Artikel Ilmiah : P2EA11027 a.n. NURINDRA AMONG NUGROHO
| NIM | P2EA11027 |
|---|---|
| Namamhs | NURINDRA AMONG NUGROHO |
| Judul Artikel | ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PENGADAAN PAKAIAN DINAS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | NURINDRA AMONG NUGROHO, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, ”Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perkara Tindak Pidana dalam Pengadaan Pakaian Dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen”, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Anggota: Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang terindikasikan terjadi dalam proses lelang pakaian dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam proses lelang pakaian dinas di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 212/Pid.B/2010/PN.Kbm yang dilakukan dengan metode social legal recearch dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terindikasikan terjadi dalam pengadaan pakaian dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah : Tindak pidana pemalsuan surat baik dalam bentuk membuat surat palsu (Pasal 263 ayat (1) KUHP) maupun dalam bentuk menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP). Tindak pidana persekongkolan sebagimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tindak pidana korupsi berupa mark up yang diduga dilakukan oleh panitia lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena harga yang dijadikan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jauh lebih tinggi dari harga distributor. Penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam proses lelang pakaian dinas di Kabupaten Kebumen. Penegakan hukum dalam kasus pengadaan bahan pakaian dinas di Setda Kabupaten Kebumen tersebut, ternyata penegak hukum hanya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap tindak pidana lainnya yang terindikasi terjadi dalam kasus tersebut tidak dilakukan penuntutan. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut bersifat tebang pilih. Penyebab tidak dilakukan penuntutan antara lain disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sewaktu di BAP Polres Kebumen belum cukup bukti, karena ada faktor kedekatan antara yang bersangkutan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen saat itu. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | NURINDRA AMONG NUGROHO, Program Postgraduate Work Of The Study Of Law Science Univercity of Jenderal Soedirman Purwokerto, "Analysis Yuridis Sosiologis To Case Doing An Injustice in Levying of Clothes On duty in Secretariat Area Sub-Province Kebumen", Head of the commission of Counciling : Dr. ANGKASA, S.H.,M.Hum., Member : Dr. BUDIYONO, S.H., M.Hum. This recearch is meant to know criminal in the proces pf auction of the ceremonial uniforms in the area of Kebumen Regional Secretariate and to know how law has been implaeted against the process of the uniforms auction at Kebumen Regency. Based on the research of the Judical Court of Kebumen No: 212/Pid.B/2010/PN. Kbm which is formed by the metod of social legal reseach and discussion on the main point presented within this thesis, can be concluded that the indication indication criminal act in the process of the levying of ceremonial uniform in the region secretary of Kebumen is: The Criminal Case of the Making false letter either in making a false letter (Pasal 263 ayat (1) KUHP) or in the from of using false letter (Pasal 263 ayat (2) KUHP). The Criminal case of conspiracy as indicated/regulated in Pasal 48 ayat (2) Act No. 5 Tahun 1999 on the prohibition of monopoly practice an competence of insanity. The criminal act of corruption in the from of mark up which is assumed done by the committee of auction and the commitment decider (PPK). The reaon is the value which is assumed as self determined value (SDV) is regarded higher than the distributors. The conereting law which has done against the criminal act which is done the process of the levying of uniform in Kebumen Regency. The creating of law in the case of criminal act which happens in the process of supplying the uniform in the regional secretariate of Kebumen, is that law maker only the prosecution against the criminal act of corruption as regulated in Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 which has been changed an added with Undang-undang No. 20 Tahun 2001 on about the abolition of committing corruption. Against other criminal act indicated which happens in the process of suplying the uniforms in the regional secretariate of Kebumen, is that the law maker only the prosecution Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 which has benn changed an added with Undang-undang No. 20 Tahun 2001 on about the abolition of committing corruption. Against other criminal act indicated which happens in the case is not claimed. This makes the opinion that the law in that case is choosy. The cause of not being prosecuted is caused-caused others the commitment maker functionary has been uncompleted and as it audited BAP at the Kebumen Police Resort has been proved. The reasonis that there is a relationship factor between the first mentioned and the government Head of Judicary at the time. |
| Kata kunci | social legal recearch |
| Pembimbing 1 | Dr. Angkasa, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Dr. Budiyono, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |