1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 12.501-12.520 dari 49.828 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
125015481P2CB10011PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN
KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN HALANGAN BERPINDAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada RSUD di Kabupaten Purbalingga)
NOVIKA WAHYUHASTUTI, Program Studi Manajemen-Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen dengan Halangan Berpindah Sebagai Variabel Moderasi, Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Agus Suroso, MS, anggota: Dr. Sudarto, ME.
Loyalitas konsumen menjadi hal yang sangat penting bagi penyedia layanan jasa seperti rumah sakit. Untuk menciptakan loyalitas, kepuasan konsumen adalah determinan yang cukup penting. Banyak penelitian yang mengkonfirmasi hubungan positif dan signifikan antara kepuasan dan loyalitas. Namun penelitian Hu et al (2010) bertentangan dengan hasil tersebut. Dalam hal ini, membangun variabel halangan berpindah bisa dijadikan moderator (variabel yang bisa memperkuat) dalam menjelaskan ketidakkonsistenan hubungan antara kepuasan konsumen dan loyalitas. Karena logikanya, ketika seorang konsumen merasakan halangan untuk berpindah dari satu suplier ke suplier yang lain, dimana dia mengalami beban secara finansial, sosial, dan psikologis ketika dia berpindah suplier, menjadikan dia enggan untuk berpindah suplier dan menjadi loyal dengan suplier yang sekarang, meskipun mungkin dia merasa tidak terlalu puas dengan supliernya yang sekarang.
Penelitian dilakukan di RSUD R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Jumlah responden 150 orang. Penentuan sampel menggunakan Maximum Likelihood Estimation, minimal 5 observasi untuk setiap indikator. Penelitian ini menggunakan 30 indikator sehingga ukuran sampel minimum sebesar 5 x 30 = 150 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara random. Alat analisis menggunakan stuctural equation modelling dengan program AMOS.16.
Hasil analisis sebagai berikut : nilai C.R untuk pengaruh variabel kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen sebesar 3,476 dengan p value sebesar 0,000 < 0,050. Nilai C.R untuk pengaruh variabel kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen sebesar 6,923 dengan p value 0,000 < 0,050. Dan nilai C.R untuk pengaruh variabel kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 2,637 dengan p value 0,008 < 0,050. Untuk mengetahui terjadi mediasi atau tidak dilakukan uji Sobel (Sobel test) dan hasilnya adalah p value = 0,0067. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, kualitas layanan dapat mempengaruhi loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen, dan halangan berpindah terbukti dapat memperkuat hubungan antara kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen.
Adapun keterbatasan penelitian ini adalah bahwa sampel penelitian ini terbatas pada pasien rawat inap RSUD R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Juga belum dimasukkannya konteks ke-Indonesiaan-an pada variabel halangan berpindah dan loyalitas konsumen. Untuk mendapat gambaran yang lebih baik, penelitian yang akan datang perlu meneliti pasien rawat jalan dengan sampel yang lebih besar.
Novika WAHYUHASTUTI, Program-Management Studies Graduate Program, University General Sudirman, Effect of Service Quality and Satisfaction of Consumer Loyalty with Moving Obstacles For Variable Moderation, Supervising Committee, Chair: Prof. Dr.. Agus Suroso, MS, members: Dr. Sudarto, ME.

Consumer loyalty becomes very important for service providers such as hospitals. To create loyalty, customer satisfaction is an important determinant. Many studies confirm the positive and significant relationship between satisfaction and loyalty. However, the study Hu et al (2010) contrary to the results. In this case, the building could be used as a variable moving obstacle moderators (variables that could amplify) in explaining inconsistencies in the relationship between customer satisfaction and loyalty. Because logically, when a consumer perceives barriers to switching from one supplier to another supplier, where he had the burden financially, socially, and psychologically when he changed suppliers, making him reluctant to switch suppliers and be loyal to the current supplier, although it may He was not too happy with the current suppliers.
The study was conducted at the Hospital R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Number of respondents 150 people. The samples using Maximum Likelihood Estimation, at least 5 observations for each indicator. This study used 30 indicators so that the minimum sample size of 5 x 30 = 150 respondents. Sampling was done randomly. Analysis tools using stuctural equation modeling with AMOS.16 program.
Results of the analysis as follows: CR value for the variable effect of service quality on customer loyalty was 3.476 with p value of 0.000 <0.050. CR values for variables influence the quality of service on customer satisfaction was 6.923 with p value 0.000 <0.050. And CR values for variables influence customer satisfaction to customer loyalty with p value 2.637 0.008 <0.050. To know or not the mediation occurred Sobel test (Sobel test) and the result is p value = 0.0067. Methods used to analyze subgroups moderation. The result variable snag both low and high switching strengthen the relationship between customer satisfaction and loyalty.
From the analysis, it can be concluded that the quality of the service and a significant positive effect on consumer loyalty, quality of service is positive and significant impact on customer satisfaction, customer satisfaction mediates the relationship between service quality and customer loyalty, and strengthen the relationship between the moving obstacles of customer satisfaction and customer loyalty.
125025482P2FB09041STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG DALAM MENANGANI PENGUNGSI KORBAN BENCANA LETUSAN GUNUNG MERAPI, 26 OKTOBER 2010Letusan gunung merapi pada tanggal 26 Juni 2010, mengakibatkan terjadinya eksodus atau pengungsian sebanyak 55.020 orang pengungsi para korban bencana letusan merapi, di wilayah kabupaten Magelang, yang tersebar di 224 TPA/TPS.
Pemerintah kabupaten Magelang melalui leading sektornya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berupaya melakukan penanganan dengan lebih memberdayakan potensi yang ada, antara lain dari berbagai LSM, PMI, Relawan, Donator yang terlibat langsung sebagai stakeholders. Dengan angka kerugian dan kerusakan sebesar Rp 4,23 triliun, maka Pemerintah Daerah kabupaten Magelang membutuhkan bantuan dana dari berbagai pihak, antara lain berasal dari APBN melalui BNPB, APBD Provinsi, APBD Pemda Kab. Magelang serta dari berbagai donator, LSM, Partai Politik dan masyarakat yang peduli.
Langkah strategis yang dipergunakan dalam penanganan pengungsi menggunakan pendekatan analisis SWOT Dari aspek lingkungan internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Sedangkan dari aspek ekternal, yang dapat mempengaruhi penanganan pengungsi yakni : bidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi.
Sedangkan ancaman (threats) yang dihadapi : a) Letusan susulan; b) Ketidak percayaan pihak luar. Dalam melakukan strategi menangani pengungsi korban bencana merapi ada beberapa hal yang perlu dipahami antara lain : 1) Identifikasi lsu-isu Strategis yang meliputi : a) Isu Strategis Pemanfaatan Kekuatan yang terdiri dari : (1) Isu Strategis Strengths & Opportunities; (2) Isu Strategis Weaknesses & Threats; b) Isu Strategis Memperbaiki dan Mereduksi Kelemahan (Weaknesses) meliputi : (1) Isu Strategis Weaknesses & Opportunities; (2) Isu Strategis Weaknesses & Threats.
Dalam strategi menghadapi pengungsi ada 4 isu strategis antara lain : 1) Meneguhkan komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang dengan melibatkan masyarakat; 2) Memperkuat SDM dalam menghadapi letusan susulan; 3) Memperkuat transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan pihak luar; 4) Memperkuat SDM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Dengan demikian untuk mencapai keberhasilan menangani pengungsi korban bencana gunung merapi antara lain : 1) Meneguhkan komitmen dan konsistensi dalam melakukan kegiatan; 2) Melakukan pelatihan bagi tenaga professional sesuai dengan bidangnya; 3) menjaga transparansi dan akuntabilitas lewat media. Sehingga disarankan bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana untuk : 1) Penataan personil SDM; 2) Lebih sering mengadakan pelatihan/simulasi pada masyarakat; 3) Membentuk tim pengawasan internal.
Merapi eruption on June 26, 2010, resulted in the exodus or refuge as much as 55 020 people displaced victims of the eruption of Merapi, in Magelang district, which is spread over 224 TPA / TPS.
Magelang regency government sectors through leading National Unity, Politics and the Disaster Management seeks to further empower management with the existing potential, among others, from various NGOs, Red Cross, Volunteer, Donator directly involved as stakeholders. With the number of losses and damages amounting to Rp 4.23 trillion, the Local Government of Magelang district requires support from various parties, among others, comes from the state budget through BNPB, provincial budget, local government budgets Kab. Magelang and from various donors, NGOs, political parties and the people who care.
Strategic measures used in the handling of refugees using SWOT analysis approach of the environmental aspects of internal strengths (strengths) and weaknesses (weaknesses). While the external aspect, which can affect the handling of refugees: Political, Economic, Social, and Technological.
While threats (threats) faced: a) Eruption aftershocks, b) lack of trust outsiders. In a strategy to deal with refugees Merapi disaster victims there are some things that need to be understood as follows: 1) Identify Strategic rumors were that include: a) Power Utilization Strategic Issues consisting of: (1) Strategic Issues Strengths & Opportunities; (2) Issues Strategic Weaknesses & Threats, b) Improving Strategic Issues and Reduces Weakness (Weaknesses) includes: (1) Strategic Issues & Opportunities Weaknesses, (2) Strategic Issues & Threats Weaknesses.
In the face of refugee strategies have 4 strategic issues are: 1) To strengthen the commitment and consistency of National Unity, Politics and the Disaster Relief Magelang regency to involve the community, 2) Strengthening human resources in the face following eruptions; 3) Strengthen transparency and accountability to improve the confidence outside; 4) Strengthen human resources by utilizing technological advances.
Thus to achieve success handle refugee victims of Mount Merapi, among others: 1) Affirm the commitment and consistency in the conduct of activities; 2) Conduct training for professionals in accordance with the field, and 3) maintain transparency and accountability through the media. So it is advisable for National Unity, Politics and Disaster Management for: 1) Setup HR personnel; 2) More frequent training / simulation in society; 3) Establish internal monitoring team.
125035537G1F009035Evaluasi Penatalaksanaan Pasien Kejang Demam Pediatrik di Instalasi Gawat Darurat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo PurwokertoKejang demam pernah dialami 2 - 5% anak-anak. Penatalaksanaan kejang demam yang cepat dan tepat menghasilkan prognosis yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara penatalaksanaan kejang demam pasien pediatrik di instalasi gawat darurat dengan standar rumah sakit.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah prospektif studi cross sectional. Data diperoleh dari catatan rekam medis dan wawancara keluarga/petugas kesehatan pasien pediatrik dengan diagnosis kejang demam yang berada di Instalasi Gawat Darurat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto periode Maret-April 2013 (n=50). Data yang diambil berupa data demografi, data gambaran klinis, dan data penatalaksanaan. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi secara deskriptif dibandingkan dengan Standar Pelayanan Medis tahun 2009 Satuan Medis Fungsional Kesehatan Anak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Hasil penelitian menunjukkan dari 50 pasien kejang demam yang diteliti, sebelas (22%) pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai dan 39 (78%) pasien mendapatkan penatalaksanaan yang tidak sesuai standar. Ada 8 jenis ketidaksesuaian yang terjadi yaitu 4(7,27 %) pasien kejang, mendapatkan antikonvulsan tidak tepat dosis; 4(7,27 %) pasien kejang, mendapatkan jenis antikonvulsan tidak sesuai standar; 3(5,45 %) pasien kejang, mendapatkan kombinasi antikonvulsan; 9(16,36 %) pasien tidak kejang, memiliki riwayat kejang demam, tidak mendapatkan pencegahan sesuai standar; 11(20%) pasien tidak kejang, tidak memiliki riwayat kejang demam, mendapatkan antikonvulsan; 7(12,73 %) pasien demam, tidak mendapatkan Parasetamol; 11(20 %) pasien demam, mendapatkan Parasetamol tidak tepat dosis dan 6(10,91 %) pasien kondisi tidak demam, mendapatkan Parasetamol. Hasil ini menggambarkan telah terjadi ketidaksesuaian antara penatalakasanaan kejang demam pediatrik di instalasi gawat darurat dengan standar pelayanan medis.
Febrile seizure is happened in 2 - 5% children. Fastly and accurately of management febrile seizure produce a good prognosis. The aim of this study is to evaluate suitability among managing febrile seizure in pediatric at emergency room with standard.
Design study that used is prospective study cross sectional. Data are acquired from medical recording and family interview/medical personnel of pediatric febrile seizure patient in Emergency Room RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto during Maret-April 2013(n=50). Acquired data are demography data, clinical data, and managing data. Then, collected data are evaluated descriptively to be compared with Standar Pelayanan Medis tahun 2009 SMF Kesehatan Anak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Results of this study from 50 patients, eleven (22%) patients get proper managing with standard and 39 (78%) patients do not appropriate with standard. There are 8 inappropriate which are 4(7.27 %) patients in seizure, get inappropriate anticonvulsant with dosage standard; 4(7.27 %) patients in seizure, get inappropriate kind of anticonvulsant standard; 3(5.45 %) patients in seizure, get anticonvulsant combination; 9(16.36%) patients do not seizure condition, have febrile seizure history, but do not get prevention managing; 11(20 %) patients do not seizure condition, do not have febrile seizure history, getting anticonvulsant; 7(12.73 %) patients febrile, do not get Paracetamol; 11(20%) patients febrile, get Paracetamol inappropriate with dosage and 6(10.91 %) patients not febrile, get Paracetamol. This result showed inappropriate management of febrile seizure is happened between management of febrile seizure in emergency room and standard.
125045483P2CA09013STRATEGI PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN WONOSOBOAGUS FAJAR WIBOWO, Program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman, PERAN ALOKASI DANA DESA (ADD), PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DAN BERAS MISKIN (RASKIN) BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN WONOSOBO DI KABUPATEN BANJARNEGARA.
Kemiskinan merupakan kondisi di masyarakat yang senantiasa perlu mendapatkan perhatian untuk dikurangi jumlahnya atau dientaskan secara tuntas. Pemerintah senantiasa mengupayakan pengentasn kemiskinan, diantaranya dengan program alokasi Dana Desa (ADD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Beras Miskin (Raskin).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran ADD, PNPM dan Raskin dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Bapermasdes, Badan Keluarga Berencana (Badan KB), Bagian Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kecamatan di KabupatenWonosobo.
Perbandingan data antar wilayah kecamatan (cross section) dan waktu (time series) menjadi olahan data Panel yang dianalisa berdasarkan 5 asumsi yang ada. Sehingga digunakan asumsi data panel dengan asumsi peran individu (kecamatan) yang paling memberikan pengaruh dalam uji persamaan bila dibandingkan dengan uji regresi dengan asumsi yang
lainnya.
Hasil uji menunjukkan pengaruh positif artinya keberadaan ADD, PNPM dn Raskin tidak mengurangi angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara program dengan realita di lapangan. Untuk itu perlu penjelas secara kualitatif hal apa saja yang menyebabkan program tidak berpengaruh bagi pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa program ADD dan PNPM belum diberdayakan untuk pengembangan kualitas dan kuantitas pengembangan ekonomi local masyarakat. Tetapi baik masyarakat maupun pemerintah terjebak dalam kegiatan fisik yang sebenarnya bisa ditalangi oleh masyarakat sendiri, dan tidak berupaya untuk memanfaatkan bagi pengembangan sektor pemberdayaan ekonomi lokal seperti kerajinan, peternakan perikanan dan lainnya untuk pengembangan pendapatan masyarakat. Beras miskin memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang benar membutuhgkan tetapi secara moril berpengaruh pada “kecemburuan” sehingga terdapat masyarakat yang sebenarnya tidak pantas menerima tyetapi menginginkan dan terpaksa m,endapatkan pembagian beras miskin.
AGUS FAJAR WIBOWO, Program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman, PERAN ALOKASI DANA DESA (ADD), PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DAN BERAS MISKIN (RASKIN) BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN WONOSOBO DI KABUPATEN BANJARNEGARA.
Kemiskinan merupakan kondisi di masyarakat yang senantiasa perlu mendapatkan perhatian untuk dikurangi jumlahnya atau dientaskan secara tuntas. Pemerintah senantiasa mengupayakan pengentasn kemiskinan, diantaranya dengan program alokasi Dana Desa (ADD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Beras Miskin (Raskin).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran ADD, PNPM dan Raskin dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Bapermasdes, Badan Keluarga Berencana (Badan KB), Bagian Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kecamatan di KabupatenWonosobo.
Perbandingan data antar wilayah kecamatan (cross section) dan waktu (time series) menjadi olahan data Panel yang dianalisa berdasarkan 5 asumsi yang ada. Sehingga digunakan asumsi data panel dengan asumsi peran individu (kecamatan) yang paling memberikan pengaruh dalam uji persamaan bila dibandingkan dengan uji regresi dengan asumsi yang
lainnya.
Hasil uji menunjukkan pengaruh positif artinya keberadaan ADD, PNPM dn Raskin tidak mengurangi angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara program dengan realita di lapangan. Untuk itu perlu penjelas secara kualitatif hal apa saja yang menyebabkan program tidak berpengaruh bagi pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa program ADD dan PNPM belum diberdayakan untuk pengembangan kualitas dan kuantitas pengembangan ekonomi local masyarakat. Tetapi baik masyarakat maupun pemerintah terjebak dalam kegiatan fisik yang sebenarnya bisa ditalangi oleh masyarakat sendiri, dan tidak berupaya untuk memanfaatkan bagi pengembangan sektor pemberdayaan ekonomi lokal seperti kerajinan, peternakan perikanan dan lainnya untuk pengembangan pendapatan masyarakat. Beras miskin memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang benar membutuhgkan tetapi secara moril berpengaruh pada “kecemburuan” sehingga terdapat masyarakat yang sebenarnya tidak pantas menerima tyetapi menginginkan dan terpaksa m,endapatkan pembagian beras miskin.
125055485P2CA10010ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANDI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMENPenelitian yang berjudul ‘Analisis Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebumen’ bertujuan menganalisis pertumbuhan, efektifitas, potensi dan tax gappenerimaan pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan penjualan tanah dan bangunan dan tarif pajak pada tahun 2012. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Kebumen Tahun 2012, diketahui penyebaran penduduk pada tiap kecamatan berbeda. Karena itulah sampel penelitian ini difokuskan pada tiga kepadatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kepadatan rendah diwakili oleh Kecamatan Padureso dan Kecamatan Poncowarno, kepadatan sedang diwakili oleh Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Gombong, sedangkan kepadatan tinggi diwakili oleh Kecamatan Sempor dan Kecamatan Kebumen. Pada tahap selanjutnya sampel untuk masing-masing wilayah dengan jumlah sampel 27 desa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu untuk mengetahui prosentase terkait dengan pertumbuhan penerimaan PPh, efektivitas penerimaaan PPh, potensi penerimaaan PPh, dan tax gap PPh
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan meningkat 29,94%. Efektifitas penerimaan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan kategori sangat efektif, yaitu mencapai 128,25%. Potensi penerimaan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan mencapai 194,03%. Tax gap penerimaan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan 48,46%. Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan PPh antara lain penyesuaian nilai jual obyek pajak yang mendekati harga pasar, melakukan pengecekan langsung pada obyek pajak sehingga diketahui nilai transaksi, pentingnya sosialisasi terkait transparansi transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta perlunya penegakan aturan termasuk sanksi
The title of research is “Potential Analysis and The Realization of Revenue Tax Income For The Change of Land and/or Property Right at Tax Service Office (KPP) Pratama Kebumen that aims to analyze the growth, effectiveness, potentiality and tax gap the Income Tax Revenue (PPh) for the change of land and/or property right. Population in this research is tax payer who conduct the land and property purchasing and the tax price in 2012. Based on the data of Central Bureau of Statistics (BPS) Kebumen Regency in 2012, it is known the distribution of population in every Sub district is different. Because of that the sample of this research is focused in the three density population that is low, medium and high. The low density is re presented by Sub district of Padureso and Sub district of Poncowarno, the medium density is represented by Sub district of Kutowinangun and Sub district of Gombong, and the high density is represented by Sub district of Sempor and Sub district of Kebumen. In the subsequent stage the sample for each area with the total sample 27 villages. Method of analysis that used descriptive analysis, which is todeterminethe percentage of growth analysis, effectiveness, tax gap and potentiality from the revenue tax income for the change of land and property right.
Based on the result of research it is known the growth of revenue tax income for the change of land and property right in the category of very effective that reach 29,94%. The effectiveness the growth of revenue tax income for the change of land and property right in the category of very effective that reach 128,28%. The potentiality of revenue tax income for the change of land and property that reach 194,03%. Tax gap of revenue tax income for the change of land and property right 48.46%. The strategy that can be conducted to increase revenue tax incomesuch as the adjustment tax objectsale value that near to the market price, conduct the direct checking to the tax object so it is known the transaction value, the important of socialization related to the transaction transparency of change of land and property right and it is needed the regulation enforcement and followed with the punishment
125065486P2CA09012ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KOTA BANJAR
Penelitian ini berjudul “Analisis Kebutuhan Investasi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam tipologi maju dan tumbuh dengan pesat, maju tapi tertekan, potensial dan tertinggal, juga menganalisis sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Banjar, serta menganalisis besarnya kebutuhan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Banjar. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan melihat gambaran kondisi yang terjadi selama 6 (enam) tahun, dari tahun 2005-2011.
Berdasarkan hasil analisis didapatkan dua sektor ekonomi yang termasuk dalam tipologi maju dan tumbuh dengan pesat, yaitu sektor pertanian dan jasa-jasa, juga terdapat lima sektor yang termasuk dalam sektor maju tapi tertekan, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hasil analisis juga menunjukkan, terdapat dua sektor yang masuk dalam kelompok sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.
Peran pemerintah daerah untuk memprioritaskan investasi pada sub sektor unggulan pertanian sebagai penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan, terutama dalam proses pertukaran komoditas antar daerah yang mendorong masuknya pendapatan dari luar daerah ke Kota Banjar sehingga dapat membuka peluang dan lapangan kerja baru dan secara keseluruhan akan meningkatkan PDRB Kota Banjar.
Sektor jasa-jasa, terutama sub sektor jasa pemerintahan umum konstribusinya semakin meningkat dibanding sub sektor swasta. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi bahwa dalam enam tahun terakhir, perkembangan sektor swasta dalam perekonomian Kota Banjar sebagai penyedia jasa bagi masyarakat masih dibawah sub sektor pemerintahan umum, bahkan cenderung menurun. Artinya masyarakat masih sangat tergantung kepada jasa-jasa yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang dimiliki oleh pemerintah atau yang berafiliasi dengan pemerintah.terlihat bahwa sub sektor jasa pemerintahan dari tahun ke tahun memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap PDRB Kota Banjar, terakhir pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 62,95 % dari keseluruhan sektor jasa-jasa. Kondisi ini tentu saja harus dimaknai secara luas dan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Kota Banjar sebagai daerah otonom baru, yang harus memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik.
This research entittled Analysist of Investment Necessity to Increase the Economy Growth at Banjar City. The objective of this research is to analyze the economy sectors which are categorized in the typologies of progress and grow significantly, progress but suppressed, potential and left behind, also to analyze the superior sectors which could be developed to increase the economy growth of Banjar City, and to analyze the magnitude of investment necessity for increasing the economy growth of Banjar City. The research method used the quantitative analysis by discerning the picture of condition which happened for 6 (six) years during the period of 2005-2011 years.
The results of analysis found that there are two economy sectors which are categorized in typology of progress and grow significantly, namely agricultures and services, and also there are five economy sectors which are categorized in progress but suppressed, namely; mining and digging sector, building construction sector, trading, hotel and restaurant sector, transportation and communication sector, and financial, leasing/rental and service companies sector. The results of analysis also indicated that there are two sectors which are categorized in group of superior sectors, namely agriculture sector and services sector.
The role of local government to prioritize the investment in sub sector superior of agriculture as a local economy booster is indispensable, mainly in the process of inter-territories commodity exchanges which drive the income from outer territories to Banjar City, accordingly this will open the employment opportunity and vocation, and overall will increase the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Banjar City.
Services sector, mainly sub sector of general government services which its contributions increase progressively than private sub sector. This condition represents one of indicators that within recent six years, the development of private sector in economic development of Banjar City as service provider for public is still below the sub sector of government services, in fact it tends descending. This means that public is highly dependent on the services provided by institutions which are owned by government or are affiliated with the government. It is figured out that sub sector of government services from year to year contribute increasingly to GDRP of Banjar City, recently during year of 2011, their contributions were 62,95% of the whole services sector. This condition must be understood broadly and cannot be separated from the existence of Banjar City as a new autonomy that must provide its best services to public.
125075487P2CA09008FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN CILACAP
MUGI RAHARJO : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Cilacap” (NIM. P2CA09008).
Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, dan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 penduduk miskin sekitar 1,69 juta jiwa. Angka ini pada tahun 2011 bertambah hingga menjadi
sekitar 1,77 juta jiwa, atau bertambah sekitar 4,04% . Jumlah penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, pengaruh pendidikan yang rendah, tenaga kerja, infrastruktur dan lain-lain.
Penelitian ini betujuan (1) Menguji pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. (2) Menguji pengaruh tenaga kerja pertanian terhadap tingkat kemiskinan. (3) Menguji pengaruh tenaga kerja industri perdagangan terhadap tingkat kemiskinan. (4) Menguji pengaruh infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa data-data kemiskinan yang telah diperoleh adalah analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak Aplikasi SPSS 18.
Hasil analisa menunjukkan (1) Pendidikan berpengaruh negatif dansignifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap, sesuai dengan hasil uji t hitung = -4,271 dengan signifikansi t sebesar 0,000. (2) Tenaga kerja pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap, sesuai dengan hasil uji t hitung = 2,241 dengan signifikansi t sebesar 0,037. (3) Tenaga kerja industri dan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap, sesuai dengan hasil uji t hitung = 3,903 dengan signifikansi t sebesar 0,01 dan (4) Infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap, sesuai dengan hasil uji t hitung = -2,222 dengan signifikansi t sebesar 0,039.
Penelitian ini memberikan implikasi bahwa faktor pendidikan, factor tenaga kerja pertanian dan faktor tenaga kerja industri dan perdagangandan infrastruktur berpengaruh dengan kemiskinan, sebab itu sudah selayaknya dan wajib bagi pemerintah khususnya Kabupaten Cilacap memperhatikan hal-hal tersebut misalnya program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah harus memaksimalkan kinerjanya yang terfokus kepada penduduk miskin melalui penambahan tingkat kesempatan kerja, serta memperhatikan kondisi jalan agar lalu lintas ekonomi berjalan maksimal.
MUGI RAHARJO: " Factors Affecting Poverty in Cilacap." (NIM. P2CA09008).
Poverty is often understood as a state of lack of money and goods to ensure survival, and is a classic problem faced by most developing countries, and is one economic indicator to see the level of social welfare in an area. The number of poor in Cilacap District, Central Java Province has increased from year to year. In 2005, approximately 1.69 million poor people. In 2011 this figure increased up to approximately 1.77 million people, or approximately 4.04% increase. The
number of poor people in Indonesia are caused by various factors, such as increasing the number of people each year, the effect of low education, labor, infrastructure and others.
This study aims (1) Testing the effect of education on poverty. (2) Testing the effect of agricultural labor on poverty. (3) Test the effect of industry trade labor on poverty. (4) Test the effect of infrastructure on poverty. While the main data sources used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Cilacap 2012. The method of analysis used to analyze poverty data that has been obtained is multiple regression analysis with the help of SPSS 18 software applications.
The analysis shows (1) Education and significant negative effect on poverty in Cilacap District, according to the results of test t = -4.271 with a significance of 0.000 t. (2) agricultural labor and a significant positive effect on the level of poverty in the district of Cilacap, according to the results of test t = 2.241 with a significance of 0.037 t. (3) industrial labor and trade have a positive and significant impact on the level of poverty in the district of Cilacap, according to the results of test t = 3.903 with a significance of 0.01 and t (4) Infrastructure and significant negative effect on the level of poverty in the district of Cilacap, according to the results of test t = -2.222 with a significance of 0.039 t.
This study implies that educational factors, factors and factors of agricultural labor and industrial labor perdagangan dan powerful infrastructure with poverty, because it is proper and obligatory for the government especially Cilacap attention to things such as poverty reduction by improving the quality of education. Government should maximize its performance are focused on the poor through the addition of the level of employment, as well notice roads for traffic running maximum economy.
125085488P2CA09014EFEKTIVITAS DAN PENGARUH PNPM MANDIRI PERDESAAN, ALOKASI DANA DESA, PENDAPATAN ASLI DESA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP JUMLAH KEPALA KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009-2011Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Masalah kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Setelah kurang lebih enam tahun sejak pelaksanaan otonomi daerah, sejumlah tantangan tetap ada, namun proses desentralisasi memiliki potensi untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dengan membawa pelayanan lebih dekat kepada masyarakat Indonesia, dan terutama kepada orang miskin. Upaya pengurangan kemiskinan sedang dalam proses menjadi lokal, dan pemerintah daerah kini mengikuti jejak nasional dalam menyiapkan strategi pengurangan kemiskinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) , PNPM Mandiri Perdesaan Non-SPP, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADs) dan jumlah penduduk terhadap jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2009-2011 baik secara parsial maupun simultan.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin dengan nilai koefisien sebesar 0,005459, PNPM Mandiri Perdesaan Non-SPP berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah KK miskin dengan nilai koefisien sebesar -0,002676, Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin dengan nilai koefisien sebesar -0,010433, Pendapatan Asli Desa (PADs) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin dengan nilai koefisien sebesar -0,022590 sedangkan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah KK miskin dengan nilai koefisien sebesar -0,017860. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), PNPM Mandiri Perdesaan Non-SPP, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADs) efektif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen tahun 2009 – 2011, karena secara umum telah terjadi keberhasilan program, keberhasilan sasaran dan pencapaian tujuan secara menyeluruh.
The problem of poverty is a complex and multidimensional problem, therefore poverty reduction efforts have to be comprehensive, covering various aspects of society and implemented in an integrated manner. The problem of poverty in Indonesia can’t be separated from the context of the institutional and governance. After about six years since the implementation of regional autonomy, a number of challenges remain, but the process of decentralization has the potential to further improve welfare by bringing services closer to the people of Indonesia, and especially to the poor. Poverty reduction efforts in the process of being local, and regional government has now followed in the preparation of national poverty reduction strategies.

This study aims to determine the effectiveness and influence of PNPM Rural Women's Savings and Loans (SPP), PNPM Rural Non-SPP, the Village Fund Allocation (ADD), Village Revenue (pads) and the number of residents to the number of poor families in Kebumen Regency in 2009-2011 either partially or simultaneously.

The results of data analysis showed that the variables PNPM Rural Women's Savings and Loans (SPP) has a positive and significant impact on the number of poor families with a coefficient of 0.005459, PNPM Rural Non-SPP negative but not significant effect on the number of poor families with coefficient of -0.002676, Village Fund Allocation (ADD) and significant negative effect on the number of poor families with a coefficient of -0.010433, Revenue Village (PADs) has a significant negative effect on the number of poor families with a coefficient of -0, while Population variable can negatively but not significantly influence to the number of poor families with a coefficient of -0.017860. From the results of this analysis, it is concluded that the PNPM Rural Women's Savings and Loans (SPP), PNPM Rural Non-SPP, the Village Fund Allocation (ADD), and Revenue Villages (PADS) is effective in reducing poverty in Kebumen Regency in the year of 2009 to 2011, because in general there has been a successful program, the successful achievement of goals and overall objectives.
125095501P2EA11011IMPLEMENTASI PEMBERI BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
Hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembelaan umum adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara yang sedang mengalami permasalahan hukum, khususnya perkara pidana. Lahirnya bantuan hukum tidak lepas dari adanya kasus-kasus seperti berikut ini yaitu Miranda versus negara bagian Arizona (Miranda Rule 1966), Gideon versus Wainwright (1963), Escobedo versus illinois (1964) yang intinya mengharuskan polisi atau penegak hukum untuk memberitahukan kepada tersangka haknya untuk dibela seorang advokat.
Hak bantuan hukum sendiri dijamin dalam sejumlah konvensi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun di Indonesia hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun, hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dari keseluruhan peraturan belum ada pengaturan pemberi bantuan hukum secara khusus. Setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terdapat pengertian secara jelas mengenai kedudukan pemberi bantuan hukum. Namun, lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum telah menimbulkan reaksi bagi para advokat yang menganggap lahirnya undang-undang tersebut dinilai melemahkan profesi advokat.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis preskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada data sekunder namun juga terdapat data primer sebagai data penunjang penelitian ini. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah beberapa LBH di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto dan Purbalingga.
Alasan pengaturan kedudukan pemberi bantuan hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia dan merupakan hak konstitusional serta perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai equality before the law. Dalam UU Bantuan Hukum terdapat aspek kewajiban dan tanggung jawab negara. Selama ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pemberi bantuan hukum secara khusus, sehingga belum tercipta ketertiban pengorganisasian pemberi bantuan hukum. Implementasi pemberi bantuan hukum yang dalam hal ini dilakukan salah satunya oleh LBH selama ini belum menjalankan fungsinya sebagaimana apa yang ada dalam UU Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum.
Defense of the right to obtain an advocate or acces to legal counsel is a basic human right and is one of the elements to justice for all people. Every citizen who faces trial by the law, especially in crime, has the right to the legal aid. Birth of legal aid can not be separated from the following cases like this the state of Miranda versus Arizona (Miranda Rule 1966), Gideon vs. Wainwright (1963), Escobedo versus illinois (1964) which essentially requires police or law enforcement to notify the suspect his rights to defend an advocate.
Legal aid right is guaranteed by international agreement and regulations in Indonesia. Although Indonesia's right to legal aid is not explicitly stated as a state responsibility. However, the right to be defended by a lawyer or a public defender for all people without any distinction set out in Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Thus, there has not been any regulations specifically regarding the legal aid system in Indonesia. After the Act No. 16 year 2011 has been promulgated, a clear picture about people who give a legal aid emerged. However, the birth of the Legal Aid Act has caused a reaction to the birth advocates who consider the legislation weakens the profession of advocate assessed.
This research takes normative method and uses qualitative-prescriptive analysis. The data used in this research focused on secondary data, while primary data just as supportive data. Research samples are taken from some legal aid institutions in District Court of Purwokerto and Purbalingga.
Legal aid helpers regulation is the consequence of rule of law system which been followed by Republic Indonesia, is the constitutional right, and is human rights protection in the term of equality before the law. In Act No. 16 year 2011 there are obligation and responsibility aspects. Since there has not been any regulations specifically regarding the legal aid system in Indonesia, legal aid administration could not been established. And the implementation of it has not complied with Act No. 16 year 2011. Thus, legal aid helpers according to the Act No. 16 year 2011 must fulfill the qualifications stated by Article 8 of Act No. 16 year 2011.
125105489P2CA10016ANALISIS PERMINTAAN MASYARAKAT TERHADAP
AIR BERSIH PDAM DI PURWOKERTO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan air bersih pada PDAM permintaan air bersih Kota Purwokerto yaitu faktor pendidikan, harga, pendapatan, jumlah anggota keluarga, rata-rata usia dan kelancaran pendistribusian. Penelitian ini mengunakan metode survey, dengan lokasi penelitian di Kota Purwokerto. Analisis data menggunakan regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap permintaan air bersih PDAM, harga tidak berpengaruh terhadap permintaan air bersih PDAM, pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan air bersih PDAM, jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap permintaan air bersih PDAM, rata-rata usia tidak berpengaruh terhadap permintaan air bersih PDAM, kelancaran distribusi berpengaruh signifikan terhadap permintaan air bersih PDAM, dan pendapatan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap permintaan air bersih PDAM pada masyarakat Kota Purwokerto.
Saran yang diberikan antara lain adalah pihak PDAM Purwokerto diharapkan tidak menaikkan harga air PDAM, meningkatkan pelayanan permintaan air bersih PDAM kepada masyarakat dengan baik, dan meningkatkan kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh para pelanggan.
The objectives of this research are to analize factors that influence households demand for water from PDAM Kota Purwokerto, the factors are education, price, income, sum of family, ratio of age and fast distributions. This research using survey method, with research location at Purwokerto. Data analisizing with multiple regression.
Result of the research shown that education not influencing the clear water demands, price not influencing the clear water demands, income influencing the clear water demands, sum of family influencing the clear water demands, ratio of age not influencing the clear water demands, fast distribution influencing the clear water demands and the dominant variable which influencing the clear water demands is income.
Some suggested are; the Purwokerto’s Drink water District Company not grade up water price, grade up the service of clear water demands society, and grade up of clear water quality which customer consumption.
125115490P2EA10026PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study di Wilayah Kepolisian Resort Purbalingga)
BHINEKA TERUNA SP, Program Studi Ilmu Hukum-Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Komisi Pembimbing, ketua Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H, Anggota : Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.
Penelitian dengan judul PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study Di Wilayah Kepolisian Resort Purbalingga), mengambil perumusan masalah apakah yang menjadi dasar pemikiran diterapkannya konsep Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana penerapan Restorative Justice System dalam perkara anak di Kepolisian Resort Purbalingga. Dengan pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran yang lebih nyata mengenai dasar pemikiran diterapkannya konsep Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan penerapan Restorative Justice System dalam perkara anak di Kepolisian Resort Purbalingga.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, Dasar pemikiran diterapkannya konsep Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO. 166A/KMA/SKB/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, kemudian Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departeman Pendidikan Republik Indonesia, Departeman Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan Telegram Rahasia Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian, sehingga untuk melindungi kepentingan anak Kepolisian menerapkan Restoratif Justice System dalam perkara anak.
Terdapat beberapa bentuk penerapan Restorative Justice System di Kepolisian Resort Purbalingga yang diterapkan antara lain suatu proses perdamaiaan, penghentian penyidikan dengan dasar dicapainya kesepakatan antara para pihak, mempertimbangkan beberapa aspek tertentu untuk melakukan mediasi, menitik beratkan ganti rugi pada pihak korban, dan penyelesaian perkara secara mediasi adat kekeluargaan.
BHINEKA TERUNA SP, Legal Studies Program-Graduate Program, General Sudirman University, the Conselors Committee, the Chief : Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H, Members: Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum.
This thesis entitled RESTORATIVE JUSTICE APPLICATION IN THE HANDLING OF CRIME BY CHILDREN (Study On Regional Police Resort Purbalingga) by taking the formulation of the problem is that the rationale for the application of the concept of Restorative Justice criminal offenses committed by children and how the implementation of the Restorative Justice System case child at Police Station Purbalingga. With the socio-juridical approach of this study is expected to be larger picture regarding the rationale for the application of the concept of Restorative Justice for the crimes committed by children and the application of Restorative Justice System in the case of children in police Resort Purbalingga.
The study states that, Rationale for implementation of the concept of Restorative Justice for criminal offenses committed by the child prior to the issuance of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Is a Child Joint Decree (SKB) Chief Justice, Attorney General, Chief of Police, Minister law and human Rights, Minister of Social Affairs, and Minister for Women Empowerment and Child Protection NO. 166A/KMA/SKB/XII/2009 About Handling of Children in Conflict with the Law, then such agreement the Republic of Indonesia Ministry of Social Affairs, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Ministry of Education of the Republic of Indonesia, Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and Indonesian National Police Child Protection and Social Rehabilitation in Conflict with the Law, and the Criminal Secret Telegram No. 1124/XI/2006 on Guidelines for Police Diversion, so as to protect the interests of children applying Police Restorative Justice System in the case of children.
There are several forms of application of Restorative Justice System Police Station Purbalingga applied, among others, a peace process, termination of the investigation on the basis of the agreement signed by the parties, to consider certain aspects of mediation, focused on the compensation of victims, and the mediation settlement traditional family.
125125492P2EA11035PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN KEGIATAN KERJA BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SLAWI
ERIK MURDIYANTO, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, ”Program Pembinaan Kemandirian Kegiatan Kerja Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Slawi”, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Anggota: Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kemandirian yang sesuai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi dan untuk mengetahui efektivitas atau faktor penghambat dalam program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi.
Program pembinaan yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara umum dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu pembinaan Kepribadian dan pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian pada dasarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan hidup dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakatnya. Sedangkan program Pembinaan Kemandirian sangat berkaitan erat dengan upaya pemulihan hubungan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan atau antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan pekerjaannya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa, program pembinaan kemandirian kegiatan kerja bagi narapidana yang sesuai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi, program pembinaan kemandirian bagi narapidana yang ada dan sudah berjalan yaitu : Pertanian, Pertukangan kayu, Pertukangan las listrik, Pembuatan tas, Pembuatan kerajinan prakaryan, Pengolahan limbah Plastik, Seni lukis, dan Peternakan. Dari semua pembinaan kemandirian kerja yang pernah dilaksanakan, dan sampai saat ini bisa berjalan dan ada profit adalah pertanian dan limbah plastik. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pembinaan kemandirian kegiatan kerja yang sesuai di Lembaga Pemasyarakat Slawi adalah kemandirian kerja dalam pengolahan limbah plastik, kemudian disusul oleh industri pertanian.
Faktor penghambat dalam program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi yaitu Faktor penegak hukum, dalam program pembinaan kemandirian tampak belum efektif dikarenakan jumlah yang kurang, maka sangat terbatas sekali kemampuan dalam hal pengawasan terhadap Warga Binaan. Di samping itu kurangnya diklat-diklat pengembangan Sumber Daya Manusia. Faktor sarana atau fasilitas, untuk mendukung program pembinaan kemandirian kerja bagi narapidana khususnya dalam pengolahan limbah plastik di Lapas Slawi masih kurang, yaitu kurangnya tempat untuk menyimpanan hasil produksi, sehingga mengakibatkan produktifitas menjadi kurang optimal, dan hal ini akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan program pembinaan kemandirian. Faktor kebudayaan yaitu masalah waktu kerja, dalam menjalankan tugas (bekerja) terlalu siang karena pada umumnya waktu mulai kerja idealnya dimulai jam 08.00.
ERIK MURDIYANTO Program Study Science Law, Program Pascasarjana, University General Soedirman, "Program Establishment of Independence Working Activity To Convict In Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Slawi", Commission Counsellor, Chief: Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Member: Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
This research aim to to know appropriate independence program in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi and to know resistor factor or effectiveness in independence program in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi.
Carried out establishment program in Lembaga Pemasyarakatan in general can be divided into two group, that is construction of personality and establishment of Independence. Establishment of personality basically have very hand in glove bearing with and life life of Warga Binaan Pemasyarakatan with its society. While program establishment of Independence very interconnected sliver with effort cure of relation/link subsistence of Warga Binaan Pemasyarakatan or among/between Warga Binaan Pemasyarakatan with its work.
Pursuant to result of solution and research to problems fundamental which is raised in this thesis, hence can be concluded that, program construction of working activity independence to appropriate convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi, program establishment of independence to existing convict and have walked that is : Agriculture, Carpentry, Welder Electrics, Making of Bag, Making of crafting/ diligence of prakaryan, processing of Waste Plastic, Artistic of paint, and Ranch. From all construction of job/activity independence which have been executed, and till now can walk and there is profit is plastic waste and agriculture. Thereby can be mentioned that establishment of appropriate working activity independence in Lembaga Pemasyarakat Slawi is independence work in processing of plastic waste, is later; then caught up by agriculture industry.
Resistor factor in independence program in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi that is Factor law enforcer, in program establishment of visible independence not yet effective because of amount of less, hence very limited once ability in the case of observation to Warga Binaan. Despitefully the lack of Human Resource development diklat-diklat. Factor Medium or facility, to support program establishment of independence work to convict specially in processing of plastic waste in Lapas Slawi still less, that is lack of place to accomodate result of production, so that result productivity become less optimal, and this matter will have an effect on to reaching of target of program establishment of independence. Culture factor that is problem of in working, in running duty (work) too clock noon 09.00 because in general time started job/activity is ideally started by clock 08.00.
125135493D1E009136FREE FATTY ACID DAN KADAR LEMAK CONCENTRATED YOGHURT YANG DIBUAT DENGAN METODE SENTRIFUGASI DENGAN LAMA PEMUTARAN YANG BERBEDATujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh lama pemutaran yang berbeda pada pembuatan concentrated yoghurt dengan metode sentrifugasi terhadap free fatty acid dan kadar lemak yang dihasilkan. Bahan yang digunakan adalah 30L susu sapi dan plain yoghurt L.acidophilus, S. thermophilus dan L. bulgaricus. Metode penelitian ini adalah experimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdapat 4 perlakuan (10, 20, 30 dan 40 menit), 6 kali ulangan. FFA dan kadar lemak concentrated yoghurt memiliki total rataan yaitu 5,05% dan 8,46%. Hasilnya menunjukkan bahwa lama pemutaran tidak berpengaruh terhadap FFA tetapi berpengaruh signifikan terhadap kadar lemak concentrated yoghurt. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan lama pemutaran yang direkomendasikan untuk membuat concentrated yoghurt dengan metode sentrifugasi yaitu lama pemutaran 40 menit.The aim of this research was to study the effects with different centrifugation time of concentrated yogurt made with centrifugal separator on free fatty acids and fat content. The materials used were 30L cow milk and yoghurt culture containing L.acidophilus, S. thermophilus and L. Bulgaricus. The research method was experimental using a completely randomized design (CRD). There were four treatments (10, 20, 30 and 40 minutes), with 6 replicates. FFA and fat contents of concentrated yoghurt were ±5,05% and ±8,46%. Results showed that centrifugation time has no effects on FFA but has significant effects of fat contents of concentrated yoghurt. In conculsion, centrifugation time is recommended that good quality of concentrated yoghurt can be made by centrifugal separator for 40 minute centrifugation time.
125145496P2EA11053PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA MASA PIDANA PENDEK
(Studi Di Rumah Tahanan Negara Purbalingga)
HERMAN SAWIRAN, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA MASA PIDANA PENDEK (Studi Di Rumah Tahanan Negara Purbalingga), Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Anggota : Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana masa pidana pendek di Rutan Purbalingga dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana masa pidana pendek di Rutan Purbalingga.
Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana masa pidana pendek di Rutan Purbalingga dapat dikemukakan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan narapidana masa pidana pendek yaitu narapidana yang dipidana penjara maksimal 6 bulan. Pembinaan terhadap narapidana masa pidana pendek hanya meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian dan tidak mendapat dalam rangka integrasi. Bentuk-bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap narapidana masa pidana pendek. Pembinaan kepribadian meliputi: Pengajian rutin yang diisi oleh petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga; Ceramah agama (Islam) oleh Ustad yang diundang oleh Rutan Purbalingga pada hari Sabtu; Senam pagi setiap dari hari Selasa sampai dengan Sabtu; Upacara apel pagi, setiap pagi pada hari Senin, sebagai usaha kesadaran berbangsa dan bernegara; Hiburan dan informasi disediakan TV di setiap Blok Hunian, olah raga permainan berupa Bulutangkis, Tenis Meja dan Bola Voly; Perpustakaan; Penyampaian keluhan, diadakan kegiatan perwalian; Ruang kunjungan. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Rutan Purbalingga terhadap narapidana masa pidana pendek yaitu meliputi : Pertukangan kayu; Kerajinan sapu glagah; Pembuatan sangkar burung; Kegiatan handy crapt lainnya; Peternakan Ayam Bangkok Budidaya Lele Dombo”.
Adapun mengenai hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana masa pidana pendek di Rutan Purbalingga meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor budaya. Jumlah personil yang kurang, Sumber daya untuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian Rumah Tahanan Negara Purbalingga belum dibekali metode dan ketrampilan dalam melakukan pembinaan tersebut. Masih perlu diberikan pelatihan serta pengetahuan tentang pembinaan agar tercapai standar kualitas dari segi pendidikan dan keahlian khususnya di bidang pembinaan ketrampilan bagi narapidana. Sarana atau fasilitas dalam pembinaan narapidana belum memadai, di antaranya ruang perpustakaan dan ruang perwalian belum memenui persyaratan. Latar belakang narapidana yang mempunyai kebudayaan dan kebiasaan sendiri-sendiri, kurangnya pengetahuan tentang hukum, karena dipengaruhi situasi dan kodisi yang tidak dapat diduga sebelumnya, pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, narapidana melanggar aturan yang diberikan oleh pihak Rutan.
HERMAN SAWIRAN, Program Study Science Law, Program Pascasarjana, University General Soedirman, “EXECUTION ESTABLISHMENT TO CONVICT A PERIOD OF/TO SHORT” (Studi Di Rumah Tahanan Negara Purbalingga), Commission Counsellor, the Chief : Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. The Member : Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Intention of this research is to know establishment execution to convict a period of/to short crime in Rutan Purbalingga and to know resistance in establishment of convict a period of/to short crime in Rutan Purbalingga.
Pursuant to result of research of execution establishment to convict a period of/to short crime in Rutan Purbalingga can be told as follows : such with convict a period of/to short crime that is punished by convict is maximal prison 6 months. Establishment to convict a period of/to short crime only covering establishment of independence and personality and do not get in order to integration. forms Establishment of and personality establishment of independence to convict a period of/to short crime. Construction of personality cover: Routine aji which filled by officer from Ministry of Religion Sub-Province Purbalingga; Discourse Religion (Islam) by Ustad invited by Rutan Purbalingga on Saturday; Gymnastic Morning each; every from tuesday up to Saturday; Ceremony Apple morning, each; every morning on Monday, as effort awareness of nation and state; Entertainment amusement And information provided by TV in each; every Block Dwelling, game sport in the form of Bulutangkis, Table Tennis And Ball Voly; Library; Forwarding of sigh, performed a by activity of trusteeship; Visit room. While for the establishment of independence executed by Rutan Purbalingga to convict a period of/to short crime that is covering : Carpentry; Crafting/ diligence] sweep glagah; Making of bird cage; activity of other Handy crapt; Poultry Bangkok Conducting Lele Dombo.
As for hitting resistance in establishment of convict a period of/to short crime in Rutan Purbalingga cover law enforcer factor, medium factor and facility and cultural factor. Amount of less personnel, Resource for the establishment of and personality establishment of Rumah Tahanan Negara Purbalingga independence not yet been supplied by method and skilled in doing /conducting the the establishment. Still require to be given by training and also knowledge about construction to be reached by standard of is quality of from education facet and specialty its in skilled establishment area to convict. Or facility medium in establishment of convict not yet is adequate, among others library room and room trusteeship of menu not yet conditions. Convict background having habit and culture alone, lack of knowledge about law, because influenced by fathomless condisi and situation previously, influence in everyday life, convict impinge order given by Rutan side.
125155497P2EA11001DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)
Penelitian ini mengkaji masalah aspek disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Purwokerto, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya disparitas pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Purwokerto.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan data primer bersumber dari para nara sumber yaitu hakim, praktisi hukum, akademisi dan terpidana kasus tindak pidana narkotika, yang didukung dengan data sekunder. Penyebab disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Purwokerto meliputi: 1) Faktor peraturan hukumnya yang menentukan batas maksimal dan minimal serta belum ada pedoman pemidanaan yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. 2) Faktor kebebasan hakim untuk menentukan pidana sesuai batas minimal dan maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.
Faktor yang mempengaruhi disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu: 1) Subyektivitas hakim. Individualisme pidana melihat orang, bukan hanya melihat perbuatannya. Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dilihat dari dampak tindak pidana yang dilakukan dan perilaku terdakwa di persidangan serta frekuensi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. 2) Faktor psikologis terkait dengan pendidikan dan jenis kelamin hakim. Pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan hakim termasuk pengalaman dalam menjatuhkan sanksi pidana. Jenis kelamin terkait dengan kemampuan hakim dalam berpikir logis, dimana perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada penalaranannya.
This study examines the problem aspects of disparity in the imposition of criminal sanctions against drug crime. The purpose of this study was to determine: the cause of the disparity in the imposition of criminal sanctions against drug crime in District Court of Purwokerto, and the factors that influence the incidence of criminal disparity against narcotics offenses in the District Court of Purwokerto.
This study uses a socio-juridical approach, using primary data sourced from the resource persons, namely judges, legal practitioners, academics and convicted of narcotics, which is supported by secondary data. Cause of the disparity in the imposition of criminal sanctions against drug crime in District Court of Purwokerto include: 1) Factors that determine the legal regulations and the minimum and maximum limits no sentencing guidelines that give judges discretion to impose criminal sanctions. 2) Factor judges freedom to determine appropriate criminal minimum and maximum limits specified in legislation.
Factors that influence disparities in the imposition of criminal sanctions against drug crime in District Court of Purwokerto, namely: 1) The subjectivity of judges. Criminal individualism see people, not just look at his actions. The judge in the criminal considering dropping things and relieve the burden of impact offense be committed and behavior of the defendant in the trial as well as the frequency of the accused in a criminal act. 2) Factor of social sensitivity, humanism and sense of nationalism judge. Adverse impact drug abuse for the survival of the nation and the state is an important consideration in imposing punishment on narcotics cases. 3) Psychological factors associated with education and gender of judges. Education will affect the knowledge of judges including experience in criminal sanctions. Gender related to the ability of judges to think logically, where women are more forward than penalaranannya feelings.
125165498P2EA11018PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHIndonesia adalah negara kesatuan yang terbagi menjadi wilayah-wilayah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah kabupaten/kota berdasarkan asas otonomi daerah. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menjalankan segala tindakan pemerintahan wajib mendasarkan pada aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum (prinsip negara hukum). Produk hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan di daerah salah satunya berupa peraturan daerah (perda).
Keberadaan perda menjadi sangat penting, namun sangat disayangkan masih terdapat berbagai perda bermasalah yang hidup dalam masyarakat, baik karena sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Perda-perda yang bermasalah tersebut dapatlah diminimalisir dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menentukan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda.
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menggunakan konsep pengawasan dalam arti sempit yang hanya menitikberatkan pada pencocokan antara peraturan dengan pelaksanaannya dilapangan. Sarana yang digunakan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda secara umum melalui pelaksanaan hak-hak DPRD, pelaksanaan konsultasi, penerimaan pengaduan dan aspirasi masyarakat. Belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai parameter pengawasan, mekanisme pengawasan dan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan oleh DPRD. Konsep pengawasan yang tepat diterapkan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah pada masa yang akan datang adalah pengawasan dalam arti luas yang tidak hanya mengacu pada pencocokan aturan dengan pelaksanaannya dilapangan, akan tetapi mencakup pula unsur korektif baik secara administrasi maupun yuridis.
 Indonesia is a unitary state which is divided into provincial areas which are further subdivided into areas of the district / city based on the principle of regional autonomy. Both central government and local governments in carrying out any actions required based on the law and accountable before the law (rule of law). Legal products which guide the implementation of government in one area such as local regulations (perda).
The existence of local regulation is very important, but unfortunately there are a variety of problematic regulations that live in the society, either because it does not conform with the conditions of the society or for not complying with legislation is another. Local regulations are problematic it can be minimized by monitoring function held by Parliament, as mentioned in Article 42 paragraph (1) letter c of Act No. 32 of 2004 which stipulates that Parliament has the duty and authority to supervise the implementation of local regulations.
Supervision by the Provincial Council and District Council carried out local regulation on the implementation by the Act 32 of 2004 uses the concept of supervision in the narrow sense that focused on matching between rules and their implementation in the field. Parliament in the means used to supervise the implementation of regulations in general through the implementation of the rights of Parliament, implementation consulting, receiving complaints and aspirations of the people. Yet there are clear arrangements regarding the parameters of supervision, monitoring and corrective action mechanisms of monitoring the implementation by the parliament. The concept of supervision applied to the implementation of the local regulation on the future is broad oversight in the sense that not only refers to the matching rules and their implementation in the field, but also includes corrective elements both of judicial and administration.
125175499P2EA11041PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK PRATAMA RAWAT INAP
(Studi Tentang Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik Di Kabupaten Cilacap)
Penelitian ini mengkaji pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Rawat Inap dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran serta penerapan sanksi terhadap Klinik Pratama Rawat Inap di Kabupaten Cilacap yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian menggunakan data primer bersumber dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Kepala Klinik Pratama Rawat Inap, Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Rawat Inap dan masyarakat yaang menggunakan jasa pelayanan Klinik Pratama Rawat Inap. Kesimpulan penelitian ini yaitu: Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Klinik Pratama Rawat Inap belum sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Permenkes RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik. Beberapa bentuk pelanggara terhadap Permenkes RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik meliputi: 1) Adanya klinik yang menggunakan alat radiologi tanpa surat Izin. 2) Belum tersedianya dokter yang selalu berada di Klinik Pratama Rawat Inap selama 24 jam. 3) Belum seluruh Klinik Pratama Rawat Inap mempekerjakan tenaga apoteker sebagai penanggung jawab ruang farmasi (kefarmasian). 4) Belum tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO) tindakan medis maupun non medis. 5) Pelayanan rawat inap melebihi batas maksimal rawat inap yaitu 5 (lima) hari. 6) izin Klinik dikeluarkan oleh kepala Dinkes Kabupaten Cilacap. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut yaitu: 1) Ketidak tahuan pengelola Klinik Pratama Rawat Inap tentang perizinan radiologi. 2) Keterbatasan SDM (dokter) yang berdomisili dekat dengan Klinik Pratama Rawat Inap. 3) Perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Cilacap yang mengharuskan adanya apoteker pengelola tidak seimbang dengan jumlah apoteker yang ada. 4) Pengawasan oleh Dinas Kesehatan yang tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang tidak disertai petunjuk pelaksanaan termasuk ketentuan tentang kriteria sanksi yang harus diberikan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pelayanan kesehatan yang baik. 5) Sanksi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada Klinik Pratama Rawat Inap terhadap pelanggaran Permenkes RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 belum memiliki daya paksa untuk membuat penyelenggara Klinik Pratama Rawat Inap patuh terhadap Permenkes RI Nomor 028/Menkes/Per/I/201, karena hanya bersifat saran dan teguran lisan maupun tertulis. 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap belum membuat peraturan daerah yang mengatur tentang klinik. Penerapan sanksi terhadap Klinik Pratama Rawat Inap di Kabupaten Cilacap yang memberikan pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran berdasarkan Permenkes RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik hanya berupa teguran lisan maupun tertulis.This research analyze at the problem of health care in the Pratama Clinic hospitalize and the factors that influence the occurrence of violations with the application of sanctions against the Pratama Clinic hospitalize in Cilacap regency which gives services are not accord with Permenkes RI Numb. 028/Menkes/Per/I/2011 about clinic.
This research uses juridical sociology approach. This research uses primary data a source from the Head of Pratama Clinic hospitalize and Pharmaceutical Cilacap District Health Office, The Head of Pratama Clinic hospitalize, Medical Officer of health care provided in the Pratama Clinic hospitalizes and the societies who use services Pratama Clinic hospitalize supported by secondary data.
The conclusions of this research are: health services that is organized by Pratama Clinic hospitalize have not based on the regulation in Permenkes RI Numb. 028/Menkes/Per/I/2011 about clinic. Some of the violations against Permenkes RI Numb. 028/Menkes/Per/I/2011 about clinic include: 1) lack of doctors who always stay in the Pratama Clinic hospitalize during 24 hours. 2) There is a clinic, which use radiology equipment without a license. 3) Not all of the Pratama Clinic hospitalize employs a pharmacist in charge of pharmacy room. 4) The lack of Standard Operating Procedures (SOPs) of medical either or non-medical treatment. 5) Hospitalized service exceeds the over maximum of the hospitalizes that is 5 days limit. 6) There is Pratama Clinic hospitalize which has been operating without proper silence.
The factors that caused the violations against the Permenkes RI Numb. 028/Menkes/Per/I/2011 about clinic include: 1) The lack of doctors’ home stay is near to the clinic. 2) The misunderstanding of the management Pratama Clinic hospitalize about license of radiology. 3) Developing of health facilities in the district of Cilacap which is required pharmacist manager is not balanced with the number of pharmacists. 4) Development and control by the Department of Health that is not running well. 5) The regulation that is not accompanied by the conduct manual includes the stipulation about sanctions criteria that should be given to any violence. 6) The lack of public understanding about the rights and obligations to obtain good health care. 7) There is no evaluation of the health sector that has been issued. 8) The lack of human resources Cilacap District Health Department services and pharmaceutical fields both in quantity and in quality. 9) The application of sanctions in Pratama Clinic hospitalize against the violations Permenkes RI Numb 028/Menkes/Per/I/2011 not have forced the organizers to make the Pratama Clinic hospitalize obedient to Permenkes RI Numb. 028/Menkes/Per/I/2011. 10) Licensed of the Pratama Clinic hospitalizes issued by the Chief Medical Officers and there is no PERDA that regulate about clinic.
125185500P2EA11040PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN SELURUH LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK (Studi di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
dan RSU Sinar Kasih Purwokerto)
NUR SYAMSI, Program Studi Ilmu Hukum-Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Komisi Pembimbing, ketua Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Anggota : Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Tesis ini dengan judul PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN SELURUH LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN TANPA ROKOK (Studi di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo dan RSU Sinar Kasih Purwokerto) dengan mengambil perumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum pemberlakuan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo dan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Purwokerto serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum pemberlakuan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo dan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Purwokerto. Dengan pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran yang lebih nyata mengenai penegakan hukum pemberlakuan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo dan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Purwokerto serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pemberlakuan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kedua rumah sakit tersebut.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, penegakan hukum dan pemberian sanksinya di kedua rumah sakit baik di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo maupun di RSU Sinar Kasih Purwokerto belum dilaksanakan hal ini dikarenakan belum adanya pemberian sanksi yang tegas berupa denda kepada para pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Begitupula penegakan hukum dan pemberian sanksi di RSU Sinar Kasih Purwokerto yang belum mengatur sanksi yang jelas bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Tindakan berupa peneguran terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok belum mengakibatkan suatu efek jera bagi para perokok di kawasan rumah sakit RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo maupun di RSU Sinar Kasih Purwokerto. Pengawsasan yang masih longgar mengakibatkan masih saja ada yang ROKOK di kawasan rumah sakit.
Faktor faktor yang menghambat penegakan hukum pemberlakuan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo dan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Purwokerto adalah faktor hukum berupa belum adanya peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok dan belum adanya aturan sanksi yang tegas bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di RSU Sinar Kasih Purwokerto. Faktor penegak hukum berupa petugas keamanan yang terbatas dan petugas (satpam) tidak memberikan contoh dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok yakni masih merokok dalam kawasan tanpa rokok. Faktor sarana dan prasarana berupa belum semua lokasi dipasang papan larangan merokok. Faktor kebudayaan berupa kurangnya kesadaran, kebiasaan pengunjung merokok di sembarang tempat dan rasa segan petugas dalam melakukan penindakan dalam sanksi yang konkrit berupa denda kepada pelanggar Kawasan Tanpa Rokok.
NUR SYAMSI, Magister Program of Law Jenderal Soediran University, the Commission Counellor, chief of: Setya Wahyudi, S.H., M.H. member : Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
This thesis entitled ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AROUND THE HOSPITAL AS A NO SMOKING AREA (Studies in hospitals. Prof. Dr.. Margono Soekarjo and Sinar Kasih Hospital Navan) by taking the formulation of the problem how the implementation of law enforcement throughout the hospital environment as a No Smoking Area (KTR ) in hospitals. Prof. Dr.. Margono Soekarjo and Sinar Kasih Hospital Navan and any factors that impede the implementation of law enforcement throughout the hospital environment as a No Smoking Area (KTR) in hospitals. Prof. Dr.. Margono Soekarjo and Sinar Kasih Hospital Navan. With the socio-juridical approach of this study is expected to be larger picture regarding the implementation of law enforcement throughout the hospital environment as a No Smoking Area (KTR) in hospitals. Prof. Dr.. Margono Soekarjo and Sinar Kasih Hospital Navan and the factors that hinder the implementation of law enforcement throughout the hospital environment as a No Smoking Area (KTR) in both the hospital.
The study states that, law enforcement and provision of sanctions on the two hospitals both in hospitals. Prof. Dr.. Margono Soekarjo and in Sinar Kasih Hospital Navan this has not been implemented due to the lack of strict sanctions in the form of fines to violators No Smoking Area. Neither law enforcement and sanctioning in Sinar Kasih Navan Hospitals that have not set clear sanctions for violators No Smoking Area. Action against violators accost a No Smoking Area has not resulted in a deterrent for smokers in hospital district hospitals. Prof. Dr.. Margono Soekarjo Sinar Kasih Hospital and in Purwokerto. Pengawsasan are still loose cause there is still some smoke in the hospital.
Factors that hinder the implementation of law enforcement throughout the hospital environment as a No Smoking Area (KTR) in hospitals. Prof. Dr.. Margono Soekarjo and Sinar Kasih Hospital Noida is a law in the form factor of the lack of regulations regarding No Smoking Area region and the absence of rule of strict sanctions for violators No Smoking Area at RSU Sinar Kasih Purwokerto. Factors such as law enforcement officers and security officers are limited (security) does not give an example in implementing the no smoking area even still smoke. Facilities and infrastructure such factors have not all installed boards smoking ban. Cultural factors such as lack of awareness, visitors smoking habits in any place and in awe officers to take actions in the form of fine concrete sanctions to violators No Smoking Area.
125195526G1D009066Hubungan temperamen dengan tingkat kecemasan anak usia toddler (12-36 bulan) yang dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono SoekarjoHUBUNGAN TEMPERAMEN DENGAN TINGKAT KECEMASAN ANAK USIA TODDLER (12-36 BULAN) YANG DIRAWAT DI RUANG ASTER RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO


ABSTRAK

Latar belakang: Sikap temperamen sering tampak pada anak yang dirawat di rumah sakit dan menimbulkan kecemasan yang mengganggu proses keperawatan. Temperamen melibatkan gaya anak terhadap respon emosi dan perilaku di seluruh situasi yang menyebabkan lama tidaknya penyesuaian psikososial. Kecemasan toddler di rumah sakit dikarenakan sesuatu yang baru dialaminya, tidak pernah sebelumnya, perasaan aman dan tidak nyaman, perasaan kehilangan sesuatu yang biasa dialaminya, dan sesuatu yang menyakitkan.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan temperamen terhadap tingkat kecemasan anak usia toddler yang dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner temperamen dan kecemasan yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur. Analisis data yang digunakan adalah uji statistik Spearman Rank.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan temperamen terhadap tingkat kecemasan anak usia toddler yang dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Uji statistik Spearman Rank menunjukkan p value <0,05 yaitu 0,021 dan nilai r= 0,325.
Kesimpulan: Ada hubungan positif temperamen dengan tingkat kecemasan anak usia toddler yang dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
.



THE CORELATION BETWEEN TEMPERAMENT AND THE LEVEL
OF ANXIETY AT TODDLER (12-36 MONTHS) IN ASTER ROOM
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO


ABSTRACT


Background: Temperament attitude always appearance in children who were hospitalized and provoke anxiety that interfere with the nursing process. Child's temperament style involves emotional and behavioral responses in all situations that lead to long-or psychosocial adjustment. Anxiety toddler in the hospital due to experiencing something new, as never before, feeling safe and comfortable, feeling of losing something unusual happened, and something painful.
Objective: This study aims to determine the relationship between the level of anxiety temperament toddler age children were being treated in hospitals Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Methods: This study used a cross sectional design. Consecutive sampling was used with a sample size of 50 respondents. Research instruments used were questionnaires temperament and anxiety created by the researchers based on literature review and literature. Analysis of the data used was Spearman Rank statistical test.
Results: The results showed there were relationship between the level of anxiety temperament toddler-aged children who were treated in hospitals Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Spearman Rank statistical test showed p value <0,05 was 0,021 and r = 0,325.
Conclusion: There were positive relationship to the level with anxiety temperament toddler aged children who were treated in hospitals Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
125205502P2EA11027ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PENGADAAN PAKAIAN DINAS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NURINDRA AMONG NUGROHO, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, ”Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perkara Tindak Pidana dalam Pengadaan Pakaian Dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen”, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Anggota: Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang terindikasikan terjadi dalam proses lelang pakaian dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam proses lelang pakaian dinas di Kabupaten Kebumen.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 212/Pid.B/2010/PN.Kbm yang dilakukan dengan metode social legal recearch dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terindikasikan terjadi dalam pengadaan pakaian dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah :
Tindak pidana pemalsuan surat baik dalam bentuk membuat surat palsu (Pasal 263 ayat (1) KUHP) maupun dalam bentuk menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP). Tindak pidana persekongkolan sebagimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tindak pidana korupsi berupa mark up yang diduga dilakukan oleh panitia lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena harga yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jauh lebih tinggi dari harga distributor.
Penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam proses lelang pakaian dinas di Kabupaten Kebumen. Penegakan hukum dalam kasus pengadaan bahan pakaian dinas di Setda Kabupaten Kebumen tersebut, ternyata penegak hukum hanya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap tindak pidana lainnya yang terindikasi terjadi dalam kasus tersebut tidak dilakukan penuntutan. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut bersifat tebang pilih. Penyebab tidak dilakukan penuntutan antara lain disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sewaktu di BAP Polres Kebumen belum cukup bukti, karena ada faktor kedekatan antara yang bersangkutan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen saat itu.
NURINDRA AMONG NUGROHO, Program Postgraduate Work Of The Study Of Law Science Univercity of Jenderal Soedirman Purwokerto, "Analysis Yuridis Sosiologis To Case Doing An Injustice in Levying of Clothes On duty in Secretariat Area Sub-Province Kebumen", Head of the commission of Counciling : Dr. ANGKASA, S.H.,M.Hum., Member : Dr. BUDIYONO, S.H., M.Hum.
This recearch is meant to know criminal in the proces pf auction of the ceremonial uniforms in the area of Kebumen Regional Secretariate and to know how law has been implaeted against the process of the uniforms auction at Kebumen Regency.
Based on the research of the Judical Court of Kebumen No: 212/Pid.B/2010/PN. Kbm which is formed by the metod of social legal reseach and discussion on the main point presented within this thesis, can be concluded that the indication indication criminal act in the process of the levying of ceremonial uniform in the region secretary of Kebumen is: The Criminal Case of the Making false letter either in making a false letter (Pasal 263 ayat (1) KUHP) or in the from of using false letter (Pasal 263 ayat (2) KUHP). The Criminal case of conspiracy as indicated/regulated in Pasal 48 ayat (2) Act No. 5 Tahun 1999 on the prohibition of monopoly practice an competence of insanity. The criminal act of corruption in the from of mark up which is assumed done by the committee of auction and the commitment decider (PPK). The reaon is the value which is assumed as self determined value (SDV) is regarded higher than the distributors.
The conereting law which has done against the criminal act which is done the process of the levying of uniform in Kebumen Regency. The creating of law in the case of criminal act which happens in the process of supplying the uniform in the regional secretariate of Kebumen, is that law maker only the prosecution against the criminal act of corruption as regulated in Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 which has been changed an added with Undang-undang No. 20 Tahun 2001 on about the abolition of committing corruption. Against other criminal act indicated which happens in the process of suplying the uniforms in the regional secretariate of Kebumen, is that the law maker only the prosecution Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 which has benn changed an added with Undang-undang No. 20 Tahun 2001 on about the abolition of committing corruption. Against other criminal act indicated which happens in the case is not claimed. This makes the opinion that the law in that case is choosy. The cause of not being prosecuted is caused-caused others the commitment maker functionary has been uncompleted and as it audited BAP at the Kebumen Police Resort has been proved. The reasonis that there is a relationship factor between the first mentioned and the government Head of Judicary at the time.