Artikel Ilmiah : E1A115114 a.n. NINA YULIANA
| NIM | E1A115114 |
|---|---|
| Namamhs | NINA YULIANA |
| Judul Artikel | DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Pengadilan Militer Yogyakarta) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Pengadilan Militer Yogyakarta) Disusun Oleh: NINAYULIANA E1A115114 ABSTRAK Tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh anggota militer pada suatu tempat yang di tentukan baginya, dimana militer tersebut seharusnya berada pada kesempatan untuk melaksanakan kewajiban dinas. Anggota TNI dianggap melakukan tindak pidana desersi apabila lebih dari 30 hari meninggalkan kesatuan dinas tanpa ijin dari satuan yang berwenang. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai alat bukti yang mendasari hakim dalam memutus pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018 dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ala bukti yang mendasari hakim dalam memutus pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018 dan dasar pertimbangan haki dalam menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018.Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.Sumber data adalah primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, Analisis yang dilakukan dengan model analisis kualitatif.Hasil penelitian ini mengenai alat bukti yang mendasari hakim dalam memutus perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 51-K/PM.II-11/AD/VII/2018. Dengan alat bukti berupa 3 (tiga) orang keterangan saksi dan alat bukti surat yang berupa surat keterangan desersi dari Danyonarmed, daftar hadir/absensi. Pertimbangan hakim dalam hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan dijatuhkannya pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer yang terdapat dalam pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 190 ayat (1), Pasal 26 ayat (10) dan Pasal 143 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | THE BASIS OF JUDGE’S LEGAL CONSIDERATION IN DROPPING CRIMINAL CHARGES ON MILITARY MEMBERS WHO DO DESERTION CRIMINAL ACTION (A study in the Military Court of Yogyakarta) By: NINA YULIANA E1A115114 ABSTRACT The desertion crime is the absence without permission committed by the military members in their service place, where the military members should be at the opportunity to do their service obligations. TNI members are considered to have committed a criminal of desertion if more than 30 days have left units without permission from the competen authority. Problems were discussed in this paper is evidence that proves a members of Indonesia Military committed the crime of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018 and concerning in consideration of judge in giving decision of criminal act of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018.The aim of thid research is evidence that proves a members of Indonesia Military committed the crime of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018 and concerning in consideration of judge in giving decision of criminal act of desertion in a military court decision numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018. This type of research is normative juridical research that was conducted by examining secondary data. The data sources are primary and secondary, data collection technique using literature study, the analysis was conducted with qualitative analysis model. The research results on the evidence of the judge basis in deciding criminal cases in Putusan Pengadilan Militer Numbers 51-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018. With the evidence in the form of 3 (three) witness statements and documentary evidence in the form of desertion certificate from Danyonarmed, attendance list. Judge's consideration in this matter is in accordance with Law Number 37 of 1997 concerning in Military Justice with the imprisonment and dismissal from military service that contained in article 87 paragraph (1) jo paragraph (2) jo Article 190 paragraph (1), Article 26 paragraph (10) and Article 143 are in accordance with Law Number 37 of 1997 concerning in Military Justice. |
| Kata kunci | Desersi, Peradilan Militer |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris P.S., S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Handri Wirastuti S., S.H., M.H |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2020-02-17 08:00:15.093148 |