). Penggunaan antibiotik secara kuantitatif di Bangsal Anak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto periode Januari-Desember 2017 yang paling banyak digunakan adalah ampicillin. Penggunaan antibiotik secara kualitatif di Bangsal Anak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto periode Januari-Desember 2017 secara rasional didapatkan sebesar 46,7%.		The increase of irrational antibiotics usage in various medical science field, including pediatric patient could cause increasing bacterial resistence against antibiotics. This urges hospital to evaluate the rasionality of antibiotics usage. The aim of this study was to evaluate qualitative and quantitative of antibiotics usage in Pediatric ward of Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital. This was a retrospective descriptive study from the medical record. Sample were taken by stratified random sampling. The quantity of antibiotics usage was assessed by counting the Defined Daily Dose/100 patient and quality assessment of antibiotic usage used Gyssens category. Based on 60 patiens medical records, it is found that total antibiotic usage was 42,26 DDD/100 and ampicillin is the most widely used antibiotic that is equal to 31,59 DDD/100. By using assessment Gyssens category 46,7% category 0 (rational); 10% category IVA (inappropiate due to there were another more effective antibiotic); 16,7% category IVC (inappropiate due to there were another less expensive antibiotics); 26% category V (antibiotics prescription of therapy was unjustified).
The quantitative of antibiotics usage in Pediatric ward of Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital present that ampicillin is the most widely used antibiotic. The qualitative of antibiotics usage in Pediatric ward of Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital present the rational is equal to 46,7%.
2032723363H1H014013ISOLASI BAKTERI DAN DETEKSI Aeromonas hydrophila PADA BUDIDAYA GURAMI (Osphronemus gouramy) DI KABUPATEN BANYUMASAeromonas hydrophila dapat menyebabkan penurunan produksi budidaya gurami, salah satu komoditas penting perikanan budidaya air tawar. Tujuan penulisan laporan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan bakteri Aeromonas hydrophila pada budidaya gurami (Osphronemus gouramy) yang ditunjukkan menggunakan teknik isolasi dan deteksi molekuler serta mengetahui proporsi bakteri Aeromonas hydrophila pada budidaya gurami di Kabupaten Banyumas. Sampel gurami sakit berasal dari tiga daerah yaitu Beji, Purwosari dan Pliken. Keberadaan Aeromonas hydrophila dideteksi menggunakan teknik PCR. Isolasi bakteri dan teknik PCR (deteksi molekular) dari air, permukaan tubuh, hati dan usus. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan bakteri Aeromonas hydrophila pada budidaya gurami terdeteksi di semua daerah penelitian. Proporsi bakteri Aeromonas hydrophila pada budidaya gurami untuk daerah Beji yaitu 9.09 % (Air), Purwosari yaitu 28.57 % (Permukaan tubuh) dan 20 % (Usus) serta Pliken yaitu 50 % (Permukaan tubuh).Aeromonas hydrophila could negatively influence productivity of aquculture of gourami, one of freshwater important aquaculture commodities. The purpose of this research was to know the existence of the bacterium Aeromonas hydrophila on cultivating gouramy (Osphronemus gouramy) shown using the techniques of molecular detection and isolation as well as knowing the proportion of bacteria Aeromonas hydrophila on cultivating gouramy cultivated in Banyumas Regency. Diseased gouramy sample was collected from three villages namely Beji, Purwosari and Pliken. The presence of Aeromonas hydrophila was detected by using PCR technique. Bacterial isolation and PCR technique (molecular detection) from water, body surface, liver and gastro intestinal tract. The results showed that the presence of Aeromonas hydrophila in gourami cultivated in this regency could be detected in sample from all sampling areas. The proportion of Aeromonas hydrophila was 9.09% in Beji (water), 28.57 in Purwosari (body surface) and 20 % (gastro intestinal tract), and 50% in Pliken (body surface).
2032823364G1H014013PERBEDAAN METODE CERAMAH DAN DRAMA TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG ANEMIA
(Studi Penelitian di Puskesmas Kedungbanteng dan Puskesmas Kembaran)
Latar Belakang: Remaja putri memiliki resiko sepuluh kali lebih besar daripada remaja putra untuk terkena anemia. Kurangnya pengetahuan dan sikap remaja putri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya anemia. Penelitian sebelumnya menemukan 88% remaja putri di wilayah Kedungbanteng dan 56% remaja putri di wilayah Kembaran belum pernah mendapat informasi anemia. Berbagai penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa metode ceramah dan drama dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan.
Tujuan: Menganalisis perbedaan pendidikan gizi metode ceramah dan drama terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri tentang pencegahan anemia.
Metodologi: Rancangan penelitian adalah quasi eksperimental dengan rancangan pre-post test group design. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kedungbanteng yang diberikan ceramah dan drama dan Puskesmas Kembaran yang diberikan ceramah. Jumlah sampel 99 responden diambil dengan teknik purposive sampling. Uji statistik menggunakan Wilcoxon dan Mann-whitney.
Hasil: Kelompok ceramah menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan dan sikap (p=0,000;p=0,000), kelompok ceramah dan drama juga menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan dan sikap (p=0,000;p=0,000). Tidak ada perbedaan pengetahuan dan sikap antara kedua kelompok sebelum diberikan intervensi (p=0,404;p=0,427). Ada perbedaan pengetahuan dan sikap antara kedua kelompok setelah diberikan intervensi (p=0,000p=0,032).
Kesimpulan: Terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan dan sikap antara metode ceramah dengan metode ceramah dan drama.
Kata Kunci: ceramah, drama, pengetahuan, sikap, anemia
Background: Young women have a risk ten times greater than young men to get anemia. Lack of knowledge and attitudes of young women is a factor that can affect the occurrence of anemia. Previous research found 88% of girls in the Kedungbanteng region and 56% of young women in the Kembaran region had never received anemia information. Previous studies have shown that lecture and drama methods can improve teenagers' knowledge and attitudes about health.
Objective: To analyze the differences between nutrition education of lecture and Drama methods toward increasing knowledge and attitudes of young women about prevention of anemia.
Method: The study design was quasi experimental with pre-post test group design. The research was conducted in the working area of the Kedungbanteng Health Center which was given lectures and drama and the Kembaran Health Center which was given a lecture. The number of samples of 99 respondents was taken by purposive sampling technique. Statistical tests using Wilcoxon and Mann-Whitney.
Results: Lecture groups showed differences in knowledge and attitudes (p = 0,000; p = 0,000), lecture groups and Drama also showed differences in knowledge and attitudes (p = 0,000; p = 0,000). There were no differences in knowledge and attitudes between the two groups before given intervention (p = 0.404; p = 0.427). There was a difference of knowledge and attitude between the two groups after being given intervention (p = 0,000;p = 0.032).
Conclusion: There was a difference in knowledge and attitude improvement between lecture method and lecture with drama methods.
Keywords: lecture, drama, knowledge, attitude, anemia
2032925639E1A115035PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU
(Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp)
Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancam terhadap tindak pidana yang dilakukan. Kejahatan pemalsuan mata uang dianggap kejahatan yang sangat merugikan kepentingan Negara dan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Uang memegang peranan yang sangat penting, karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. kejahatan terhadap mata uang diatur dalam Pasal 244-251 KUHP dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.
Hakim dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang kepada terdakwa sebagai pengedar rupiah palsu telah terpenuhi dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan terpenuhinya syarat pemidanaan yaitu syarat-syarat tentang perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum, terhadap orang yaitu mampu bertanggung jawab dan adanya dolus atau culpa serta tidak ada alasan pemaaf. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah memperhatikan dan mempertimbangan yang bersifat yuridis: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta pertimbangan yang bersifat Sosiologis: Latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Serta membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).


Kata Kunci : tindak pidana, pengedar, mata uang palsu
The judge's consideration in granting criminal matters is closely related to the problem of imposing criminal sanctions that are threatened with criminal acts committed. Currency fraud crimes are considered crimes that are very detrimental to the interests of the State and endanger public confidence in the rupiah. Money plays a very important role, because money is a legitimate payment instrument used by modern society to meet daily needs. crimes against currencies are regulated in Article 244-251 of the criminal law and Law Number 7 of 2011 concerning Currency.
The approach method used in this study is a normative juridical approach method carried out by examining library materials which are secondary data and also called library legal research
Judges in applying the elements of Article 36 paragraph (3) in conjunction with Article 26 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency to the defendant as traffickers of counterfeit rupiahs have been fulfilled by observing the legal facts obtained in the trial and fulfilling the conditions of punishment namely conditions -definition of actions that have fulfilled the formulation of the law and are against the law, against people that are capable of being responsible and having dolus or culpa and there are no forgiving reasons. Judges in imposing criminal sanctions have considered and taken juridical considerations: Public prosecutor's charges, witness statements, defendant's testimony, Sociological evidence and considerations: Background of the defendant, due to the defendant's actions, the defendant's condition, and the defendant's religion. The judge imposes a prison sentence of 1 (one) year 10 (ten) months and a fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiahs) provided that the penalty is not replaced by imprisonment for 1 (one) month. As well as charging the court fee for the Defendant in the amount of Rp 2,500.00 (two thousand and five hundred rupiahs).

Keywords: crime, dealer, fake currency
2033024499C1A012128ANALISIS EFISIENSI EKONOMIS USAHA TERNAK AYAM RAS PEDAGING POLA KEMITRAAN DI KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARAJudul penelitian ini “Analisis Efisiensi Ekonomis Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keuntungan, nilai efisiensi ekonomis dan break even point yang telah dijalankan peternak ayam ras pedaging pola kemitraan di kecamatan wanadadi kabupaten banjarnegara.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus. Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan, biaya, keuntungan, analisis efisiensi ekonomis R/C, dan analisis (BEP) break even point.
Hasil dari seluruh analisis tersebut menunjukan bahwa usaha ternak ayam ras pedaging pola kemitraan di kecamatan wanadadi kabupaten banjarnegara menguntungkan karena TR > TC, Keuntungan Rp16.959.393,5 per periode masa panen. Sudah mencapai efisiensi ekonomis karena perhitungan nilai nya lebih besar dari satu R/C > 1 sebesar 1,12. Dari perhitungan BEP, secara keseluruhan sudah melewati titik BEP yang ditentukan sehingga usaha ternak yang dijalankan tidak mengalami kerugian.
Pada dasarnya usaha ternak ayam ras pedaging pola kemitraan sudah memberikan keuntungan bagi peternak khususnya di Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan layak untuk dikembangkan. Meskipun demikian, pemanfaatan input dalam memproduksi usaha ternak lebih diperhatikan kembali dalam peningkatan kualitas dan kuantitas usaha ternak ayam.

The title of the study "analysis of the Economical efficiency of Broiler Flocks Venture Partnership In Wanadadi Banjarnegara district". The purpose of this research is to find out how big the profit level, the value of the efficiency of economical and break even point that have run broiler breeders partnership in wanadadi banjarnegara district.
Sampling method used is the census. Calculation method used in this research is the analysis of revenues, costs, profits, economical efficiency analysis of R/C, and analysis (BEP) break even point.
The results of the analysis show that the whole effort broiler flocks partnership in Wanadadi Banjarnegara district benefit because TR TC > 16.959.393 .5 U.s.d., profits per harvest period. Economic efficiency achieved due to its greater value calculation from one R/C > 1 amounted to 1.12. From the calculation of the BEP, overall is already past the point of BEP is specified so that effort doesn't run livestock losses.
Basically broiler cattle business partnership has given profits for ranchers in particular in Wanadadi Banjarnegara district and deserves to be developed. However, the utilization of inputs in producing more cattle business note back in improved quality and quantity of the livestock business.
2033123367D1E014209IDENTIFIKASI VITAL STATISTIK DAN POLA WARNA SAPI PASUNDAN PADA LOKASI YANG BERBEDA DI KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT“Identifikasi Vital Statistik dan Pola Warna Sapi Pasundan pada Lokasi yang Berbeda di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat” telah dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018, di Balai Perbibitan Sapi Potong Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan di Kelompok Tani Ternak Sapi Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui sifat karakteristik Sapi Pasundan secara kualitatif dan kuantitatif. Materi yang digunakan untuk penelitian adalah Sapi Pasundan dewasa yang berada di lokasi on farm sebanyak 30 ekor dan sebanyak 20 ekor sapi pasundan di lokasi off farm berumur 2-3 tahun. Penelitian dilakukan dengan metode survei, menggunakan dua rancangan penelitian yaitu analisis deskriptif untuk karakteristik kualitatif (pola warna) dan uji t student untuk karakteristik kuantitatif (vital statistik). Variabel yang diamati adalah sifat karakteristik kualitatif yang meliputi (warna bulu, pola warna, profil muka, garis muka, warna putih pada pantat, gelambir, punuk, punggung, garis punggung, bentuk tanduk dan bentuk telinga) dan sifat karakteristik kuantitatif yang meliputi (panjang badan, tinggi badan, lingkar dada, kedalaman dada, tinggi gumba, lebar dada, tinggi hip dan jarak kaki depan belakang). Hasil penelitian menunjukkan sifat kualitatif yaitu warna tubuh dominan merah bata sebanyak 16%, coklat 70%, krem 12% dan hitam 2% sedangkan untuk sifat kuantitatif Sapi Pasundan di lokasi on farm memiliki rataan lebih baik dibandingkan di lokasi off farm. Kesimpulan penelitian ini tidak ada perbedaan karakteristik keragaman fenotipik kualitatif di lokasi on farm dan off farm, tetapi ada perbedaan karakteristik keragaman fenotipik kuantitatif di lokasi on farm dengan off farm."Identification of Vital Statistics and Color Pattern of Pasundan Cattle at Different Locations in Rancah District of Ciamis Regency of West Java Province" was held on February 6, 2018 until 25 April 2018, at Cattle Breeding Center of Livestock and Fishery Service Office of Ciamis Regency, West Java Province and in Cattle Farmer Group Rancah District Ciamis District West Java Province. The purpose of this research is to examine and to know the qualitative and quantitative characteristic of Pasundan Cattle. The material used for the study was adult Pasundan Cattle in the on farm location as many as 30 and as many as 20 Pasundan Cattle in the off farm location 2-3 years old. The research was conducted by survey method, using two research designs that are descriptive analysis for qualitative characteristics (color pattern) and student t test for quantitative characteristics (vital statistics). The variables observed are qualitative characteristic traits that include (fur color, color pattern, face profile, face line, white color on the buttocks, wavelength, hump, back, back line, horn shape and ear shape) and quantitative characteristics traits that include (body length, height, chest circumference, chest depth, gumba height, chest width, hip height and front leg distance). The result of this research is qualitative characteristic that is dominant color of red brick as much as 16%, brown 70%, cream 12% and black 2% while for the quantitative character of Pasundan Cattle on location of farm have better than in off farm location. The conclusion of this research there are no differences in the characteristics of qualitative phenotypic diversity in locations on farm and off farm, but there are differences in the characteristics of quantitative phenotypic diversity in locations on farm with off farm.
2033223368A1L014190PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG DAUN PADA BERBAGAI JARAK TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK KANDANGPenelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh perbedaan jarak tanam serta mengetahui jarak tanam yang optimal untuk pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun, (2) mengetahui pengaruh perbedaan dosis pupuk kandang serta mengetahui dosis pupuk kandang yang optimal untuk pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun, (3) mengetahui pengaruh kombinasi antara jarak tanam dan dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang daun. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Gewok, Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, pada bulan April sampai dengan Juni 2018. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah jarak tanam yaitu 10 cm x 20 cm, 15 cm x 20 cm, dan 20 cm x 20 cm. Faktor kedua adalah dosis pupuk kandang ayam, yaitu 0 ton/ha, 10 ton/ha, dan 20 ton/ha. Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, jumlah anakan per rumpun, panjang akar, volume akar, bobot tanaman segar dan bobot tanaman kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam terbaik adalah 15 cm x 20 cm. Dosis pupuk kandang ayam yang tepat adalah 20 ton/ha. Kombinasi perlakuan jarak tanam 15 cm x 20 cm dan dosis 10 ton/ha memberikan pertumbuhan dan hasil bawang daun terbaik.This research aims to: (1) determine the effect of plant spacing and to find the optimal spacing for the growth and yield of spring onion, (2) to determine the effect of the dosage of manure, to find the optimal dosage of manure for the growth and yield of spring onion, and (3) to find the effect of combination between plant spacing and dosage of manure on growth and yield of spring onion. This research was conducted at Dusun Gewok, Karanggintung Village, Sumbang Subdistrict, Banyumas Regency, from April to June 2018. The experimental design used was Randomized Completely Block Design (RCBD) with 2 factors and 3 replications. The first factor was the spacing of 10 cm x 20 cm, 15 cm x 20 cm, and 20 cm x 20 cm. The second factor was the dosage of manure, i.e. 0 ton/ha, 10 ton/ha, and 20 ton/ha. Observational variables included plant height, number of leaves, leaf area, number of seedlings per clump, root length, root volume, fresh plant weight and dry plant weight. The results showed that the best plant spacing was 15 cm x 20 cm. The optimum dosage of manure was 20 ton/ha. The combination of 15 cm x 20 cm spacing and 20 tons/ha of manure gave the best growth and yield for spring onion.
2033323369E1A014240PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR: 2008K/PID.SUS/2016.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Maraknya peredaran produk kosmetik illegal atau tak berijin seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kecantikan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Dalam Putusan Nomor: 2008K/Pid.Sus/2016).
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatife. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan, buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang, dokumen resmi dan situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis.Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normative kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang diberikan oleh pemerintah dan jajarannya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan juga melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan cukup memberikan perlindungan mengenai hak yang harus diperoleh konsumen, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukan dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemerintah dalam hal ini telah melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is expected to guarantee the achievement of legal protection for consumers in Indonesia. The rampant circulation of illegal or unlicensed cosmetic products often causes harm to consumers. In this case the author is interested in examining how the Legal Protection of Consumers of Beauty Products Without Circular Permit Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (In Decision Number: 2008K / Pid.Sus / 2016).
The approach method used is the normative method of juridical approach. The data used are secondary data in the form of court decisions, literature books, statutory regulations, official documents and internet sites by means of literature study, namely inventorying these data which are then presented in the form of systematic descriptions. using qualitative normative analysis methods.
The results of the study show that the legal protection for consumers against the circulation of cosmetics without marketing authorization given by the government and its ranks through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health and also through Regulations issued by the Supervisory Board Drugs and Food provide sufficient protection regarding the rights that must be obtained by consumers, as well as giving sanctions to business actors for violations committed in conducting their business activities. The government in this case has protected consumer rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
2033423370H1C014018PREDIKSI KONSUMSI ENERGI LISTRIK TAHUN 2016-2021
MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK LEAP (Long-range
Energy Alternative Planing System) di UPJ CIAMIS
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi suatu daerah dapat mempengaruhi penggunaan energi listrik. Penyediaan energi listrik harus diperhitungkan sehingga energi listrik dapat tersedia dalam jumlah sesuai kebutuhan. Prakiraan kebutuhan energi listrik digunakan sehingga energi listrik dapat tersedia secara optimal. Penelitian ini merancang prakiraan kebutuhan energi listrik yang penelitiannya dilakukan di UPJ Ciamis untuk masa prakiraan tahun 2016 hingga 2021. Metode yang digunakan adalah metode LEAP dengan menggunakan skenario Business As Usual (BAU). Hasil analisis dan simulasi pada tahun 2016 diperoleh total konsumsi energi sebesar 18,25 gWh meningkat menjadi 28,80 gWh pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu mengunakan software minitab untuk menganalisis nilai elastisitas energi listrik dengan menggunakan perbandingan nilai konsumsi energi listrik dengan nilai PDRB. Hasil perhitungan elastisitas energi untuk Ciamis yaitu dengan membandingkan rata-rata pertumbuhan konsumsi energi listrik sebesar 7,95% dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 9,76%, sehingga diperoleh nilai elastistas energinya adalah 0,81 artinya memiliki tingkat efisiensi yang baik bila dibandingkan dengan nilai elastisitas energi di Indonesia yang saat ini mencapai 1,84. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara produktif. Selain itu, juga menggunakan software ETAP (Electric Transient and Analysis Program) untuk menganalisis losses dan drop voltage pada trafo. Hasil analisis losses dan drop voltage nilainya relatif kecil bahkan hampir tidak ada, dikarenakan penyulang itu sendiri, dengan panjang kabel yang pendek dan beban yang tidak terlalu besar serta tidak adanya gangguan.Population growth and economic growth at area can affect the electric energy consumption. The electric energy availability must be calculated to make the energy available as needed. The electric energy load forecast is used to make the electrical energy optimally available. This reasearch creates a forecast of electric energy load which research is held at UPJ Ciamis for forecasting range at 2016 until 2021. The method in this study using LEAP (Long-range Energy Alternative Planning System) with BAU (Business As Usual). Furthermore, using the Minitab software to analysis the value of elasticity of electrical energy by using a comparison of the value of electricity consumption with the value of GDP. Analysis and simulation results obtained total energy consumption amounted to 18,25 GWh increased to 28,80 GWh in 2021. The results of calculations of energy elasticity to Ciamis by comparing the average growth in electricity consumption amounted to 7,95% with an average economic growth (GDP) amounted to 9,76%, in order to obtain the value of its energy elasticity is 0.81, meaning that it has a good when compared to the value of energy elasticity in Indonesia which currently reaches 1.84. Energy elasticity values below 1.0 are achieved if the available energy has been used productively. In addition, it also uses ETAP (Electric Transient and Analysis Program) software to analysis losses and drop voltage on the transformer. The results of the analysis of losses and drop voltage values are relatively small and almost nonexistent, because the feeder it self, with a short cable length and a load that is not too large and there is no interference.
2033523371H1G014032STRUKTUR MIKROANATOMI HEPAR IKAN BANDENG (Chanos chanos) YANG TERAKUMULASI LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) DI WILAYAH PERTAMBAKAN TUGUREJO SEMARANG TAHUN 2018Pertambakan bandeng Tugurejo Semarang memperoleh sumber air dari aliran Sungai Tapak yang merupakan tempat pembuangan limbah cair dari sentra industri. Hal tersebut menyumbang keberadaan logam berat timbal Pb di lingkungan kemudian terakumulasi dalam biota dan menyebabkan kerusakan organ. Tujuan penelitian ini mengetahui kadar logam berat timbal dalam media air dan kerusakan struktur mikroanatomi hepar ikan bandeng antar stasiun, serta hubungan keduanya. Metode survey diterapkan dengan teknik Stratified Random Sampling. Lokasi pengambilan sampel dibedakan menjadi 4 stasiun dan 4 ulangan. Data kadar logam berat timbal dan skoring kerusakan hepar dianalisis ANOVA, kemudian data keduanya dianalisis dengan Uji Korelasi. Hasil pengukuran kadar logam timbal berkisar 0,0142-0,1069 mg/L. Hasil skoring kerusakan hepar yaitu degenerasi lemak 0-1; degenerasi hidrofik 0-2; hemoragi 0-3; kongesti 0-3; dan nekrosis 0-2. Hasil korelasi keduanya yaitu degenerasi lemak R2 = 0,4030; degenerasi hidrofik R2 = 0,4666; hemoragi R2 = 0,3988; kongesti R2 = 0,4376; dan nekrosis R2 = 0,2279. Berdasarkan ANOVA, kadar logam timbal tidak significant (P>0,05). Skoring kerusakan degenerasi lemak dan degenerasi hidrofik tidak significant (P>0,05), tetapi, hemoragi, kongesti, dan nekrosis significant (P<0,05). Berdasarkan Uji Korelasi, kadar logam timbal memberikan korelasi positif dengan keeratan sedang pada masing-masing kerusakan.Milkfish estuary ponds in Tugurejo Semarang obtain water from the Tapak River containing disposal waste from nearby industries. These contribute to the existence of lead heavy metals in the environment which could be accumulated in biota and could damage their organs. This study was to determine the levels of lead metal in water and microanatomy structure damage of milkfish liver among stations and its corellationship. A survey method, applying Stratified Random Sampling technique, was run in four stations with quadruplicates. Data on lead metal levels and liver damage scoring were F-tested with ANOVA, then consequently the data were analyzed for correlation. The results showed that lead metal content ranged from 0.0142-0.1069 mg/L. Liver damage scores were degeneration 0-1; hydrophic degeneration 0-2; hemorrhage 0-3; congestion 0-3;
and necrosis 0-2. The correlation among them as followed: fat degeneration possessed R2 = 0.4030; hydrophic degeneration R2 = 0.4666; hemorrhage R2 = 0.3988; congestion R2 = 0.4376; and necrosis R2 = 0.2279. From ANOVA, lead metal content was not significant (P>0.05) in inter-stations, damage scores of fat and hydrophic degenerations was not significant (P>0.05). However, hemorrhage, congestion, and necrosis were significantly different (P<0.05). Metal lead contents correlated positively with each damage score.
2033623634E1A114074IMPLIKASI KEPUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF SEBAGAI OBJEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 177/G/2017/PTUN.JKT)IMPLIKASI KEPUTUSAN BANDING ADMINISTRATIF SEBAGAI OBJEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Nomor : 177/G/2017/PTUN.JKT)IMPLICATION OF ADMINISTRATIVE APPEALS AS A DISPUTE OBJECT IN STATE ADMINISTRATIVE COURT (Study of Decision Number 177/G/2017/PTUN.JKT)
2033726198D1E013206HUBUNGAN JUMLAH ANGGOTA DAN LAMA TERBENTUKNYA KELOMPOK PETERNAK SAPI PERAH TERHADAPDINAMIKA KELOMPOK DI KECAMATAN CILONGOK DAN BATTURADEN
KABUPATEN BANYUMAS		Penelitian ini yang berjudul “Hubungan Jumlah Anggota Dan Lama Terbentuknya Kelompok Peternak Sapi Perah Terhadapdinamika Kelompok Di Kecamatan Cilongok Dan BatturadenKabupaten Banyumas”. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2018 sampai 30 November 2018, di Kecamatan Cilongok dan Baturraden, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Tujuan penelitian menganalisis hubungan dengan lama terbentuknya kelompok dan jumlah anggota dengan dinamika kelompok peternak sapi perah.penelitian menggunakan metode survei. Penetapan sampel wilayah dilakukan dengan metode purposive samplingmengambil desa dengan populasi sapi perah terbanyak. Desa Karangtengah, Panembangan, Sambirata, Gununglurah dan Kemutug Lor. Pengambilan sampel kelompok dilakukan dengan metode sensus terdiri dari kelompok peternak Andini Lestari 1, Andini Lestari 2, Tirta Makmur, Nedya Mulya, AL – Laban, Nihad dan Margo Mulyo. total responden berjumlah 72 orang. Analisis yang digunakan Analisis Deskriptif dan Rank Spearman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Dinamika kelompok peternak di Kabupaten Banyumas sebagian besar dalam kondisi dinamis (78.57%). 2). Rataan jumlah anggota kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas sebanyak 9 orang dan rataan lama terbentuknya kelompok adalah 17 tahun. 3). Terdapat hubungan korelasi positif yang lemah (0.29) antara jumlah anggota dengan dinamika kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas. Semakin banyak jumlah anggota kelompok maka semakin dinamis kelompok tersebut.4). Terdapat hubungan korelasi positif yang sedang (0.548) antara lama terbentuknya kelompok dengan dinamika kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas. Semakin lama kelompok usia kelompok maka semakin dinamis kelompok tersebut.This research entitled “Relationship of Number of Members and Length of Establishment of Dairy Farmers Group with Group Dynamics in Banyumas Regency”. The research was conducted on 22 October 2018 to 30 November2018, located in Cilongok and Baturraden Districts, Banyumas Regency, Central Java. The study aims to determine group dynamics, the number of members and the duration of the formation of dairy farmer groups in Cilongok and Baturraden Subdistricts and analyzing the relationship with the length of group formation and the number of members with the dynamics of dairy farmer groups in Banyumas Regency.The research method used is a survey method. Determination of regional samples was carried out by purposive sampling method, namely by taking villages with more dairy cattle populations than other villages, Karangtengah,Panembangan, Sambirata, Gununglurah and Kemutug Lor.Group sampling was carried out by census methods, witch include group of Andini Lestari 1 farmers, Andini Lestari 2, Tirta Makmur, Nedya Mulya, AL - Laban, Nihad and Margo Mulyo. Total respondents were 72 people. The analysis used is Descriptive Analysis and Rank Spearman Corelation.The results of this study indicate that1). The dynamics of farmer groups in Banyumas Regency are mostly in dynamic conditions (78.57%). 2). The average number of members of the dairy farmer group in Banyumas Regency is 9 people and the average length of group formation is 17 years. 3). There is a weak positive correlation (0.29) between the number of members and the dynamics of the dairy farmers group in Banyumas Regency. The more the number of group members, the more dynamic the group is.4). There is a moderate positive correlation (0.548) between the length of group formation and the dynamics of the dairy farmer group in Banyumas Regency. The longer the group age group the more dynamic the group is
2033823373E1A013233Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Polres Magelang Kota)Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Polres Magelang Kota)
Oleh: Anggito Hapsoro Adi
NIM: E1013233
ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) namun dalam mengimplementasikan harus memperhatikan syarat dapat diupayakan diversi yakni Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni; (a) diancam pidana penjaran di bawah 7 (tujuh) tahun; (b) bukan merupakan penggulangan tindak pidana. Diversi tersebut wajib diupayakan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Dengan begitu Aparat Penegak Hukum wajib mengupayakan diversi jika memenuhi syarat tersebut.

Pada Polres Magelang Kota sepanjang tahun 2017 telah melaksanakan upaya diversi sebanyak 3 kali . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis. Data skunder diperoleh dari kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara. Narasumber penulis yakni adalah Penyidik Kepolisian Unit PPA Spesifikasi penelitian yang digunakan Deskriptif. Dan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa polres Magelang Kota pada tahun 2017 telah melakukan upaya diversi sebanyak 3 kali terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikarenakan ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan dalam penerapan diversi sering menuai beberapa hambatan mulai dari aparat penegak hukum, Sarana dan fasilitas pendukung, Faktor masyrakat dan yang terakhir faktor kebudayaan


IMPLEMENTATION OF DIVERSION AGAINTS THEFT CRIMINAL ACTION BY CHILDREN (Case Study At Magelang City Police Station)
Created By: Anggito Hapsoro Adi
E1A013233
ABSTRACT

The Law No 11 of 2012 about Child Criminal Justice System regulate that a child that do criminal act must strive by diversion. That be regulated in Article 5 section 3. But in applying must be observe requirement for Diversion Article 7 Section 2 The Law No 11 Of 2012 about Child Criminal Justice System: (a) Threatened imprisonment under 7 (Seven) years; (b) not repetition of a crime. Diversion must be strived start from Investigation, Prosecution, Examination of child in the District Court. Therefore Law Enforcement Officers must be Diversion if fulfill terms.

In Magelang City Police Station on the throughout 2017 have done diversion effort 3 times. The research use method Juridical Approach. Secondary data obtained from the book. Primary data obtained from in the field with interview. Interviewees author is Unit Protection Of Women and Children Investigator Magelang City Police Station. Writing specification used descriptive. And data qualitatively analyzed.

Research result represent Magelang City Police Station in the years 2017 have done diversion effort 3 times to theft case that do child because threated imprisonment under seven years and not repetition. In application of diversion often reap obstacles start from Law Enforcement Officers, Supporting Facilities, Community Factors, and Culture Factors.

Keywords: Diversion,Child,Theft Crime
2033925640C2A015006ANALISIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MONETER TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Periode 2010-2017. Variabel moneter dalam penelitian ini meliputi suku bunga SBI, investasi, inflasi, kurs, dan jumlah uang beredar. Jenis penelitian menggunakan deskriptif statistik dengan metode observasi data sekunder time series. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan teknik estimasi Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel suku bunga SBI dan jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel kurs dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Periode 2010-2017.This study aims to analyze the influence of monetary variables on economic growth in Indonesia for the 2010-2017 period. The monetary variables in this study include SBI interest rates, investment, inflation, the exchange rate, and the money supply. This type of research uses descriptive statistics with a time series secondary data observation method. Data analysis using multiple linear regression with estimation techniques Ordinary Least Square. The results showed that the variable SBI interest and money supply had a negative and significant effect on economic growth, investment variables had a positive and significant effect on economic growth, while the variables of credit, exchange rates and inflation did not significantly influence economic growth in Indonesia Period 2010-2017.
2034023374E1A013049GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA OBSCUURLIBEL
(Studi Terhadap Putusan Nomor 327/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim)		Putusan No.327/Pdt.G/2014.Jkt.Tim merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil yaitu gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas dimana gugatan yang dimintakan Penggugat adalah ganti rugi yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ont van kelijk verklaard) dalam perkara wanprestasi mengenai sengketa Pengikatan Jual Beli pada Putusan No.327/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut bagi para pihak.
Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh, yakni : (1) Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 327/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim karena obscuurlibel Putusan Hakim tersebut mendasarkan pada Pasal 1235 KUHPerdata, Pasal 1247 KUHPerdata. Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam obscuurlibel karena tidak memenuhi syarat formil yaitu gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena gugatan yang dimintakan Penggugat adalah ganti rugi yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi.(2) Akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah Hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo kembali pada keadaan semula sebelum adanya gugatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak Penggugat adalah pihak Penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding atau mengajukan gugatan baru dengan memasukan pihak yang seharusnya dimasukan dalam gugatan agar gugatan tersebut tidak cacat formil.		Decision No.327 / Pdt.G / 2014.Jkt.Tim. is a decision stating that the claim cannot be accepted because it does not fulfill the formal requirements, namely the claim of the plaintiff is vague or unclear where the claim requested by the Plaintiff is an attempt to change related to default.
This study aims to determine the legal considerations of judges who claim an unacceptable lawsuit (Niet ont van kelijk verklaard) in a breach of land rights dispute on Decision No.327 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Tim as well as how the judicial effects of the verdict is for the parties.
The method of taking this research is normative juridical. The results of the research were obtained, namely: (1). The judge cannot be included in Decision Number 327 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Tim because the obscuurlibel of the Judge's Decision is based on Article 1235 KUHPerdata, Article 1247 KUHPerdata. The judge cannot be accepted in language because it cannot be referred to as a claim the plaintiff is blurred or unclear because the claim requested by the Plaintiff is compensation in connection with unlawful acts not defaults. (2). The legal consequence of the decision that states the lawsuit is unacceptable is the legal relationship between the Plaintiff and the Defendants in the a quo case back to its original state prior to the claim. A legal action that can be made by the Plaintiff is that the Plaintiff may file an appeal or file a new lawsuit by including the party that should be included in the lawsuit to ensure that the suit is not formally defective.