Artikel Ilmiah : E1A014240 a.n. TRIMAS AYU PRABANINGTYAS
| NIM | E1A014240 |
|---|---|
| Namamhs | TRIMAS AYU PRABANINGTYAS |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KECANTIKAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR: 2008K/PID.SUS/2016. |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Maraknya peredaran produk kosmetik illegal atau tak berijin seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kecantikan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Dalam Putusan Nomor: 2008K/Pid.Sus/2016). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatife. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan, buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang, dokumen resmi dan situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis.Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang diberikan oleh pemerintah dan jajarannya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan juga melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan cukup memberikan perlindungan mengenai hak yang harus diperoleh konsumen, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukan dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemerintah dalam hal ini telah melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is expected to guarantee the achievement of legal protection for consumers in Indonesia. The rampant circulation of illegal or unlicensed cosmetic products often causes harm to consumers. In this case the author is interested in examining how the Legal Protection of Consumers of Beauty Products Without Circular Permit Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (In Decision Number: 2008K / Pid.Sus / 2016). The approach method used is the normative method of juridical approach. The data used are secondary data in the form of court decisions, literature books, statutory regulations, official documents and internet sites by means of literature study, namely inventorying these data which are then presented in the form of systematic descriptions. using qualitative normative analysis methods. The results of the study show that the legal protection for consumers against the circulation of cosmetics without marketing authorization given by the government and its ranks through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health and also through Regulations issued by the Supervisory Board Drugs and Food provide sufficient protection regarding the rights that must be obtained by consumers, as well as giving sanctions to business actors for violations committed in conducting their business activities. The government in this case has protected consumer rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. |
| Kata kunci | Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Kecantikan. |
| Pembimbing 1 | H. SUYADI, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | AGUS MARDIANTO, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | M.I WIWIK YUNI HASTUTI, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2018-10-22 22:30:05.917047 |