Update Artikelilmiah: 52227

AURA REZEKI UTAMI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik suap yang melibatkan aparat
penegak hukum, termasuk profesi advokat, yang mencederai nilai-nilai moral dan
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Fokus utama penelitian ini adalah
menganalisis konflik kewenangan antara hakim dan organisasi profesi terkait
penjatuhan sanksi pencabutan hak profesi advokat, sebagaimana terlihat dalam
Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak tuntutan
pencabutan hak profesi terdakwa serta merumuskan strategi pencegahan praktik
suap bagi advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menolak tuntutan pencabutan izin
profesi advokat karena menganggap hal tersebut merupakan otoritas eksklusif
organisasi advokat sesuai Pasal 9 UU No. 18 Tahun 2003. Konflik norma antara
KUHP lama dan UU Advokat diselesaikan dengan asas lex specialis derogat legi
generali. Strategi pencegahan suap yang paling fundamental bagi advokat adalah
melalui reaktualisasi nilai officium nobile, kepatuhan ketat terhadap Kode Etik
Advokat Indonesia, serta penguatan integritas pribadi untuk memutus mata rantai
mafia peradilan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is motivated by the prevalence of bribery practices involving law
enforcement officers, including the advocate profession, which undermines moral
values and public trust in the justice system. The primary focus of this study is to
analyze the jurisdictional conflict between judges and professional organizations
regarding the imposition of sanctions for the revocation of professional rights of
advocates, as seen in Decision Number 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The
purpose of this study is to determine the legal basis for the judges' consideration in
rejecting the prosecution's demand to revoke the defendant's professional rights and
to formulate strategies for preventing bribery among advocates. The research
method used is normative legal research with statutory, case, conceptual, and
analytical approaches. The results indicate that the judges rejected the demand to
revoke the advocate's professional license because it is considered an exclusive
authority of the Advocate Organization pursuant to Article 9 of Law No. 18 of 2003.
The conflict of norms between the old Penal Code (KUHP) and the Advocate Law
was resolved using the principle of lex specialis derogat legi generali. The most
fundamental prevention strategies for advocates are through the reactivation of the
officium nobile value, strict compliance with the Indonesian Code of Ethics for
Advocates, and the strengthening of personal integrity to break the chain of judicial
mafia.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman