Artikel Ilmiah : E1A008286 a.n. UUN NUR YAHYA
| NIM | E1A008286 |
|---|---|
| Namamhs | UUN NUR YAHYA |
| Judul Artikel | PERUBAHAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Ketetapan MPR berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 statusnya dikembalikan lagi menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan, disebabkan ada Ketetapan MPR yang masih berlaku. Ketetapan MPR dibatasi hanya pada Ketetapan MPR yang masih berlaku saja, sehingga MPR tidak bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, tetapi ketetapan (beschikking) yang hanya berlaku bagi orang tertentu saja. Perubahan selanjutnya adalah bahwa Peraturan Daerah dalam UU No. 12 Tahun 2011 meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota, dengan demikian Peraturan Desa dalam UU No.12 Tahun 2011 dihapus. Dipecahnya Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Propinsi dan di bawahnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lebih rendah kedudukannya dari Peraturan Daerah Propinsi dan sekaligus mengandung makna bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi. Sebelumnnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 kedudukan Peraturan Daerah Propinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kota berada dalam satu kotak dan tidak hierarkhis. Dengan demikian memperjelas kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT The hierarchy procedure of ordinance based on the Ordinance Number 10, 2004 about the Establishment of Ordinance Regulation occur the amendment by establishment of Ordinance Number 12, 2011 about the Establishment of Ordinance Regulation. Based on the explanation above, so the writer is interested to examine deeper about the amendment of hierarchy of the ordinance regulation after established the Ordinance Number 12, 2011 about the Establishment of ordinance Regulation. This research used the approach of normative juridical by using the descriptive research specification, and the source of material law uses the material law of primary and secondary that have been collected through the identification and inventory to the ordinance regulation and literary book, and inventory to the ordinance regulation and literary book, then the material law is analyzed by using the method of qualitative normative. Based on the result of research and discussion it is obtained the conclusion that the Stipulation of MPR based on the Ordinance No. 12, 2011 its status is returned again to become one of the kind of ordinance regulation, because there is the Stipulation of MPR still in used. The Stipulation of MPR is restricted only in the Stipulation of MPR that still in used, so MPR can not to launch the ordinance regulation that has general characteristic, but the stipulation (beschikking) that only being used for the certain people. The amendment subsequently is that the Regional Regulation in Ordinance No. 12, 2011 involves Province Regional Regulation and Regency Regional Regulation, therefore the Village Regulation in Ordinance no. 12, 2011 is wipe out. The dividing of the Regional Regulation become the Province Regional Regulation and the Regency Regional Regulation, so the existence of Regency Regional Regulation is lower its position from the Province Regional Regulation and directly contains the meaning that Regency Regional Regulation can not contradicted with the Province Regional Regulation. Previously in Ordinance No. 10, 2004 the position of Province Regional Regulation or Regency Regional Regulation in the one box and it is not hierarchy. Therefore to make clear the position of Province Regional Regulation and Regency Regional Regulation. |
| Kata kunci | Kata kunci: perubahan, tata urutan (hierarkhis), peraturan perundang-undangan |
| Pembimbing 1 | Satrio Saptohadi, S.H.,M.H |
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | H. Komari, S.H.,M.HUM |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |