Update Artikelilmiah: 51511

IQLIMA CZELDA ARRUMAYSA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemberhentian Taruna Akademi Kepolisian merupakan sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Gubernur Akademi Kepolisian dalam rangka penegakan disiplin. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dilakukan secara cermat, objektif, dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keabsahan KTUN dalam Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian terkait pemberhentian Taruna, melalui studi Putusan PTUN Semarang Nomor 93/G/2024/PTUN.SMG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian mengandung cacat prosedural dan substansial. Cacat prosedural terlihat dari inkonsistensi dasar hukum yang mengakibatkan penggugat tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan pasal baru yang dijadikan dasar di terbitkannya keputusan pemberhentian. Secara substansial, keputusan tersebut tidak sah karena mengabaikan fakta hukum berupa penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice serta melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam AUPB. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sanksi pemberhentian tidak proporsional, tidak sesuai fakta, dan bertentangan dengan rekomendasi Dewan Akademik, serta mengabaikan penyelesaian restorative justice sehingga melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas proporsionalitas dalam AUPB. Pertimbangan Hakim menegaskan bahwa cacat substansial dan prosedural cukup menjadi alasan untuk menyatakan batal suatu KTUN.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The dismissal of a Police Academy Cadet is an academic sanction imposed by the Governor of the Police Academy as part of disciplinary enforcement. The issuance of a State Administrative Decree (KTUN) must be conducted in a thorough, objective, and proportional manner, in accordance with legal provisions and the General Principles of Good Governance (AUPB). This research aims to analyze the application of the concept of the validity of the KTUN in the Governor of the Police Academy’s Decree regarding the dismissal of a cadet, through a study of the Semarang State Administrative Court Decision Number 93/G/2024/PTUN.SMG. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the Governor of the Police Academy’s Decree contains both procedural and substantial defects. The procedural defect is evident in the inconsistency of the legal basis, which deprived the plaintiff of a proper opportunity to defend himself against new charges introduced as the basis for the dismissal decree. Substantially, the decision is invalid because it disregarded the legal fact of case resolution through a restorative justice mechanism and violated the principles of justice, legal certainty, and proportionality within the AUPB. The research conclusion emphasizes that the dismissal sanction was disproportionate, factually inaccurate, and contrary to the Academic Council's recommendations. Furthermore, by ignoring the restorative justice settlement, the decree violated the principles of legal certainty, duty of care, and proportionality within the AUPB. The judge’s deliberation affirms that substantial and procedural defects constitute sufficient grounds to declare a State Administrative Decree null and void.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman