Artikel Ilmiah : E2A018001 a.n. TRI FERIANA
| NIM | E2A018001 |
|---|---|
| Namamhs | TRI FERIANA |
| Judul Artikel | PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN IMUNISASI PADA ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kebijakan penyelenggaraan imunisasi pada anak di Kabupaten Banyumas pada dasarnya merupakan suatu tindakan hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan imunisasi pada anak di Kabupaten Banyumas. Selain itu juga ditujukan untuk menganalisis Perlindungan Hukum pada masyarakat dalam penyelenggaraan imunisasi pada anak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan imunisasi mulai dari perencanaan, penyediaan dan distribusi logistik, penyimpanan dan pemeliharaan logistik, penyediaan tenaga pengelola, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan limbah, dan pemantauan dan evaluasi sudah dilaksanakan tetapi masih belum sesuai kebutuhan puskesmas terutama alat penyimpan vaksin sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Apabila terjadi kesalahan prosedur dan mengakibatkan terjadinya KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) maka akan dikenakan sanksi administratif dengan asas penegakan hukum Reparatoir Condemnatoir yaitu mengembalikan ke kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran dengan memberikan pengobatan dan perawatan tanpa biaya apapun. Di Kabupaten Banyumas sudah dibentuk POKJA KIPI Tk kabupaten untuk mengantispasi terjadinya KIPI dengan menyediakan anggaran bantuan perawatan untuk membantu KIPI. Pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan imunisasi dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat. Perlindungan hukum dalam penyelenggraan imunisasi baik preventif maupun represif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The policy for implementing immunization for children in Banyumas Regency is basically a legal action. One of the principles of a rule of law is the principle of legality, which implies that every government legal action must be based on the prevailing laws and regulations or every government legal action must be based on the authority granted by statutory regulations. This study is aimed at analyzing the accountability of local governments in administering immunization to children in Banyumas Regency. In addition, it is also aimed at analyzing legal protection for the community in the implementation of immunization for children carried out by the local government in Banyumas Regency. This research uses a normative juridical approach, with secondary sources through primary and secondary legal materials. The results showed that the government's responsibility for immunization, starting from planning, provision and distribution of logistics, logistics storage and maintenance, provision of management personnel, service implementation, waste management, and monitoring and evaluation have been implemented, but still not in accordance with the needs of the public health center, especially vaccine storage devices. in accordance with Article 12 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 concerning the Implementation of Immunization. If there is a procedural error and it results in an KIPI(Post Imunization follow up events), it will be subject to administrative sanctions with the principle of enforcing the law of the Reparatoir Condemnatoir, namely returning to its original condition before the violation occurred by providing medication and treatment at no cost. In Banyumas District, POKJA KIPI at district level has been formed to anticipate the occurrence of KIPI by providing a budget for maintenance assistance to assist KIPI. Local governments provide legal protection for the community in administering immunization by referring to the Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) from the central government. Legal protection in administering immunization, both preventive and repressive. |
| Kata kunci | Pertanggungjawaban, Perlindungan hukum, Imunisasi Anak. |
| Pembimbing 1 | 1. Dr. Riris Ardhanariswari, SH.,M.H. |
| Pembimbing 2 | 2. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 110 |
| Tgl. Entri | 2020-12-14 15:22:59.338841 |