1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 27.261-27.280 dari 50.190 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
2726130201G1B016020PENGARUH PEMBERIAN MADU HUTAN PAMEUNGPEUK TERHADAP KADAR TGF-β1 PADA LUKA PUNCH BIOPSY SEBAGAI MODEL PALATOPLASTI PADA TIKUS Sprague dawley Latar belakang. Insidensi celah langit-langit terjadi pada tiap 1 dari 700 kelahiran di seluruh dunia. Salah satu terapi dari celah langit - langit yaitu palatoplasti. Penyembuhan luka pasca palatoplasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan risiko terjadi komplikasi cukup tinggi. Madu diketahui dapat mempercepat penyembuhan luka pada palatum, namun belum diketahui pengaruh madu mempengaruhi proses penyembuhan luka melalui jalur mekanisme TGF-β1. Tujuan. Mengetahui pengaruh pemberian madu Hutan Pameungpeuk terhadap kadar TGF-β1 dari perlukaan punch biopsy pada palatum tikus Sprague dawley. Metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode true experimental laboratoris secara in vivo. Rancangan penelitian menggunakan posttest-only control group design. Sampel model palatoplasti berjumlah 30 ekor tikus menggunakan punch biopsy berdiameter 3 mm pada palatum durum. Terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok perlakuan yang diberikan madu Hutan Pameungpeuk (KP), kelompok kontrol negatif diberikan akuades (KKN), dan kelompok kontrol positif yang diberikan aloclair gel (KKP). Sampel jaringan diambil pada hari ke-4 kemudian dilakukan uji ELISA. Hasil uji ELISA diolah menggunakan software SPSS dengan uji One-way ANOVA dan dilanjutkan uji antar kelompok menggunakan Post-hoc LSD. Hasil. Kadar TGF-β1 pada kelompok perlakuan (KP) 16,13±1,06883 ng/l, kelompok kontrol negatif (KKN) 7,36±0,16543 ng/l, dan kelompok kontrol positif (KKP) 15,03±0,34221 ng/l. Terjadi perubahan ekspresi dengan fold changes pada rerata kadar KP sebanyak 2,19 kali dari KKN dan KP 1,07 kali dari KKP. Analisis data menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan nilai 0,000 (p<0,01) dan perbedaan yang sangat bermakna antar kelompok dengan nilai 0,000 (p<0,01). Simpulan. Terdapat pengaruh pemberian Madu Hutan Pameungpeuk terhadap kadar TGF-β1 dari perlukaan punch biopsy pada palatum tikus Sprague dawley.Background. Incidence of cleft palate occurred in every 1 in 700 births worldwide. One of the treatments for cleft palate was palatoplasty. Wound healing post palatoplasty takes a long time and has a high risk of complications. Some study claimed that honey could accelerate palatum wound healing. However, it is still unclear how honey would work on palatum wound healing through the pathway mechanism of TGF-β1. Purpose. To determine the effect of Pameungpeuk Forest honey on TGF-β1 levels from punch biopsy wounds in Sprague dawley palate. Method. The study was quantitative research and used true experimental method (in vivo). Reasearch design used posttest-only control group design. The study was conducted in 30 rats. The palatoplasty model were made using a punch biopsy with 3 mm diameter on the hard palate. Three groups in this study were treated with aquadest (KKN), aloclair gel (KKP), and Pameungpeuk Forest honey (KP) for 4 days. This study collected tissue samples from the palate wound area and the TGF-β1 level was measured using ELISA. Statistical analysis was performed using One-way ANOVA in SPSS software. Result. Levels of TGF-β1 were 16,13±1,06883 ng/l in the treatment group (KP), 7,36±0,16543 ng/l in the negative control group, and 15,03±0,34221 ng/l in the positive control group. The TGF-β1 levels in KP group was 2,19x and 1,07x than in KKN and KKP respectively. Statistical analysis showed a significant difference (p value 0,000). P-value of analysis between groups were p<0,01. Conclusion. There was an effect of Pameungpeuk Forest honey on TGF-β1 levels in punch biopsy wounds of Sprague dawley palate.
2726230614G1A015111HUBUNGAN ANTARA NILAI MEAN PLATELET VOLUME (MPV) DAN JUMLAH TROMBOSIT DENGAN HASIL KULTUR DARAH PADA PASIEN TERDUGA SEPSIS DI INTENSIVE CARE UNIT (ICU) RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTOLatar Belakang: Sepsis didefinisikan sebagai sindrom penyakit akibat infeksi yang mengancam jiwa yang ditandai dengan gangguan fungsi organ akibat regulasi respon tubuh yang terganggu. Pemeriksaan kultur darah merupakan baku emas dalam penegakan diagnosis etiologi sepsis, namun memiliki kekurangan karena pemeriksaan ini membutuhkan waktu 3-5 hari. Berdasarkan penelitian yang berkembang saat ini, nilai Mean Platelet Volume dan jumlah trombosit dapat menjadi indikator terjadinya suatu infeksi dan berpotensi untuk digunakan sebagai penanda sepsis yang disebabkan oleh bakteri.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai Mean Platelet Volume dan jumlah trombosit dengan hasil kultur darah pada pasien terduga sepsis di Intensive Care Unit RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan studi cross-sectional. 49 sampel pasien terduga sepsis dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Menggunakan data sekunder yang diambil dari Rekam Medik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto periode Maret-Agustus tahun 2018. Analisis bivariat menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov.
Hasil: Nilai Mean Platelet Volume sebagian besar nilai Mean Platelet Volume normal 33 orang (67,3%); jumlah trombosit sebagian besar jumlah trombosit normal 33 orang (67,3%); Hasil kultur darah negatif 39 orang (79,6%). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai Mean Platelet Volume terhadap kultur darah p=0,990 (p>0,05); jumlah trombosit terhdap kultur darah p=0,997 (p>0,05).
Kesimpulan: Nilai Mean Platelet Volume dan jumlah trombosit tidak berhubungan terhadap hasil kultur darah pasien terduga sepsis di Intensive Care Unit RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Background: Sepsis is defined as a disease syndrome due to life threatening infection, marks by organ dysfunction because of respond regulation of the body is disturbed. Blood culture test is a gold standard in diagnosing certain etiology of sepsis, but it needs about 3-5 days to be conducted. Complete blood examination like platelet count and Mean Platelet Volume (MPV) are significant indicators to measure infection. These could indicate organ dysfunction directly in sepsis.
Objective: To identify the correlation between Mean Platelet Volume score and platelet count with blood culture result on suspected sepsis patients in Intensive Care Unit of Margono Soekarjo Purwokerto Hospital.
Methods: This research was analytic observational with cross-sectional study. There were 49 samples of suspected patients selected based on inclusion and exclusion criterias.
Results: Mean Platelet Volume score mostly found in normal range (67,3%); Platelet count mostly found in normal range (67,3%); blood culture test is found negative (79,6%). Kolmogorov-Smirnov test result between Mean Platelet Volume and blood culture is p=0,990 (p>0,05); platelet count and blood culture test is p=0,997 (p>0,05).
Conclusion: Mean Platelet Volume score and platelet count have no correlation with blood culture result in the patients with suspected sepsis in Intensive Care Unit of Margono Soekarjo Purwokerto Hospital.
2726330615E1A113117PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. SAMBAS WIJAYA
PURBALINGGA		Perusahaan memiliki peran yang penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.
Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di PT. Sambas Wijaya Purbalingga.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sambas Wijaya Purbalingga telah dilaksanakan dengan baik yang ditunjukkan dengan pelaksanaan Sambas Peduli. PT. Sambas. Wijaya Purbalingga telah melaksanakan kegiatan CSR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahu 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan. 		The company has an important role to improve the level of community welfare. One of the efforts that can be done by the company is to carry out social and environmental responsibility. Based on description, the author is interested to research which entitled “Implementation of Corporate Social Responsibility Under The Article 74 Act Number 40 Year 2007 Regarding Limited Liability Company at PT. Sambas Wijaya Purbalingga ”.
The approach method used in this research is normative juridicial with approach of legislation and analitycal approach. The specification of this study was analytical descriptive. The data used was secondary data which came from laws and literature books, they relate to research issues and primary data which were obtained from interviews with the sources at PT. Sambas Wijaya Purbalingga.
Based on the results and discussion, it can be concluded that the implementation of Social and Environmental at PT. Sambas Wijaya Purbalingga has been implemented well as indicated by the provision of Sambas Peduli. PT. Sambas Wijaya Purbalingga has implemented CSR activities in accordance with prevailing laws and regulations, namely Article 74 of Act Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company on Social and Environmental Resmonsibility.
2726430618E2A018001PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN IMUNISASI PADA ANAK
DI KABUPATEN BANYUMAS
Kebijakan penyelenggaraan imunisasi pada anak di Kabupaten Banyumas pada dasarnya merupakan suatu tindakan hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan imunisasi pada anak di Kabupaten Banyumas. Selain itu juga ditujukan untuk menganalisis Perlindungan Hukum pada masyarakat dalam penyelenggaraan imunisasi pada anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan imunisasi mulai dari perencanaan, penyediaan dan distribusi logistik, penyimpanan dan pemeliharaan logistik, penyediaan tenaga pengelola, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan limbah, dan pemantauan dan evaluasi sudah dilaksanakan tetapi masih belum sesuai kebutuhan puskesmas terutama alat penyimpan vaksin sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Apabila terjadi kesalahan prosedur dan mengakibatkan terjadinya KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) maka akan dikenakan sanksi administratif dengan asas penegakan hukum Reparatoir Condemnatoir yaitu mengembalikan ke kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran dengan memberikan pengobatan dan perawatan tanpa biaya apapun. Di Kabupaten Banyumas sudah dibentuk POKJA KIPI Tk kabupaten untuk mengantispasi terjadinya KIPI dengan menyediakan anggaran bantuan perawatan untuk membantu KIPI. Pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan imunisasi dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat. Perlindungan hukum dalam penyelenggraan imunisasi baik preventif maupun represif.
The policy for implementing immunization for children in Banyumas Regency is basically a legal action. One of the principles of a rule of law is the principle of legality, which implies that every government legal action must be based on the prevailing laws and regulations or every government legal action must be based on the authority granted by statutory regulations.
This study is aimed at analyzing the accountability of local governments in administering immunization to children in Banyumas Regency. In addition, it is also aimed at analyzing legal protection for the community in the implementation of immunization for children carried out by the local government in Banyumas Regency. This research uses a normative juridical approach, with secondary sources through primary and secondary legal materials.
The results showed that the government's responsibility for immunization, starting from planning, provision and distribution of logistics, logistics storage and maintenance, provision of management personnel, service implementation, waste management, and monitoring and evaluation have been implemented, but still not in accordance with the needs of the public health center, especially vaccine storage devices. in accordance with Article 12 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization. If there is a procedural error and it results in an KIPI(Post Imunization follow up events), it will be subject to administrative sanctions with the principle of enforcing the law of the Reparatoir Condemnatoir, namely returning to its original condition before the violation occurred by providing medication and treatment at no cost. In Banyumas District, POKJA KIPI at district level has been formed to anticipate the occurrence of KIPI by providing a budget for maintenance assistance to assist KIPI. Local governments provide legal protection for the community in administering immunization by referring to the Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) from the central government. Legal protection in administering immunization, both preventive and repressive.
2726530616E1A113060TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO: 510/008/BPSK/VII/2020)Hak dan kewajiban yang timbul dikarenakan hubungan hukum berupa perjanjian, harus mendapatkan perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan hukum terhadap sengketa konsumen dilihat pada Pasal 45 ayat (1) dan (2), setiap penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan.
BPSK sebagai lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan di daerah tingkat II Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen baik secara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Hal tersebut memudahkan konsumen ataupun pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen dikarenakan proses penyelesaian yang dilakukan BPSK relatif cepat dan biaya ringan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis dan analisis, spesifikasi penelitian Deskriptif, metode pengumpulan data studi kepustakaan, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun sistematis dan metode analisis data Normatif Kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Kuningan Nomor 510/008/BPSK/VII/2020 dapat disimpulkan bahwa PT. Kibar Buana Persada Member Of Buana Kassiti (Holding Company) sebagai pembangun (developer), berkedudukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Termohon, mengabulkan tuntutan dari Sdr. Rangga dkk sebanyak 6 (enam) orang, yang kesemuanya adalah warga perumahan Buana Cigadung Residence, sebagai konsumen selanjutnya disebut Pemohon.		The rights and obligations that arise due to a legal relationship in the form of an agreement, must obtain legal protection according to the applicable laws and regulations. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection explains legal protection against consumer disputes, as seen in Article 45 paragraph (1) and (2), every consumer dispute resolution can be carried out by litigation or through court and non-litigation or outside the court.
BPSK as a consumer judiciary institution domiciled in regency and municipal level II has the authority to resolve consumer disputes through conciliation, mediation and arbitration. This makes it easier for consumers or business actors to resolve consumer disputes because the settlement process carried out by BPSK is relatively fast and low cost.
The method used in this research is juridical normative using statutory, historical and analysis approaches, descriptive research specifications, library study data collection methods, the data collected is then presented in a systematic form of descriptions and qualitative Normative data analysis methods.
Based on the results of research and discussion of the Decision of BPSK Kuningan Regency Number 510/008 / BPSK / VII / 2020, it can be concluded that PT. Kibar Buana Persada Member Of Buana Kassiti (Holding Company) as a developer, domiciled in Kuningan Regency, West Java, hereinafter referred to as the Respondent, granted Mr. Rangga et al as many as 6 (six) people, all of whom are residents of the Buana Cigadung Residence housing complex, as consumers, hereinafter referred to as the Petitioner.
2726630619E1A116052PERAN UNDERCOVER BUY DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PIHAK KEPOLISIAN(Studi di Polres Metro Jakarta Utara
Pembelian terselubung (Undercover Buy) merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengungkap Tindak Pidana Narkotika. Pembelian terselubung sendiri, sepertinya hal ini dapat dipersamakan dengan penjebakan yang direstui oleh undang-undang. Namun, yang perlu diketahii, disamping kewajiban adanya perintah dari atasan penyidik, sepatutnya pembelian terselubung menargetkan pada penangkapan penjual narkotika dan terutama dalam skala besar dan tidak menyasar pada tindak pidana narkotika dalam skala kecil. Metode Pembelian terselubung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Bab XIII Pasal 55 tentang Penyidikan didalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika yaitu teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy) yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana narkotika dan guna menemukan tersangkanya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa Teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika yaitu teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy) yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana narkotika dan guna menemukan tersangkanya.Hambatan yang dihadapi penyidik Tindak Pidana Narkotika dalam penegakan hukum pada kasus ini adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor saran dan fasilitas dan faktor masyarakat.Undercover Buy is a method used in disclosing the Narcotics Crime. Disguised purchases themselves, it looks like this can be likened to entrapment sanctioned by law. However, what needs to be known is, apart from the obligation to have orders from the investigator's superior, covert purchases should target the arrest of narcotics sellers and especially on a large scale and not target small scale narcotics offenses. The covert purchasing method is contained in Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics Chapter XIII Article 55 concerning Investigation in Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics. Based on Article 24 of the National Police Regulation Number 14 of 2012 concerning Investigation Management, it can be concluded that the covert purchasing technique in narcotics crime investigation is the undercover buy technique which is used to seek and collect evidence which with this evidence makes clear the narcotics crime. and in order to find the suspect. This study uses a sociological juridical approach, with descriptive research specifications, the data source used is primary data and secondary data, the data collected is presented with a systematic description with a qualitative descriptive analysis method. Based on the results of the research and discussion, it was found that the covert purchasing technique in the investigation of narcotics crime, namely the technique of disguising itself as a potential buyer (undercover buy) which is used to find and collect evidence which with this evidence makes clear the narcotics crime and to find the suspect. Narcotics crimes in law enforcement in this case are legal factors, law enforcement factors, advice and facilities factors and community factors.
2726730620E1A116068PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO
PENGANCAMAN TERHADAP JOKOWI (Tinjauan Putusan Nomor
777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)		ABSTRAK

PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO
PENGANCAMAN TERHADAP JOKOWI (Tinjauan Putusan Nomor
777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst)

Oleh :
SHAFIRA GUNAWAN
E1A116068

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya,
yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin
ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya
kecakapan teknik dalam putusannya. Pada kasus ini, terdakwa Ina Yuniati sebagai
pelaku penyebar video pengancaman terhadap Jokowi yang direkam oleh terdakwa
pada saat unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu pada bulan Mei 2019 silam, didakwa
dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada
persidangan terakhir Hakim memvonis bebas terdakwa Ina Yuniarti, hakim
menjatuhkan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap
terdakwa. Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai pertimbangan
hukum hakim yang menjatuhkan putusan bebas terdakwa Ina Yuniarti sudah sesuai
dengan surat dakwaan dan akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi
terdakwa dalam Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian
preskriptif, sumber data yang digunakan data sekunder yang diperoleh melalui
kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis dengan metode
analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa
pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan surat dakwaan dengan tidak
terbuktinya salah satu unsur dakwaan. Dan akibat hukumnya adalah dalam hal
penahanan, banding serta rehabilitasi.		ABSTRACT

FREE DECISION OF CRIMINAL ACTORS OF THREATING VIDEO OF
THREAT TO JOKOWI (Review Of Decision Number 777 / Pid.Sus / 2019 / Pn
Jkt.Pst)
By:

SHAFIRA GUNAWAN
E1A116068

Judges in making decisions must pay attention to all aspects in it, starting from the
need for caution and avoiding the slightest possible inaccuracy, both formal and
material in nature to the presence of technical skills in their decisions. In this case,
the defendant Ina Yuniati, as the perpetrator of the video threatening Jokowi, which
was recorded by the defendant during a demonstration in front of the Bawaslu
Building in May 2019, was charged with the single charge, violating Article 27
Paragraph (4) Jo. Article 45 Paragraph (4) of Law Number 19 Year 2016
concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic
Information and Transactions. At the last trial the Judge acquitted the defendant Ina
Yuniarti, the judge ruled that the defendant was not legally proven and convinced
that he was guilty of a criminal act as was charged against the defendant. In this
study, it discusses the problem of the legal considerations of the judge who gave the
defendant Ina Yuniarti's acquittal in accordance with the indictment and the legal
consequences of the acquittal of the defendant's decision in Decision Number 777 /
Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Pst. This study uses a normative juridical approach
withresearch specifications prescriptive, the data source used is secondary data
obtained through literature and documentaries and described systematically with
qualitative analysis methods. Based on the results of research and discussion, it was
found that the judges' legal considerations were in accordance with the indictment
with no evidence of any of the elements of the indictment. And the legal consequences
are in terms of detention, appeal and rehabilitation.
2726830621E1A116043PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF ASAS AQUSATOIR
(Studi di Denpom V/3 Malang)
Penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI dalam Perspektif asas aqusatoir ini adalah dengan cara upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian ini berperan dan berfungsi pada saat penyidikan mulai melakukan tindakan penyidikan dalam asas aqusatoir. Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana pembunuhan terhdap anggota TNI dalam perspektif asas aqusatoir, khusus nya yang terjadi di wilayah Denpom V/3 Malang. Selain itu di tunjukan juga untuk mengetahui yang menjadi hambatan bagi penyidik tindak pidana pembunuhan terhadap anggota tni dalam perspektif asas aqusatoir. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, Data Primer dan Data Sekunder yang terkumpul kemudian dioleh, dianalisis, dan disajikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI dalam Perspektif asas aqusatoir dari pelaksanaan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari seseorang yang mengetahuinya dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tertulis kepada polisi yang bertindak sebagai penyidik dan diakhiri dengan penyerahan berita acara mengenai pelaksanaan penyidikan dari pejabat penyidik yaitu Ankum kepada odituran dalam militer, serta pengembalian terhadap penyidik apabila ada kekurangan, persiapan penanganan TKP, perjalanan menuju TKP, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah TKP yang terdiri dari pemotretan, pembuat sketsa, pengumpulan barang bukti penanganan korban, saksi, dan pelaku. Pengorganisasian olah TKP dan akhir penanganan TKP. Hambatan yang dihadapi penyidik yaitu polisi militer terbagi atas dua bagian yakni kendala dari luar penyidik berupa faktor penegak hukum, faktor waktu, faktor minimnya saran dan prasarana, dan kendala dari dalam penyidik yaitu faktor dari personil.Law enforcers to reveal criminal acts of murder against TNI members in the perspective of the aqusatoir principle are by means of collecting evidence and evidence which is a means of proof that plays a role and functions when the investigation begins to carry out investigative actions in the aqusatoir principle. This research was conducted with the aim of knowing the execution of the crime of murder against members of the TNI in the perspective of the aqusatoir principle, especially in the Denpom V / 3 area of Malang. In addition, it is also shown to find out what is the obstacle for investigators of the murder of this member from the perspective of the aqusatoir principle. In order to achieve this goal, this research was conducted using a sociological juridical approach. Primary and secondary data were collected and then obtained, analyzed, and presented as a whole. Based on the results of this study it is stated that in the implementation of the investigation of the crime of murder of TNI members in the perspective of the aqusatoir principle of the implementation by the crime scene (TKP), starting from a report or complaint from someone who knows about it in oral or written form to the police who acting as an investigator and ending with the submission of minutes regarding the implementation of the investigation from the investigating official, namely Ankum to the military officers, as well as returning to the investigator if there is a shortage, preparation for handling the TKP, traveling to the TKP, First Actions at the Crime Scene (TPTKP), TKP processing consisting of a photo shoot, sketch maker, collection of evidence handling victims, witnesses, and perpetrators. Organizing the TKP processing and the final handling of the TKP. The obstacles faced by investigators, namely the military police, are divided into two parts, namely obstacles from outside the investigator in the form of law enforcement factors, time factors, the lack of advice and infrastructure, and obstacles from within the investigator, namely factors from personnel.
2726930622E1A016293PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTANYA DI PT.SINAR TAMBANG ARTHALESTARI AJIBARANG (STUDI SEMEN BIMA AJIBARANG)Serikat pekerja mempunyai peran penting dalam hubungan industrial. Menurut UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, baik perlindungan, pembelaan hak/kepentingan pekerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kendala umum Serikat Pekerja, lemah dalam kualitas kepemimpinan, tawar-menawar dengan pengusaha, dan kurangnya berpihakan perusahaan dengan adanya serikat pekerja. Serikat Pekerja harus melaksanakan hak dan kewajiban dari undang-undang, menjadikan anggotanya profesional di bidangnya, dan juga mensejahterakan antar anggotanya.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis serikat pekerja dalam rangka membela kepentingan pekerja, dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja dalam rangka kepentingan tenaga kerja di PT. Sinar Tambang Arthalestari Ajibarang. Untuk Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peranan serikat pekerja dalam mensejahterakan anggotanya adalah melindungi hak anggota dengan cara melakukan advokasi/pembelaan terhadap anggota, turut serta menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi dengan cara melaksanakan perjanjian kerja bersama, menyalurkan aspirasi secara demokratis dengan cara aspirasi anggota ditampung dan dimusyawarahkan, mengembangkan ketrampilan dan keahlian anggota dengan cara mengadakan pelatihan dan pendidikan, ikut memajukan perusahaan dengan cara meningkatkan produktivitas anggota, memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dengan cara memperjuangkan hak anggota seperti gaji, tunjangan, keselamatan kerja. Hambatan yang dihadapi serikat pekerja adalah kurangnya komunikasi dengan pihak manajemen, faktor sumber daya manusia, pembinaan terhadap karyawan dan menempuh langkah-langkah penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Worker union have an important role in industrial relations. According to Law 21 of 2000 on Labor Unions, both protection, defense of workers' rights / interests, as well as improving the welfare of workers and their families. General obstacles to trade unions, weak leadership qualities, bargaining with employers, and a lack of partiality for companies with the existence of trade unions. Trade unions must exercise their legal rights and obligations, make their members professional in their fields, and make their members prosperous.

The research objective was to identify, study and analyze worker unions in order to defend the interests of workers, and analyzing the obstacles faced by worker unions in the interests of workers at PT. Sinar Tambang Arthalestari Ajibarang. The research method used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data. The data obtained were analyzed and described based on legal norms related to the object of research. The research analysis was conducted with qualitative normative.

Based on the results of the research, it can be concluded that the role of worker unions in the welfare of their members is to protect the rights of members by advocating/defending members, participating in maintaining order for the continuity of production by implementing collective labor agreements, channeling aspirations democratically by accommodating and discussing members' aspirations. develop skills and expertise of members by conducting training and education, participating in advancing the company by increasing member productivity, fighting for the welfare of members and their families by fighting for members' rights regarding salaries, benefits, work safety etc. Barriers faced by trade unions are lack of communication with management, human resources factors, training for employees and taking steps to resolve the issue in accordance with laws and regulations.
2727030623F1B115036MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH BINTANG SEMBILAN KELURAHAN BERKOH KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMASPenelitian ini untuk melihat bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Sembilan. Kajian ini merujuk pada empat fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakkan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis interaktif Milles, Huberman dan Saldana. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Sembilan dapat dikatakan sudah cukup maksimal dalam fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu perencanaan terdapat perencanaan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pengorganisasian terdapat struktur organisasi yaitu ketua, penasehat, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi lainnya namun, terdapat kendala terbatasnya pengurus bank sampah yang aktif, dan cakupan kelompok sasaran hanya dilakukan oleh sebagian dari masyarakat Kelurahan Berkoh. Penggerakan dalam pengelolaan sampah mekanisme kerja di Bank Sampah Bintang Sembilan sudah mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No 13 Tahun 2012 tentang mekanisme kerja melalui bank sampah. Pengawasan pengelolaan sampah di bank sampah Bintang Sembilan berupa sosialisasi, pelatihan membuat kerajinan dari bahan sampah dan evaluasi yang diadakan setiap 1 tahun sekali. 		The study aims to see how the management waste in the Bintang Sembilan Waste Bank Berkoh. His study refers to the four management functions according to George R. Terry, namely: Planning, Organizing, Actating, and Controlling. The method used in this study is descriptive qualitative, Informant selection technique with purposive sampling. Data collection techniques used are in-depth interviews, documentation, and observation. The analytic method used is the interactive analysis model of Milles, Hubermman, and Saldana. The validity of the data in this study was tasted using source triangulation.

The result showed that the management of waste in the Bintang Sembilan Waste Bank Berkoh it can be said that it has been maximal in the management function according to George R. Terry, but there are obstacles namely, Planning includes long term, medium term, and short term planning. Organizing there is an organizational structure namely, chairman, advisors, secretary, treasurer, and other divisions however, the limited number of active waste bank management, and the coverage of the target group or garbage bank customers is only part of the Berkoh community. Actuating in waste management the working mechanism in the waste bank Bintang Sembilan has followed in the regulation of the minister of environment article 5 No 14 of 2012 concerning the working mechanism thought the waste bank. Controlling of waste management in waste bank Bintang Sembilan in the form of socialization, training on making crafts from waste materials and evaluations which are held once a year.
2727130625K1A016018FORMULASI SEDIAAN GEL FACIAL WASH DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK DAUN MANGGA BACANG (Mangifera foetida Lour) DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI Propionibacterium acneJerawat merupakan penyakit kulit yang umumnya terjadi pada remaja usia 16-19 tahun, bahkan dapat berlanjut hingga usia 30 tahun. Penyebab jerawat salah satunya disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Bakteri tersebut diketahui mampu dihambat oleh senyawa aktif dari tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri yaitu ekstrak daun mangga bacang (Mangifera foetida Lour). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fraksi pelarut ekstrak daun mangga bacang terhadap aktivitas bakteri P.acne menggunakan metode maserasi dan fraksinasi bertingkat, konsentrasi minimum ekstrak daun mangga bacang yang dapat menghambat aktivitas bakteri P.acne menggunakan metode difusi sumuran, pembuatan sediaan gel facial wash ekstrak daun mangga bacang, serta karakterisasi sediaan tersebut. Karakterisasi sediaan gel facial wash meliputi uji homogenitas, pH, daya busa, daya sebar, viskositas, organoleptik, dan uji aktivitas antibakteri. Ekstrak metanol, fraksi etil asetat, fraksi n-heksana, serta fraksi residu ekstrak metanol daun mangga bacang memiliki nilai rendemen sebesar 10,88%; 2,94%; 0,80%; dan 7,14%. KHTM ekstrak metanol daun mangga bacang terhadap P.acne yaitu 0,5 ppm dengan zona hambat sebesar 1,50 mm. Sediaan gel facial wash dibuat dengan menambahkan ekstrak daun mangga bacang pada konsentrasi 0,1; 0,5; dan 1 ppm. Hasil karakterisasi sediaan gel facial wash pada penyimpanan selama 16 hari mengalami penurunan stabilitas namun tetap memenuhi SNI dengan nilai pH pada rentang 5,70–6,23; nilai daya busa pada rentang 62,84–67,62 %; nilai daya sebar pada rentang 6,64–7,13 cm; serta nilai viskositas pada rentang 11.250-11.713 cPS. Sediaan gel dengan konsentrasi ekstrak daun mangga bacang 0,1; 0,5; dan 1 ppm dapat menghambat pertumbuhan P.acne dengan aktivitas antibakteri sebesar 6,13; 14,43; dan 15,10 mm. Nilai organoleptik memperoleh nilai 4,1 pada parameter aroma, nilai 3,9 pada parameter warna dan bentuk, nilai 3,7 pada parameter tekstur, dan nilai 3,8 pada parameter daya busa. Acne is a skin disease that generally occurs at aged 16-19 years, and can even continue until the age of 30’s. One of the causes of acne is the bacteria, Propionibacterium acne. These bacteria are known to be able to be inhibited by active compounds from plants that have the potential to act as antibacterials, namely the Bachang mango leaf extract (Mangifera foetida Lour). This study aimed to determine the effect of the extract solvent fraction of bachang mango leaf on the activity of P.acne, the minimum concentration of bachang mango leaf extract that can inhibit the activity of P.acne, formulate bachang mango leaf extract for facial wash gel, and facial wash characterized. The characterization of facial wash gel preparations included homogeneity, pH, foam power, dispersion, viscosity, organoleptic, and antibacterial activity tests. Extract methanol, fraction ethyl acetate, fraction n-hexane, and fraction metanol of bachang mango leaf extract had a yield value of 10.88%; 2.94%; 0.80%; and 7.14%. MIC of methanol extract of bachang mango leaves against P.acne is at a concentration of 0.5 ppm with an inhibition zone 1.50 mm. Facial wash gel are made by adding bachang mango leaf extract at a concentration of 0.1; 0.5; and 1 ppm. The characterization of gel facial wash complied SNI requirements for 16 days, which pH test results are in the range of 5.70–6.23; the foam power test obtained a value range of 62.84-67.62 %; the spreadability test were in the range of 6.64–7.13 cm; a viscosity value range of 11.250-11.713 cPS. Gel facial wash with a concentration of mango leaf extract 0.1; 0.5; and 1 ppm can inhibit the growth of P.acne with antibacterial activity of 6.13; 14.43; and 15.10 mm. The organoleptic test on smell parameters with a value of 4.1, tekstur and shape with a value of 3.9, colour parameter with a value of 3.7, and the foam power with a value of 3.8.
2727230626J1E016014A NARRATIVE ANALYSIS OF CAUSAL FACTORS ON STUDENTS’ RELUCTANCE IN SPEAKING ENGLISH ON THE 8TH GRADERS OF SMP N 3 PURWOKERTOABSTRAK
Listiyani, 2020. “Analisis Naratif terhadap Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Siswa untuk Berbicara menggunakan Bahasa Inggris pada Siswa Kelas 8 di SMP N 3 Purwokerto”. Skripsi. Pembimbing 1: Drs. Agus Sapto Nugroho, M.Ed, TESOL. Pembimbing 2: Nisa Roiyasa. M, TESOL. Penguji: Muhamad Ahsanu, S.Pd., M.Sc., M.Hum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Pendidikan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Purwokerto.
Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab keengganan siswa dalam berbicara menggunakan Bahasa Inggris. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan siswa enggan berbicara menggunakan Bahasa Inggris, (2) untuk mengidentifikasikan faktor yang mendominasi siswa enggan berbicara menggunakan Bahasa Inggris, (3) untuk menjelaskan proses dari faktor dominan dalam mempengaruhi keengganan siswa dalam berbicara menggunakan Bahasa Inggris.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif-kualitatif dengan pendekatan naratif. Sampel penelitian ini adalah 30 siswa kelas 8A di SMP Negeri 3 Purwokerto. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner dan interview. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik.
Hasil dari penelitian ini meliputi: (1) terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan siswa enggan berbicara menggunakan Bahasa Inggris yaitu faktor psikologi (kurang percaya diri, takut membuat kesalahan, kurang tertarik untuk berbicaea, malu, dan kegugupan), faktor kebahasaan (kurangnya pengetahuan Bahasa Inggris, kekurangan kosakata, kurangnnya kemampuan pengucapan, dan kurangnya pengetahuan struktur bahasa), faktor sosial dan budaya (pembiasaan berbahasa Inggris, kesulitan buku, pembiasaan dari guru, tekanan public, dan budaya mengolok-olok).(2) faktor yang mendominasi adalah faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan muncul ketika keahlian Bahasa Inggris siswa masih rendah, hal tersebut mempengaruhi siswa secara psikolohis ketika mereka berbicara, dan faktor kebahasaan dialami siswa, (3) hal ini di pengaruhi oleh faktor lingkungan, sekeliling, dan budaya dari siswa.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Analisis Naratif, Keengganan, Berbicara
ABSTRACT
Listiyani. 2020. “A Narrative Analysis of Causal Factors On Students’ Reluctance in Speaking English on the 8th Graders of SMP N 3 Purwokerto”. Thesis. Supervisor 1: Drs. Agus Sapto Nugroho, M.Ed, TESOL. Supervisor 2: Nisa Roiyasa. M, TESOL. External Examiner: Muhamad Ahsanu, S.Pd., M.Sc., M.Hum. Ministry of Education and Culture, Jenderal Soedirman University, Faculty of Humanities, Language Education Department, English Education Study Program, Purwokerto.
This research is mainly concerned with the factors: students’ reluctance in speaking English. The purposes of this research are: (1) To find out the factors causing students’ reluctance in speaking English, (2) To identify the dominant factor causing students’ reluctance in speaking English, (3) To elaborate the process of the dominant factor that influences students’ reluctance in speaking English.
The methodology of this research is mixed-method research (quantitative-qualitative) with an emphasis of narrative inquiry approach. The samples of this research were 30 students of 8A at SMP N 3 Purwokerto. The data were collected through questionnaire (quantitative) and interview (qualitative). The technique of data analysis was thematic analysis.
The results of this research are: (1) there are three big factors causing students’ reluctance, including psychological factors (lack of confidence, fear of making mistake, lack of interest in speaking, having shyness and anxiety), linguistic factors (lack of English proficiency, vocabulary, pronunciation skill and grammar competence), and socio-cultural factors (English exposure, textbook difficulties, teacher’s conditioning, public threat, and culture of bullying.), (2) the dominant factor is linguistic factor; the dominant factor occurs when students’ linguistic competence is still low which influences students psychologically when they’re speaking; (3) it is also supported by their surrounding, and culture (socio-cultural factor).

Keywords: Causal Factors, Narrative Analysis, Reluctance, Speaking
2727330627E1A116050PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ORANG ASINGFemomena Globalisasi telah berdampak pada peningkatan lalu lintas Orang Asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Fenomena tersebut tentu membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Maka, atas amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur segala lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya yang kemudian disebut sebagai Keimigrasian. Penyelenggaraan Fungsi Keimigrasian tersebut diamanatkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbagi menjadi pengawasan dan penindakan. Penelitian ini diarahkan untuk menjabarkan peran, hambatan normatif serta upaya optimalisasi Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan legal positivisme yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis dengan cara studi kepustakaan dan kemudian disajikan berupa teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian, peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasarkan kepada kebijakan selektif dan mengacu pada Konsep Trifungsi Keimigrasian yang melibatkan berbagai instansi multisektoral. Kemudian, kami menemukan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang berasal dari instrumen perundang-undangan yang belakangan dikeluarkan oleh pemerintah berakibat kepada eksistensi kebijakan selektif. Untuk itu, kami merekomendasikan optimalisasi dengan berpijak pada kebijakan selektif dan perkembangan teknologi dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian Orang Asing adalah sangat penting dalam kehidupan bernegara. Maka, kami menyaranankan perlunya perhatian pemerintah dan para akademisi agar dalam pelaksanaannya optimal sesuai dengan kebijakan selektif dan konsep trifungsi keimigrasianGlobalization phenomena has had an impact on increasing the traffic of foreigners entering and leaving Indonesia. This phenomenon certainly has a positive impact as well as a negative impact. Then, on the mandate of the Undang Undang Dasar 1945 which was later described by Undang-undang No. 6 of 2011 tentang Keimigrasian manage all traffic of foreigners entering or leaving Indonesian territory and its oversight were then referred to as Immigration. The implementation of the Immigration Function is mandated to the Ministry of Law and Human Rights which is divided into supervision and enforcement. This research is directed to describe the role, normative barriers and efforts to optimize the role of the Ministry of Law and Human Rights in carrying out the function of Immigration. To solve this problem, a normative juridical approach is used, namely research that uses legal positivism which states that law is identical to written norms by means of literature study and then presented in the form of narrative text. Based on the research results, the role of the Ministry of Law and Human Rights in carrying out supervision and enforcement is based on selective policies and refers to the Immigration Trifunction Concept which involves various multisectoral agencies. Then, we found that there were several obstacles that came from the statutory instruments that were recently issued by the government which resulted in the existence of selective policies. For that, we recommend optimization based on selective policies and developments in technology and society. It can be concluded that the role of the Ministry of Law and Human Rights in carrying out the supervision and enforcement of the immigration of foreigners is very important in the life of the state. So, we suggest the need for the attention of the government and academics so that its implementation is optimal in accordance with selective policies and the concept of immigration trifunctions
2727430628E1A116019KAJIAN TERHADAP SAFE ZONE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Upaya Turki Membangun Safe Zone Di Perbatasan Wilayah Suriah Bagian Utara)
Konflik bersenjata internasional atau dikenal sebagai perang seringkali tidak dapat dihindarkan, tetapi perang telah diatur sedemikian rupa dalam hukum humaniter internasional yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Hukum humaniter internasional ditujukan untuk mengurangi dampak negatif yang muncul akibat terjadinya peperangan. Perang pasti menimbulkan kerugian harta benda, korban luka-luka, hingga koban jiwa dari penduduk sipil. keadaan ini memaksa mereka untuk mengungsi baik secara internal maupun secara internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat memberikan perlindungan dan bantuan terhadap masyakarat sipil yang menderita atau menjadi korban perang. Salah satu contohnya yaitu upaya Turki dalam membangun safe zone di perbatasan wilayah Suriah bagian utara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan safe zone atau zona serupa lainnya dalam hukum humaniter internasional serta mengetahui dampak pembentukan safe zone yang dilakukan Turki di wilayah Negara Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara naratif dan dianalisis melalui metode normatif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa safe zone tidak diatur secara eksplisit dalam hukum humaniter internasional, tetapi secara implisit disebutkan mengenai zona perlindungan serupa. Dalam praktiknya pembuatan zona perlindungan dapat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB atau persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini pendirian safe zone oleh Turki menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya, Turki sebaiknya mematuhi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 dan tidak melanggar hak-hak Etnis Kurdi, dan juga tidak memindahkan pengungsi secara paksa, persetujuan pendirian safe zone juga sebaiknya dilakukan oleh Turki dengan Suriah.		International armed conflict, known as war, is often unavoidable, but war has been regulated in such a way in international humanitarian law which includes the Geneva Conventions and The Hague Conventions. International humanitarian law is aimed at reducing the adverse impacts that arise as a result of warfare. War inevitably causes property loss, injuries, and even death of civilians. This situation forces them to flee both internally and internationally. Therefore, efforts are needed to be able to provide protection and assistance to civilians who suffer and are victims of war. One example is Turkey's efforts to build a safe zone in the northern territory of Syria.
This study aims to determine the regulation of safe zone or other similar zones in international humanitarian law and to determine the adverse impact of Turkey's safe zone construction in the territory of the Syrian State. This research is a juridical normative study that used a statutory approach, analytical approach, and a case study. All data in this study came from secondary data arranged in a narrative and analyzed through normative-qualitative methods.
The results of the research show that safe zone is not explicitly regulated in international humanitarian law, but implicitly mentioned similar zones of protection. In practice, the creation of a protection zone can be done through a UN Security Council Resolution or the agreement of the disputing parties. In this case the establishment of a safe zone by Turkey has some adverse impacts, Turkey should be able to obey the Universal Declaration of Human Rights 1948 and not violated the rights of Kurds ethnic, and to not resettle the refugees without their own free will, the agreement to establish the safe zone should also be carried out by Turkey and Syria.
2727530630K1A016067PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMAH MAKAN SECARA ELEKTROKIMIA DENGAN VARIASI JUMLAH PASANGAN ELEKTRODA Al/AlLimbah cair rumah makan merupakan limbah cair hasil proses kegiatan operasional rumah makan yang memiliki nilai biochemical oxygen demand (BOD) dan chemical oxygen demand (COD) yang tinggi. Apabila limbah dibuang langsung ke badan perairan, maka akan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan limbah untuk menurunkan nilai BOD dan COD dari limbah tersebut. Salah satu metode yang efektif untuk menurunkan nilai BOD dan COD adalah dengan teknik elektrokimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh voltase, kuat arus, jarak elektroda, dan waktu terbaik elektrolisis terhadap penurunan nilai BOD dan COD limbah cair rumah makan menggunakan elektroda alumunium dalam variasi jumlah pasangan elektroda. Hasil penelitian menunjukkan penurunan nilai BOD dan COD secara maksimal untuk 1 pasang elektroda aluminium terjadi pada voltase 12 Volt, kuat arus 10 A, jarak elektroda 1 cm, dan waktu 35 menit untuk dengan persentase penurunan BOD dan COD mencapai 100%, untuk 2 pasang elektroda aluminium terjadi pada voltase 12 Volt, kuat arus 7 A, jarak elektroda 1 cm, dan waktu 30 menit dengan persentase penurunan BOD dan COD mencapai 100%, serta untuk 3 pasang elektroda aluminium terjadi pada voltase 9 Volt, kuat arus 5 A, jarak elektroda 1 cm, dan waktu 30 menit untuk BOD dan 20 menit untuk COD dengan persentase penurunan BOD dan COD mencapai 100%.Restaurant wastewater is a waste results from restaurant operational activities which has a high biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) values. if the waste is disposed into water bodies, it will have a bad impact on the environment. Therefore, a waste treatment is needed to decrease the BOD and COD values of the waste. One of the effective methods to reduce BOD and COD values is electrochemical technique. The purpose of this research is to determine the effect of voltage, current, electrode distance, and the best time during the electrolysis due decrease the BOD and COD values of the wastewater using an aluminum with the variations in the number of electrode pairs. The results showed the maximum decrease in BOD and COD of 1 pair aluminum electrodes values occured at a voltage of 12 Volt, a current of 10 A, 1 cm of electrode distance, and 35 minutes with a percentage decreasing BOD and COD of 100% respectively, 2 pairs aluminum electrodes values occured at a voltage of 12 Volt, a current of 7 A, 1 cm of electrode distance, and 30 minutes with a percentage decreasing BOD and COD of 100% respectively, also of 3 pairs aluminum electrodes values occured at a voltage of 9 Volt, a current of 5 A, 1 cm of electrode distance, and 30 minutes for BOD and 20 minutes for COD with a percentage decreasing BOD and COD of 100% respectively,
2727630631F1F016028Respon Amerika Serikat terhadap Perkembangan Senjata Nuklir Korea Utara pada Masa Pemerintahan Donald Trump Periode 2017-2019Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dalam merespon perkembangan senjata nuklir Korea Utara pada tahun 2017-2019. Identifikasi kebijakan tersebut dianalisis berdasarkan kerangka pemikiran teori sistem politik dan model adaptif dalam politik luar negeri. Pada awalnya, penelitian ini menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam merespon perkembangan senjata nuklir Korea Utara sebelum Donald Trump memimpin pemerintahan. Ketidakberhasilan berbagai kebijakan yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam mencapai denuklirisasi terhadap Korea Utara menjadi perhatian bagi Donald Trump untuk segera diselesaikan melalui penggunaan kebijakan “Maximum Pressure and Engagement”. Penelitian ini kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi digunakannya kebijakan “Maximum Pressure and Engagement” oleh pemerintahan Trump serta menjabarkan berbagai keluaran kebijakan yang dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun.This article of research identifies the US Policy under Donald Trump's administration in response to North Korean's nuclear weapons developments in 2017-2019. The policy identification refers to the framework of political system theory and adaptive models in foreign policy. Initially, this research describes various policies by the United States in response to the development of North Korean's nuclear weapons prior to Donald Trump’s administration. The failure of various policies that have been carried out by the United States in achieving denuclearization of North Korea is a concern for Donald Trump to immediately implement a policy of "Maximum Pressure and Engagement". This research then analyzes the factors that affect “Maximum Pressure and Engagement” policy to be carried out by Trump administrations and also to describe the various policy outputs that have been carried out over a three-year period.
2727730607G2A018003Efektivitas Pengobatan Massal Penyaki Filariasis Setelah Empat Tahun Pengobatan Massal Di Desa Poso Kecamatan Karangtengah Kabupaten DemakABSTRAK
Latar belakang: Program eliminasi filariasis dilaksanakan melalui pengobatan massal dengan Diethylcarbamazine Citrate (DEC) dan Albendazol setahun sekali selama 5 tahun. Pengobatan massal filariasis yang dilaksanakan selama 5 tahun bertujuan untuk menurunkan angka pravalensi Mikrofilaria rate <1%. Evaluasi pengobatan massal perlu dilakukan salah satunya dengan metode Sediaan Darah Jari (SDJ) dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengobatan massal penyakit filariasis setelah empat tahun di Desa Ploso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional dengan subyek penelitian penduduk yang sudah mendapatkan pengobatan massal filariasis selama 4 tahun berturut-turut tahun 2016-2019 di Desa Ploso dengan jumlah 350 sampel. Variabel dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan mikroskopis SDJ mikrofilaria, pemeriksaan molekuler PCR, pengetahuan filariasis, MDA, peran kader, sumber informasi dan efek samping. Metode pemeriksaan yang digunakan yaitu SDJ dan PCR, dan juga wawancara dengan reponden untuk mengetahui gambaran pengetahuan filariasis, MDA, peran kader, sumber informasi dan efek samping. Pemeriksaan SDJ dilakukan di Puskesmas Karangtengah dan pemeriksaan PCR dilakukan di Balai Litbangkes Banjarnegara. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat, mikrofilaria rate, sensitivitas dan spesifitas. Data disajikan dalam bentuk proporsi dan di tampilkan dalam bentuk tabel.
Hasil: Hasil pemeriksaan SDJ dan PCR tidak ditemukan mikrofilaria sehingga Mf rate 0%. Pemeriksaan PCR dibandingkan dengan SDJ didapatkan sensitivitas 0% dan spesifitas 100%. Sebanyak 97,4% orang patuh minum obat, 91,1% orang berpengetahuan sedang tentang filariasis, 98,3% orang berpengetahuan sedang tentang Mass Drug Administration (MDA) dan 95,7% orang berpengetahuan sedang tentang peran kader kesehatan. Sebagian besar 92,3% orang mengetahui sumber informasi sosialisasi pengobatan massal filariasis melalui petugas kesehatan. Sebanyak 79,4% orang tidak mengalami efek samping sedangkan 20,6% orang mengalami efek samping.
Kesimpulan: Hasil Mf rate secara SDJ dan PCR di Desa Ploso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak setelah pengobatan filariasis program ke empat tahun 2019 adalah 0%. Terjadi penurunan hasil SDJ dari tahun 2016-2019 yakni 1% ke 0% pada tahun 2019.		ABSTRACT
Background: The filariasis elimination program is carried out through mass treatment with Diethylcarbamazine Citrate (DEC) and Albendazole once for 5 years. Filariasis mass treatment which was carried out for 5 years aims to reduce the prevalence rate of microfilaria <1%. Evaluation of mass treatment needs to be done, one of which is the Finger Blood Preparation (SDJ) and Polymerase Chain Reaction (PCR) methods.
Purpose: This study aims to determine the effectiveness of mass disease treatment after four years in Ploso Village, Karangtengah District, Demak Regency.
Methods: This study is a descriptive study with a cross-sectional approach with population research subjects who have received mass filariasis treatment for 4 consecutive years 2016- 2019 in Ploso Village with a total of 350 samples. The variables in this study included microscopic examination of SDJ microfilariae, PCR molecular examination, knowledge of filariasis, MDA, role of cadres, sources of information and side effects. The examination methods used were SDJ and PCR, and interviews with interviews to see an overview of knowledge, MDA, the role of cadres, sources of information and side effects. The SDJ examination was carried out at the Karangtengah Health Center and the PCR examination was carried out at the Banjarnegara Research and Development Center. The data analysis used was univariate analysis, microfilaria rate, sensitivity and specificity. Data is presented in representative form and displayed in tabular form.
Results: The results of SDJ and PCR examinations were not found microfilariae so that the Mf rate was 0%. PCR examination was compared with SDJ with 0% sensitivity and 100% specificity. As many as 97.4% of people adhered to taking medication, 91.1% of people had knowledge of filariasis, 98.3% of people had knowledge of the Mass Drug Administration (MDA) and 95.7% of people had knowledge of the role of health cadres. Most of the 92.3% people see the source of information on mass treatment socialization through health workers. As many as 79.4% of people did not experience side effects while 20.6% of people had side effects.
Conclusion: The results of the Mf rate by SDJ and PCR in Ploso Village, Karangtengah District, Demak Regency after the fourth filariasis treatment program in 2019 is 0%. There was a decrease in SDJ results from 2016-2019, namely 1% to 0% in 2019.
2727830632A1C016032PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI KOPI LOKAL LERENG GUNUNG SLAMET DI PURWOKERTOPenelitian ini tentang preferensi konsumen terhadap keputusan membeli kopi lokal lereng Gunung Slamet di Purwokerto dengan tujuan ingin mengetahui karakteristik dari coffee lovers dan social drinkers terhadap kopi lokal lereng Gunung Slamet dan mengetahui kombinasi atribut yang disukai oleh coffee lovers dan social drinkers. Penelitian ini dilakukan di Purwokerto dimulai dari bulan Mei hingga Oktober 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling dengan menggunakan metode purposive stratified sampling yaitu sampel telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan dua jenis responden. Penelitian ini menggunakan 140 responden dengan pembagian 2 jenis responden yaitu 70 responden untuk coffee lovers dan 70 responden untuk social drinkers. Pengambilan sampel dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang didapatkan kemudian dianalis secara deskriptif dan dengan analisis konjoin.
Karakteristik konsumen dibagi menjadi tiga yaitu berdasarkan sosiodemografi, kategori, dan perilaku. Karakteristik berdasarkan sosiodemografi dari kedua segmen mendapatkan hasil yang sama terkait usia, jenis kelamin, domisili, pendidikan terakhir, pendapatan, dan status sedangkan untuk pekerjaan dan pengeluaran per minum kopi mengalami hasil yang berbeda. Karakteristik berdasarkan kategori dari kedua segmen mengalami perbedaan terkait pengetahuan jenis kopi, teknik penyeduhan, mengkuti komunitas kopi, pengeluaran minum kopi per minggu, dan waktu biasa minum kopi. Karakteristik berdasarkan perilaku dari kedua segmen mendapatkan beberapa hasil yang sama terkait dimana biasa minum kopi lokal lereng Gunung Slamet dan sumber informasi mengenai kopi lokal lereng Gunung Slamet sedangkan hasil yang berbeda menunjukkan pada frekuensi minum kopi lereng Gunung Slamet, waktu biasa berkunjung ke kedai kopi, jenis penyajian yang disukai, dan alasan responden menganggap dirinya sebagai coffee lovers/social drinkers. Preferensi coffee lovers terhadap kopi lokal lereng Gunung Slamet adalah kombinasi 10 dengan rincian rasa kopi nikmat dan pahit, memiliki harga yang murah, memiliki aroma yang tajam dan khas, disajikan panas, memiliki ampas kopi yang sedikit dan tingkat keasaman yang rendah. Atribut yang dipentingkan oleh coffee lovers adalah ampas kopi. Bagi social drinkers, kombinasi yang disukai adalah kombinasi 15 dengan rincian rasa kopi nikmat dan manis, memiliki harga yang murah, memiliki aroma yang kurang tajam dan kurang khas, disajikan dingin, memiliki ampas kopi yang sedang dan tingkat keasaman yang rendah. Atribut yang dipentingkan oleh social drinkers adalah cita rasa kopi.
This research is about consumer preferences for the decision to buy local coffee on the slopes of Mount Slamet in Purwokerto with the aims to know the characteristics of coffee lovers and social drinkers of local coffee on the slopes of Mount Slamet and to observe the combination of attributes favored by coffee lovers and social drinkers. This research was conducted in Purwokerto from May to October 2020. Nonprobability sampling technique was used with purposive sampling method, which has been determined by the researcher using two types of respondents. This study involved 140 respondents divided into 2 types of respondents, i.e. 70 respondents for coffee lovers and 70 respondents for social drinkers. The sampling was done by distributing questionnaires to respondents. The data obtained were then analyzed descriptively with conjoint analysis.
Consumer characteristics are divided into three characteristics based on sociodemography, categories, and behavior. The sociodemographic characteristics obtained the same results from the two segments regarding age, sex, domicile, latest education, income, and status, while for work and spending on coffee experienced gave different results. The categories characteristics experienced differences from the two segments in knowledge of coffee types, brewing techniques, join the coffee community, spend on coffee per week, and usual time for drinking coffee. The characteristics based on the behavior obtained the same results from the two segments related to where they usually drink local coffee on the slopes of Mount Slamet and sources of information about local coffee on the slopes of Mount Slamet, while different results showed from the frequency of drinking coffee on the slopes of Mount Slamet, the usual time to visit a coffee shop, the preferred type of serving, and reasons the respondents considered themself as coffee lovers / social drinkers. Coffee lovers' preference for local coffee on the slopes of Mount Slamet was a combination of 10 with details of delicious and bitter coffee flavors, had cheap prices, had a sharp and distinctive aroma, served hot, had a bit of coffee grounds and low acidity level. The attribute that coffee lovers care about was coffee grounds. For social drinkers, the preferred combination was the combination of 15 with details of delicious and sweet coffee flavors, had cheap prices, had a less sharp and less distinctive aroma, served cold, had medium coffee grounds and low acidity level. The attribute that social drinkers emphasize was the taste of the coffee.
2727930633G1A017060PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU MAHASISWA KEDOKTERAN
UMUM ANGKATAN 2017 DAN 2019 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TERHADAP PENGGUNAAN ANTIBIOTIK		Latar Belakang: Resistensi antibiotik merupakan masalah global yang kompleks, salah satu penyebabnya adalah perilaku penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan antibiotik adalah pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan antibiotik. Tujuan: Penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah korelasi antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku penggunaan antibiotik mahasiswa kedokteran umum angkatan 2017 dan 2019, serta mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik pada kedua angkatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik observasional dengan desain penelitian cross sectional. Teknik sampling menggunakan total sampling, sampel penelitian ini berjumlah 216 mahasiswa . Pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik diukur menggunakan kuesioner. Uji Pearson digunakan untuk mencari korelasi antar variabel, sedangkan untuk melihat ada perbedaan hasil kuesioner antara angkatan menggunakan uji independent t test. Hasil: uji Pearson (N=216) korelasi antara pengetahuan dan sikap penggunaan antibiotik (p-value = 0,000) , korelasi pengetahuan dan perilaku penggunaan antibiotik (p-value = 0,000), korelasi antara sikap dan perilaku penggunaan antibiotik (p-value = 0,000). Hasil uji independent t test pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik mahasiswa angkatan 2017 dan 2019 terdapat perbedaan yang signifikan secara statistic (p < 0,05). Kesimpulan: Dapat disimpulkan terdapat korelasi pengetahuan dengan sikap penggunaan antibiotik (p < 0,05), terdapat korelasi pengetahuan dengan perilaku (p < 0,05) terdapat korelasi sikap dengan perilaku (p < 0,05) serta terdapat perbedaan pengetahuan sikap dan perilaku penggunaan antibiotik antara kedua angkatan (p < 0,05).
Background: Antibiotic resistance is a complex global problem, that can be caused by the misuse of antibiotics. The factors that can affect practice are knowledge and attitudes towards antibiotic use.

Objective: This study was to determine whether there was a correlation between knowledge and attitudes towards the practice of general medical student use of antibiotics in class 2017 and 2019, and to find out whether there were differences in knowledge, attitudes, and practice of antibiotic use in the two generations.

Methods: This study used an observational analytic research method with a cross sectional study design. The sampling technique used total sampling, the sample of this study was 216 students. Knowledge, attitudes, and practice of using antibiotics were measured using a questionnaire. Pearson test was used to find the correlation between variables, while to see if there were differences in the results of the questionnaire between generations using the independent t test.

Results: Pearson test (N = 216), the correlation between knowledge and attitudes of using antibiotics (p-value = 0.000), the correlation between knowledge and behavior using antibiotics (p-value = 0.000), the correlation between attitudes and behavior of using antibiotics (p-value = 0.000). The results of the independent t test for the knowledge, attitudes and behavior of using antibiotics for students of class 2017 and 2019 were statistically significant differences (p <0.05).

Conclusion: It can be concluded that there was a correlation between knowledge and attitude towards using antibiotics (p <0.05), there was a correlation between knowledge and practice (p <0.05), there was a correlation between attitude and practice (p <0.05) and there were differences in knowledge, attitudes and practice of antibiotic usage between the two generations (p <0.05).
2728030634F1G014051ANALISIS EUFEMISME DALAM DEBAT PILKADA DKI JAKARTA 2017 (KAJIAN SEMANTIK)ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Eufemisme Dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 (Kajian Semantik)”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kebahasaan yang mengandung unsur eufemisme dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017, serta mendeskripsikan fungsi penggunaan eufemisme dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Bentuk penelitian berupa deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode simak. Metode simak memiliki teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sadap. Teknik lanjutannya adalah teknik simak bebas libat cakap. Teknik lanjutan berikutnya adalah teknik catat. Data dianalisis dengan metode padan yakni metode padan referensial. Alat penentu metode padan referensial berupa referen bahasa. Dalam penelitian ini kata, frasa, klausa dan kalimat yang mengandung unsur eufemisme dalam debat pilkada DKI Jakarta 2017. Metode padan tersebut diikuti dengan teknik dasar pilah unsur penentu dan teknik lanjutan berupa teknik hubung banding memperbedakan. Pada tahap akhir atau tahap penyajian data digunakan metode informal.
Hasil penelitian terhadap bentuk kebahasaan dan fungsi penggunaan eufemisme dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017, dapat disimpulkan bahwa bentuk kebahasaan yang mengandung eufemisme yang teridentifikasi terbagi atas 13 kata, 9 frasa. Fungsi eufemisme yang teridentifikasi adalah eufemisme sebagai alat untuk menghaluskan ucapan sebanyak 17 ungkapan, eufemisme sebagai alat untuk merahasiakan sesuatu sebanyak 2 ungkapan, eufemisme sebagai alat berdiplomasi sebanyak 2 ungkapan, eufemisme sebagai alat pendidikan sebanyak 1 ungkapan. Ditemukannya ungkapan eufemisme termasuk ke dalam kategori ungkapan yang halus dan disenangi. Dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau terhindar dari konflik sosial. Selain itu, dapat digunakan sebagai sarana bagaimana cara seseorang menghargai dan menghormati lawan bicaranya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kata kunci: Eufemisme, Debat Pilkada, Semantik.		ABSTRACT

The title of this research is "Euphemism Analysis in the 2017 DKI Jakarta Regional Election Debate (Semantic Study)". The purpose of this study is to describe the forms of language that contain elements of euphemisms in the 2017 DKI Jakarta Regional Election Debate and to describe the function of using euphemisms in the 2017 DKI Jakarta Regional Election Debate.
The researcher is using a descriptive qualitative method. The method used in studying the data is the observation method. The listening method has two techniques which are; basic techniques and advanced techniques. The basic technique used in this research is the tapping technique. The advanced technique is a technique that involves free listening. The next technique is the note-taking technique. Data analysis is using the equivalent method which is the referential equivalent method. The instrument to determine the referential equivalent method is in the form of language references. In this study, words, phrases, clauses that contain elements of euphemisms in the 2017 DKI Jakarta regional election debate are followed by basic techniques of sorting the determining elements and advanced techniques in the form of differentiating appeal linking techniques. At the final stage or stage of presenting the data, informal methods are used.
The results of research in language forms and the use of euphemisms in the 2017 DKI Jakarta Regional Election Debate shows that the forms of language that contains identified euphemisms are divided into 13 words, 9 phrases. The identified function of euphemisms is a euphemism as an instrument to smooth speech as many as 17 expressions, euphemism as an instrument to keep something confidential, as many as 2 expressions, euphemism as a diplomatic instrument as many as 2 expression, euphemism as a education instrument as many as 1 expression. The discovery of euphemistic expressions falls into the category of refined and favorable expressions that can avoid something undesired or avoid social conflict. In addition, it can be used on how someone appreciates and respects the interlocutor so it doesn't lead to misunderstanding.

Keyword: Euphemism, Regional Election Debate, Semantic.