Update Artikelilmiah: 4308

INE PUTRI I JAYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pembubaran partai politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya berakibat hukum pada ketidakikutan partai politik tersebut sebagai peserta pemilihan umum, tetapi lebih jauh lagi adalah pembatalan terhadap status badan hukum partai politik tersebut dan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pemohon dalam pembubaran partai politik dan akibat hukum pembubaran partai politik.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan spesifikasi penelitian deskriptif, Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara identifikasi kemudian inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum (legal standing) atau pihak yang diberikan hak sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Kedudukan hukum pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik tersebut adalah hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang. Pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik atau kedudukan hukum (legal standing) hanya kepada pemerintah adalah untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran di antara partai politik yang ada. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ternyata tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum ketika nantinya terdapat partai politik yang dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa bagaimana kedudukan dari anggota MPR, DPR, dan DPRD yang diusung oleh partai politik yang telah dibubarkan dan bagaimana pula terhadap utang maupun semua kewajiban perdata yang menjadi tanggungan partai politik tersebut. Kokosongan hukum ini tidak bisa diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekusaan legislasi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The dismissal of politic party through the decision of Constitution Court is not only to give impact to the law in being not participated  in the politic party as the contestant of  public election, but further is the cancelation to the status law of politic party and it must be announced  in the State News of Republic of Indonesia. Thus, this research aims to find out the law position of requester in dismissal of politic party and the impact the dismissal of politic party. 
The method of approach in this research is the approach of statute approach with the specification of descriptive research, source of material law come from the material of primary law and secondary law that collected by identification then inventoried to the regulation of ordinance and  literature book and analyzed to by using method of qualitative normative.
Based on the result of research it can be concluded  that legal standing or side which is given the  right as the requester  in the dismissal of politic party it is the government that can be represented by attorney general and/or ministry that  has been given the duty by president to do it. The law position of requester in the request of  dismissal of politic party it is the right and authority of constitution that has been given by the ordinance. The giving of right to propose the request of the dismissal of politic party proposition of law (legal standing) only to the government is to prevent the action to sue the dismissal among the politic party. Based The Law Number 2, 2008 juncto The Law Number 2, 2011 about the politic party there is not regulated about the impact of law from the dismissal of politic party. It causes the emptiness of law when later there is the politic party that has been dismissed through the decision of Constitution Court that the position of the member of Congress, House of Representative, and Regional House of Representative that are supported by politic party that have been dismissed and what about the debt or all the civil obligation that become the responsibility of politic party. The emptiness of this law is not regulated through the Regulation of Constitution Court as determined in the Article 10 (2) The Regulation of Constitution Court Number 12, 2008, because the Constitution Court does not has the legislation authority.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman