Update Artikelilmiah: 23358

ELFRYDA PRAHANDINI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Prinsip uti possidetis juris, yaitu suatu prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa teritori dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali jika hal yang berbeda diatur oleh suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan properti dan wilayah yang diambil selama perang, maka prinsip uti possidetis juris akan berlaku. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945 wilayah Papua ditahan oleh Belanda untuk sementara waktu, Belanda berpendapat bahwa Papua bukan merupakan wilayah kekuasaan Indonesia dan tidak bisa masuk ke bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena orang Papua berbeda dengan mayoritas orang-orang Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip uti possidetis juris dalam perolehan wilayah baru atau berdirinya negara baru serta penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dalam kasus kembalinya Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1963 terkait penerapan prinsip uti possidetis juris.
Prinsip uti possidetis juris merupakan suatu prinsip yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dalam menentukan batas wilayah suatu negara yang merdeka dari penjajah. Hal ini dikokohkan dalam berbagai putusan pengadilan internasional antara lain, dalam Putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Burkina Faso v. Republic of Mali tahun 1986 dan Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice Reports) tahun 1992 dalam kasus Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras). Menurut prinsip uti possidetis juris, pada prinsipnya batas-batas wilayah negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya, prinsip ini menjadi dasar bagi pemutusan sengketa perihal perbatasan di kemudian hari serta menjamin penghormatan batas-batas teritorial pada saat kemerdekaan dicapai. Oleh karena itu sudah sepatutnya Papua menjadi bagian dari Indonesia ketika deklarasi kemerdekaan disampaikan, Papua kembali ke wilayah NKRI bukan melalui proses aneksasi, Papua bukan dianeksasi, juga bukan berintegrasi atau diintegrasikan tetapi menjadi bagian dari wilayah NKRI berdasarkan prinsip uti possidetis juris.
Kata kunci : prinsip uti possidetis juris, Papua, Belanda, wilayah negara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The uti possidetis juris principle, is a principle in international law which states that other territories and property are remain in the hands of their owners at the end of the conflict, except when different matters are arranged by an agreement. If the agreement are not include conditions about ownership of property and territory that taken during the war, then the uti possidetis juris principle will be applied. After Indonesia proclaimed its independence in 1945 the Papua region was temporarily detained by the Dutch, the Dutch argued that Papua was not an Indonesian territory and could not enter the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) because Papuans were different from the majority of Indonesians.
     This study using normative juridical method and being analyzed qualitatively based on principles, norms, theorie /doctrines of law. The research specification that used is inventory of a positive law. The data collection method uses literature study. This study aims to find out the arrangement of the uti possidetis juris principle in the acquisition of new territory or the establishment of a new state in international law and the settlement of a dispute between Indonesia and Netherlands in the case of the return of Papua to the Unitary States of The Republic of Indonesia (NKRI) in 1963 according to the implementations of the uti possidetis juris principle.
     The uti possidetis juris principle is a principle that has become an international customary law in determining the boundaries of an independent country from the invaders. This was confirmed in various international court decisions, that is, in the Decision of International Court in the case of Burkina Faso v. Republic of Mali in 1986 and the Decision of International Court ( International Court of Justice Reports) in 1992 in the case of Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v.  Honduras). According to the principle of uti possidetis juris, basically the territorial boundaries of a new country will follow the regional boundaries of the country that occupies it, This principle become a reference for the termination of disputes regarding borders in the future, and it  guarantee a  respect for territorial boundaries when independence achieved. Therefore, It is rightly that Papua becomes part of Indonesia when the declaration of independence is conveyed, Papua returns to the territory of the NKRI not through an annexation process, Papua is not annexed, nor does it integrate or being integrated but becomes part of the  NKRI’s territory based on the uti possidetis juris principle.
Keywords: uti possidetis juris principle, Papua, Netherlands, country territory.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman