| NIM | E1A017183 |
|---|
| Namamhs | SILVA KHOIRUNNISAA |
|---|
| Judul Artikel | ANALISIS LEGALITAS PENGGUNAAN KADAVER TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERAN |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian penemuan hukum in concreto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan metode analisis normatif kualitatif, content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengaturan mengenai legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan pengesahan hukum terhadap pengguna cadaver tanpa identitas sehingga dapat secara legal dalam menggunakan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan pengaturan mengenai penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang di tingkat bawah telah berpedoman pada peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran meliputi: tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia; tanggung jawab melaksanakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, akan tetapi tidak disebutkan bentuk sanksi administratif tersebut. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to determine the synchronization of the legality of the use of unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum and to determine the form of legal responsibility of unidentified cadaver users for the purposes of medical science education practicum. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and an analytical approach. This research uses the specification of research on the inventory of laws and regulations, research on the level of legal synchronization, and research on legal findings in concreto. The data collection method used is a literature study and a study of legislation with the methods of qualitative normative analysis, content analysis and comparative analysis. The results of the study found that the regulation regarding the legality of using unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum in the structure of Indonesian legislation has shown the legality of the law and the level of synchronization. This means that the Indonesian laws and regulations have provided legal ratification for unidentified cadaver users so that they can legally use unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum and regulations regarding the use of unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum at the level The lower level has been guided by the higher level regulations. The legal responsibilities of cadaver users without identity for the purposes of medical science education practicum include: responsibility for carrying out criminal sanctions based on Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 1981 concerning Clinical and Anatomical Corpse Surgery and Transplantation of Instruments or Human Tissues; the responsibility for carrying out administrative sanctions based on Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 1981 concerning Clinical Corpse Surgery and Anatomical Corpse Surgery and Transplantation of Instruments or Human Tissues, however, the form of the administrative sanctions is not stated. |
|---|
| Kata kunci | Legalitas Penggunaan Kadaver Tanpa Identitas, Tanggung Jawab Hukum, Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran. |
|---|
| Pembimbing 1 | Nayla Alawiya, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Ulil Afwa, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2021 |
|---|
| Jumlah Halaman | 25 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-01-01 09:49:29.353034 |
|---|