1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 11.361-11.380 dari 50.432 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
113614295E1A007272KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI MINYAK BUMI
(Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional)		Konsumsi energi Indonesia terhadap minyak bumi pada tahun 2006 mencapai 63% dari total kebutuhan energi. Kondisi ini meninbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan minyak bumi Indonesia dan dampak pencemaran akibat penggunaannya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional pemerintah mengambil langkah strategis guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagai peraturan di tingkat pusat, maka Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional harus dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Banyums melalui kebijakannya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas hanya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan belum menggunakan wewenangnya membuat peraturan daerah atau peraturan lain dalam pemanfaatan sumber energi minyak bumi. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan, melestarikan ketersediaan sumber daya alam (efisiensi), serta meningkatkan peran serta masyarakat namun telah terakomodir. Apabila dikorelasikan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sesuai karena telah mengakomodir upaya pelestarian fungsi lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Energi Nasional, pelestarian fungsi lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan.		Indonesia's energy consumption for petroleum in 2006 reached 63% of its total energy needs. This condition raises concerns about the availability of Indonesia's petroleum and the pollution caused by its use. Through Presidential Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy, governments take strategic steps to resolve the problem. As a rule at the central level, the Presidential Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy should be implemented by all regions in Indonesia, including Banyumas regency government through its policies. Through research methods normative juridical approach legislation, this study aims to determine the policy of the Government of Banyumas and compliance with Presidential Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy. Based on the research known that the Government of Banyumas only implement central government policy and has not used its authority to make regions regulations or regulations in the use of petroleum energy sources. Efforts to overcome the environmental pollution, preserving the availability of natural resources (efficiency), and to increase public participation but has been accommodated. When correlated with Article 3, paragraph (2) letter d Presidential Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy, Government Policies Banyumas can be said to fit because it has to accommodate the preservation of environmental functions by applying the principles of sustainable development.

Keyword : National Energy Policy, preservation of environmental functions, sustainable development
113624382G1B008045STUDI DESKRIPTIF TUBERKULOSIS PARU PADA PENDERITA
HIV/AIDS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO		Tuberkulosis paru merupakan infeksi oportunistik yang banyak diderita pasien
dengan HIV/AIDS. Faktor ini yang mengakibatkan buruknya keadaan pasien, baik
tuberkulosis paru maupun HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan mengetahui
gambaran kejadian Tuberkulosis Paru pada penderita HIV/AIDS di RSUD Prof.
Dr. Margono Soekarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo dengan sampel seluruh data pasien HIV/AIDS yang mengalami
Tuberkulosis paru di Klinik VCT RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebanyak 52
pasien. Berdasarkan variabel orang Pemeriksaan Tuberkulosis Paru BTA Positif
sebanyak 78,8%, Tipe Penderita Tuberkulosis Paru tipe Kambuh sebanyak 61,5%,
klasifikasi umur sebanyak 26-30 tahun 38,4%, jenis kelamin laki-laki sebanyak
63,5%, status pendidikan SMA sebanyak 36,5%, status pekerjaan bekerja
sebanyak 69,2%, status pernikahan menikah sebanyak 61,5% dan status stadium
stadium 3 sebanyak 67,5%. Berdasarkan variabel tempat sebagian besar di
temukan di Kabupaten Banyumas sebanyak 51,9% dan Kecamatan Baturaden
sebanyak 15,3%. Berdasarkan variabel waktu rentang waktu 0-3 bulan sebanyak
88,4% dan tertinggi pada tahun 2011 sebanyak 40,4%. Upaya yang dapat
dilakukan dalam mengurangi jumlah penderita dan risiko penderita HIV/AIDS
dengan Tuberkulosis Paru melalui meningkatkan pencegahan kasus Tuberkulosis
Paru pada penderita HIV/AIDS dan pemberian informasi berbagai bentuk media
informasi sehingga penangan yang diberikan bersifat tepat guna.		Pulmonary tuberculosis is an opportunistic infection that affects many HIV /
AIDS patient. This factors cause conditions of patient become worst, both clinical
tuberculosis and HIV / AIDS. This study aims is to reveal the incidence of
pulmonary tuberculosis in HIV / AIDS patient in Prof. Dr. Margono Soekarjo
hospital. This research use a descriptive study using study case method. The study
was conducted in Prof. Dr. Margono Soekarjo Hospital with population all of the
data HIV / AIDS patients who have pulmonary tuberculosis in VCT Clinic Prof.
Dr. Margono Soekarjo Hospital as many as 52 patients. The samples used were all
of the population in the study. Based on those variables smear positive pulmonary
tuberculosis examination as much as 78.8%, Type Pulmonary Tuberculosis
Patients Relapse type as much as 61.5%, the classification of life as much as
38.4% 26-30 years, male gender as much as 63.5%, the status as much as 36.5%
of high school education, employment status works as 69.2%, marital status,
61.5% were married as stage 3 and stage status as much as 67.5%. Based on the
variables where most were found in Banyumas district as much as 51.9% and as
much as 15.3% in Baturaden. Based on the variable range time of 0-3 months as
much as 88.4% and the highest as much as 40.4% in 2011. The efforts that can do
is reduce the number of patients and the risk through transparency regarding
aggregate data on HIV / AIDS patient with Pulmonary Tuberculosis, include
presenting information through various media information
113634296E1A008156KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 129/Pid.B/2011/PN.Pwt)
Abstraksi
Putusan Nomor 129/Pid.B/2011/PN.Pwt dengan kasus “Pencurian Dengan Pemberatan” dalam proses pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 27 KUHAP, saksi hanya memperoleh informasi dari cerita-cerita orang lain. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang telah diperiksa dan dihadirkan di persidangan serta alat bukti sah, dari uraian tersebut Sehingga peneliti tertarik mengambil judul “KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 129/Pid.B/2011/PN.Pwt)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “pertimbangan hakim menghadirkan saksi De Auditu dalam Putusan Nomor 129/Pid.B/2011/PN” dan untuk mengetahui “kekuatan testimonium de auditu dalam proses pembuktian Putusan Nomor 129/Pid.B/2011/PN.Pwt”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut disusun secara sistematis dan analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa keterangan saksi de auditu atau Testimonium de auditu yang diajukan dalam persidangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan, karena tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam unsur-unsur Pasal 1 ayat (27) KUHAP tentang keterangan saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Namun demikian keterangan saksi de auditu perlu juga didengar oleh hakim dalam hal pemeriksaan perkara dalam persidangan, meskipun tak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi keterangan seperti ini tidak dapat selalu dikesampingkan begitu saja, karena dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti lain dan berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Kemudian dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 129/Pid.B/2011/PN.Pwt. yaitu telah terbukti dan terpenuhinya Unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur “ Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan semua keterangan saksi dalam persidangan, yang ternyata satu dan lainnya saling berhubungan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menjadi fakta-fakta yang tetap.
KATA KUNCI = Kekuatan Pembuktian Saksi De auditu		Abstraction
Decision Number 129/Pid.B/2011/PN.Pwt the case of "theft by weighting" in the process of examination of witnesses, presented witnesses and give testimony does not qualify as a material witness as stated in Article 1, paragraph 27 Criminal Code, only witness obtain information from other people's stories. Besides the judges also consider the evidence that has been examined and presented in court and legal evidence, from the description so that researchers interested in taking the title "testimonium DE FORCE IN CRIME AUDITU theft by weighting (Judicial Review Of Decision Number 129/Pid.B / 2011/PN.Pwt)
The purpose of this study was to determine the "consideration of judges and witnesses De Auditu in Decision No. 129/Pid.B/2011/PN" and to find "strength testimonium de auditu in the process of proving the Decision Number 129/Pid.B/2011/PN.Pwt ". The method used in this research is the normative juridical approach, the specification of descriptive research, in this study the data sources used are secondary data, the data is systematically arranged and conducted data analysis with qualitative normative methods.
The results of the research that has been done, that the statements of witnesses de auditu or testimonium de auditu presented at trial did not have the strength value, because it does not fit with what is contained in the elements of Article 1 (27) Criminal Code of witness testimony that he heard himself , he saw himself and his own experience by saying the reason of his knowledge. Nevertheless de auditu witness should also be heard by the judge in the case of proceedings in the trial, although it did not have any value as evidence testimony, but such information can not always be dismissed, because it reinforces the belief that the judge comes to the two other pieces of evidence and useful to draw up a series of proof to the defendant. Then the basic legal considerations judges in dropping Decision Number: 129/Pid.B/2011/PN.Pwt. that has been proven and the fulfillment elements contained in the primary charges by the prosecutor that the element "Whoever, Taking goods things, wholly or partially belongs to another person with the intent to unlawfully possessed, Performed by two or more persons with allied , By the way disassemble, break down or climb or by using false keys, command post false or counterfeit clothing "coupled with the defendant's statement that justifies all the witnesses in the trial, which was linked to one another, so it can be concluded and a fact- fact remains.
KEYWORDS = Strength of Proof Witnesses De auditu
113644404E1A007373PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DI KABUPATEN BANYUMAS.
Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak dan asal-usul desa. Perangkat Desa terbagi menjadi dua yaitu Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa sekarang tidak lagi menjadi wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentianya karena telah menjadi wewenang Bupati/Walikota.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, Sumber bahan hukum Bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal.
Peranan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Dalam pengankatan dapat disimpulkan Kepala Desa melakukan Pembentukan Panitia, Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa dan Pelantikan Perangkat Desa. Sedangkan dalam pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yaitu dengan memberitahukan secara tertulis kepada anggota BPD mengenai Perangkat Desa lainnya yang akan diberhentikan, menerbitkan Keputusan pemberhentian Perangkat Desa lainnya serta menyampaikan keputusan tersebut kepada yang bersangkutan.
Village head of the village administration leader has the right to regulate the conduct of government affairs territory by right and village origins. The device is divided into two, namely the village secretary of the village and village Devices Other. The secretary of the village as the village is no longer a village chief authority in the appointment and authority pemberhentianya for being the Regent / Mayor.
The research method used in this study is a normative juridical approach, the specification of research used is descriptive research, sources of primary legal materials legal materials, secondary and tertiary methods of collection of legal materials in the study conducted by an inventory of legislation, documentation and literature study , the method of presentation of legal materials are presented in the form of narrative text, and analysis method used was a qualitative analysis of the normative model of systematic and grammatical interpretation.
The role of village head in the appointment and dismissal of The Other Village Banyumas Regency Regulation No. 15 Year 2006 on Procedures for the Appointment and Termination Devices Nominating village, the village chief concluded pengankatan doing Establishment Committee, Penjaringan, Screening Devices Inaugural Village and The Village. While the dismissal Devices Other Villages is to notify the members of the BPD regarding device village that will be dismissed, the dismissal issued Decision Tools Other villages and submi
113654706H1G007010KANDUNGAN LOGAM BERAT Cd PADA Sonneratia sp. DI SUNGAI DONAN CILACAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORFOMETRIK DAUNSungai Donan mendapat masukan limbah dari aktivitas industri dan diperkirakan mengandung Cd. Cd tersebut akan terserap oleh biota seperti mangrove Sonneratia sp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan Cd pada media sedimen, akar, batang, daun Sonneratia sp., kondisi morfometrik daun serta pengaruh kandungan Cd terhadap morfometrik daun Sonneratia sp. Metode penelitian menggunakan metode survey dengan teknik pengambilan sampel secara komposit di beberapa tempat secara group random sampling pada 4 stasiun dengan 3 kali ulangan. Data dianalisis dengan uji F dan regresi korelasi.Hasil penelitian yaitu, kandungan Cd pada sedimen berkisar 0,012-0,067 ppm; akar 0,018-0,112 ppm, batang 0,013-0,095 ppm, daun 0-0,016 ppm. Kondisi morfometrik daun Sonneratia sp. yang jaraknya dekat dengan lokasi industri serta aktivitas pelabuhan mengalami perubahan kesimetrisan daun yang diindikasikan dari lebarnya rasio morfometrik daun dan adanya bercak hitam pada daun. Kandungan Cd di daun berkaitan dengan persamaan Y = 1,43+38,1x dengan korelasi sebesar 0,70. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa keberadaan Cd di sungai Donan dapat berasal dari limbah buangan industri, aktivitas pelabuhan, serta limbah perkapalan yang berpengaruh terhadap morfometrik daun Sonneratia sp. sehingga morfometrik daun dapat dijadikan sebagai bioindikator pencemaran Cd.

Kata kunci : bioindikator, Cd, morfometrik daun mangrove, Sungai Donan
Donan River receives effluent streams from industrial activities and is estimated containing Cd metals. Cd metals are absorbed by biota such as Sonneratia sp. a mangrove species. A study aimed to determine the content of Cd in sediment media, roots, stems and leaves of Sonneratia sp., morphometric leaf conditions and Cd effect on morphometric leaf of Sonneratia sp. A survey method applied cluster sampling technique on 4 stations in triplicates. Data were analyzed by regression-correlation and F-tested.The results showed that Cd content in sediments ranged between 0.012-0.067 ppm; 0.018-0.112 ppm in roots, 0.013-0.095 ppm in stems, 0-0.016 ppm in leaves. Its morphometric leaf conditions close to industrial and port activities underwent leaf symetric changes. This fact was indicated by high ratio of leaf morphometrics and epidermic black spots. Cd content in leaves related with equation Y = 1.43 +38.1X, with a correlation coeffision of 0.70. It could be concluded that Cd in the Donan River could derive from industrial waste effluent, port activity, and shipping wastes affecting leaf morphometric of Sonneratia sp. meaning that leaves should be useful as a morphometric bioindicator of Cd pollution.

Keywords: bioindicator, Cd, morphometric leaf mangrove, Donan River
113664298F1B005180PENGARUH KEMAMPUAN DAN MOTIVASI PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DALAM PROGRAM VAKSINASI RABIES DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas selaku organisasi pemerintah berperan besar dalam melakukan tindakan pencegahan meluasnya penyebaran penyakit rabies yang bersumber dari hewan.Keberhasilan Program Vaksinasi Rabies salah satunya tergantung pad efektivitas kerja pegawainya.Pegawi akan mendapatkan kinerja yang baik jika memiliki kemampuan dan motivasi yang baik tenteng tugas yang diberikan kepadanya.
Penelitian ini berjudul "Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Pegawai Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Program Vaksinasi Rabies Di Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Banyumas" Bertujuan mengetahui pengaruh kemampuan pegawai dan motivasi pegawai terhadap efektivitas kerja dalam program vaksinasi rabies di Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Banyumas.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan metode analisis menggunakan kendall tau-c,dan koefisien konkordinasi kendall W
Dari hasil penelitian ini dapet disimpulkan bahwa ada pengaruh kemampuan pegawai dengan efektivitas kerja (p=0.001),ada pengaruh motivasi pegawai dengan efektivitas kerja (p=0.000) dan ada pengaruh kemampuan dan motivasi pegawai terhadap efektivitas kerja dalam program vaksinasi rabies di Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Banyumas (p=0.000) dengan koefisien korelasi sebesar 0.670.		Departement of Animal Husbandry and Fisheries Banyumas Region has been conduct preventive measures the spread of animal rabies.Successfully Rabies Vaccination Program depends on the effectiveness of employee.Employees will get better when have ability and motivation of assigned duties.
This reaseach was entitled "Effect Motivation And Ability on Work Effectiveness in Rabies Vaccination Program at Departement of Animal Husbandry and Fisheries Banyumas Region".This reseach was aimed to finding out effect Motivation and Ability on Work Effectiveneess in Rabies Vaccinatiion Program at Departement of Animal Husbandry and Fhisheries Banyumas Region.
Quantitative method was applied in this research.Kendall tau-c and coefficient Corcordination Kendall W.
Base on the reseach conclussion that employess abbility has significance effect on Work Effectiveness (p=0.001), employess motivation has significance effect on Work Effectiveness (p=0.000).In wholly employess abbility and employess motivation has significance effect on Work Effectiveness (p=0.000) which coeficient Concordination Kendall W 0.670.
113674299H1F008053STUDI GEOLOGI DAN ALTERASI HIDROTERMAL DAERAH BANTARKARET DAN SEKITARNYA, KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARATDaerah Bantarkaret yang merupakan daerah penelitian berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor dan berada di kawasan UPBE ANTAM Pongkor. Daerah penelitian termasuk dalam zona kawasan yang diduga sebagai bentukan morfologi kaldera gunungapi purba dan terdiri dari atas enam satuan batuan tidak resmi yaitu breksi tuf, tuf, intrusi andesit, lava andesit dan endapan aluvial. Aktifitas tektonik mempengaruhi daerah penelitian dengan tegasan utara-selatan dan barat-timur, menghasilkan sesar mendatar menganan Cimanganten, sesar menganan turun Cisarua dan sesar turun menganan Pongkor. Aktifitas struktur geologi dan intrusi andesit yang merupakan indikasi terjadinya proses alterasi hidrotermal yang ada di daerah penelitian, dengan zonasi alterasinya yaitu zonasi alterasi kuarsa±piropilit±serisit±klorit, zonasi alterasi kuarsa±kaolinit±ilit±karbonat dan zonasi alterasi kuarsa±zeolit±klorit±epidot±kalsit, penentuan zonasi alterasi ini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan juga dengan melakukan beberapa analisis batuan yaitu diantaranya dengan melakukan analisis petrografi pada beberapa conto batuan serta melakukan analisis PIMA untuk mengetahui jenis mineral lempung yang ada pada beberapa conto batuan yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian didedukasikan merupakan tipe endapan epithermal sulfida rendah dengan keterdapatan urat-urat kuarsa dengan tekstur brecciated, crystalline dan collolformBantarkaret area which is an area of research in Sub bear, Bogor Regency and is in the area UPBE ANTAM Pongkor. Research areas included in the zone of the alleged ancient volcanic caldera formation and morphology consists of the six unofficial lithologies are tuff breccias, tuffs, andesite intrusions, andesitic lava and alluvial deposits. Tectonic activity affects the area of research with emphasis north-south and east-west, produces flat menganan Cimanganten fault, fault and fault menganan down Cisarua down menganan Pongkor. Activity geological structures and the intrusion of andesite an indication of hydrothermal alteration processes in the area of research, with the zoning alteration zoning alterasinya piropilit ± quartz ± sericite ± chlorite, quartz ± kaolinite alteration zoning ± illite ± carbonate alteration and zonation of zeolite ± quartz ± chlorite ± epidote ± calcite, alteration zoning determination is based on direct observation in the field and also to do some analysis of the rocks are such as by petrographic analysis on some rock samples and PIMA analyzes to determine the type of clay mineral present in some rock samples in the area research. What research didedukasikan a low sulphidation epithermal type of sediment with quartz veins keterdapatan with brecciated texture, crystalline and collolform.
113684439A1M008033HIGIENE DAN SANITASI PEDAGANG MAKANAN JAJANAN FAVORIT SISWA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMURAnak-anak merupakan kelompok yang beresiko tinggi tertular penyakit melalui makanan maupun minuman (Antara, 2004). Anak-anak sering menjadi korban penyakit bawaan makanan akibat konsumsi makanan yang disiapkan di rumah sendiri, di kantin sekolah atau yang dibeli di penjaja kaki lima (WHO, 2006). Menurut Djaja (2008), kontaminasi makanan pada pedagang kaki lima beresiko 3,5 kali lipat dibandingkan dengan usaha jasa boga, restoran dan rumah makan. Oleh karena itu telah dilakukan penelitian mengenai higiene dan sanitasi pada pedagang makanan jajanan favorit siswa sekolah dasar di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat higiene pedagang, sanitasi sarana penjaja, dan sanitasi peralatan pengolahan. Penelitian dilakukan dengan metode survei di Kecamatan Purwokerto Timur dengan sasaran pedagang makanan jajanan di sekolah dasar. Pengambilan sekolah dasar sebagai tempat pedagang sebagai responden dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Banyaknya responden (siswa SD) yang diwawancarai ditentukan dengan menggunakan metode Slovin. Pedagang yang diteliti adalah pedagang yang paling sering dibeli makanan jajanannya oleh siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat higiene sanitasi pedagang 44,1% termasuk kategori sedang, 38,2% termasuk kategori baik, dan 17,6% termasuk kategori buruk. Tingkat higiene sanitasi sarana penjaja 61,8% termasuk kategori sedang, 26,5% termasuk kategori baik, dan 11,8% termasuk kategori buruk. Tingkat higiene sanitasi peralatan pengolahan 70,6% termasuk kategori baik, 20,6% termasuk kategori sedang, dan 8,8% termasuk kategori buruk. Children are a group at high risk of contracting the disease through food and drink (Antara, 2004). Children are often the victims of foodborne disease due to consumption of foods prepared at home, school canteen or purchased in the street vendor trading (WHO, 2006). According to Djaja (2008), the food contamination at street vendor trading has 3.5-fold risk compared with food business and restaurant. Therefore, a research has been done about the evaluation of higiene and sanitation level in the street food vendors in elementary schools in the East Purwokerto District. The purpose of this research were to determine the level ofvendor’s higiene, facility sanitation,and processing equipment sanitation.The research were conducted by survey method in the East Purwokerto with the street food vendors in elementary school as the target. The determination of elementary school to get the respondent were performed using simple random sampling technique. The number of respondents (elementary students) who were interviewed are determined by Slovin method. The vendor surveyed is the most frequently bought by students. The variables in this research included the vendor’s higiene, facility sanitation, and processing equipment sanitation.The results of this research showed the higiene and sanitation level of vendors were 44.1% categorized as moderate, 38.2% good category, and 17.6% in poor category. The higiene and sanitation level of the street vendors facilities were 61.8% in the moderate category, 26.5% in good category, and 11.8% in poor category. The higiene and sanitation level of the vendor’s processing equipment were 70.6% categorized as good, 20.6% in moderate category, and 8.8% in poor category.
113694165H1F008005STUDI KONTROL STRUKTUR TERHADAP MINERALISASI
DAERAH TUTUGAN, DESA MEKARMUKTI, KECAMATAN TALEGONG
KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT		ABSTRAK
Penelitian dilakukan di daerah Tutugan,Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa
Barat yang merupakan kawasan eksplorasi PT ANTAM tbk Papandayan. Secara umum daerah
penelitian terdapat litologi breksi volkanik, lava andesit, intrusi dasit dan endapan fluvial-aluvial.
Secara fisiografi daerah penelitian termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat.
Berdasarkan penelitian struktur geologi dapat ditentukan bahwa tegasan relatif utara-selatan
pembentuk sesar geser baratlaut-tenggara, bertindak sebagai kontrol struktur utama bagi
terbentuknya struktur penyerta sebagai ruang mineralisasi dan alterasi serta naiknya batuan
terobosan dasit yang membawa sumber panas dan mineral logam. Sesar geser ini membatasi
zona bukaan mineralisasi. Sebaran urat kuarsa terutama berada di sepanjang zona bukaan.
Zona bukaan berada pada zonatranstension yang dibentuk sesar orde kedua dengan arah tegasan
baratlaut-tenggara (NW-SE). Hasil pengamatan yang didukung dengan analisa petrografi,
analisis X-ray diffraction (XRD) dan absorbtion spectrum diffraction (ASD) dapat ditentukan 2
zona ubahan yaitu zona propilitik dan zona argilik. Zona propilitik dicirikan kehadiran klorit,
epidot, kalsit, zeolit dan kuarsa. Zona ini terbentuk kisaran suhu 250°C hingga 280°C dengan pH
netral. Zona argilik dicirikan oleh kehadiran kaolinit, illit, kalsit dan kuarsa. Zona ini terbentuk
kisaran suhu 190°C hingga 220°C dengan pH netral. Lokasi penelitian didedukasikan merupakan
tipe endapan epithermal sulfide rendah dengan keterdapatan urat-urat kuarsa dengan tekstur
brecciated, crystalline dan chalcedony.
Kata kunci : geologi, kontrol struktur, mineralisasi, tutugan, papandayan.		ABSTRACT
Research done in area of Tutugan,district Talegong, Garut, West Java Province which is the
exploration of PT ANTAM tbk Papandayan. In general there is a research area lithology breccia,
lava volkanic andesite, dacite intrusions and fluvial-aluvial deposits. in research area of fisiografi
included in the Mountainous Zone South of West Java. Based on studies of the geological
structure can be determined that the relative North- South stress Shaper shear fault Northwest-
Southeast, acts as the main structure for the control of the formation of the structure of space and
a companion as a mineralized alteration and source rock that brings the heat source dasitic and
metal minerals. Fault is openings the sliding zone of mineralized. Distribution of quartz veins are
primarily located along the zone openings. The openings are on the transtension zone which
formed the second- order rate with stress direction Northwest- Southeast (NW-SE). The
observations are supported by the analysis petrographic analysis X-ray diffraction (XRD) and
absorbtion spectrum diffraction (ASD) can be determined by 2 alteration zone of propilitik zone
and of argilik. zone of Propilitik distinguished by attendance of klorit, epidot, calcite, and zeolite
of kuarsa. This is zone formed by temperature 250°C until 280°C with neutral pH. zone of
Argilik distinguished by attendance of kaolinit, illit, and calcite of kuarsa. This is zone formed by
temperature 190°C until 220°C with neutral pH. Location research of represent sediment type of
epithermal low sulfide with there are blood-vessels of kuarsa with brecciated tekstur, and
crystalline of chalcedony.
Keyword : geology, control structure, mineralisasi, tutugan, papandayan.
113704381G1B008022EFEKTIVITAS KOMBINASI MEDIA ADSORBEN ARANG AKTIF KULIT SINGKONG DAN ABU MERANG PADI UNTUK MENURUNKAN KADAR Mn AIR SUMUR GALIAir Sumur gali yang mengandung logam berat khususnya Mangan (Mn) dapat diturunkan dengan cara adsorpsi menggunakan tabung adsorben variasi kombinasi arang aktif kulit singkong dan abu merang padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas variasi kombinasi arang aktif kulit singkong dan abu merang padi dengan perbandingan ketebalan 25%:75%, 50%:50% dan 75%:25% untuk menurunkan kadar Mangan (Mn) air sumur gali. Jenis penelitian yang digunakan adalah ekperimen semu dengan rancangan Postest dengan Kelompok Kontrol (Postest Only Control Group Design). Jumlah unit percobaan dalam penelitian ini sebanyak 25 unit sampel dengan 5 kali ulangan. Kadar Mn sebelum perlakuan sebesar 0,97 mg/L. Nilai rata-rata efektivitas dengan perlakuan kontrol arang aktif kulit singkong sebesar 79,38% (0,2 mg/L), sedangkan rata-rata efektivitas dengan perlakuan kontrol abu merang sebesar 72,36% (0,26 mg/L) Nilai rata-rata efektivitas pengolahan pada masing-masing perlakuan pada variasi kombinasi arang aktif kulit singkong dan abu merang padi variasi kombinasi 25%:75% sebesar 75,66% (0,23 mg/L), dan variasi kombinasi 50%:50% sebesar 75,66% (0,23 mg/L), sedangkan variasi kombinasi 75%:25% sebesar 80,41% (0,19 mg/L). Variasi kombinasi adsorben paling efektif adalah kombinasi dengan perbandingan 75%:25%. Kadar Mn setelah perlakuan dengan variasi kombinasi adsorben arang aktif kulit singkong dan abu merang padi telah memenuhi standar baku mutu air bersih dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990 dengan nilai rata-rata di bawah 0,5 mg/L. Masyarakat dapat memanfaatkan alat kombinasi arang aktif kulis singkong dan abu merang padi dengan perbandingan ketebalan 75%:25% sebagai media untuk menurunkan kadar Mangan (Mn) pada air sumur gali.Dug wells water containing heavy metals particularly Manganese (Mn) can reduction by adsorption using an adsorbent tube variations combination activated charcoal cassava peel and rice straw ash. The purpose of research to assess the effectiveness of variations combination adsorbent activated charcoal cassava peel and rice straw ash with thickness ratio of 25%: 75%, 50%:50% and 75%:25% to reduce levels of manganese (Mn) dug wells water. The type of this research was quasi-experimental design using control group posttest (posttest Only Control Group Design). The numbers of experimental units in this study were 25 samples with 5 times of replication. Mn levels before treatment at 0.97 mg/L. The average value of the effectiveness of treatment control on activated charcoal for cassava peel was 79.38 %. The average value of the effectiveness control treatment on rice straw ash was 72.36%. The average value of the effectiveness of treatment in each treatment on variations combination activated charcoal cassava peel and rice straw ash was 25%: 75% at 75.66%, a variations combination 50%: 50% was 75.66% and combined variation of 75%: 25% at 80.41%. Variations combination is most effective adsorbent combination with the ratio 75%: 25%. Mn levels after treatment with various combinations of adsorbent activated charcoal cassava peel and rice straw ash fulfill water quality standards regulation of the Ministry of Health No. 416/Menkes/Per/IX/1990 with an average value below 0.5 mg / L. Publics could utilize of variations combination adsorbent activated charcoal cassava peel and rice straw ash with thickness ratio of 25%: 75%, 50%:50% and 75%:25% to reduce levels of manganese (Mn) dug wells water.
113714301C1C008086PENGARUH KONDISI FINANCIAL DISTRESS MELALUI LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdafatar di BEI Periode 2006 - 2010)RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi financial distress melalui leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006 – 2010.
Penelitian ini menggunakan data sekunder , yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan dari IDX. Sampel yang digunakan sebanyak 16 perusahaan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006 – 2010. Teknik analisis menggunakan analisis jalur, dengan signifikansi 5 %.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh secara langsung terhadap manajemen laba dan financial distress tidak berpengaruh terhadap manajemen laba melalui leverage.

Kata kunci : Financial distress, leverage, manajemen laba.

SUMMARY

The purpose of this research is to find out the effect of financial distress condition through leverage that affecting earnings management in manufacturing companies listed on IndonesiaStock Exchange periode 2006 – 2010.
This research uses secondary data that consist of financial statement, and annual report from IDX.. Sample of this research is 16 manufacture companies listed on Indonesia Stock Exchange periode 2006 – 2010 that selected by purposive sampling methode.. Technique of analysis for examining hypothesis is path analysis at significance level 5%.
Result of this research that financial distress directly affect earnings management and financial distress have not affect indirectly earnings management through leverage.

Keywords : financial distress, leverage, earnings management
113724319E1A007231KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANYUMASBukti kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki identitas ganda. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas meliputi pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Banyumas bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyumas sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kewenangan Peraturan Daerah tersebut berasal dari Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas mencakup pencatatan dokumen kependudukan terhadap peristiwa hukum dan/atau perubahan peristiwa hukum yang menyangkut kompetensi pengadilan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas secara normatif prosedural telah melaksanakan kewenangan atribusi.
Proof of residence of every resident should be clear, and they are not allowed to have multiple identities. Department of Population and Civil Registry is an organization that has a strategic aspect in the development process undertaken by the local government, provincial governments and the central government. In the exercise of the functions of the Office of Civil Registration, it is necessary to set the rules. This study aims to determine the authority of the Department of Population and Civil Banyumas regency administration in the implementation of population. To achieve this goal then peneletian performed using normative juridical approach. Secondary data are collected and processed, presented, and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data.
The results suggest that, the Authority Office of Civil Registration Banyumas include technical and operational implementation of governmental affairs in Banyumas district population and civil registration based on the principles of autonomy and assistance tasks. The authority is set forth in Local Rule No. 6 of 2010 concerning Population Administration Banyumas as executor of the Law No. 23 Year 2006 on Population Administration. Regional Regulation Authority is derived from Article 12 of Regulation No. Banyumas Regency. 16 Year 2011 regarding amendments to Regulation No. 26 Banyumas regency 2009 concerning Organization and Working Procedure of the Regional Department of Banyumas Banyumas Regent and Regulation No. 17 Year 2010 on the translation of Duties and Functions of Population and Civil Registration Department of Banyumas. Legislation is applied by the Department of Population and Civil Banyumas includes recording legal residence documents to events and / or changes to laws affecting events judicial competence. Department of Population and Civil Banyumas has implemented procedural normative authority attribution.
113734305E1A008286PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
ABSTRAK
Tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Ketetapan MPR berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 statusnya dikembalikan lagi menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan, disebabkan ada Ketetapan MPR yang masih berlaku. Ketetapan MPR dibatasi hanya pada Ketetapan MPR yang masih berlaku saja, sehingga MPR tidak bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, tetapi ketetapan (beschikking) yang hanya berlaku bagi orang tertentu saja. Perubahan selanjutnya adalah bahwa Peraturan Daerah dalam UU No. 12 Tahun 2011 meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota, dengan demikian Peraturan Desa dalam UU No.12 Tahun 2011 dihapus. Dipecahnya Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Propinsi dan di bawahnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lebih rendah kedudukannya dari Peraturan Daerah Propinsi dan sekaligus mengandung makna bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi. Sebelumnnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 kedudukan Peraturan Daerah Propinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kota berada dalam satu kotak dan tidak hierarkhis. Dengan demikian memperjelas kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
ABSTRACT
The hierarchy procedure of ordinance based on the Ordinance Number 10, 2004 about the Establishment of Ordinance Regulation occur the amendment by establishment of Ordinance Number 12, 2011 about the Establishment of Ordinance Regulation. Based on the explanation above, so the writer is interested to examine deeper about the amendment of hierarchy of the ordinance regulation after established the Ordinance Number 12, 2011 about the Establishment of ordinance Regulation. This research used the approach of normative juridical by using the descriptive research specification, and the source of material law uses the material law of primary and secondary that have been collected through the identification and inventory to the ordinance regulation and literary book, and inventory to the ordinance regulation and literary book, then the material law is analyzed by using the method of qualitative normative.
Based on the result of research and discussion it is obtained the conclusion that the Stipulation of MPR based on the Ordinance No. 12, 2011 its status is returned again to become one of the kind of ordinance regulation, because there is the Stipulation of MPR still in used. The Stipulation of MPR is restricted only in the Stipulation of MPR that still in used, so MPR can not to launch the ordinance regulation that has general characteristic, but the stipulation (beschikking) that only being used for the certain people. The amendment subsequently is that the Regional Regulation in Ordinance No. 12, 2011 involves Province Regional Regulation and Regency Regional Regulation, therefore the Village Regulation in Ordinance no. 12, 2011 is wipe out. The dividing of the Regional Regulation become the Province Regional Regulation and the Regency Regional Regulation, so the existence of Regency Regional Regulation is lower its position from the Province Regional Regulation and directly contains the meaning that Regency Regional Regulation can not contradicted with the Province Regional Regulation. Previously in Ordinance No. 10, 2004 the position of Province Regional Regulation or Regency Regional Regulation in the one box and it is not hierarchy. Therefore to make clear the position of Province Regional Regulation and Regency Regional Regulation.
113744306C1B009110ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INITIAL RETURN DAN RETURN 7 HARI SETELAH INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIAPenelitian ini dicoba untuk mengetahui pengaruh dari variabel keuangan (financial leverage dan return on assets) dan variabel non-keuangan (umur perusahaan, reputasi undewriter, reputasi auditor) pada prospektus terhadap initial return dan return di pasar sekunder yang digambarkan dengan return 7 hari setelah IPO. Penelitian ini sudah dilakukan oleh banyak peneliti namun penelitian ini masih menjadi suatu masalah yang menarik unutk diteliti karena ketidakkonsistenan di antara para peneliti tersebut.
Sampel dari penelitian ini adalah 45 perusahaan yang tercatat di bursa efek dari 2006-2010. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel dari penelitian ini. data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan di penelitian ini adalah regresi berganda.
Pada penelitian ini ditemukan bahwa umur perusahaan, dan reputasi underwriter berpengaruh negatif terhadap initial return dan financial leverage berpengaruh positif terhaddap initial return. Hasil lainnya menunjukkan bahwa hanya reputasi underwriter yang berpengaruh negatif terhadap return 7 hari setelah IPO dan financial leverage berpengaruh positie terhadap return 7 hari setelah IPO. Umur perusahaan tidak berpengaruh pada return 7 hari setelah IPO, dan reputasi auditor dan return on assets (ROA) tidak berpengaruh pada initial return dan juga return 7 hari setelah IPO, hal ini mungkin disebabkan para investor tidak terlalu mempertimbangkan variabel-variabel tersebut dikarenakan kurang menggambarkan informasi perusahaan emiten untuk memprediksi tingkat resiko dan return yang akan mereka dapatkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dari pengaruh variabel-variabel independen terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO.

This research tries to examine the influence of financial variable (Financial Leverage and Return on Assets) and non financial variable (age, underwriter reputation, and auditor reputation) in the prospektus on initial return and return in secondary market which represent by return after 7 days of IPO. Even the study in this field is done by many researchers but the research in this field still an attractive problem to examine because the results are inconsistent among researchers.
The sample for this research are 45 companies that listed in the stock market from 2006-2010. Purposive sampling method is used to pick the samples of this research. Data are collected by documentation methods. The analytical methods used in this research is multiple regression.
This research find that age, and underwriter reputation have negative affect to initial return, and financial leverage has positive affect to initial return. The other result are that underwriter reputation has negative affect to return 7 days after IPO and financial leverage has positive affect to return 7 days after IPO. Firm’s age hasn’t influence on return 7 days after IPO and auditor reputation and return on assets (ROA) haven’t influence on initial return and also on return 7 days after IPO maybe cause the investor no much consider that variabels cause they aren’t show information of the emiten to calculate risk and return which will they reached. The result also show that there is no different influences of independent variables to initial return and return after 7 days.
113754307A1C008055ANALISIS NILAI TAMBAH RUMPUT LAUT JENIS GRACILARIA (Gracilaria Verrucosa) MENJADI AGAR KERTAS DI KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBESABSTRAK
Gracilaria Verrucosa merupakan jenis rumput laut komersial penghasil agar. Salah satu daerah pengembangannya adalah desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Tegal. Di desa ini juga dikembangkan pengolahan rumput laut menjadi agar kertas sebagai upaya mengatasi fluktuasi harga rumput laut serta memperoleh keuntungan lebih tinggi dibandingkan dijual dalam raw material. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 1) Besarnya biaya dan pendapatan budidaya rumput laut secara monokultur dan polikultur, 2) Besarnya biaya dan pendapatan pengolahan agar kertas, 3) besarnya nilai tambah rumput laut setelah diolah menjadi agar kertas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Alat analisis yang digunakan adalah biaya dan pendapatan baik budidaya rumput laut maupun pengolahan agar kertas, analisis nilai tambah serta analisis sensitivitas. Hasil penelitian menunjukkan biaya dan pendapatan budidaya rumput laut secara monokultur dan polikultur mengalami penurunan, karena fluktuasi harga rumput laut dari Rp7.000,00/kg menjadi Rp4.000,00/kg dan Rp3.000,00/kg. Setelah diolah menjadi agar kertas mampu memberikan pendapatan sebesar Rp1.325.208,42 setiap bulan dalam 12 kali produksi. Pengolahan rumput laut menjadi agar kertas mampu memberikan nilai tambah bersih dan keuntungan bersih secara komersial sebesar Rp1.577,63 per kg dan Rp1.325.208,42. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dinas pemerintahan yang terkait dapat memberikan penyuluhan rutin tentang teknik budidaya rumput laut selain itu petani rumput laut dapat mengadopsi teknologi pengolahan rumput laut menjadi agar kertas supaya industri agar kertas di desa Randusanga Kulon lebih berkembang.

ABSTRACT
Gracilaria verrucosa is a commercial jelly of seaweeds species. One of all the expansion place is Randusanga Kulon Village, Sub District Brebes, Brebes Regency. The village also expansioned process of seawdeeds become jelly paper as ease price fluctuation of seaweeds and get benefits higher beside been in raw materials. For that, the research was implemented to know 1) Amount of cost and income the culture seaweeds by monoculture and polyculture, 2) Amount of cost and income the jelly paper process, 3) Value added of seaweeds become jelly paper. Survay method used in this research. The analysis used the cost and income for culture and jelly paper process, value added analyze also sensitivitas analyze. The result of the research that cost and income the culture of seaweeds had decrease, because price fluktuation of seaweeds from Rp7.000,00/kg become Rp4.000,00/kg until Rp3.000,00/kg. Jelly paper could give income Rp1.325.208,42 a month in 12 production. The process of seaweeds to make jelly paper could give net value added and net benefits by commercial as much as Rp1.577,63/kg and Rp1.325.208,42. The ground of research government can give direction about a goodculture of seaweeds other that seaweeds’s farmers can adoption of jelly paper processed.
Keywords: seaweeds, value added, jelly paper.
113764310D1E008095PENGARUH SUHU DAN LAMA PEMERAMAN YANG BERBEDA TERHADAP MELTABILITY, TINGKAT KEASAMAN DAN ASAM LEMAK BEBAS KEJU SUSU KAMBINGTujuan penelitian adalah untuk mengkaji interaksi antara pengaruh suhu dan lama pemeraman terhadap meltability, tingkat keasaman (pH) dan kadar asam lemak bebas keju susu kambing. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Faktor 1 (Suhu Pemeraman) terdiri atas 10oC dan 16oC. Faktor 2 ( lama pemeraman) terdiri atas 0 hari, 9 hari, 18 hari, 27 hari. Masing-masing perlakuan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah meltability, tingkat keasaman, dan kadar asam lemak bebas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi dan dilanjutkan dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi antara suhu dan lama pemeraman yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap meltability dan tingkat keasaman, tetapi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas membentuk persamaan Y=0,249x+4,739 dan Y=0,167x+4,322. Lama pemeraman berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap meltability, tingkat keasaman, kadar asam lemak bebas. Suhu pemeraman berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap meltability dan tingkat keasaman. Kesimpulan penelitian ini adalah pengaruh bersama antara suhu dan lama pemeraman yang berbeda dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas. Suhu pemeraman yang tinggi (16oC) menghasilkan kadar asam lemak bebas pada keju susu kambing yang lebih rendah dibanding dengan suhu pemeraman yang lebih rendah (10oC). Semakin lama pemeraman dapat meningkatkan meltability, nilai pH, asam lemak bebas dalam keju susu kambing.The research was aimed to examine the effects interaction between temperature and ripening the meltability, acidity and free fatty acids. The research method used was experimental using a Completely Randomized Design (CRD) faktorial pattern 2 x 2. The first factor (temperature) consisted of 10°C and 16oC. The second factor (ripening) consisted of 0 day, 9 days, 18 days, and 27 days. Each treatment has three replications. Observed data were meltability, acidity, and free fatty acid. The collected data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and followed by regression analysis. Results showed that the interaction between temperature and ripening time not significantly (P>0.05) affected meltability and acidity, but it significantly (P <0.01) affected free fatty acids contents form the equation Y=0,249x+4,739 and Y=0,167x+4,322 . Ripening time very significantly (P<0.01) affected meltability, acidity, and free fatty acids. Temperature very significantly (P<0.01) affected free fatty acids contents but not significantly (P>0.05) affected meltability and acidity. In conclusion, the interaction between temperature and ripening can increase free fatty acid contents. High temperature (16oC) produces lower free fatty acid than low temperature (10°C). The longer ripening time resulted in higher meltability, pH value, and free fatty acids contents of goat's milk cheese.
113774312E1A008167PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.PWT) ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga dalam suatu perkara pidana keterangan saksi sangat penting dalam proses pembuktian dipersidangan. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa dalam suatu berkas yang terpisah (Splitsing), maka para terdakwa yang diajukan menjadi saksi untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum dan biasanya pemisahan perkara ini dilakukan apabila terdapat kekurangan alat bukti, sehingga perlu diadakan saksi mahkota. Maka berdasarkan pada uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota Dalam Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.PWT).
Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan yang pertama yaitu mengapa saksi mahkota dihadirkan dalam persidangan pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2011/PN.PWT ? kedua, bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.PWT ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dihadirkannya saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Pwt dan mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Pwt.
Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa saksi mahkota dihadirkan dalam persidangan ialah untuk mempermudah proses pembuktian dalam persidangan dan bertujuan agar para terdakwa tidak terbebas dari tanggung jawabnya sebagai pelaku tindak pidana yang telah dilakukan, sebagaimana ketentuan untuk menjadi seorang saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri dan apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka dapat dikenakan pidana atas kesaksiannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Saksi mahkota dalam tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Putusan No. 141/Pid.B/2011/PN.PWT dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk dapat membuktikan dakwaannya karena yang mengetahui kronologis terjadinya tindak pidana adalah saksi mahkota dan para terdakwa itu sendiri.Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas untuk menerima ataupun menolak isi keterangan dari saksi yang diberikan dipersidangan serta nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota tergantung pada penilaian hakim sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim didalam menjatuhkan putusan pidana penjara yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) bulan bagi para terdakwa.
 ABSTRACT

Witness testimony is the primary evidence in criminal cases. Thus, in a criminal case witness testimony is crucial in the process of evidence in court. In the crime committed by several people accused in a separate file (Splitsing), the defendants filed a witness to prove the charges of the prosecutor and the case of separation usually done when there is a lack of evidence, so there should be a crown witness. So based on the description of the authors are interested in researching and pour results in a thesis titled : Proof Crown Witness in the theft with violence (Againts the Decision of the Case Study Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT).
Based on the description above, first formulated the problem of why the crown witnesses presented in court on the Decision No. 141/Pid.B/2011/PN.PWT ? second, how the power of the crown witness evidence in criminal theft with violence on Decision Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT ?
This study aims to investigate the reasons presented the crown witness in crime of theft with violence by Decision Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT and know the power of the crown witness evidence in criminal theft with violence on Decision Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT.
So as to obtain a conclusion that the crown witnesses presented in court is to simplify the process of evidence in the trial and intended that the defendants are not exempt from responsibility as perpetrators of crime have been made, as well as provision for a witness was that he had seen, heard or experienced itself and when it is known that his statement is false, then it can be a criminal on the testimony as stipulated in Article 242 of the Criminal Code. Crown witness in criminal theft in Decision by Violence No. 141/Pid.B/2011/PN.PWT presented by the prosecution to prove the charges as a crime knew the chronological occurrence is a crown witness and the defendants themselves. The power of the crown witness evidence in criminal theft with violence constitute valid evidence and the judge is free to accept or reject the contents of the witness statement given in court and the evidentiary value of the power of the crown witness depending on the judge's assessment of the legal basis for the judge's verdict in imprisonment is 1 (one) year 4 (four) months and seven (7) months for the defendants.
113784313E1A009025PERANAN BADAN PEKERJA DAN BANTUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PENGUNGSI PALESTINA DI TIMUR DEKAT (The Role of United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East – UNRWA) MENURUT HUKUM INTERNASIONALPERANAN BADAN PEKERJA DAN BANTUAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PENGUNGSI PALESTINA DI TIMUR DEKAT
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Oleh:
Ridky Johannes Sitorus
(Ade Maman Suherman, Aryuni Yuliantiningsih, Isplancius Ismail)
E1A009025
Hak Asasi Manusia dan masalah pengungsi adalah isu global dalam hubungan internasional akhir-akhir ini. Di sinilah kesadaran masyarakat internasional akan terbangkit karena nasib para pengungsi bersangkutan dengan hak asasi manusia. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina menimbulkan banyak pengungsi Palestina di Timur Dekat. Badan Pekerja dan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) didirikan sebagai badan subsider oleh Majelis Umum pada tahun 1949 dan mulai beroperasi pada tahun 1950.Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah membentuk UNHCR pada tahun 1949, UNHCR diciptakan oleh Majelis Umum PBB, dan mulai bekerja tahun 1951 . Organisasi ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menangkap peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina di Timur Dekat, selanjutnya untuk mengetahui perbedaan antara UNRWA dan UNHCR terkait Pengungsi Palestina. Metode yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang sebagai spesialisasinya.
Menurut penelitian dan analisis hukum, sehingga dapat diketahui bahwa dalam mengakomodir hak-hak pengungsi Palestina UNRWA memberikan bantuan, perlindungan dan advokasi untuk lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat. Layanan UNRWA melalui empat program: Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, dan Keuangan Mikro. Perbedaan antara UNRWA dan UNHCR dapat dilihat pada 3 aspek, yaitu dari aspek mandat, dengan lingkup pekerjaan, dan hubungan kedua tubuh terhadap pengungsi Palestina.

Kata Kunci : Peranan UNRWA, Pengungsi Palestina, Perbedaan antara UNRWA dan UNHCR
THE ROLE OF UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA)
IN INTERNATIONAL LAW
By:
Ridky Johannes Sitorus
(Ade Maman Suherman, Aryuni Yuliantiningsih, Isplancius Ismail)
E1A009025
Human right and refugee issue are the global issue in international relations lately. This is where the awareness of international society will be awakened because the fate of the refugees concerned with human rights. The ongoing conflict between Israel and the Palestinians strungs out a massive number of Palestine refugees in The Near East. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) was established as a subsidiary organ of the General Assembly in 1949 and commenced operations in 1950.United Nations also has established UNHCR in 1949, The UNHCR was created by the UN General Assembly, and began its work by 1951. The organization was created as an attempt to provide refugees with protection and assistance.
This Research was aimed to examine the role of UNRWA for Palestine refugees in The Near East, furthermore to find out the differences between UNRWA and UNHCR regarding Palestine Refugee. The method that has been used against this research is normative juridical, case approach and statute approach as its specialization, According to reseach and analysis of laws, so can be known that :
1. To acomodate the rights of Palestine refugees UNRWA provides assistance, protection and advocacy for 5 million registered Palestine refugees in Jordan, Lebanon, Syria, Gaza, and West Bank. UNRWA’s services are delivered within four programmes: Education, Health, Social Relief, and Microfinance.
2. The differences between UNRWA and UNHCR can be seen in 3 aspects, they are by mandate aspect, by scope of work, and linkages both bodies against Palestinian refugees.Keywords: The role of UNRWA, Palestine Refugees, Differences between UNRWA and UNHCR.


Keywords: The role of UNRWA, Palestine Refugees, Differences between UNRWA and UNHCR.
113794314E1A008013KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/PID.B/2010/PN.Grt)
ABSTRAKSI
Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti.

Penelitian ini berjudul “Kekuatana pembuktian alat bukti saksi korban anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt. peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui saksi korban anak dapat dihadirkan dalam persidangan kasus tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt dan juga untuk mengetahui Kekuatana pembuktian alat bukti saksi korban anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt. berdasarkan Putusan tersebut, keterangan anak dibawah umur hanya digunakan sebagai keterangan petunjuk saja untuk menambah keyakinan hakim..
Diketahui bahwa alat bukti saksi anak dapat digunakan di persidangan terhadap perkara putusan Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt karena saksi anak yang dihadirkan di persidangan adalah korban dari tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan terdakwa. Saksi dapat dikategorikan anak sebab saksi masih berumur 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang saksi diwajibkan untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keteranagan sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat(3), tapi ada pengecualian seorang anak yang di bawah umur menjadi saksi dipersidangan tidak diwajibkan untuk disumpah hal ini telah diatur oleh pasal 171 KUHAP.

Kata kunci : pembuktian, saksi anak, persetubuhan.
ABSTRACT
Authentication in this case does not effort to seek the perpetrators's mistake but has special aim to look for the truth and materiljustice. In Indonesia we know two kinds of thing in criminal authentication, there are the evidence and the material evidence.

This research entitled "The Strength of Child WitnessasEvidence in the Persuade ChildrenCopulating Criminalbased on Garut's District Court Number: 305/Pid,B/2010/PN.Grt. This research aims aretoknowing the presence and strength of child witness in there. Based on the decision, a child under the age’s information is used as guidance information to increase the judge's conviction.

Child witness as evidence in court could present based on decision number: 305/Pid,B/2010/PN.Grt because of child witness who was presence in the court was casualties from the criminal act persuaded the child to carry out copulation by the defendant. The witness could be categorized as a child because the witness was still under 18 years. According to Law Number 23 Year 2002 about the protection of the child, a witness was obliged to be sworn in before giving information as being arranged in the article 160 paragraph (3). In article 171 KUHAP had arranged exception for children under the age to be witness in the meeting wasn't obliged to be sworn in.

Keywords: evidence, child's witness, promiscuity
113804324D1E008142EVALUASI KADAR AIR DAN JUMLAH BAKTERI PADA TELUR ASIN ASAP (SMOKED SALTY EGG) DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR SEKAM PADIPenelitian bertujuan untuk mengevaluasi kadar air dan jumlah bakteri pada telur asin asap dengan menggunakan bahan bakar sekam padi. Pengambilan data untuk penelitian dilaksanakan tanggal 31 Mei sampai 23 Juni 2012 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Materi penelitian yang digunakan adalah 60 butir telur itik umur satu hari dengan rataan bobot telur 64,47 g, 1,2 kg garam, 4,8 kg serbuk batu bata, air, 1 karung sekam padi, 28 g media NA, 1 slop kapas steril, 5 liter akuades, aluminium foil, dan 1 pak cotton buds. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu lama pengasapan 0 jam (L0), lama pengasapan 3 jam (L1), lama pengasapan 6 jam (L2), lama pengasapan 9 jam (L3), dan lama pengasapan 12 jam (44). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis variansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pengasapan yang berbeda dengan menggunakan bahan bakar sekam padi berpengaruh tidak nyata terhadap kadar air telur asin asap(P>0,05), namun, berpengaruh nyata terhadap jumlah bakteri (P<0,01). Hubungan antara lama pengasapan dan jumlah bakteri dinyatakan dalam persamaan Y = 0.001x4 - 0.039x3 + 0.390x2 - 1.661x + 7.92 dan nilai R2 = 0.997. Kesimpulan, telur asin yang diasap menggunakan bahan bakar sekam padi menghasilkan kadar air yang sama dan semakin lama pengasapan akan menurunkan jumlah bakteri.The research was aimed to evaluate water content and total bacteria of smoked salty egg using rice hull. The collection of data for the research were conducted from May 31st 2012 until June 23rd 2012 in the Laboratory of Animal Products Technology and Laboratory of Animal Nutrition and Feed Science, Animal Science Faculty, Jenderal Soedirman University, Purwokerto. The materials used were 1-day-old 60 duck eggs with the average weight of 64.47 g, 1.2 kilos of salt, 4.8 kilos of brick powder, water, a sack of rice hull, 28 g of NA Media, a box of sterilized cotton, 5 litres of aquades, alluminium foil, and a pack of cotton buds. The research method used was experimental method using Completely Randomized Design (CRD) with 5 treatments and 4 repetitions. The treatmens were 0 hour of fumigation (L0), 3 hours of fumigation (L1), 6 hours of fumigation (L2), 9 hours of fumigation (L3), and 12 hours of fumigation (L4). The data were analyzed using analysis of variance. The results showed that the different fumigation time using rice hull did not influence water content of smoked salty egg (P>0.05), however, influenced total bacteria (P<0.01). The relationship between fumigation time and total bacteria was stated by Y = 0.001x4 - 0.039x3 + 0.390x2 - 1.661x + 7.92 and R2 = 0.997. In conclusion, smoked salty eggs which was smoked using rice hull produces similar water content and fumigation time decreases total bacteria.