Artikelilmiahs

Menampilkan 48.841-48.844 dari 48.844 item.

#	Idartikelilmiah	NIM	Judul Artikel	Abstrak (Bhs. Indonesia)	Abtrak (Bhs. Inggris)

48841	52225	G1A022101	PENGARUH PEMBERIAN LARUTAN EDTA DAN ASAM AMINO AROMATIK PADA ROKOK KRETEK TERHADAP KADAR MALONDIALDEHID (MDA) PADA TIKUS PUTIH (RATTUS NORVEGICUS)	Latar belakang: Paparan asap rokok diketahui meningkatkan stres oksidatif melalui pembentukan radikal bebas yang memicu peroksidasi lipid dan menghasilkan malondialdehid (MDA) sebagai biomarker kerusakan oksidatif. Rokok kretek yang dimodifikasi dengan penambahan EDTA dan asam amino aromatik (fenilalanin) dikembangkan dengan tujuan menurunkan pembentukan radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan EDTA dan fenilalanin pada rokok kretek terhadap kadar MDA serum tikus putih (Rattus norvegicus). Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain randomized post-test only control group menggunakan 30 ekor tikus putih jantan yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok kontrol, kelompok paparan rokok kretek, dan kelompok paparan rokok divine selama satu minggu. Kadar MDA diukur menggunakan metode ELISA. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan rerata kadar MDA serum berbeda secara deskriptif antar kelompok, namun perbedaan tersebut tidak bermakna secara statistik (p = 0,052). Kesimpulan: Hal ini menunjukkan bahwa penambahan EDTA dan asam amino aromatik pada rokok kretek belum terbukti memberikan efek protektif yang signifikan terhadap peningkatan kadar MDA akibat paparan asap rokok. Dengan demikian, modifikasi rokok dengan penambahan EDTA dan fenilalanin dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh bermakna terhadap stres oksidatif yang diindikasikan oleh kadar MDA serum tikus putih.	Background: Cigarette smoke exposure is known to increase oxidative stress through the generation of free radicals that induce lipid peroxidation, producing malondialdehyde (MDA) as a biomarker of oxidative damage. Clove cigarettes modified by the addition of EDTA and an aromatic amino acid (phenylalanine) have been developed with the aim of reducing free radical formation. This study aimed to determine the effect of EDTA and phenylalanine supplementation in clove cigarettes on serum MDA levels in white rats (Rattus norvegicus). Methodology: This experimental study employed a randomized post-test only control group design using 30 male white rats divided into three groups: control group, clove cigarette exposure group, and modified clove cigarette exposure group (Divine) for one week. Serum MDA levels were measured using the ELISA method. Results: The results showed that mean serum MDA levels differed descriptively among groups; however, the differences were not statistically significant (p = 0.052). Conclusion: These findings indicate that the addition of EDTA and an aromatic amino acid to clove cigarettes has not been proven to provide a significant protective effect against increased MDA levels induced by cigarette smoke exposure. Therefore, modification of clove cigarettes with EDTA and phenylalanine in this study did not significantly affect oxidative stress as indicated by serum MDA levels in white rats.
48842	52229	E1A022037	PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta penerapan perlindungan hukum anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Kasus melibatkan seorang anak berusia 17 tahun yang terlibat dalam permufakatan jahat peredaran narkotika atas perintah ayah kandungnya. Meskipun Balai Pemasyarakatan merekomendasikan pengembalian kepada wali sebagai bentuk rehabilitasi sosial, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 10 bulan dan pelatihan kerja 6 bulan, sehingga menimbulkan benturan antara pendekatan punitif Undang-Undang Narkotika dan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan teori pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan pembuktian unsur tindak pidana, sementara aspek perlindungan anak, kondisi psikososial, serta rekomendasi Bapas kurang mendapat perhatian. Akibatnya, putusan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan pembinaan dan pemulihan anak. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam penanganan perkara narkotika oleh anak.	This study aims to analyze the judge’s legal considerations and the application of child legal protection in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smg concerning a narcotics criminal act committed by a child. The minor participated in a conspiracy to distribute narcotics under the direction of his biological father. Although the Correctional Center recommended returning the child to his guardian for social rehabilitation, the court sentenced him to two years and ten months in prison, accompanied by vocational training. This verdict creates a distinct tension between the punitive approach of the Narcotics Law and the restorative justice framework mandated by the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) Law. Utilizing a normative legal research method with legislative, case, and conceptual approaches, this study evaluates the decision's consistency with judicial discretion and the "best interests of the child." The analysis indicates that the judge prioritized formal legal proof and criminal elements, largely overlooking the child’s psychosocial vulnerability and the Correctional Center recommendations. Consequently, the decision does not fully align with the Child Protection Law, which favors rehabilitation over incarceration. The study underscores the urgent need for legal harmonization between narcotics regulations and juvenile justice laws to ensure fair handling of minors in drug cases.
48843	52228	H1D022055	PENERAPAN SEMANTIC CHUNKING DAN SEMANTIC RERANKING UNTUK OPTIMALISASI PERFORMA LARGE LANGUAGE MODEL PADA SISTEM PEMBUATAN SOAL OTOMATIS BERBASIS WEBSITE	Pengembangan sistem Automatic Question Generation (AQG) berbasis Large Language Model (LLM) menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi konteks, terutama untuk menghasilkan soal kategori Higher Order Thinking Skills (HOTS). Masalah muncul ketika prapemrosesan data konvensional gagal menjaga hubungan semantik, yang memicu terjadinya halusinasi pada model akibat konteks yang terpotong. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan performa LLM pada sistem AQG berbasis website dengan menerapkan metode semantic chunking dan semantic reranking untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pertanyaan khususnya pada kategori HOTS. Pengujian yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu pengujian fungsional menggunakan metode blackbox testing dan pengujian luaran model LLM menggunakan framework Deepeval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan semantic reranking meningkatkan kualitas pengambilan informasi, dengan kenaikan skor contextual precision dari 0,604 menjadi 0,787 dan skor contextual recall dari 0,837 menjadi 0,850. Pada sisi luaran layanan AI, penerapan semantic chunking berhasil meningkatkan skor faithfulness dari 0,716 menjadi 0,855, skor answer relevancy dari 0,883 menjadi 0,961, serta skor answer correctness dari 0,777 menjadi 0,944. Secara keseluruhan, integrasi kedua metode semantik ini terbukti efektif meningkatkan ketepatan konteks dan validitas soal yang dihasilkan oleh sistem AQG.	The development of an Automatic Question Generation (AQG) system based on Large Language Models (LLMs) faces challenges in maintaining contextual relevance, especially when generating questions in the Higher Order Thinking Skills (HOTS) category. Problems arise when conventional data preprocessing fails to preserve semantic relationships, causing the model to hallucinate due to truncated context. This study aims to optimize LLM performance in website-based AQG systems by applying semantic chunking and semantic reranking methods to improve question quality and consistency, particularly in the HOTS category. The testing was divided into two parts, which is functional testing using the blackbox testing method and LLM model output testing using the Deepeval framework. The results showed that the application of semantic reranking improved the quality of information retrieval, with an increase in the contextual precision score from 0.604 to 0.787 and the contextual recall score from 0.837 to 0.850. On the AI service output side, the application of semantic chunking successfully increased the faithfulness score from 0.716 to 0.855, the answer relevance score from 0.883 to 0.961, and the answer correctness score from 0.777 to 0.944. Overall, the integration of these two semantic methods proved effective in improving the contextual accuracy and validity of questions generated by the AQG system.
48844	52227	E1A022028	PROBLEMATIKA INTEGRITAS ADVOKAT: ANALISIS PENCABUTAN HAK PROFESI DAN STRATEGI PENCEGAHAN PRAKTIK SUAP (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik suap yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk profesi advokat, yang mencederai nilai-nilai moral dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konflik kewenangan antara hakim dan organisasi profesi terkait penjatuhan sanksi pencabutan hak profesi advokat, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak tuntutan pencabutan hak profesi terdakwa serta merumuskan strategi pencegahan praktik suap bagi advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak tuntutan pencabutan izin profesi advokat karena menganggap hal tersebut merupakan otoritas eksklusif organisasi advokat sesuai Pasal 9 UU No. 18 Tahun 2003. Konflik norma antara KUHP lama dan UU Advokat diselesaikan dengan asas lex specialis derogat legi generali. Strategi pencegahan suap yang paling fundamental bagi advokat adalah melalui reaktualisasi nilai officium nobile, kepatuhan ketat terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, serta penguatan integritas pribadi untuk memutus mata rantai mafia peradilan.	This research is motivated by the prevalence of bribery practices involving law enforcement officers, including the advocate profession, which undermines moral values and public trust in the justice system. The primary focus of this study is to analyze the jurisdictional conflict between judges and professional organizations regarding the imposition of sanctions for the revocation of professional rights of advocates, as seen in Decision Number 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The purpose of this study is to determine the legal basis for the judges' consideration in rejecting the prosecution's demand to revoke the defendant's professional rights and to formulate strategies for preventing bribery among advocates. The research method used is normative legal research with statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The results indicate that the judges rejected the demand to revoke the advocate's professional license because it is considered an exclusive authority of the Advocate Organization pursuant to Article 9 of Law No. 18 of 2003. The conflict of norms between the old Penal Code (KUHP) and the Advocate Law was resolved using the principle of lex specialis derogat legi generali. The most fundamental prevention strategies for advocates are through the reactivation of the officium nobile value, strict compliance with the Indonesian Code of Ethics for Advocates, and the strengthening of personal integrity to break the chain of judicial mafia.