| NIM | F1F016015 |
|---|
| Namamhs | RESSA PUTRY MUNGGARAN |
|---|
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DI ERA JOKO WIDODO DALAM UPAYA PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2014-2019 |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia di Era Joko Widodo Dalam Upaya Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2014-2019” dianalisis dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri dari William D. Coplin, dan konsep Responsibility to Protect dari Gareth Evans. Dalam teori kebijakan luar negeri William D. Coplin terdapat 3 element yang menjadi decision making suatu negara terhadap dikeluarkannya kebijakan luar negeri yaitu dinamika dan konteks internasional, politik dalam negeri, dan kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar disebabkan karena complex emergencies atau adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan tersebut terjadi. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar digolongkan sebagai genosida oleh PBB sehingga menjadi isu internasional. Indonesia berkontribusi aktif dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya dengan mengedepankan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian, serta merekomendasikan formula 4+1 untuk penyelesaian krisis di Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk menjaga human security baik secara regional maupun secara global. Sebagai bagian dari komunitas internasional Indonesia juga menjalankan R2P yang berfokus pada poin responsibility to prevent dengan mengedepankan upaya-upaya mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi. Selain tindakan diplomatik Indonesia juga berkomitmen dengan memberikan bantuan secara materiil. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The study entitled "Indonesian Government Policy in the Joko Widodo Era to Resolve the Humanitarian Crisis of Rohingya Ethnics in Myanmar in 2014-2019" was analyzed by using the foreign policy theory from William D. Coplin, and the concept of Responsibility to Protect from Gareth Evans. In William D. Coplin's foreign policy theory, there are 3 elements that become the decision making of foreign policy, the dynamics and international context, domestic politics, and the economic and military capabilities of a country. The humanitarian crisis that occurred in Myanmar was caused by complex emergencies or conflicts that triggered the humanitarian crisis. The humanitarian crisis that occurred in Myanmar was classified as a genocide by the United Nations so it became an international issue. Indonesia actively contributes to efforts to resolve the Rohingya ethnic humanitarian crisis by promoting humanitarian and peace diplomacy, and recommending a 4 + 1 formula for crisis resolution in Myanmar. Indonesia also committed to maintaining human security both regionally and globally. As part of the international community, Indonesia also implemented R2P which focuses on points of responsibility to prevent by promoting mediation, negotiation and reconciliation efforts. Besides diplomatic action, Indonesia is also committed to providing material assistance. |
|---|
| Kata kunci | Kebijakan Indonesia, Krisis Kemanusiaan, Rohingya, Kemanan Manusia |
|---|
| Pembimbing 1 | Nuriyeni Kartika Bintarsari, S.IP.,MA |
|---|
| Pembimbing 2 | Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP.,M.Soc.Sc |
|---|
| Pembimbing 3 | Nurul Azizah Zayzda, S.IP.,MA |
|---|
| Tahun | 2020 |
|---|
| Jumlah Halaman | 30 |
|---|
| Tgl. Entri | 2020-05-17 15:25:01.606704 |
|---|