Artikelilmiahs
Menampilkan 25.201-25.220 dari 50.303 item.
| # | Idartikelilmiah | NIM | Judul Artikel | Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abtrak (Bhs. Inggris) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 28126 | H1E013048 | PEMBUATAN CERIUM-BARIUM HEKSAFERIT DENGAN METODE MECHANICAL ALLOY SEBAGAI PENYERAP GELOMBANG MIKRO PADA TEMPERATUR SINTERING 1100 0C DAN KARAKTERISASINYA | Bahan barium heksaferit dapat digunakan sebagai bahan penyerap gelombang mikro untuk melindungi interferensi gelombang yang dipaparkan oleh alat elektronik. Paparan gelombang elektromagnetik dapat mengganggu kesehatan manusia, pada frekuensi antara 0,3-30 GHz. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penyerapan gelombang mikro dari bahan barium heksaferit dengan doping cerium, untuk mengetahui ketebalan maksimal dan dibuat menggunakan metode mechanical alloy. Pada tahap awal penelitian ini di lakukkan dengan mengolah bahan Fe2O4 dan BaCO3 menjadi γ-Fe2O3 dan BaO. Kedua bahan ini dicampur melalui proses milling untuk memperoleh fasa barium heksaferit BaFe12O19. Cerium Ce dicampur dengan BaFe12O19 melalui mekanisme grinding selama 1 jam. Selanjutnya, serbuk sampel ini dikompaksi dan dipanaskan (sintering), dengan temperature 1100oC selama 3 jam. Sampel kemudian dipersiapkan untuk uji XRD, VSM dan VNA. Hasil karakterisai menujukan bahwa terbentuk fasa kristal yang terbentuk adalah fasa CeO2 (hexagonal) serta BaFe12O19 (monoclinic). Kurva histerisis menujukan bahwa sifat magnet yang terbentuk adalah soft magnetic dari Hc yang ramping sehingga sifatnya semakin soft magnetic. Pada ketebalan 3 mm yang memiliki jangkauan frekuensi serap terbaik. Bertambahnya konsentrasi doping menyebabkan Ms, Mr, dan Hc fluktuatif; bertambahnya konsentrasi doping juga menyebabkan nilai reflection loss kecil atau penyerapan gelombang mikro semakin banyak. | Barium hexaferrite material can be used as a microwave absorber to protect the interference of waves exposed by electronic devices. Exposure to electromagnetic waves can interfere with human health, at frequencies between 0.3-30 GHz. This study aims to determine the characteristics of the absorption of microwaves from barium hexaferrite by doping cerium, to determine the maximum thickness and is made using a mechanical alloy method. In the initial stages of this research, it was carried out by processing Fe2O4 and BaCO3 materials into γ-Fe2O3 and BaO. Both of these ingredients are mixed through a milling process to obtain the barium hexaferrite phase BaFe12O19. Cerium Ce was mixed with BaFe12O19 through a grinding mechanism for 1 hour. Furthermore, the sample powder is compacted and heated (sintering), with a temperature of 1100oC for 3 hours. Samples were then prepared for the XRD, VSM and VNA tests. The results of the characterization show that the formed crystalline phase is the CeO2 (hexagonal) phase and BaFe12O19 (monoclinic). The hysterical curve shows that the magnetic nature formed is soft magnetic from a slender Hc so that it is increasingly soft magnetic. At 3 mm thickness which has the best absorption frequency range. Increased doping concentrations cause Ms, Mr, and Hc to fluctuate; increased concentration of doping also causes the value of reflection loss is small or more microwaves absorption. | |
| 25202 | 28144 | C1I015013 | ESCALATION OF COMMITMENT: SUNK COST, FRAMING EFFECT, EDUCATIONAL BACKGROUND, AND THEIR INFLUENCE IN DECISION MAKING. | Penelitian ini merupakan penelitian pada manajer Pertamina untuk mempelajari adanya pengaruh efek pembingkaian dan biaya yang sudah terjadi (sunk cost) terhadap eskalasi komitmen dalam pengambilan keputusan. Namun, hal ini tergantung dari latar belakang pendidikan para peserta eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah efek pembingkaian dan biaya yang sudah terjadi mempengaruhi eskalasi komitmen yang dimoderasi oleh latar belakang pendidikan dari seorang manajer (akuntansi vs nonvakuntansi) dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen, dengan faktorial 2 x 2 x 2. Variabel independen (faktor-faktor) adalah pembingkaian pilihan keputusan secara negatif dan positif, biaya yang sudah terjadi, dan latar belakang pendidikan. Peserta yang berpartisipasi dalam eksperimen ini sebanyak 44 manajer. Hasil instrument dianalisis dengan ANOVA faktorial 2 x 2 x 2 dengan jenis bingkai keputusan dan biaya yang sudah terjadi sebagai variabel-variabel within-subjects dan latar belakang pendidikan sebagai variabel between-subjects dan eskalasi komitmen sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sharp and Salter (1997) dimana sunk cost memicu manajer untuk mengambil resiko yang dimana di sini adalah eskalasi komitment. Juga untuk efek pembingkaian, penelitian ini konsisten dengan penelitian Tversky and Kahneman (1981) dimana pembingkaian negative mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Namun, berbeda dengan penelitian Amelia (2014) latar belakang pendidikan tidak memoderasi hubungan antara biaya yang sudah terjadi terhadap eskalasi komitmen dan pembingkaian negatif terhadap eskalasi komitment. | This research studied on Pertamina Hulu Energi (PHE)’s managers in order to analyze the framing effect and sunk costs to escalation of commitment in decision making. However, the relationship was moderated by participants’ educational background. This study aims to examine whether negative framing and sunk costs affecting escalation of commitments with educational background (accounting vs. non-accounting) as moderation variable in decision making. This thesis used experimental design with factorial 2 x 2 x 2. The independent variables are negative framing, sunk costs, and educational background with positive framing and non sunk cost as control groups. There were 39 managers who participated in this experiment. The results of the instrument were analyzed with 2 x 2 x 2 factorial ANOVA with within-subjects design of framing effect and sunk cost and educational background using between-subjects design and escalation of commitment as dependent variable. The result of this research is consistent with Sharp and Salter (1997) where sunk costs trigger managers to take risks which leads to escalation of commitment. As for the framing effect, the result is consistent with Tversky and Kahneman (1981) where negative framing affect manager’s decision making. In contrast, educational background was not in line with Amelia's (2014) where it did not moderate the relationship between the sunk cost to escalation of commitment and negative framing to commitment escalation. | |
| 25203 | 28309 | F1C015071 | STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN RUDIANT TOUR MELALUI WORD OF MOUTH (Studi Kasus Agen Perjalanan Wisata Rudiant Tour Purwokerto) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran melalui word of mouth yang dilakukan oleh agen wisata Rudiant Tour di Purwokerto. Word of mouth telah menjadi salah satu strategi komunikasi yang efektif dan efisien sebagai alat pemasaran. Biaya yang murah serta jangkauan yang lebih luas merupakan alasan penggunaan komunikasi word of mouth untuk pemasaran. Pada penelitian ini, digunakan model SOSTAC untuk menganalisis temuan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data Bogdan dan Biklen. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Rudiant Tour menggunakan analisis SOSTAC yaitu situation, objective, strategy, target, action, dan controlling. Dari analisis model tersebut, yang paling menonjol adalah strategy dan action. Strategy dioptimalkan dengan beberapa strategi yang digunakan untuk menarik minat konsumen/calon konsumen. Action dioptimalkan langkah-langkah yang dilakukan untuk memasarkan produk jasa dari Rudiant Tour. Hambatan yang kerap ditemui oleh Rudiant Tour adalah minimnya sumber daya manusia serta pergantian pejabat dalam suatu institusi. | This study aims to determine the marketing communication strategy through word of mouth conducted by Rudiant Tour travel agents in Purwokerto. Word of mouth has become one of the effective and efficient communication strategies as a marketing tool. Low cost and wider reach are the reasons for using word of mouth communication for marketing. In this study, the SOSTAC model is used to analyze the research findings. This study uses a qualitative method. Research informants were determined by purposive sampling. Data collection is done by conducting in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis was performed using Bogdan and Biklen data analysis. From the results of the study, it was found that the Rudiant Tour uses SOSTAC analysis, namely situation, objective, strategy, target, action, and controlling. From the analysis of the model, the most prominent are strategy and action. Strategy is optimized with several strategies used to attract the interests of consumers / potential customers. Action is optimized in the steps taken to market service products from the Rudiant Tour. The obstacles that are often encountered by Rudiant Tour are the lack of human resources and the change of officials in an institution. | |
| 25204 | 28127 | C1G016011 | Analysis of Indonesian Educated Unemployment and Its Determinants | Penelitian ini meneliti tentang pengangguran terdidik di Indonesia, memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, perubahan ekonomi sektor sekunder, dan sektor tersier secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia dan menganalisis variable mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia selama tahun 2014 s.d tahun 2018 menggunakan perhitungan elastisitas. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel pada penelitian ini terdiri dari 23 provinsi dari jumlah populasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik dokumenter digunakan sebagai metode pengumpulan data. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda data panel dengan model random effect. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan secara simultan variabel upah minimum provinsi, pertumbuhan sektor sekunder dan pertumbuhan sektor tersier secara bersama-sama berpengaruh signifikan, upah minimum Province memiliki pengaruh yang tidak signifikan, pertumbuhan sektor sekunder berpengaruh positif dan signifikan, dan pertumbuhan sektor tersier berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik di Indonesia tahun 2014-2018. Kemudian variable pertumbuhan sector tersier adalah variable yang paling berpengaruh terhadap pengangguran terdidik. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemagangku kebijakan perlu mengkaji kembali terkait kebijakan UMP agar besaran UMP tidak memberatkan kepada para pengusaha. Kemudian perlu adanya peran pemerintah dalam meningkatkan investasi pada industri padat karya, disamping itu perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan terkait sudah harus meninjau kembali sistem pendidikan (kurikulum dan proses pembelajaran) salah satu poinnya adalah penguatan Link and Match perguruan tinggi dan dunia kerja industri. Selain itu pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mengakselerasi pertumbuhan sector tersier lebih tinggi seperti keringanan pajak sehingga nanti akan menaikkan investasi pada sector tersier dan pada akhirnya akan banyak menyerap tenaga kerja terdidik. | This research examines educated unemployment in Indonesia. This study aims to analyze the influence of Province minimum wages, economic changes in the secondary sector, and tertiary sector together on the level of educated unemployment in Indonesia and analyze which variables most influence the level of educated unemployment in Indonesia during 2014 to 2018 using elasticity calculations. The population in this study was 34 provinces in Indonesia. The number of samples in this study consisted of 23 provinces of the total population. This study uses secondary data and documentary techniques used as data collection methods. The analytical tool used is multiple linear regression panel data with a random effect model. The results of the multiple regression analysis show that simultaneously the provincial minimum wage variable, secondary sector growth and tertiary sector growth together have a significant effect, Province minimum wages have no significant effect, secondary sector growth has a positive and significant effect, and tertiary sector growth has a negative effect and significantly to the number of educated unemployed in Indonesia in 2014-2018. Then the tertiary sector growth variable is the most influential variable on educated unemployment. In this case the government as a policy holder needs to review the related UMP policy so that the size of the UMP does not burden the entrepreneurs. Then there needs to be a role for the government in increasing investment in labor-intensive industries, besides that universities and all relevant stakeholders have to review the education system (curriculum and learning process). One of the points is the strengthening of the Link and Match of tertiary institutions and the world of industrial work. In addition, the government needs to make policies that can accelerate the growth of higher tertiary sectors such as tax relief so that later it will increase investment in the tertiary sector and in the end will absorb a lot of educated labor. | |
| 25205 | 28128 | D1A016104 | PENGARUH AKTIVATOR KULTUR CAMPURAN TERHADAP KANDUNGAN UNSUR HARA N DAN P PUPUK ORGANIK BERBAHAN BAKU FESES SAPI POTONG | Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji penggunaan kultur campuran terhadap kandungan unsur hara N dan P, serta mengkaji level terbaik pemberian kultur campuran terhadap kandungan unsur hara N dan P pada pupuk organik berbahan baku feses sapi potong. Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu 4000 kg feses sapi potong, 200 kg serbuk gergaji kayu albasia, 200 kg abu, air gula 400 ml, kapur dolomit 80 kg, aktivator sebanyak 8 kg untuk 20 gunungan. Rancangan Penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan terdiri dari pemberian level kultur campuran sebesar 0% sebagai kontrol (A0) , 0,1% (A1), 0,2% (A2), 0,3% (A3), dan 0,4% (A4) perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 4 kali. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kadar unsur hara N dan P. Hasil penelitian didapatkan bahwa aktivator kultur campuran memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kadar N dengan level tertinggi pada perlakuan A2 yaitu sebesar 0,90 ± 0,04, sedangkan untuk kadar P aktivator kultur campuran tidak memberikan pengaruh nyata. Kultur campuran dengan level 0,2% berpengaruh secara nyata terhadap kadar N pada pupuk organik berbahan baku feses sapi potong. | The purpose of the research is to assess the use of mixed cultures of the nutrient content of N and P, as well as assess the best level of mixed cultures provision against the nutrient content of N and P in organic fertilizer made from cattle feces.The material used in the study of 4000 kg feces of beef cattle, 200 kg of sawdust albasia, 200 kg of ash, sugar 400 ml water, 80 kg of dolomite lime, activators as much as 8 kg to 20 heap. The study design used is Complete Random Design. The treatment consists of administering mixed culture level of 0% as control (A0), 0.1% (A1), 0.2% (A2), 0.3% (A3), and 0.4% (A4) treatment performed repeat 4 times. The variables measured in this study are the levels of nutrients N and P. The result was found that activators of mixed cultures give real effect to the increased levels of N with the highest level of treatment A2 is equal to 0.90 ± 0.04, while for the P content activator mixed cultures do not give real effect. Mixed culture with a 0.2% level significantly affect the N content in organic fertilizer made from cattle feces. | |
| 25206 | 28129 | E1A015059 | PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK JEMBATAN DAN JALAN CIAWI SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat) | Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong kejahatan luar biasa karena telah merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi tetapi juga telah meluluhkan pilar sosio-budaya, moral, politik, tatanan hukum dan keamanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus proyek jembatan dan jalan Ciawi Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi proyek jembatan dan jalan Ciawi Singaparna Kabupaten Tasikmalaya telah mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hak-hak tersangka dari tahap penyelidikan sampai penyidikan telah terpenuhi. Dalam praktik yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana dan tetap berpedmoan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). | Corruption problem is the one of many criminal actions in Indonesia which always still being concerned. Corruption is no longer become a strange action in this country. In Indonesia, corruption are being considered as an extraordinary crime because it brakes not only national financial and economical potentials, but also the social-cultural value, moral, politic, arrangement of law, and social’s security. The aim of this research is to make sure that The West Java Supreme Prosecutor Office has already put presumption of innocence principle as its primary principle in investigating construction’s project of bridge and Ciawi Singaparna Street corruption case in Tasikmalaya. This research uses sociological juridical as its research method with descriptive specification. This research also uses primary and secondary data. Primary data was obtained by doing interview, whereas secondary data was obtained by doing literature study. Those data, then were being processed and analyzed by qualitative method and being presented in a form of systematical description. The result of this research shows that the investigator of The West Java Supreme Prosecutor Office in investigating this corruption case has already put presumption of innocence principle as its primary principle. Every suspect’s rights from investigation until initial investigation steps has already being fulfilled. In the reality anything that has been done by the investigator of The West Java Supreme Prosecutor Office has already appropriate with Criminal Law Procedure’s principles and still reffering to The Statute Book of Criminal Law Procedure. | |
| 25207 | 28130 | E1A015185 | IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI ANGGOTA MILITER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Bakamla) | Praktik korupsi di Indonesia saan ini sudah hamper terjadi di berbagai lini pemerintahan dan institusi. Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) pun tidak luput dari praktik korupsi yang menurut pandangan masyrakat institusi tersebut merupakan yang paling bersih dari praktik korupsi. Konstitusi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Asas Equality Before The Law bagi anggota militer dalam kasus Tindak Pidana Korupsi BAKAMLA Laksamana Pertama Bambang Udoyo dan kendala penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Asas Equality Before The Law bagi anggota militer dalam kasus Tindak Pidana Korupsi BAKAMLA Laksamana Pertama Bambang Udoyo sudah diwujudkan melalui peraturan yang berlaku di Indonesia baik dalam konsitusi maupun peraturan lain dibawahnya. Institusi TNI berkordinasi dengan lembaga yang bersifat sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. | Corruption practices in Indonesia are now almost occurred in various lines of government and institutions. The Indonesian National Armed Force (TNI) is also not immune from corruption practices which in the view of the community the institution is the cleanest institution from corruption practices. This research has the purpose to determine the Implementation of the Principal of Equality Before the Law for military personnel in the corruption case of Indonesian Maritime Security Agency Rear Admiral Bambang Udoyo and the obstacles of investigators in disclosing the case. The research method used is sociological juridical with descriptive research specifications. The data used in this research are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the informants, while secondary data were obtained from literature studies. The data that has been obtained is then processed and analyzed using qualitative methods and presented in the form of systematic descriptions. The results showed that the Implementation of the Principle of Equality Before the Law for military personnel in the corruption case of Indonesian Maritime Security Agency Rear Admiral Bambang Udoyo had been realized through applicable regulations in Indonesia both in the constitution and other regulations below it. The Indonesian National Armed Force has coordinated with civil institutions in accordance with applicable regulations in the disclosure of corruption case. | |
| 25208 | 28756 | F1D016010 | STRATEGI BERTAHAN PARTAI DEMOKRAT PADA PILPRES 2019 DI KOTA CIREBON | ABSTRAK Penelitian tentang Strategi Bertahan Partai Demokrat Pada Pilpres 2019 di Kota Cirebon, bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pola strategi bertahan Partai Demokrat Dalam Pada Pilpres 2019 di Kota Cirebon. Dalam penelitian ini, menggunakan paradigma konstruktivisme, sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Partai Demokrat Kota Cirebon tidak melaksanakan strategi bertahan dengan baik dengan kemunculan kebijakan DPP yang membebaskan kader di tingkat lokal untuk mendukung 01 maupun 02. Suara yang didapatkan dalam pemilihan legislatif mengalami kenaikan yang signifikan, bukan melalui penerapan strategi bertahan melainkan kinerja dari mesin partai yaitu strukturnya. Pada Pileg 2014 Partai Demokrat Kota Cirebon mendapatkan 13.339 suara, sedangkan pada Pileg 2019 naik menjadi 22.297 suara. Berkaitan dengan strategi Partai Demokrat memiliki beberapa tahapan yaitu pola strategi yang dijalankan oleh struktur partai dan rekrutmen serta kontrak politik Partai Demokrat. Dalam pola strategi yang dijalankan oleh Partai Demokrat Kota Cirebon adalah pertama, untuk caleg disetiap Dapilnya tidak terlalu banyak mengumbar janji melainkan digantikan dengan 14 program prioritas Partai Demokrat. Kedua, Partai Anak Cabang , Partai Anak Ranting dan Partai Ranting memiliki tugas membantu caleg-caleg di setiap Dapil untuk berkampanye. Ketiga, kader dan caleg di setiap Dapil tidak dianjurkan untuk mendeklarasikan dirinya mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden, akan tetapi kader dan calegnya di instruksikan oleh tim sukses Pileg Partai Demokrat untuk membebaskan konstituennya dalam menentukan pilihannya di Pilpres 2019. Sehingga sikap Partai Demokrat ini untuk menghindari penurunan suara, hanya karena mendorong konstituen untuk memilih 01 maupun 02. Berkaitan dengan keputusan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis sebagai ketua MPC Partai Demokrat yang memilih mendukung 01 berbanding terbalik dengan kelembagaan Partai Demokrat yang mendukung 02, itu di luar dari strategi yang dibangun oleh internal Partai Demokrat Kota Cirebon. Tetapi keputusan Nashrudin Azis ini tidak mengganggu berjalannya strategi Partai Demokrat Kota Cirebon dalam Pilpres maupun dalam Pileg. Pertimbangan yang dibangun oleh Partai Demokrat adalah pilihan rasional dan pragmatis, dengan partai yang tidak bergantung lagi terhadap figur serta tidak melibatkan ideologi dan plathform partai politik. Sedangkan penghambat dalam strategi partai ini adalah tingkat votalitas atau mudah berubah akan semakin tinggi, sedangkan dengan pelembagaan memiliki mekanisme yang sporadis atau tidak tentu dan cenderung melemahkan identitas partai itu sendiri. | ABSTRACT Research on Democratic Party’s Defence Strategy In The Election Of The 2019 President In The City Of Cirebon, aims to understand and describe the pattern of the Demorcratic Party’s defense strategy in the 2019 Presidential Election in Cirebon City. This study using the constuctivism paradigm, the method is a qualitative method with a case study approach. The results of this study are that the Cirebon City Democratic Party did not implement a defense strategy well with the emergence of a DPP policy that freed cadres at the local level to support 01 or 02. Votes obtained in legislative elections experienced a significant increase, not through the implementation of a defense strategy but rather the performance from a party machine that is its structure. In the 2014 legislative elections the Cirebon City Democratic Party received 13,339 votes, while in the 2019 legislative elections increase to 22,297 votes. Associated with the Democratic Party's strategy has several stages, namely the pattern of strategies carried out by the party structure and recruitment and political contracts of the Democratic Party. In the pattern of strategy carried out by the Cirebon City Democratic Party, the first is that for legislative candidates in each region, their choices do not make promises too much but are replaced by 14 Democratic Party priority programs. Second, the Children Branch Party, the Branch Children Party and the Twig Party have a duty to help legislative candidates - legislative candidates in each electoral district to campaign. Third, cadres and legislative candidates in each electoral district are not encouraged to declare themselves to support one of the presidential and vice presidential candidates, but cadres and legislative candidates are instructed by the Democratic Legislative Election success team to free their constituents in determining their choices in the 2019 Presidential Election. So that the attitude of the Democratic Party to avoid decreasing votes, just because it encourages constituents to vote 01 and 02. Regarding the decision of Cirebon Mayor Nashrudin Azis as chairman of the Democratic Party MPC who voted in favor of 01 is inversely proportional to the Democratic Party's institutions which support 02, it is outside of a strategy that was built by the internal party of the Democratic City of Cirebon. But Nashrudin Azis's decision did not interfere with the running of the Cirebon City Democratic Party's strategy in the Presidential Election or in the legislative election. The consideration built by the Democratic Party is a rational and pragmatic choice, with parties that are no longer dependent on figures and do not involve the ideology and platform of political parties. While the obstacle in this party strategy is the level of voting or volatility will be even higher, while institutionalization has a sporadic or uncertain mechanism and tends to weaken the identity of the party it self. | |
| 25209 | 28131 | D1A015109 | KONSENTRASI VFA DAN N-NH3 RUMPUT GAJAH MINI (Pennisetum purpureum cv. Mott) YANG DIPUPUK ORGANIK SERTA NPK SECARA IN VITRO | Penelitian berjudul “Konsentrasi VFA dan N-NH3 Rumput Gajah Mini (Pennisetum Purpureum Cv. Mott) yang Dipupuk Organik serta NPK secara In Vitro” telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus hingga 7 September 2019 di Experimental Farm dan Laboratorium Ilmu Bahan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh pemberian kombinasi level pupuk kandang dan NPK yang optimum ditinjau dari Konsentrasi VFA dan N-NH3 rumput gajah mini. Materi yang digunakan dalam penelitian adalah tanaman rumput gajah mini defoliasi ke lima yang awalnya ditanam pada total lahan seluas 278 m2 dengan luas setiap petak atau unit adalah 5 m2 serta jarak tanam 0,75 m x 0,35 m sehingga dibutuhkan 720 stek rumput gajah mini atau 20 stek/unit, 270 kg pupuk kandang, 2,5 kg pupuk NPK. Metode yang digunakan adalah eksperimen pola faktorial dengan Rancangan Acak Kelompok. Faktor pertama adalah pupuk kandang (O) yang terdiri dari O0 : pupuk kandang 0 kg/5m2, O1: pupuk kandang 7,5 kg/5m2, O2: pupuk kandang 15 kg/5m2 dan faktor kedua adalah pupuk NPK (N) yang terdiri dari N0 : pupuk NPK 0 g/5m2, N1 : pupuk NPK 37,5 g/5m2, N2 : pupuk NPK 75 g/5m2 dan M3 : pupuk NPK 112,5 g/5m2. Peubah yang diukur adalah kandungan VFA dan N-NH3 rumput gajah mini defoliasi ke lima. Hasil analisis variansi menunjukan bahwa interaksi antara kombinasi pupuk kandang dan NPK berpengaruh tidak nyata (P>0,05), akan tetapi NPK memberi pengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan VFA dan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan N-NH3 rumput gajah mini. Pengaruh tunggal pupuk NPK dapat meningkatkan kandungan VFA dan N-NH3 secara signifikan. Perlakuan interaksi pupuk kandang dan NPK tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kandungan VFA dan N-NH3 rumput gajah mini. | The study entitled "Concentration of VFA and N-NH3 Mini Elephant Grass (Pennisetum Purpureum Cv. Mott) Fertilized Organic and NPK in Vitro" was carried out on August 1 to September 7, 2019 at the Experimental Farm and Laboratory of Animal Food Sciences, Faculty of Animal Husbandry, University Jenderal Soedirman, Purwokerto. The purpose of this study was to examine the effect of providing optimum levels of combination of manure and NPK in terms of VFA and N-NH3 concentrations of mini elephant grass. The material used in this research is the fifth mini elephant defoliation grass plant which was originally planted on a total land area of 278 m2 with the area of each plot or unit is 5 m2 and a spacing of 0.75 mx 0.35 m so that it takes 720 mini elephant grass cuttings or 20 cuttings / unit, 270 kg of manure, 2.5 kg of NPK fertilizer. The method used is factorial pattern experiments with randomized group design. The first factor is manure (O) consisting of O0: manure 0 kg / 5m2, O1: manure 7.5 kg / 5m2, O2: manure 15 kg / 5m2 and the second factor is NPK fertilizer (N) consisting from N0: NPK fertilizer 0 g / 5m2, N1: NPK fertilizer 37.5 g / 5m2, N2: NPK fertilizer 75 g / 5m2 and M3: NPK fertilizer 112.5 g / 5m2. The variables measured were the fifth VFA and N-NH3 content of mini defoliation elephant grass. The results of the analysis of variance showed that the interaction between the combination of manure and NPK had no significant effect (P> 0.05), but NPK had a significant effect (P <0.05) on the VFA content and had a significant effect (P <0.05) on the content of N-NH3 mini elephant grass. The single effect of NPK fertilizer can significantly increase VFA and N-NH3 content. The interaction treatment of manure and NPK did not have a significant effect on the VFA and N-NH3 content of mini elephant grass. | |
| 25210 | 28132 | E1A015050 | PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) | ABSTRAK Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, begitu juga suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat materil yakni yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yang akibat hukumnya apabila syarat materil tidak dapat terpenuhi maka dapat dilakukan permohonan dispensasi kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0982/Pdt.P/2018/PA.Jr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara tersebut hanya berdasarkan beberapa pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; , menurut peneliti sebaiknya pertimbangan hakim dapat memperhatikan juga Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. | ABSTRACT Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years, as well as a marriage it is said to be valid if it meets the material requirements, which are contained in the legislation, the legal consequences of which if the material requirements cannot be met then the marriage can be a marriage dispensation request. The formulation of the problem in this study is how the judges' legal considerations in granting the request for marriage dispensation to the determination of the Jember Religious Court Number 0982 / Pdt.P / 2018 / PA.Jr. The research methods used are normative juridical, prescriptive analytical research specifications, collection of literature study data with an inventory, and qualitative normative data analysis. Based on the results of the study showed that the judge's legal considerations in granting the case were only based on a number of considerations by taking into account the provisions of article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 49 paragraph (2) of Law Number 7 of 1989 jo Law Number 3 of 2006 in conjunction with Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts; , according to the researcher, it is better for the judge to consider compulsory Law 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. | |
| 25211 | 28757 | F1D016032 | RELASI KUASA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA SEBAGAI SENTRA BISNIS DI DESA SOKARAJA KULON KABUPATEN BANYUMAS | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan relasi kuasa dalam rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis di Desa Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas, mengetahui dan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, mengetahui dan menjelaskan pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pola relasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif strukturalisme dan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pola relasi yang terjadi dalam rencana pembangunan kampung wisata sebagai sentra bisnis bersifat top down. Hal tersebut terjadi karena investor menjadi aktor sentral dalam rencana pembangunan tersebut. Aktor yang terlibat dalam relasi kuasa terbagi menjadi aktor yang dominan dan nondominan. Pada dasarnya, setiap aktor memiliki kepentingan dan kekuasaan masing-masing dalam mengupayakan tercipatanya kampung wisata, sehingga dibutuhkan kerja sama yang bai. Faktor pendukung dalam relasi seperti kerja sama investor dengan pemerintah desa, ketersediaan sumber daya alam dan manusia, DPRD Kabupaten Banyumas dalam proses pembaharuan Undang-Undang terkait penataan ruang, serta gencarnya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat desa dan sulitnya pemerintah desa dalam mengurus persoalan izin membangun kampung wisata. Pola relasi yang terjadi dalam rencana pembangunan ini memperlihatkan arah hubungan yang positif, namun dalam proses perencanaannya tidak diseimbangi dengan kebutuhan masyarakat desa. Kesimpulannya, adanya kepentingan aktor dalam relasi kuasa tersebut, mulai dari adanya kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik itu sendiri yang dibangun. | This research article aims to understand and describe the power relations in the development plan of the tourist village as a business center in the Sokaraja Kulon Village, Banyumas Regency, knowing and explaining the actors involved in it, knowing and explaining the parties who benefited and disadvantaged, know and explain the factors that support and hinder the pattern of the relationship. This research uses a qualitative method and a case study approach in the frame of structuralism perspective and constructivism paradigm. The results of the study revealed that the pattern of relationships that occur in the development plan of the tourist village as a business center is top down. This is happened because the investor is the central actors in the development plan. Actors who involved in power relations are divided into dominant and non-dominant actors. Basically, each actor has their own interests and powers in promoting the creation of a tourist village, good cooperation is needed. Supporting factors in relations such as cooperation of investor with the village government, availability of natural and human resources, Banyumas Regency DPRD when the process of reforming laws related to spatial planning, as well as the district government’s effort to increase regional economic growth.. While the inhibiting factors are: lack of village community participation, and the difficulty of the village government in dealing with issues of permission to build a tourist village. The pattern of relationships that occur in this development plan shows the direction of a positive relationship, but the planning’s process it is not balanced with the village community’s need. The conclusion, there are actors' interests in the power relation, economic interests and political interests. | |
| 25212 | 28133 | C1A015080 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT BERTRANSAKSI MELALUI AGEN BRILINK (Studi di Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga) | Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Bertransaksi melalui Agen BRILink (Studi di Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)” yang bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh variabel pendapatan, usia, tingkat pendidikan, biaya jasa, kemudahan, kepercayaan, manfaat, dan resiko secara simultan dan parsial terhadap minat bertransaksi melalui agen BRILink pada masyarakat Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga (2) variabel yang paling berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui agen BRILink pada masyarakat Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Populasi dalam penelitian ini adalah warga desa Binangun yang berusia 17 tahun keatas. Data penelitian diperoleh dari pengisian kuesioner yang disebarkan secara langsung. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa: (1) variabel pendapatan, usia, tingkat pendidikan, biaya jasa, kemudahan, kepercayaan, manfaat, dan resiko secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat bertransaksi melalui agen BRILink pada masyarakat Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Variabel pendapatan, usia, tingkat pendidikan, kemudahan, kepercayaan, manfaat, dan resiko secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi melalui agen BRILink pada warga Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, sedangkan untuk variabel biaya jasa memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap minat bertransaksi melalui agen BRILink pada warga Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga (2) variabel manfaat merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat bertransaksi melalui agen BRILink pada warga Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga diantara variabel lainnya yaitu pendapatan, usia, tingkat pendidikan, biaya jasa, kemudahan, kepercayaan, dan resiko. Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Bagi agen BRILink bisa meminimalkan biaya jasa yang dikenakan kepada konsumen saat melakukan transaksi. Karena beberapa warga masih merasa terbebani dengan biaya jasa yang ada. Dengan adanya penurunan biaya jasa dapat meningkatkan keputusan warga untuk bertransaksi (2) Bagi Bank Rakyat Indonesia untuk lebih meningkatkan keamanan serta memberikan kenyamanan bagi para warga. Sehingga kepercayaan warga untuk bertransaksi akan semakin meningkat. Kemudian mengaktifkan beberapa program layanan yang sudah ditawarkan namun belum dapat digunakan dengan baik seperti pembayaran BPJS agar lebih mempermudah warga dalam melakukan pembayaran tersebut. Serta meningkatkan kualitas jaringan provider EDC sebagai alat transaksi. Alat EDC dapat berfungsi maksimal dalam mendukung keberhasilan suatu transaksi apabila terdapat jaringan provider yang stabil. Apabila jaringan mengalami gangguan, maka otomatis transaksi tersebut bisa terlambat atau malah tidak berhasil. | This research is entitled "The Factors Affecting Community Interest in Making Transactions through BRILink Agents (Study in Binangun, Mrebet District, Purbalingga Regency)" which aims to analyze (1) the influence of income, age, education level, service costs, convenience, trust, and benefit variables, and simultaneous and partial risks on the interest of transaction through BRILink agents in the community of Binangun, Mrebet Subdistrict, Purbalingga Regency (2) the most influential variable on the interest in making transactions through BRILink agents in the Binangun community at Mrebet Subdistrict, Purbalingga District. The population in this research were Binangun villagers aged 17 years old and over. The research data were obtained from filling out the questionnaire distributed directly. The sampling technique used in this study was a purposive sampling method with 100 respondents. The data analysis technique used was multiple linear regression data analysis. Based on the results of the research and data analysis using multiple regression analysis show that: (1) income, age, level of education, service cost, convenience, trust, benefit, and risk variables together have a significant effect on the interest in making transaction through BRILink agents on Binangun community, Mrebet District, Purbalingga Regency. Income, age, level of education, convenience, trust, benefit, and risk variables partially have a positive and significant influence on the interest in making transactions through BRILink agents in Binangun community, Mrebet Subdistrict, Purbalingga Regency, while the service cost variable has a negative and significant on the interest in making transactions through BRILink agents in Binangun community, Mrebet Subdistrict, Purbalingga Regency (2) the benefit variable is the most influential variable on the interest in making transactions through BRILink agents in Binangun community in Mrebet Subdistrict, Purbalingga District, among other variables, they are income, age, education level, cost service, convenience, trust and risk. The implications of this research are (1) BRILink agents can minimize the charged service costs to consumers when making transactions. Because some members still feel burdened with the charged service costs. With a decrease in service costs, it can improve citizens' decisions in transactions (2) For Bank Rakyat Indonesia to further increase the security system and provide comfort for citizens. So that the citizens’ trust to transact will increase. Then activate some service programs that have been offered but cannot be used properly such as BPJS payments to make it easier for residents to make these payments. And improve the quality of EDC provider networks as a transaction tool. EDC tools can be functioned optimally in supporting the success of a transaction if there is a stable provider network. If the network is interrupted, the transaction can automatically be delayed or even unsuccessful. | |
| 25213 | 28134 | E1A115114 | DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Pengadilan Militer Yogyakarta) | DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Pengadilan Militer Yogyakarta) Disusun Oleh: NINAYULIANA E1A115114 ABSTRAK Tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh anggota militer pada suatu tempat yang di tentukan baginya, dimana militer tersebut seharusnya berada pada kesempatan untuk melaksanakan kewajiban dinas. Anggota TNI dianggap melakukan tindak pidana desersi apabila lebih dari 30 hari meninggalkan kesatuan dinas tanpa ijin dari satuan yang berwenang. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai alat bukti yang mendasari hakim dalam memutus pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018 dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ala bukti yang mendasari hakim dalam memutus pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018 dan dasar pertimbangan haki dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018.Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.Sumber data adalah primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, Analisis yang dilakukan dengan model analisis kualitatif.Hasil penelitian ini mengenai alat bukti yang mendasari hakim dalam memutus perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018. Dengan alat bukti berupa 3 (tiga) orang keterangan saksi dan alat bukti surat yang berupa surat keterangan desersi dari Danyonarmed, daftar hadir/absensi. Pertimbangan hakim dalam hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan dijatuhkannya pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer yang terdapat dalam pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 190 ayat (1), Pasal 26 ayat (10) dan Pasal 143 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer | THE BASIS OF JUDGE’S LEGAL CONSIDERATION IN DROPPING CRIMINAL CHARGES ON MILITARY MEMBERS WHO DO DESERTION CRIMINAL ACTION (A study in the Military Court of Yogyakarta) By: NINA YULIANA E1A115114 ABSTRACT The desertion crime is the absence without permission committed by the military members in their service place, where the military members should be at the opportunity to do their service obligations. TNI members are considered to have committed a criminal of desertion if more than 30 days have left units without permission from the competen authority. Problems were discussed in this paper is evidence that proves a members of Indonesia Military committed the crime of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018 and concerning in consideration of judge in giving decision of criminal act of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018.The aim of thid research is evidence that proves a members of Indonesia Military committed the crime of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018 and concerning in consideration of judge in giving decision of criminal act of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018. This type of research is normative juridical research that was conducted by examining secondary data. The data sources are primary and secondary, data collection technique using literature study, the analysis was conducted with qualitative analysis model. The research results on the evidence of the judge basis in deciding criminal cases in Putusan Pengadilan Militer Numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018. With the evidence in the form of 3 (three) witness statements and documentary evidence in the form of desertion certificate from Danyonarmed, attendance list. Judge's consideration in this matter is in accordance with Law Number 37 of 1997 concerning in Military Justice with the imprisonment and dismissal from military service that contained in article 87 paragraph (1) jo paragraph (2) jo Article 190 paragraph (1), Article 26 paragraph (10) and Article 143 are in accordance with Law Number 37 of 1997 concerning in Military Justice. | |
| 25214 | 28106 | L1C015053 | KELIMPAHAN JENIS DAN BIOMASSA IKAN TARGET PADA STRUKTUR ARTIFICIAL REEF YANG BERBEDA DI PERAIRAN DESA LES, BALI UTARA | Desa Les, Bali Utara memiliki daya tarik sebagai objek wisata karena keindahan terumbu karangnya. Beberapa dekade lalu terjadi degradasi habitat alami di perairan Desa Les akibat penangkapan ikan target yang merusak menggunakan sianida, sehingga dibutuhkan kegiatan restorasi melalui Artificial reef. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat tingkat keberhasilan Artificial reef sebagai upaya restorasi habitat alami salah satunya melalui biota asosiasi ikan target. Penelitian dilakukan pada variasi karakteristik Artificial reef (jumlah, bahan penyusun dan kedalaman) yang terbagi menjadi 4 stasiun yaitu Campuran Dangkal (C_Da), Campuran Dalam (C_D), Hexaframe Dangkal (H_Da) dan Hexaframe Dalam (H_D). Penghitungan kelimpahan jenis ikan target dilakukan secara aktual dibawah air dengan metode Stationary Underwater Visual Census pada setiap stasiun sebanyak 5 kali pengambilan data (Agustus – Oktober). Penghitungan nilai biomassa dilakukan pencatatan ukuran panjang total (>10 cm) dengan modifikasi metode estimasi menggunakan pipa dengan interval 5 cm. Berdasarkan hasil penelitian pada variasi karakteristik Artficial reef terdapat 6 famili (14 spesies) yang didominasi family Lutjanidae dengan kelimpahan total sebesar 241 individu yang berkisar 25 – 121 individu pada setiap stasiun. Total biomassa ikan target sebesar 783.6 g/m2 dengan kisaran 40.81 – 357.66 g/m2 pada setiap stasiun. Kondisi kualitas perairan dalam kisaran yang masih dapat ditoleransi ikan target. Terdapat pengaruh yang signifikan (r = 0.984; p < 0.016) antara komposisi Artificial reef Campuran Dangkal (C_Da) dengan kelimpahan ikan target. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai daya dukung terumbu karang terhadap biomassa ikan target serta tingkat trofik tipe pemangsaan ikan target pada variasi karakteristik Artificial reef | Les Village, North Bali has an attraction as a tourist attraction because of the beauty of its coral reefs. Several decades ago there was a degradation of natural habitat in the waters of the village of Les due to the capture of destructive targets using cyanide, so that restoration activities through Artificial Reef are needed. The purpose of this research is to see the success rate of Artificial Reef as an effort to restore natural habitat, one of which is through the target fish association biota. The study was conducted on variations in the characteristics of Artificial reef (amount, constituent material and depth) divided into 4 stations namely Shallow Mixture (C_Da), Deep Mixture (C_D), Shallow Hexaframe (H_Da) and Deep Hexaframe (H_D). The calculation of the abundance of target fish species is actually carried out under water using the Stationary Underwater Visual Census method at each station for 5 times the data collection (August - October). The calculation of the biomass value is recorded by measuring the total length (> 10 cm) by modifying the estimation method using a pipe at intervals of 5 cm. Based on the results of research on the variation of Artficial reef characteristics, there are 6 families (14 species) which are dominated by the Lutjanidae family with a total abundance of 241 individuals ranging from 25 - 121 individuals at each station. The total target fish biomass was 783.6 g / m2 with a range of 40.81 - 357.66 g / m2 at each station. Waters quality conditions in the range that can still be tolerated by target fish. There was a significant effect (r = 0.984; p <0.016) between the composition of the Shallow Artificial Reef (C_Da) composition and the abundance of target fish. Further research needs to be carried out on the carrying capacity of coral reefs to the target fish biomass and the trophic level of target fish predation types on the variation of the characteristics of Artificial reef. | |
| 25215 | 28758 | F1F016015 | KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DI ERA JOKO WIDODO DALAM UPAYA PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2014-2019 | Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia di Era Joko Widodo Dalam Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2014-2019” dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri dari William D. Coplin, dan konsep Responsibility to Protect dari Gareth Evans. Dalam teori kebijakan luar negeri William D. Coplin terdapat 3 element yang menjadi decision making suatu negara terhadap dikeluarkannya kebijakan luar negeri yaitu dinamika dan konteks internasional, politik dalam negeri, dan kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar disebabkan karena complex emergencies atau adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan tersebut terjadi. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar digolongkan sebagai genosida oleh PBB sehingga menjadi isu internasional. Indonesia berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya dengan mengedepankan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian, serta merekomendasikan formula 4+1 untuk penyelesaian krisis di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk menjaga human security baik secara regional maupun secara global. Sebagai bagian dari komunitas internasional Indonesia juga menjalankan R2P yang berfokus pada poin responsibility to prevent dengan mengedepankan upaya-upaya mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi. Selain tindakan diplomatik Indonesia juga berkomitmen dengan memberikan bantuan secara materiil. | The study entitled "Indonesian Government Policy in the Joko Widodo Era to Resolve the Humanitarian Crisis of Rohingya Ethnics in Myanmar in 2014-2019" was analyzed by using the foreign policy theory from William D. Coplin, and the concept of Responsibility to Protect from Gareth Evans. In William D. Coplin's foreign policy theory, there are 3 elements that become the decision making of foreign policy, the dynamics and international context, domestic politics, and the economic and military capabilities of a country. The humanitarian crisis that occurred in Myanmar was caused by complex emergencies or conflicts that triggered the humanitarian crisis. The humanitarian crisis that occurred in Myanmar was classified as a genocide by the United Nations so it became an international issue. Indonesia actively contributes to efforts to resolve the Rohingya ethnic humanitarian crisis by promoting humanitarian and peace diplomacy, and recommending a 4 + 1 formula for crisis resolution in Myanmar. Indonesia also committed to maintaining human security both regionally and globally. As part of the international community, Indonesia also implemented R2P which focuses on points of responsibility to prevent by promoting mediation, negotiation and reconciliation efforts. Besides diplomatic action, Indonesia is also committed to providing material assistance. | |
| 25216 | 28138 | D1A015175 | HUBUNGAN LAMA MEMIMPIN DAN GAYAKEPEMIMPINAN DENGAN KONFORMITAS KELOMPOK PETERNAK KAMBING KABUPATEN BANYUMAS | Berdasarkan pengamatan bahwa konformitas kelompok sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat konformitas kelompok, lama memimpin dan gaya kepemimpinan kelompok peternak kambing di Kabupaten Banyumas, serta mengetahui hubungan antara lama memimpin dan gaya kepemimpinan dengan konformitas kelompok peternak kambing di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan metode survei. Penetapan sampel wilayah dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu dengan mengambil Kecamatan Baturaden, Kecamatan Karanglewas dan Kecamatan Kalibagor. Setiap Kecamatan terpilih diambil satu desa secara acak yaitu Desa Suro, Desa Karangsalam, dan Desa Tamansari. Selanjutnya dari desa terpilih diambil kelompok peternak dan anggota kelompok secara sensus, sehingga responden berjumlah 55 peternak. Analisis yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif, Korelasi Rank Spearman dan Analisis Chi Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konformitas kelompok dalam kategori tinggi, lama memimpin yaitu 5-10 tahun dan gaya kepemimpinan sebagian besar adalah demokratis. Terdapat hubungan antara lama memimpin dan gaya kepemimpinan dengan konformitas kelompok. | Based on observations that the conformity of a group is largely determined by the leader. The study aims to determine the level of group conformity, lead time and leadership style of goat breeders in Banyumas Regency, and to know the relationship between lead time and leadership style with conformity of goat breeders in Banyumas Regency. Research using survey methods. Determination of the sample area is done by purposive sampling method by taking Baturaden District, Karanglewas District and Kalibagor District. Each village was chosen one village at random, namely Suro Village, Karangsalam Village, and Tamansari Village. Furthermore, from the selected villages the farmers' groups and group members are taken as a census, so that the respondents are 55 farmers. The analysis used is Descriptive Analysis, Spearman Rank Correlation and Chi Square Analysis. The results of this study indicate that group conformity is in the high category, lead time is 5-10 years and leadership style is largely democratic. There is a relationship between lead time and leadership style with group conformity. | |
| 25217 | 28139 | I1F018001 | HUBUNGAN HOSPITAL DISASTER PLAN SIMULATION DENGAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PERAWAT DI RSUD PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN | HUBUNGAN HOSPITAL DISASTER PLAN SIMULATION DENGAN TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA PERAWAT DI RSUD PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN Qathrin Nada1, Ridlwan Kamaluddin2, Arif Imam Hidayat2 ABSTRAK Latar Belakang : Indonesia dikenal sebagai negara rawan bencana. Tingginya angka kejadian bencana di Indonesia memerlukan penanganan yang tepat, salah satunya melalui upaya kesiapsiagaan bencana. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang berperan penting saat situasi bencana harus memiliki kesiapsiagaan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini agar diketahui hubungan Hospital Disaster Plan Simulation dengan tingkat kesiapsiagaan bencana perawat. Metodologi : Desain penelitian kuantitatif, non eksperimen, deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional, diikuti oleh 79 responden. Tingkat kesiapsiagaan bencana perawat diukur menggunakan kuesioner Disaster Preparedness Evaluation Tool Indonesian Version (DPET-I). Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji Mann whitney dengan tingkat signifikansi 95 %. Hasil Penelitian : Tingkat kesiapsiagaan bencana perawat di RSUD Prambanan termasuk dalam kategori sedang (knowledge:4,58; skills:4,33; post disaster management:4,33). Hospital Disaster Plan Simulation berhubungan dengan tingkat kesiapsiagaan bencana perawat (nilai p < 0,05). Kesimpulan : Perawat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan mengikuti pendidikan, simulasi seperti Hospital Disaster Plan Simulation, dan meningkatkan pemahaman terhadap protokol penanganan bencana di tempat kerja. Kata kunci: bencana, Hospital Disaster Plan , kesiapsiagaan bencana perawat 1Mahasiswa Jurusan Keperawatan FIKes Universitas Jenderal Soedirman 2Staf Pengajar Jurusan Keperawatan FIKes Universitas Jenderal Soedirman | RELATIONSHIP BETWEEN HOSPITAL DISASTER PLAN SIMULATION AND DISASTER PREPAREDNESS LEVEL OF NURSES IN PRAMBANAN DISTRICT HOSPITAL SLEMAN Qathrin Nada1, Ridlwan Kamaluddin2, Arif Imam Hidayat2 ABSTRACT Background: Indonesia is well-known as a disaster-prone country. The numerous incident of disasters in Indonesia requires appropriate treatment, such as disaster preparedness efforts. Nurses play important roles during a disaster situation must be well prepared. This study was to examined the correlation between Hospital Disaster Plan Simulation and disaster preparedness level of nurses in Prambanan District Hospital Sleman. Methodology: This is a quantitative research, non-experimental, descriptive correlative study with cross sectional design, 79 respondent participated in this study. The variables of nurses preparedness level were measured using the Disaster Preparedness Evaluation Tool Indonesian Version (DPET-I). Data were analyzed using a statistical descriptive and Mann Whitney with a significance level 95 %. Result: Prambanan District Hospital Nurses have a moderate level of disaster preparedness (knowledge:4,58; skills:4,33; post disaster management:4,33). Hospital Disaster Plan Simulation have a correlation with disaster preparedness level of nurses, statistical test showed significant (p < 0,05). Conclusion: Nurses need to improved disaster preparedness level by attending education, simulation like Hospital Disaster Plan Simulation, and increasing understanding of disaster management protocols in their workplace. Keyword:disaster, Hospital Disaster Plan, nurses disaster preparedness 1Student of Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman University 2Lecture of Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman University | |
| 25218 | 28140 | H1D013070 | ANALISIS PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN TERHADAP DEBIT ALIRAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIWUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHETRAN | Daerah Aliran Sungai Ciliwung ini meliputi beberapa daerah yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota depok dan juga DKI Jakarta. Panjang aliran utama sungai ini hampir 120 km dengan tangkapan airnya seluas 387 km persegi. Hulu sungai ini terletak di daratan tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango dan daerah Puncak Bogor. Sungai Ciliwung bermuara di daerah Luar Batang, Teluk Jakarta, tepatnya pada koordinat 6° 07'08.2"S 106°49'43.3"E. Analisa perubahan tata guna lahan dalam penelitian ini menggunakan metode Sistim Informasi Geografis (SIG) dengan piranti lunak ArcGIS. Klasifikasi lahan menggunakan LULC (land Use Land Cover) yang terdapat setidaknya 17 kelas lahan. Debit aliran pada DAS Ciliwung ditentukan dengan menggunakan model SHETRAN dengan menghitung data-data input seperti curah hujan, DEM, evaporasi atau perubahan iklim, tutupan lahan dan konservasi lahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari tahun 2008-2013 lahan permukiman merupakan lahan yang paling tinggi mengalami kenaikanyangenaikan 25 ha. sedangkan sektor lahan yang mengalami penurunan tertinggi adalah lahan pertanian. Lahan tersebut mengalami penurunan sebesar 17.75 ha. sedangkan nilai rata-rata debit maksimum terjadi pada tahun 2013 yaitu dengan nilai 42.53 m^3/detik dan debit rata-rata minimumnya terjadi pada tahun 2012 dengan nilai 34.29 m^3/detik. | The Ciliwung River Basin covers several regions, namely Bogor Regency, Bogor City, Depok City and also DKI Jakarta. The length of the main river flow is almost 120 km with a catchment of 387 square km. The headwaters of the river are located on high land which is located on the border of Bogor Regency and Cianjur Regency, or precisely on Mount Gede, Mount Pangrango and Puncak Bogor area. Ciliwung River empties into the Outer Batang area, Jakarta Bay, precisely at coordinates 6 ° 07'08.2 "S 106 ° 49'43.3" E. Analysis of land use change in this study uses the Geographic Information System (GIS) method with ArcGIS software. Land classification uses LULC (land Use Land Cover) which contains at least 17 land classes. Flow discharge in the Ciliwung watershed is determined using the SHETRAN model by calculating input data such as rainfall, DEM, evaporation or climate change, land cover and land conservation. The results of this study indicate that from 2008-2013 residential land was the highest land experiencing an increase of 25 ha. while the land sector that experienced the highest decline was agricultural land. The land has decreased by 17.75 ha. while the average maximum discharge value occurred in 2013, which was 42.53 m^(3/) s. and the minimum average discharge occurred in 2012 with a value of 34.29 m^3/s. | |
| 25219 | 28141 | J1B015005 | MEMAHAMI MAKNA CINTA PADA NOVEL "CINTAKU DI KAMPUS BIRU" KARYA ASHADI SIREGAR | Penelitian ini berjudul memahami makna cinta pada novel Cintaku di kampus biru karya ashadi siregar. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan sistem tanda pada novel Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar, dan juga mendeskripsikan penggambaran cinta yang terdapat pada novel Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan semiotika. Adapun hasil penelitian dari novel Cintaku di Kampus Biru ini terdapat tiga sistem tanda yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon pada novel Cintaku di Kampus Biru terdapat pada sampul novel, indeks pada Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar terdapat pada isi cerita, dimana terdapat pada perilaku tokoh, penampilan fisik, dan pendidikan tokoh, simbol yang terdapat pada novel Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar adalah tokoh Anton, simbol otoritas, simbol kekayaan. Selain itu, terdapat tiga makna cinta di dalamnya, seperti eros, ludus, mania. Eros yang terdapat pada novel Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar terdapat pada tokoh Anton karena mencintai perempuan yang dia temui karena kecantikannya, ludus yang terdapat pada novel Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar terdapat pada tokoh Anton karena Anton hanya bermain-main dalam mencintai perempuan, mania yang terdapat pada novel Cintaku di Kampus Biru karya Ashadi Siregar terdapat pada tokoh Marini karena Marini memiliki sifat posesif terhadap cinta. | This research is entitled Understanding The Meaning of Love in Cintaku Novel on The Blue Campus by Ashadi Siregar. The purpose of this study is to portray the sign system and also to describe the depiction of love contained in the novel. The research method is qualitative using descriptive analysis and semiotics approach. The result of research are three sign systems namely icon, index, and symbol. Icon is on the cover of the novel. The index of this novel is on the content of the story, which is in the character's behavior, physical appearance, and character education. The symbols contained in the novel are Anton's figures, symbols of authority, and symbols of wealth. In addition, there are three meanings of love in it, namely eros, ludus, and mania. Eros found in the character of Anton, where Anton loved the woman he met because of her beauty. Ludus also found in the figure of Anton because he only cheated in loving women. The mania found in character of Marini because she was so jealous towards Anton. | |
| 25220 | 28155 | C1A015088 | ANALISIS LAMA MENCARI KERJA BAGI TENAGA KERJA TERDIDIK DI KABUPATEN PURWOREJO (STUDI KASUS 2013-2017) | Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti tentang adanya ketimpangan antara tingginya jumlah pencari kerja dan rendahnya jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini berjudul Analisis Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus 2013-2017). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengalaman kerja dan jenis kelamin terhadap lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik di Kabupaten Purworejo. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel tingkat pendidikan terhadap lama mencari kerja sebesar -2,842 lebih besar dari nilai t tabel sebesar -1,678. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari variabel tingkat pendidikan terhadap lama mencari kerja sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel tingkat pendapatan terhadap lama mencari kerja sebesar 0,944 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,678. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh dari variabel tingkat pendapatan terhadap lama mencari kerja sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pengalaman kerja terhadap lama mencari kerja sebesar 1,879 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,678. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel pengalaman kerja terhadap lama mencari kerja sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel jenis kelamin terhadap lama mencari kerja sebesar 0,824 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,678. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh dari variabel jenis kelamin terhadap lama mencari kerja sehingga hipotesis keempat ditolak. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pada usia yang masih produktif para pencari kerja diharapkan lebih aktif dalam mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan pendidikan yang telah ditempuh. Pemerintah daerah baiknya memberikan kemudahan bagi para pencari kerja untuk mengakses informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Purworejo. Kata kunci: lama mencari kerja, tingkat pendidikan, pendapatan, pengalaman kerja dan jenis kelamin | This study is a study that examines the imbalance between the high number of job seekers and the low number of job vacancies available in Purworejo Regency. This study is entitled Analysis of the Length of Looking for Work for Educated Workers in Purworejo District (Case Study 2013-2017). The purpose of this study was to analyze the influence of variables on education level, income level, work experience and gender on the length of time seeking work for educated workers in Purworejo Regency. The analytical tool used is multiple linear regression analysis and hypothesis testing using t test. The results showed that the t value of the variable level of education on the length of work search for -2,842 was greater than the value of t table of -1,678. This shows that there is a negative influence of the education level variable on the length of work seeking so that the first hypothesis is accepted. The results showed that the t value of the variable level of income to the length of work search was 0.944 smaller than the t table value of 1.678. This shows that there is no difference in the effect of the income level variable on the length of work seeking so the second hypothesis is rejected. The results showed that the t value of the variable work experience of the length of work search for 1.8879 is greater than the t table value of 1.678. This shows that there is a positive influence of the work experience variable on the length of work search so that the third hypothesis is rejected. The results showed that the t value of the gender variable on the length of seeking work was 0.824 smaller than the t table value of 1.678. This shows that there is no difference in the effect of gender variables on the length of work seeking so the fourth hypothesis is rejected. The implication of this research is that at a productive age, job seekers are expected to be more active in finding job vacancies that are in accordance with their expertise and education. In addition it is expected that job seekers can be more productive in filling time lags while looking for work by attending work training, internships and honing knowledge. The local government should make it easier for job seekers to access information about available job openings in Purworejo Regency. Keywords: length of work seeking, education level, income, work experience and gender |