Artikel Ilmiah : E1A015050 a.n. TINEU HERISTIN
| NIM | E1A015050 |
|---|---|
| Namamhs | TINEU HERISTIN |
| Judul Artikel | PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, begitu juga suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat materil yakni yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yang akibat hukumnya apabila syarat materil tidak dapat terpenuhi maka dapat dilakukan permohonan dispensasi kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0982/Pdt.P/2018/PA.Jr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara tersebut hanya berdasarkan beberapa pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama; , menurut peneliti sebaiknya pertimbangan hakim dapat memperhatikan juga Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years, as well as a marriage it is said to be valid if it meets the material requirements, which are contained in the legislation, the legal consequences of which if the material requirements cannot be met then the marriage can be a marriage dispensation request. The formulation of the problem in this study is how the judges' legal considerations in granting the request for marriage dispensation to the determination of the Jember Religious Court Number 0982 / Pdt.P / 2018 / PA.Jr. The research methods used are normative juridical, prescriptive analytical research specifications, collection of literature study data with an inventory, and qualitative normative data analysis. Based on the results of the study showed that the judge's legal considerations in granting the case were only based on a number of considerations by taking into account the provisions of article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 49 paragraph (2) of Law Number 7 of 1989 jo Law Number 3 of 2006 in conjunction with Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts; , according to the researcher, it is better for the judge to consider compulsory Law 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. |
| Kata kunci | Permohonan, dispensasi kawin |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2020-02-17 00:55:16.181593 |