1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 11.381-11.400 dari 49.031 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
113814310D1E008095PENGARUH SUHU DAN LAMA PEMERAMAN YANG BERBEDA TERHADAP MELTABILITY, TINGKAT KEASAMAN DAN ASAM LEMAK BEBAS KEJU SUSU KAMBINGTujuan penelitian adalah untuk mengkaji interaksi antara pengaruh suhu dan lama pemeraman terhadap meltability, tingkat keasaman (pH) dan kadar asam lemak bebas keju susu kambing. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Faktor 1 (Suhu Pemeraman) terdiri atas 10oC dan 16oC. Faktor 2 ( lama pemeraman) terdiri atas 0 hari, 9 hari, 18 hari, 27 hari. Masing-masing perlakuan tiga ulangan. Peubah yang diamati adalah meltability, tingkat keasaman, dan kadar asam lemak bebas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis variansi dan dilanjutkan dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi antara suhu dan lama pemeraman yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap meltability dan tingkat keasaman, tetapi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas membentuk persamaan Y=0,249x+4,739 dan Y=0,167x+4,322. Lama pemeraman berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap meltability, tingkat keasaman, kadar asam lemak bebas. Suhu pemeraman berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar asam lemak bebas tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap meltability dan tingkat keasaman. Kesimpulan penelitian ini adalah pengaruh bersama antara suhu dan lama pemeraman yang berbeda dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas. Suhu pemeraman yang tinggi (16oC) menghasilkan kadar asam lemak bebas pada keju susu kambing yang lebih rendah dibanding dengan suhu pemeraman yang lebih rendah (10oC). Semakin lama pemeraman dapat meningkatkan meltability, nilai pH, asam lemak bebas dalam keju susu kambing.The research was aimed to examine the effects interaction between temperature and ripening the meltability, acidity and free fatty acids. The research method used was experimental using a Completely Randomized Design (CRD) faktorial pattern 2 x 2. The first factor (temperature) consisted of 10°C and 16oC. The second factor (ripening) consisted of 0 day, 9 days, 18 days, and 27 days. Each treatment has three replications. Observed data were meltability, acidity, and free fatty acid. The collected data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and followed by regression analysis. Results showed that the interaction between temperature and ripening time not significantly (P>0.05) affected meltability and acidity, but it significantly (P <0.01) affected free fatty acids contents form the equation Y=0,249x+4,739 and Y=0,167x+4,322 . Ripening time very significantly (P<0.01) affected meltability, acidity, and free fatty acids. Temperature very significantly (P<0.01) affected free fatty acids contents but not significantly (P>0.05) affected meltability and acidity. In conclusion, the interaction between temperature and ripening can increase free fatty acid contents. High temperature (16oC) produces lower free fatty acid than low temperature (10°C). The longer ripening time resulted in higher meltability, pH value, and free fatty acids contents of goat's milk cheese.
113824312E1A008167PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.PWT) ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga dalam suatu perkara pidana keterangan saksi sangat penting dalam proses pembuktian dipersidangan. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa dalam suatu berkas yang terpisah (Splitsing), maka para terdakwa yang diajukan menjadi saksi untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum dan biasanya pemisahan perkara ini dilakukan apabila terdapat kekurangan alat bukti, sehingga perlu diadakan saksi mahkota. Maka berdasarkan pada uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : Pembuktian Keterangan Saksi Mahkota Dalam Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.PWT).
Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan yang pertama yaitu mengapa saksi mahkota dihadirkan dalam persidangan pada Putusan Nomor 141/Pid.B/2011/PN.PWT ? kedua, bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.PWT ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dihadirkannya saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Pwt dan mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.Pwt.
Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa saksi mahkota dihadirkan dalam persidangan ialah untuk mempermudah proses pembuktian dalam persidangan dan bertujuan agar para terdakwa tidak terbebas dari tanggung jawabnya sebagai pelaku tindak pidana yang telah dilakukan, sebagaimana ketentuan untuk menjadi seorang saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri dan apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka dapat dikenakan pidana atas kesaksiannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Saksi mahkota dalam tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Putusan No. 141/Pid.B/2011/PN.PWT dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk dapat membuktikan dakwaannya karena yang mengetahui kronologis terjadinya tindak pidana adalah saksi mahkota dan para terdakwa itu sendiri.Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas untuk menerima ataupun menolak isi keterangan dari saksi yang diberikan dipersidangan serta nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota tergantung pada penilaian hakim sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim didalam menjatuhkan putusan pidana penjara yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) bulan bagi para terdakwa.
 ABSTRACT

Witness testimony is the primary evidence in criminal cases. Thus, in a criminal case witness testimony is crucial in the process of evidence in court. In the crime committed by several people accused in a separate file (Splitsing), the defendants filed a witness to prove the charges of the prosecutor and the case of separation usually done when there is a lack of evidence, so there should be a crown witness. So based on the description of the authors are interested in researching and pour results in a thesis titled : Proof Crown Witness in the theft with violence (Againts the Decision of the Case Study Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT).
Based on the description above, first formulated the problem of why the crown witnesses presented in court on the Decision No. 141/Pid.B/2011/PN.PWT ? second, how the power of the crown witness evidence in criminal theft with violence on Decision Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT ?
This study aims to investigate the reasons presented the crown witness in crime of theft with violence by Decision Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT and know the power of the crown witness evidence in criminal theft with violence on Decision Number : 141/Pid.B/2011/PN.PWT.
So as to obtain a conclusion that the crown witnesses presented in court is to simplify the process of evidence in the trial and intended that the defendants are not exempt from responsibility as perpetrators of crime have been made, as well as provision for a witness was that he had seen, heard or experienced itself and when it is known that his statement is false, then it can be a criminal on the testimony as stipulated in Article 242 of the Criminal Code. Crown witness in criminal theft in Decision by Violence No. 141/Pid.B/2011/PN.PWT presented by the prosecution to prove the charges as a crime knew the chronological occurrence is a crown witness and the defendants themselves. The power of the crown witness evidence in criminal theft with violence constitute valid evidence and the judge is free to accept or reject the contents of the witness statement given in court and the evidentiary value of the power of the crown witness depending on the judge's assessment of the legal basis for the judge's verdict in imprisonment is 1 (one) year 4 (four) months and seven (7) months for the defendants.
113834313E1A009025PERANAN BADAN PEKERJA DAN BANTUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PENGUNGSI PALESTINA DI TIMUR DEKAT (The Role of United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East – UNRWA) MENURUT HUKUM INTERNASIONALPERANAN BADAN PEKERJA DAN BANTUAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK PENGUNGSI PALESTINA DI TIMUR DEKAT
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Oleh:
Ridky Johannes Sitorus
(Ade Maman Suherman, Aryuni Yuliantiningsih, Isplancius Ismail)
E1A009025
Hak Asasi Manusia dan masalah pengungsi adalah isu global dalam hubungan internasional akhir-akhir ini. Di sinilah kesadaran masyarakat internasional akan terbangkit karena nasib para pengungsi bersangkutan dengan hak asasi manusia. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina menimbulkan banyak pengungsi Palestina di Timur Dekat. Badan Pekerja dan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) didirikan sebagai badan subsider oleh Majelis Umum pada tahun 1949 dan mulai beroperasi pada tahun 1950.Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah membentuk UNHCR pada tahun 1949, UNHCR diciptakan oleh Majelis Umum PBB, dan mulai bekerja tahun 1951 . Organisasi ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menangkap peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina di Timur Dekat, selanjutnya untuk mengetahui perbedaan antara UNRWA dan UNHCR terkait Pengungsi Palestina. Metode yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis normatif, pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang sebagai spesialisasinya.
Menurut penelitian dan analisis hukum, sehingga dapat diketahui bahwa dalam mengakomodir hak-hak pengungsi Palestina UNRWA memberikan bantuan, perlindungan dan advokasi untuk lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat. Layanan UNRWA melalui empat program: Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, dan Keuangan Mikro. Perbedaan antara UNRWA dan UNHCR dapat dilihat pada 3 aspek, yaitu dari aspek mandat, dengan lingkup pekerjaan, dan hubungan kedua tubuh terhadap pengungsi Palestina.

Kata Kunci : Peranan UNRWA, Pengungsi Palestina, Perbedaan antara UNRWA dan UNHCR
THE ROLE OF UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA)
IN INTERNATIONAL LAW
By:
Ridky Johannes Sitorus
(Ade Maman Suherman, Aryuni Yuliantiningsih, Isplancius Ismail)
E1A009025
Human right and refugee issue are the global issue in international relations lately. This is where the awareness of international society will be awakened because the fate of the refugees concerned with human rights. The ongoing conflict between Israel and the Palestinians strungs out a massive number of Palestine refugees in The Near East. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) was established as a subsidiary organ of the General Assembly in 1949 and commenced operations in 1950.United Nations also has established UNHCR in 1949, The UNHCR was created by the UN General Assembly, and began its work by 1951. The organization was created as an attempt to provide refugees with protection and assistance.
This Research was aimed to examine the role of UNRWA for Palestine refugees in The Near East, furthermore to find out the differences between UNRWA and UNHCR regarding Palestine Refugee. The method that has been used against this research is normative juridical, case approach and statute approach as its specialization, According to reseach and analysis of laws, so can be known that :
1. To acomodate the rights of Palestine refugees UNRWA provides assistance, protection and advocacy for 5 million registered Palestine refugees in Jordan, Lebanon, Syria, Gaza, and West Bank. UNRWA’s services are delivered within four programmes: Education, Health, Social Relief, and Microfinance.
2. The differences between UNRWA and UNHCR can be seen in 3 aspects, they are by mandate aspect, by scope of work, and linkages both bodies against Palestinian refugees.Keywords: The role of UNRWA, Palestine Refugees, Differences between UNRWA and UNHCR.


Keywords: The role of UNRWA, Palestine Refugees, Differences between UNRWA and UNHCR.
113844314E1A008013KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/PID.B/2010/PN.Grt)
ABSTRAKSI
Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti.

Penelitian ini berjudul “Kekuatana pembuktian alat bukti saksi korban anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt. peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui saksi korban anak dapat dihadirkan dalam persidangan kasus tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt dan juga untuk mengetahui Kekuatana pembuktian alat bukti saksi korban anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt. berdasarkan Putusan tersebut, keterangan anak dibawah umur hanya digunakan sebagai keterangan petunjuk saja untuk menambah keyakinan hakim..
Diketahui bahwa alat bukti saksi anak dapat digunakan di persidangan terhadap perkara putusan Nomor : 305/Pid,B/2010/PN.Grt karena saksi anak yang dihadirkan di persidangan adalah korban dari tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan terdakwa. Saksi dapat dikategorikan anak sebab saksi masih berumur 18 tahun menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang saksi diwajibkan untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keteranagan sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat(3), tapi ada pengecualian seorang anak yang di bawah umur menjadi saksi dipersidangan tidak diwajibkan untuk disumpah hal ini telah diatur oleh pasal 171 KUHAP.

Kata kunci : pembuktian, saksi anak, persetubuhan.
ABSTRACT
Authentication in this case does not effort to seek the perpetrators's mistake but has special aim to look for the truth and materiljustice. In Indonesia we know two kinds of thing in criminal authentication, there are the evidence and the material evidence.

This research entitled "The Strength of Child WitnessasEvidence in the Persuade ChildrenCopulating Criminalbased on Garut's District Court Number: 305/Pid,B/2010/PN.Grt. This research aims aretoknowing the presence and strength of child witness in there. Based on the decision, a child under the age’s information is used as guidance information to increase the judge's conviction.

Child witness as evidence in court could present based on decision number: 305/Pid,B/2010/PN.Grt because of child witness who was presence in the court was casualties from the criminal act persuaded the child to carry out copulation by the defendant. The witness could be categorized as a child because the witness was still under 18 years. According to Law Number 23 Year 2002 about the protection of the child, a witness was obliged to be sworn in before giving information as being arranged in the article 160 paragraph (3). In article 171 KUHAP had arranged exception for children under the age to be witness in the meeting wasn't obliged to be sworn in.

Keywords: evidence, child's witness, promiscuity
113854324D1E008142EVALUASI KADAR AIR DAN JUMLAH BAKTERI PADA TELUR ASIN ASAP (SMOKED SALTY EGG) DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR SEKAM PADIPenelitian bertujuan untuk mengevaluasi kadar air dan jumlah bakteri pada telur asin asap dengan menggunakan bahan bakar sekam padi. Pengambilan data untuk penelitian dilaksanakan tanggal 31 Mei sampai 23 Juni 2012 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Materi penelitian yang digunakan adalah 60 butir telur itik umur satu hari dengan rataan bobot telur 64,47 g, 1,2 kg garam, 4,8 kg serbuk batu bata, air, 1 karung sekam padi, 28 g media NA, 1 slop kapas steril, 5 liter akuades, aluminium foil, dan 1 pak cotton buds. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu lama pengasapan 0 jam (L0), lama pengasapan 3 jam (L1), lama pengasapan 6 jam (L2), lama pengasapan 9 jam (L3), dan lama pengasapan 12 jam (44). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis variansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pengasapan yang berbeda dengan menggunakan bahan bakar sekam padi berpengaruh tidak nyata terhadap kadar air telur asin asap(P>0,05), namun, berpengaruh nyata terhadap jumlah bakteri (P<0,01). Hubungan antara lama pengasapan dan jumlah bakteri dinyatakan dalam persamaan Y = 0.001x4 - 0.039x3 + 0.390x2 - 1.661x + 7.92 dan nilai R2 = 0.997. Kesimpulan, telur asin yang diasap menggunakan bahan bakar sekam padi menghasilkan kadar air yang sama dan semakin lama pengasapan akan menurunkan jumlah bakteri.The research was aimed to evaluate water content and total bacteria of smoked salty egg using rice hull. The collection of data for the research were conducted from May 31st 2012 until June 23rd 2012 in the Laboratory of Animal Products Technology and Laboratory of Animal Nutrition and Feed Science, Animal Science Faculty, Jenderal Soedirman University, Purwokerto. The materials used were 1-day-old 60 duck eggs with the average weight of 64.47 g, 1.2 kilos of salt, 4.8 kilos of brick powder, water, a sack of rice hull, 28 g of NA Media, a box of sterilized cotton, 5 litres of aquades, alluminium foil, and a pack of cotton buds. The research method used was experimental method using Completely Randomized Design (CRD) with 5 treatments and 4 repetitions. The treatmens were 0 hour of fumigation (L0), 3 hours of fumigation (L1), 6 hours of fumigation (L2), 9 hours of fumigation (L3), and 12 hours of fumigation (L4). The data were analyzed using analysis of variance. The results showed that the different fumigation time using rice hull did not influence water content of smoked salty egg (P>0.05), however, influenced total bacteria (P<0.01). The relationship between fumigation time and total bacteria was stated by Y = 0.001x4 - 0.039x3 + 0.390x2 - 1.661x + 7.92 and R2 = 0.997. In conclusion, smoked salty eggs which was smoked using rice hull produces similar water content and fumigation time decreases total bacteria.
113864316E1A008217PENGAJUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KABUPATEN KEBUMENPerusahaan baik yang berbadan hukum ataupun yang perseorangan dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan izin. Izin disini perannya sangat penting dalam kegiatannya, izin yang dimaksud adalah Izin Usaha Perdagangan (IUP); Hal ini di Kabupaten Kebumen diatur di dalam Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalis hambatan normatif yang timbul dalam pengajuan pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, hasil penelitian disajikan dalam uraian secara sistematis.
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pengajuan SIUP di Kabupaten Kebumen ini ada beberapa tahapan/tatacara yang terdiri dari 10 (sepuluh) tahapan yang harus dilalui oleh pemohon SIUP di Kabupaten Kebumen. Selain itu, ada beberapa hambatan normatif yang timbul dalam pengajuan SIUP yaitu ada 2 (dua) hambatan normatif yaitu Penerapan Pengajuan Tatacara/Tahapan SIUP dan Penerapan Sanksi SIUP yang ditimbulkan dalam pengaturan SIUP di Kabupaten Kebumen.		Companies, whether those who have legal entity or not, in running their activities need a license. The license is named as Trade Business License (TBL). In Kebumen Regency, it is regulated in Regional Regulation of Kebumen Regency Number 6 Year 2003 about the Grant of Trade Business License.
This study is aimed to find out and to analyze the normative obstacles appeared in proposing Trade Business License in Kebumen Regency. The method used in this study is a normative juristic research by using law approach and analysis approach, and then the result of the study is presented in a systematical way.
The result of the study said that there are ten procedures to be done to propose a Trade Business License in Kebumen Regency. It is also said that there are two normative obstacles appeared, i.e. the Application of Procedures in Proposing Trade Business License and the Application of Trade Business License Penalties in Kebumen Regency.
113874327C1C007039AKUNTABILITAS, PERTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARASI KEBIJAKAN PUBLIK, KOMITMEN ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI PEMODERATING HUBUNGAN PENGETAHUAN ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
(Penelitian pada DPRD Kota Madiun)		Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun. Penelitian ini mengambil judul: “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparasi Kebijakan Publik, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Penelitian pada DPRD Kota Madiun”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah serta interaksi akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Madiun. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis) menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (ABPD) pada anggota DPRD Kota Madiun. (2) Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan memperkuat hubungan antara pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (ABPD) pada anggota DPRD Kota Madiun.
This research is descriptive research on Regional people's representative Council (DPRD) town of Madiun. This research takes title: “Accountability, community participation, Complete public policy, organizational commitment and leadership style as Pemoderating the relationship of knowledge about The Legislative budget and Finance Control area (APBD) research on DPRD Madiun Civil’s”.

The purpose of this research is to know the influence of the knowledge areas of the budget financial supervision as well as the interaction of accountability, public participation, transparency of public policy, organizational commitment and leadership style of the relationship between knowledge of the budget and financial control area (APBD). The population in this study are members of DPRD Madiun civil’s. The sample used is the sample is saturated, that is, all members of the population to the respondents in this study were 30 people.

Based on the results of research and analysis of the data by using the MRA (Moderated Regression Analysis) indicate that: (1) knowledge of the legislative members of the influential budget significantly to financial oversight areas (ABPD) on members of the DPRD Madiun civil’s. (2) accountability, community participation, transparency of public policy, organizational commitment and leadership style to strengthen the relationship between the legislative knowledge areas about the budget with financial oversight areas (ABPD) on members of the DPRD Madiun civil’s.
113884318C1K008042THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT, PROFITABILITY, LEVERAGE, AND COMPANY’S SIZE TOWARDS ENTERPRISE VALUE
(Empirical study on companies listed as nominator on Indonesia Sustainability Reporting Award 2010-2011)

Penelitian ini adalah studi empiris pada perusahaan yang tercatat sebagai nominator pada Indonesia Sustainability Reporting Awards periode 2010-2011. Penelitian ini berjudul “The influence of sustainable development concept, profitability, leverage, and company’s size towards enterprise value”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan), profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.
Sampel penelitian di seleksi dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari 431 perusahaan, hanya 17 perusahaan yang terseleksi sebagai sampel. Dengan menggunakan data sekunder tahun 2009-2010, price earnings ratio digunakan dalam memprediksi nilai perusahaan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan diukur menggunakan GRI G3 Guideline’s indeks versi 3.1 yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan analisis regresi berganda, menunjukan bahwa penerapan konsep pembangunan berkelanjutan melalui pengaruh simultan dari kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian, juga ditemukan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Tetapi, secara parsial kinerja sosial, solvabilitas, dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu dalam upaya meningkatkan nilai perusahaannya, perusahaan-perusahaan di Indonesia seharusnya peduli dengan kontinuitas bisnis mereka dengan mempertimbangkan dan memberikan perhatian lebih pada aspek keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan karena banyak manfaat yang akan didapatkan dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pemerintah Indonesia juga seharusnya membuat peraturan yang tegas mengenai aktivitas bisnis perusahaan dalam upaya untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis perusahaan dan dengan ini diharapkan dapat mengurangi penyimpangan/pelanggaran aspek sosial dan lingkungan.

This research is an empirical study on companies listed as nominator on Indonesia Sustainability Reporting Award for period of 2010-2011. The research entitled “The influence of sustainable development concept, profitability, leverage, and company’s size towards enterprise value”. The purpose of research is to find out the effect of implementation of sustainable development concept (economic performance, social performance, and environmental performance), profitability, leverage, and company’s size on enterprise value.
The samples are selected by purposive sampling method. From 431 companies, only 17 companies are selected as samples for this research. Using secondary data from 2009-2010, the research uses price earnings ratio in predicting the enterprises value. The implementation of sustainable development concept are measured by GRI G3 Guideline’s index version 3.1 that issued by the Global Reporting Initiative.
Based on the research results and data analysis using multiple linear regression analysis, it shows that the implementation of sustainable development concept through the simultaneously influence of economic, social and environmental performance has positive significant effect on enterprise value. It also found that as partially there is positive significant effect of economic performance, environmental performance, and profitability on enterprise value. But, partially the social performance, leverage, and company’s size have not significant effect on enterprise value.
As implications of the conclusion, in order to increase its enterprise value, the companies in Indonesia should be aware with their own business continuity by considering and paying more attention in sustainability and company’s financial performance aspects because many benefits would be obtained and as a result would eventually increases their enterprise value. Indonesian government also should create a rigorous regulation about business activities of companies in order to maintain that their businesses are growing in a sustainable way and hopefully it can reduce companies’ social and environmental violations.
113894317E1A007195KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI TERHADAP PENERAPAN PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PUTUSAN NO. 21/PID.SUS/PN.PWT)Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt. Selain itu juga ditujukan untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt kesesuaiannya dengan pemenuhan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Guna mencapai tujuan tersebut maka peneletian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul kemudian diolah, disajikan, dan dianalisa secara kualitatif dengan penyajian data teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt telah terpenuhi dengan alasan bahwa dalam hal ini terdakwa yakni DEDY STANZAH adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak error in persona dan tidak ada alasan pemaaf serta alasan pembenar. Perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum dengan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dibuktikan dengan adanya serangkaian tindakan terdakwa dalam hal ini antara lain. Terdakwa sengaja memukuli wajah dan tubuh saksi IDO yang masih anak, terdakwa juga menggunakan kedua tangannya langsung memukul wajah dan kepala saksi korban SONDY WAHYU KURNIAWAN juga masih anak-anak, terdakwa juga menendang kepala bagian belakang, sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban Sondy Wahyu Kurniawan terjatuh ke tanah dengan luka memar dibagian kepala dan wajah. Penyerangan tersebut mengakibatkan luka memar pada batang hidung dengan diameter 1 cm dan lainnya sebagaimana yang diterangkan oleh visum et repertum PUSKESMAS Jatilawang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR HUDIONO pada tanggal 18 Juni 2011. Perbuatan tersebut dilakukan jelas menimbulkan kerugian bagi korban, baik kerugian materil berupa biaya rumah sakit sebesar Rp 1.000.000,00 maupun kerugian fisik (menderita sakit), sehingga jelas perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum dan tanpa alasan pemaaf dan pembenar pidana. Putusan Hakim Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt sudah memenuhi Aspek Kepastian Hukum tetapi belum memenuhi aspek kemanfaatan dan keadilan dalam upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. Dengan masa pemidanaan 7 bulan penjara tujuan pemidanaan dan perlindungan korban dengan tidak menempatkan restitusi dan kompensasi dalam putusan maka hak korban terabaikan.		This study aimed to identify and analyze the application of Article 80 (1) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection in Decision No. 21/Pid.Sus/PN.Pwt. It also aimed to analyze the Judge's decision No. 21/Pid.Sus/PN.Pwt compliance with the compliance aspects of the rule of law, justice aspect, the aspect of usefulness in the response to violence against children. To achieve this goal then peneletian performed using normative juridical approach. Secondary data are collected and processed, presented, and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text data.
The results stated that the application of Article 80 paragraph (1) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection in Decision No. 21/Pid.Sus/PN.Pwt have met on the grounds that, in this case the defendant DEDY STANZAH is subject to legal held accountability to criminal, not an error in persona and there's no reason forgiving and justification. Defendant is against the law to commit atrocities, violence or threats of violence or abuse against children is evidenced by the series of actions the defendant in this case, among others. The defendant defendant intentionally hit her face and body were still children IDO witnesses, defendants also uses her hands to her face and started beating victim witness Sondy Wahyu Kurniawan also still a child, the defendant kicked the back of the head, as many as 1 (one) time, causing witnesses Revelation Kurniawan Sondy victim fell to the ground with bruises dibangian head and face. The attack resulted in bruises on batrang nose with a diameter of 1 cm and the other as explained by visum et repertum Jatilawang Public Health, created and signed by dr. Hudiono Anwar on June 18, 2011. The action was carried out actions clearly caused harm to the victims, both material loss in the form of hospital costs Rp 1.000.000,00 or physical harm (illness), so that the defendant is clearly unlawful and wanton criminal forgiveness and justification. Judge Decision No. 21/Pid.Sus/PN.Pwt With Aspects of Legal Certainty meets but do not meet aspects of expediency and fairness in the Child Abuse Prevention Effort. By age 7 months in prison sentencing goals of punishment and protection of victims with restitution and compensation are not putting in the decision ignored the rights of victims.
113904315D1E009133PENGGUNAAN TAKSIRAN PRODUKSI SUSU DENGAN TEST INTERVAL METHOD (TIM) PADA EVALUASI MUTU GENETIK SAPI PERAH DI BBPTU SAPI PERAH BATURRADENPenelitian dilaksanakan di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden. Materi penelitian adalah 140 catatan produksi susu laktasi pertama periode pencatatan tahun 2006 – 2011. Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui deviasi penggunaan TIM dalam penaksiran produksi susu sapi perah dibandingkan dengan produksi susu nyata, dan (2) mengetahui perubahan peringkat individu sapi perah dari hasil evaluasi mutu genetik menggunakan TIM dibandingkan dengan produksi susu nyata. Hasil penelitian menunjukkan produksi susu sapi perah (laktasi 1) rata-rata 4755,73 ± 919,50 liter dan taksiran TIM 5147,93 ± 1057,69 liter, umur rata-rata 833,68 ± 102,27 hari, dan jumlah hari pemerahan rata-rata 284,46 ± 76,16 hari. Penaksiran produksi susu sapi perah dengan TIM mendekati produksi susu nyata dengan korelasi 0,97 (P<0,01). Penggunaan taksiran produksi susu dengan TIM tidak mempengaruhi evaluasi mutu genetik sapi perah (P<0,01). Kesimpulan penelitian adalah (1) penaksiran produksi susu sapi perah dengan TIM memberikan tingkat akurasi yang relatif sama dengan produksi susu nyata, dan (2) taksiran produksi susu dengan TIM dapat digunakan untuk keperluan evaluasi mutu genetik sapi perah.This research was conducted at Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden. The research materials were 140 first lactating milk production recording from the year of 2006 to 2011. The research objectives were to know (1) the deviation of TIM use in the assessment of milk production of dairy cows compared to real milk production, and (2) the change of individual ratings of dairy cattle based on genetic evaluation of the quality of the results using the TIM compared to real milk production. The results showed that dairy cow milk production (lactation 1) had an average of 4755.73 ± 919.50 liters and that estimated was TIM 5147.93 ± 1057.69 liters, the average age of 833.68 ± 102.27 days, and the number of days milking average of 284.46 ± 76.16 days. The assessment of milk production of dairy cows using TIM approached real production with correlation of 0.97 (P<0.01). The estimation of milk production by TIM did not affect the evaluation of the genetic quality of dairy cows (P<0.01). The conclusion of the study was that (1) the assessment of milk production by TIM method gives the similar results relative to the level of accuracy of real milk production in dairy cows, and (2) estimated production of milk by the TIM can be used for evaluation of the genetic quality of dairy cows.
113914320E1A008283PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS ARIEL PETERPAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No : 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)ABSTRAK


Informasi dan transaksi elektronik sangat mudah diperoleh menggunakan sistem elektronik berupa komputer dan internet. Hal ini memberikan dampak semakin banyak tindak pidana menggunakan teknologi khususnya tindak pidana pornografi. Alat bukti informasi dan transaksi elektronik dapat dijadikan alat bukti baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui alat bukti informasi dan transaksi elektronik dijadikan pertimbangan hukum hakim terhadap dalam kasus Ariel Peterpan berdasarkan Putusan Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dan untuk mengetahui kesesuaian alat bukti informasi dan trasaksi elektronik dalam kasus Ariel Peterpan dengan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP berdasarkan Putusan Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian diolah, disajikan, dan dianalisis secara kualitatif dan merupakan titik berat penelitian ini, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bandung, dimana data primer digunakan sebagai data pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg alat bukti informasi dan transaksi elektronik dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam kasus Ariel Peterpan, hakim memperoleh keyakinan berawal dari alat bukti informasi dan transaksi elektronik video pornografi menyebar. Alat bukti informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 44 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan alat bukti yang sah karena merupakan perluasan dari alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP atau alat bukti informasi dan transaksi elektronik merupakan aturan khusus, sedangkan KUHAP merupakan aturan yang bersifat umum (Lex Specialis Derogat Legi Generali).

Kata kunci: Pembuktian, Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Kasus Ariel Peterpan
ABSTRACT

Information and electronic transaction is very easy to be obtained by using the electronic system such as computer and internet. This gives the impact and produces many of criminal act by using the technology especially criminal act of pornography. The evidence tool of information and electronic transaction can be an evidence tool in the investigation level, prosecution, and examination in the trial.
And the purpose of this research that was conducted by the writer is to find out the evidence tool of information and electronic transaction to be the consideration of judge law like in the case of Ariel Peterpan based on the Decision Number 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg and to find out the appropriateness the evidence tool of information that written in the Article 184 KUHAP based on the Decision Number 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. This writing uses the approach of normative juridical, data uses the secondary data that has been obtained through the literature study and then managed, presented, and analyzed qualitatively and it is the heaviest part in this research, and the primary data was obtained through the Interview with the judge in the Public Court Bandung, where the primary data that in this research used as the support data.
Based on the result of research in the Decision Number: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg that the evidence tool of information and electronic transaction become the law consideration of judge in the case of Ariel Peterpan, the judge obtained the conviction that begin with the evidence tool of information and electronic transaction of distribution of pornography video. The evidence tool of information and electronic transaction based on the Article 5 (1) and (2) jo. Article 44 letter a and b Ordinance Number 11, 2008 About Information And Electronic Transaction in the Article 184 KUHAP or evidence tool of information and electronic transaction is the specific regulation, and KUHAP is the regulation that has the general characteristic (Lex Specialist Derogat Legi Generali).


Keywords: Authentication, evidence tool of Information And Electronic Transaction, and Case of Ariel Peterpan
113924432E1A109053PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (SUATU STUDY PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING)ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah Undang-Undang yang digunakan sebagai payung hukum oleh para tenaga kerja dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Banyak ketentuan bagi para tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut salah satunya yaitu pengaturan masalah hak bagi para tenaga kerja.
Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan semakin meningkatnya pula persaingan bisnis, maka para pengusaha dituntut untuk dapat melakukan terobosan agar mereka bisa tetap bertahan dalam persaingan tersebut. Adanya kebijakan outsourcing yang dilegalkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, disambut dengan baik oleh para pengusaha. Karena sistem outsourcing dirasakan sebagai jalan keluar bagi para pengusaha agar tetap bisa bertahan.
Namun dengan berkembangnya outsourcing maka mulai terjadi pergeseran dalam penerapan sistem outsourcing. Outsourcing yang pada awalnya hanya dikenakan terhadap jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) pada suatu perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya hampir semua jenis pekerjaan dikenakan outsourcing. Selain itu banyaknya pelanggaran hak yang seharusnya di dapat oleh tenaga kerja yang tidak di dapat oleh tenaga kerja outsourcing. Dalam memberikan gaji oleh perusahaan outsourcing juga tidak ada kejelasan mengenai berapa batas prosentase yang dapat dikenakan oleh perusahaan outsourcing dalam mepekerjakan tenaga kerja outsourcing.
Kata kunci : Ketenagakerjaan, Outsourcing, Pelanggaran Hak
ABSTRACT

Act No. 13 of 2003 concerning employment is an Act to be used as legal by workforce in addressing labor issues. Many provisions for labor set out in the Employment Act is one that is the setting for the issue of labor rights.
With the development of the business and also increasing business competition, the employers are required to make a breakthrough so that they can remain in the competition. Outsourcing policy is legalized by the government in Employment Act, welcomed by employers. Because the system is perceived as an outsourcing solution for businesses to stay afloat.
But with the growth of outsourcing then began a shift in application outsourcing system. Outsourcing was originally only charged for the type of work that is not directly related to the production process-related activities outside the core business in a company, but in fact almost any kind of work be outsourced. In addition the number of violations that should be in the can by labor can not by outsourcing labor. In providing payroll by outsourcing firm is also no clarity as to what limits the percentage that can be charged by the outsourcing company in employe labor outsourcing.
Keyword : Employment, Outsourcing, Rights Violations
113934321D1E009157PENGGUNAAN STARTER BIJI KEFIR DENGAN KONSENTRASI YANG BERBEDA PADA SUSU SAPI TERHADAP pH DAN KADAR ASAM LAKTATPenelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh penggunaan starter biji kefir dengan konsentrasi yang berbeda pada susu sapi terhadap pH dan kadar asam laktat. Materi penelitian yang digunakan adalah 20 liter susu sapi, kultur starter biji kefir (Balai Pascapanen Cimanggu, Bogor), NaOH 0,1 N, indikator phenolphtalein 1%, dan larutan buffer 7. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Variansi dilanjutkan dengan uji BNJ. Perlakuan yang diberikan yaitu P1= susu + 2,5% starter biji kefir, P2= susu + 5% starter biji kefir, P3= susu + 7,5% starter biji kefir, P4= susu + 10% starter biji kefir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan starter biji kefir dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap pH dan kadar asam laktat kefir yang dihasilkan. Rataan pH kefir sebesar P1= 4,34, P2= 4,08, P3= 3,96, P4= 3,87. Rataan kadar asam laktat kefir sebesar P1= 0,64%, P2= 0,78%, P3= 0,90%, P4= 1,06%. Penggunaan 10% konsentrasi starter biji kefir menghasilkan pH terendah dan kadar asam laktat tertinggi. Penggunaan starter biji kefir dengan konsentrasi 10% direkomendasikan dalam pembuatan kefir susu sapi. The purpose of this research was to study the effect of various concentration of kefir grains added to cow’s milk on pH and lactic acid level. The materials used in this research were 20 liter of fresh cow’s milk, kefir grains (Balai Pascapanen Cimanggu, Bogor), NaOH 0,1 N, indicator phenolphtalein 1%, and buffer solution pH 7. The method used in this research was experimental with a Completely Randomised Design (CRD) with 4 treatments and 5 replications. Data were analyzed using Analysis of Variance, and post-hoc test Honestly Significant Difference Test. The treatments were P1= milk + 2,5% kefir grains, P2 = milk + 5% kefir grains, P3 = milk + 7,5% kefir grains, P4 = milk + 10% kefir grains. The result showed that the use of kefir grains with different concentration significantly affected (P<0,01) pH and lactic acid level. The pH mean for P1= 4,34, P2= 4,08, P3= 3,96, P4= 3,87. The lactic acid level mean for P1= 0,64%, P2= 0,78%, P3= 0,90%, P4= 1,06%. The use of 10% concentration kefir grains produced the lowest pH and the highest lactic acid level. Kefir grains with concentration of 10% is recommended to make cow's milk kefir.
113944322D1E009022TOTAL BAKTERI ASAM LAKTAT, KADAR AIR DAN PROTEIN KEJU PERAM SUSU KAMBING YANG MENGANDUNG PROBIOTIK Lactobacillus casei DAN Bifidobacterium longumTujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh level starter bakteri asam laktat (BAL) yang berbeda terhadap total BAL, kadar air dan protein keju susu kambing yang disimpan selama 14 hari. Bahan yang digunakan adalah susu kambing Peranakan Etawa dan starter BAL (Lactobacillus casei dan Bifidobacterium longum). Metode penelitian ini adalah experimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdapat 3 perlakuan dan 6 kali ulangan. Perlakuannya yaitu P1 (2 %), P2 (4 %) dan P3 (6 %), dengan ratio starter BAL 1:1. Rataan total yang diperoleh untuk total BAL, kadar air dan protein keju susu kambing yang disimpan selama 14 hari secara berurutan adalah 9,28 log cfu/g, 42,53 % dan 21,41 %. Level starter BAL (2 %, 4 % dan 6 %) tidak berpengaruh terhadap total BAL, kadar air dan protein. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan starter BAL sebanyak 2 % direkomendasikan untuk membuat keju susu kambing yang mengandung probiotik.The aim of this research was to study the effects of different levels of lactic acid bacteria (LAB) starter on total LAB, moisture and protein contents of goat’s milk cheese stored for 14 days. The materials used were Peranakan Etawa’s goat milk and LAB starter (Lactobacillus casei and Bifidobacterium longum). The research method was experimental using a completely randomized design (CRD). There were three LAB starter levels used as treatments, with 6 replicates. The treatments were P1 (2 %), P2 (4 %), and P3 (6 %), with Lactobacillus casei : Bifidobacterium longum ratio 1:1. The total average values for total LAB, moisture and protein contents of goat’s milk cheese stored for 14 days were 9,28 log cfu/g, 42,53 %, and 21,41 %, respectively. Levels of LAB starter (2 %, 4 %, and 6 %) have no significant effects on total LAB, moisture and protein contents. In conclusion, 2 % of LAB starter level is recommended to produce probiotic cheese from goat’s milk.
113954323F1F007037ESTHER GREENWOOD’S DEPRESSION IN SYLVIA PLATH’S
THE BELL JAR		Penelitian yang berjudul “Esther Greenwood’s Depression in Sylvia Plath’s
The Bell Jar” bertujuan untuk menganalisis penyebab dan akibat dari depresi yang
dialami oleh karakter utama yang tergambar dalam novel Sylvia Plath yang berjudul
The Bell Jar. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah novel The Bell Jar yang
dianalisa dengan teori psikologi Sigmund Freud. Ada beberapa langkah dalam
menganalisa data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Langkah pertama adalah
mengidentifikasi penyebab penyebab depresi karakter. Langkah kedua yaitu mencari
akibat dari setiap penyebab tersebut. Dalam penelitian, analisis dilakukan dengan
menggunakan teori psikologi yang telah ada dan menghubungkan dengan keadaan
karakter utama dalam novel. Depresi merupakan gangguan perasaan yang diakibatkan
adanya ketidakseimbangan antara tubuh, pikiran dan emosi. Oleh karena itu, depresi
berdampak kepada kesehatan fisik, jiwa, dan pada kondisi sosial penderita di tengah
tengah masyarakat. Penyebab depresi Ester dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor
internal dan eksternal. Faktor internal depresi Ester adalah faktor psikologis yang
berasal dari jiwa Esther. Faktor-faktor psikologis antara lain perasaan kesepian, stres
dan pikiran negatif Esther. Perasaan kesepian disebabkan oleh kematian ayahnya,
kurangnya kasih sayang ibunya, dan kesepian karena tidak memiliki kekasih. Stres
berasal dari kegagalannya dalam mencapai cita citanya, tekanan yang berasal dari
lingkungan di mana dia tinggal seperti keluarga, dan microstressor dari kegiatan
sehari-hari. Kemudian, faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar yaitu
kondisi lingkungan di mana Esther hidup seperti kondisi keluarga, kondisi dimana dia
sekolah dan lingkungan sekitarnya di mana dia tinggal.Depresi juga
mengakibatkanbanyak gangguan dalam hidupnya.Depresi berdampak pada fisik dan
mental. Dampak fisik di Esther adalah gangguan tidur, gangguan nafsu makan,
gangguan fungsi motorik seperti ketidakmampuan untuk menulis, membaca, dan
melihat, kelelahan yang berlebihan, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi.
Depresi juga membawa efek negatif terhadap jiwa Ester. Dia menjadi curiga dan
bermusuhan dengan orang-orang yang dia temui. Itu membuat Ester memilih untuk
menyendiri dan menarik diri diri dari masyarakat. Efek lainnya adalah Esther mudah
marah dan melakukan perilaku perilaku merusak. Efek terakhir adalah dia sering
muncul pemikiran kematian yang mendorong dia untuk bunuh diri beberapa kali.
Hasilnya Ether masuk rumah sakit jiwa. Kesimpulannya, ada dua penyebab depresi
Esther, faktor internal dan faktor eksternal dan depresi Esther berdampak pada fisik
dan mental Esther.
Kata Kunci: depresi, penyebab dan akibat depresi, studi psikologi, The Bell Jar		The study, entitled "Esther Greenwood's Depression in Sylvia Plath’s The
Bell Jar is aimed to analyze the causes, effects and symptoms of depression
experienced by the main character depicted in the novel Sylvia Plath's The Bell Jar.
The main source of data in this study is novel The Bell Jar that is analyzed by using
Sigmund Freud's psychological theories. There are several steps in analyzing the data
to answer the research questions. The first step is identifying the cause of main
character’s depression. The second is looking for the result of each cause. In the
research, the analysis is conducted by using the theory of psychology and connects
with the condition of the main character in the novel. Depression is the mood
disorders that caused by the imbalance between the body, mind and emotions.
Therefore, depression affects the physical, mental, and social conditions of people in
the society. The cause of Esther’s depression is divided into two factors. They are the
internal factor and the external factor. The internal factor of Esther’s depression is
the psychological factor that comes from Esther’s mental. The psychological factors
are the feeling of loneliness, the stress and the Esther’s negative thinking. The
loneliness is caused by her father’s death, the lack of her mother’s affection, and her
loneliness of having no boyfriend. The stress comes from her failure in reaching the
dream, the pressure that comes from the environment where she lives such as family,
and the micro stressor from the daily activities. Then, the external factor is the cause
that comes from the outside. It is the environment condition where Esther lives such
as the family condition, the condition where she studies and the surrounding
environment where she lives. Then, the depression affects many disturbances in her
life. It impacts Esther’s physic and mental. The impacts on Esther’s physic are the
disturbance in sleep, disturbance in appetite, disturbance in the motor functioning
such as the inability to write, read, and see, the excessive fatigue, the decreased
ability to concentrate. The depression also brings negative effects to Esther’s mental.
She becomes suspicious and hostile to people whom she meets. It makes Esther
choose to be alone and withdraw herself from the society. The other effect is that
Esther gets anger easily and has the disruptive behavior. Then the last effect is she
thinks of death that it encourages her to commit suicide several times. The result is
she enters the mental hospital. In conclusion, there are two causes of Esther’s
depression, internal and external factors and Esther’s depression impacts Esther’s physic and mental.
113964328E1A005218Pengawasan Masyarakat terhadap Penggunaan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah DaerahPeranan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai sangat strategis, sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif dan ekonomis. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan yaitu masih rendahnya peranan masyarakat dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, Sumber bahan hukum Bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal.
Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD sangat minim karena tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan dari DPRD serta ketidakpedulian (ketidaksadaran) dari masyarakat masih relatif kecil yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
The role of the community in the area of financial control is very large and has a strategic value, in an attempt to create a government that is transparent, accountable, efficient, effective and economical. Despite the fact that there is still a problem and the weakness of the low public role in the overall process or budget cycle, both in the planning, implementation, reporting and oversight of the work of the executive (Local Government).
The research method used in this study is a normative juridical approach, the specification of research used is descriptive research, sources of primary legal materials legal materials, secondary and tertiary methods of collection of legal materials in the study conducted by an inventory of legislation, documentation and literature study , the method of presentation of legal materials are presented in the form of narrative text, and analysis method used was a qualitative analysis of the normative model of systematic and grammatical interpretation.
Community's role in monitoring the use of budgets is minimal due to lack of socialization of the Regional Government and of Parliament as well as ignorance (ignorance) of the community is still relatively small because only a few non-governmental organizations (NGOs) that conduct political education to the public.
113974398A1L008063PEMANFAATAN PUPUK HAYATI MIKORIZA - Bacillus subtilis B46 DAN PUPUK N-P-K UNTUK MENEKAN PENYAKIT LAYU
BAKTERI DAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
TANAMAN TERUNG
Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui potensi pupuk hayati Mikoriza - B. subtilis B46 dalam menekan penyakit layu bakteri dan meningkatkan pertumbuhan pada tanaman terung, (2) mengetahui pemberian pupuk N-P-K dalam menekan penyakit layu bakteri dan pertumbuhan pada tanaman terung, (3) mengetahui interaksi pupuk hayati Mikoriza - B. subtilis B46 dan pemberian pupuk N-P-K terhadap penyakit layu bakteri dan meningkatkan pertumbuhan terung. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Perlindungan Tanaman, Laboratorium Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman dan lahan Desa Srowot Kecamatan Kalibagor, Banyumas. Penelitian dilakukan selama 4 bulan sejak bulan April sampai Juli 2012. Penelitian ini merupakan percobaan faktorial yang disusun dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 ulangan. Faktor yang dicoba yaitu dosis pemberian pupuk hayati mikoriza - B. subtilis B46 (2,5 g/tanaman, 5 g/tanaman dan 7,5 g/tanaman) dan pemberian pupuk N-P-K dengan dosis sebanyak 0%, 50% dan 100% dari dosis anjuran. Data hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan uji F, apabila terdapat keragaman dilanjutkan uji beda dengan DMRT taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk hayati mikoriza - B. subtilis B46 belum mampu menekan penyakit layu bakteri, tetapi meningkatkan luas daun pada dosis 7,5 g/ tanaman. Pupuk N-P-K belum mampu menekan intensitas penyakit layu bakteri dan tidak meningkatkan pertumbuhan tanaman terung. Tidak terdapat interaksi pupuk hayati Mikoriza - B. subtilis B46 dan N-P-K yang diaplikasikan pada tanaman terung terhadap penyakit layu bakteri dan pertumbuhan tanaman terung.The purpose of this study to: (1) know the potential biofertilizer Mycorrhiza - B. subtilis B46 to suppress bacterial wilt disease and improve plant growth on eggplant, (2) know giving fertilizer N-P-K to suppress bacterial wilt disease and improve plant growth on eggplant, (3) know interaction biofertilizer Mycorrhiza - B. subtilis B46 and giving fertilizer N-P-K against bacterial wilt disease and promote growth of eggplant. The experiment was conducted in Laboratory of Plant Protection, Laboratory of Agronomy and Horticulture. Faculty of Agriculture, University General of Soedirman. And Rural land Srowot Kalibagor District, Banyumas. The study was conducted during the four months from April to July 2012, using a randomized block design. There are two factors that biofertilizer mycorrhizae - B. subtilis B46 by giving three levels (2.5 g / plant, 5 g / plant and 7.5 g / plant and N-P-K fertilizer with doses of 0%, 50% and 100% of recommended doses.The data were obtained was analyzed by F test, if there is a diversity continued different test with DMRT level 5%. The results showed that Biofertilizer mycorrhizal - B. subtilis B46 has not been able to suppress bacterial wilt disease, but can increase eggplant leaf area (141.64 cm2) at a dose of 7.5 g / plant. N-P-K fertilizers have not been able to suppress bacterial wilt disease intensity and did not increase plant growth of eggplant. There is no interaction biofertilizer Mycorrhiza - B. subtilis B46 the eggplant plants against bacterial wilt disease and plant growth of eggplant.
113984331C1B009122ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN PERUBAHAN HARGA SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan (Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, and Economic Value Added) dan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011.
Sampel dalam penelitian ini terdapat 34 perusahaan yang terdaftar di pasar saham tahun 2009-2011. Metode purposive sampling digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini. Data dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Modelling).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Return On Asset dan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Total Asset Turnover. Hasil lainnya menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Debt to Equity Ratio, Economic Value Added, dan return saham. Hasil lainnya menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility, Return On Asset, Total Asset Turnover, dan Economic Value Added tidak berpengaruh terhadap return saham. Untuk Debt to Equity Ratio, tidak terdapat pengaruh negatif pada return saham tetapi terdapat pengaruh positif terhadap return saham.		This research aimed to analyze the influence of corporate social responsibility toward financial performance (Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, and Economic Value Added) and to examine the influence of financial performance toward the manufacturing company’s changes in stock prices listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2011. The sample for this research were 34 companies that listed in the stock market from 2009-2011. Purposive sampling method were used to pick the samples of this research. Data were analyzed using SEM (Structural equation modelling). The result of this research indicate that Corporate Social Responsibility had positive impact on Return On Asset and Corporate Social Responsibility had negative impact on Total Asset Turnover. The other results indicate that Corporate Social Responsibility had no impact on Debt to Equity Ratio, Economic Value Added, and Stock Return. The other results indicate that Corporate Social Responsibility, Return On Asset, Total Asset Turnover, and Economic Value Added had no impact on Stock Return. For Debt to Equity Ratio, there were no negative impact on Stock Return but had positive on Stock Return.
113994330D1E008062PENGGUNAAN LEVEL PAKAN FUNGSIONAL TERHADAP KADAR LEMAK DAN PROTEIN DAGING AYAM BROILER
(THE USE OF FUNGCTIONAL FEED ON FAT AND PROTEIN OF BROILER CHICKEN MEAT)		Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penggunaan pakan fungsional dalam ransum yang berpengaruh terhadap kadar protein dan kadar lemak daging ayam broiler yang dipelihara sampai umur 35 hari. Percobaan dilakukan menggunakan metode eksferimental in vivo dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Sebanyak 100 ekor ayam pedaging umur sehari(DOC) strain Multi Breeder 202 Platinum, dibagi dalam lima pelakuan ransum dan empat ulangan dimana setiap ulangan berisi lima ekor ayam broiler. Ransum perlakuan terdiri atas : R0 = pakan fungsional 0%, R1= pakan fungsional 5%, R2= pakan fungsional 10%, R3= pakan fungsional 15%, R4= pakan fungsional 20%. Peubah yang diamati adalah bobot kadar protein dan kadar lemak daging bagian dada. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan pakan fungsional berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap peningkatan kadar protein daging dan berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap lemak daging. Rataan protein daging yaitu R0 = 20,465 ± 0,010, R1 = 19,978 ± 0,029, R2 = 21,620 ± 0,065, R3 = 21,495 ± 0,158, R4 = 21,230 ± 0,180. Berdasarkan uji orthogonal polynomial ditunjukan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) dan memberikan bentuk respon kuadrater terhadap kadar protein daging dengan persamaan Y = 20,073357 – 0,2108714 X + 0,0949286 X2 dan koefisien determinasi (r2) 38,9358 %. Kesimpulan hasil penelitian menujukan penggunaan pakan fungsional pada ransum broiler sampai level 20% tidak mempengaruhi kadar lemak daging, sedangkan level optimal pakan fungsional 11,21 % menghasilkan protein daging sebesar 21,24%.This study was aimed to evaluate the use of functional feed in the ration, it’s effects on protein and fat content’s of broiler meat. The chicken’s were maintained until the age of 35 days. The experiments were performed using in-vivo experimental methods with completely randomized design (CRD). One hundred day-old chicks (DOC) of broiler, Multi Breeder Platinum 202 strain, were divided into five dietary treatments and four replications with each replication contained five broiler chickens. The ration used consisted of: R0 = 0% functional feed, R1 = 5% functional feed, R2 = 10% functional feed, R3 = 15% functional feed, R4 = 20% functional feed. The variables observed were protein and fat content’s of the breast meat. The results showed that the use of functional feeding was highly significantly (P <0.01). Increased the levels of meat protein and the effect was not significant (P> 0.05) on fat meat. The means of protein meat were R0 = 20.47 ± 0.01, 19.98 ± R1 = 0.03, R2 = 21.62 ± 0.07, 21.42 ± R3 = 0.03 and R4 = 21.23 ± 0.18. Based on ortogonal polynomial test of there was a quadratic r relationalship (P<0.01) betewen treatment (y) and protein content in broiler meat with the equation Y = 20.073357 – 0.2108714 X + 0.0949286 X2 and the coefficient of determination (r2) = 38.9358 %. The results showed that the use of functional feed in broiler rations until a level of 20% did not affect the fat content of broiler meat, while the optimum level of fungctional feed was 11.21 % to produce protein content of 21.24 %.
114004308E1A007323PEMBUBARAN PARTAI POLITIK (Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon dan Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik)Pembubaran partai politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya berakibat hukum pada ketidakikutan partai politik tersebut sebagai peserta pemilihan umum, tetapi lebih jauh lagi adalah pembatalan terhadap status badan hukum partai politik tersebut dan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pemohon dalam pembubaran partai politik dan akibat hukum pembubaran partai politik.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan spesifikasi penelitian deskriptif, Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara identifikasi kemudian inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum (legal standing) atau pihak yang diberikan hak sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Kedudukan hukum pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik tersebut adalah hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang. Pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik atau kedudukan hukum (legal standing) hanya kepada pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran di antara partai politik yang ada. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ternyata tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum ketika nantinya terdapat partai politik yang dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa bagaimana kedudukan dari anggota MPR, DPR, dan DPRD yang diusung oleh partai politik yang telah dibubarkan dan bagaimana pula terhadap utang maupun semua kewajiban perdata yang menjadi tanggungan partai politik tersebut. Kokosongan hukum ini tidak bisa diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekusaan legislasi.
The dismissal of politic party through the decision of Constitution Court is not only to give impact to the law in being not participated in the politic party as the contestant of public election, but further is the cancelation to the status law of politic party and it must be announced in the State News of Republic of Indonesia. Thus, this research aims to find out the law position of requester in dismissal of politic party and the impact the dismissal of politic party.
The method of approach in this research is the approach of statute approach with the specification of descriptive research, source of material law come from the material of primary law and secondary law that collected by identification then inventoried to the regulation of ordinance and literature book and analyzed to by using method of qualitative normative.
Based on the result of research it can be concluded that legal standing or side which is given the right as the requester in the dismissal of politic party it is the government that can be represented by attorney general and/or ministry that has been given the duty by president to do it. The law position of requester in the request of dismissal of politic party it is the right and authority of constitution that has been given by the ordinance. The giving of right to propose the request of the dismissal of politic party proposition of law (legal standing) only to the government is to prevent the action to sue the dismissal among the politic party. Based The Law Number 2, 2008 juncto The Law Number 2, 2011 about the politic party there is not regulated about the impact of law from the dismissal of politic party. It causes the emptiness of law when later there is the politic party that has been dismissed through the decision of Constitution Court that the position of the member of Congress, House of Representative, and Regional House of Representative that are supported by politic party that have been dismissed and what about the debt or all the civil obligation that become the responsibility of politic party. The emptiness of this law is not regulated through the Regulation of Constitution Court as determined in the Article 10 (2) The Regulation of Constitution Court Number 12, 2008, because the Constitution Court does not has the legislation authority.