1. Artikelilmiahs

Artikelilmiahs

Menampilkan 50.501-50.505 dari 50.505 item.
#IdartikelilmiahNIMJudul ArtikelAbstrak (Bhs. Indonesia)Abtrak (Bhs. Inggris) 
  
5050153906A1A022053STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KOPI ROBUSTA DI KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya konsumsi kopi dalam negeri yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi kopi nasional secara optimal. Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah potensial penghasil kopi robusta di Jawa Tengah dengan luas areal perkebunan dan tingkat produksi yang cukup tinggi di Kabupaten Cilacap. Usahatani kopi di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya konsistensi petani dalam budidaya kopi, terbatasnya kegiatan penyuluhan, lemahnya kelembagaan petani, serta masih minimnya pengolahan pascapanen yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk kopi. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada usahatani kopi robusta di Kecamatan Dayeuhluhur, mengetahui karakteristik strategi yang sesuai, merumuskan alternatif strategi pengembangan, serta menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan usahatani kopi robusta di wilayah tersebut.
Metode yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive. Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan petani kopi, penyuluh pertanian, pemerintah desa, pengepul, pemilik coffee shop, konsumen, serta informan ahli. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif, matriks IFE (Internal Factor Evaluation), matriks EFE (External Factor Evaluation), matriks SWOT, dan matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kopi robusta di Kecamatan Dayeuhluhur memiliki beberapa kekuatan berupa produk kopi berkualitas, hasil produksi yang besar, lahan perkebunan yang luas, pertukaran ilmu pengetahuan, aspek ekonomis yang menjanjikan, serta adanya metode tumpangsari. Kelemahan yang dihadapi yaitu terbatasnya pengolahan pascapanen, teknik budidaya belum optimal, rendahnya akses penyuluhan, ketiadaan kelembagaan, dan minimnya sumberdaya manusia di subsistem hilir dan penunjang. Peluang yang dimiliki antara lain meningkatnya konsumsi kopi, potensi jalinan kemitraan, dan dukungan dari pemerintah atau dinas terkait. Ancaman yang dihadapi berupa persaingan pasar, potensi bencana alam, penutupan lahan ilegal, perubahan iklim, serta fluktuasi harga kopi. Berdasarkan analisis SWOT dan QSPM diperoleh beberapa alternatif strategi pengembangan dengan karakteristik strategi yaitu hold and maintain, dengan strategi prioritas berupa penguatan lembaga penyuluhan (penambahan SDM dan pelatihan berkala), reaktivasi kelompok tani, lembaga permodalan dan korporasi petani.
This research was motivated by the increasing domestic coffee consumption which has not been accompanied by an optimal increase in national coffee production. Dayeuhluhur Subdistrict, Cilacap Regency, is one of the potential robusta coffee-producing areas in Central Java, with a relatively large plantation area and high production level within Cilacap Regency. However, robusta coffee farming in this area still faces several problems, including low farmer consistency in coffee cultivation, limited extension activities, weak farmer institutions, and minimal post-harvest processing, which reduce the added value of coffee products. This study aimed to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of robusta coffee farming in Dayeuhluhur Subdistrict, formulate alternative development strategies, and determine priority strategies for the development of robusta coffee farming in the area.
This study employed a qualitative descriptive method using a case study approach. The research location was selected purposively. Informants were selected through purposive sampling and involved coffee farmers, agricultural extension officers, village governments, collectors, coffee shop owners, consumers, and expert informants. The data used consisted of primary and secondary data obtained through observation, in-depth interviews, questionnaires, literature review, and documentation. Data analysis was conducted using descriptive analysis, the IFE (Internal Factor Evaluation) matrix, EFE (External Factor Evaluation) matrix, SWOT matrix, and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).
The results showed that robusta coffee farming in Dayeuhluhur Subdistrict has several strengths, including high-quality coffee products, high production output, extensive plantation areas, knowledge-sharing practices among farmers, promising economic prospects, and the implementation of intercropping systems. The main weaknesses identified were limited post-harvest processing, suboptimal cultivation techniques, low access to agricultural extension services, the absence of strong farmer institutions, and limited human resources in the downstream and supporting subsystems. Opportunities include increasing coffee consumption, potential partnership development, and support from the government and related agencies. Meanwhile, the main threats consist of market competition, potential natural disasters, illegal land closure, climate change, and fluctuations in coffee prices. Based on the SWOT and QSPM analyses, several alternative development strategies were formulated, with the priority strategy focusing on strengthening extension institutions through additional human resources and regular training programs, reactivating farmer groups, and strengthening rural financial institutions and farmer corporations.
5050253908A1F022006Evaluasi Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) Pada UMKM Grubi Ubi Pawone Mboke Di Desa Babakan, Kecamatan KaranglewasPenerapan Good Manufacturing Practices (GMP) pada industri rumah
tangga pangan merupakan upaya penting dalam menjamin mutu dan keamanan
pangan. UMKM Grubi Ubi Pawone Mboke sebagai produsen grubi ubi masih
menghadapi beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan GMP, seperti pada aspek
fasilitas produksi, higiene karyawan, sanitasi lingkungan, dan penyimpanan produk
yang berpotensi memengaruhi mutu serta keamanan pangan. Penelitian ini
bertujuan untuk 1) mengkaji kondisi penerapan GMP, 2) mengidentifikasi aspek
yang telah sesuai maupun yang belum sesuai dengan standar yang berlaku, serta 3)
memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan jaminan mutu produk
grubi ubi.
Kegiatan penelitian dilaksanakan di UMKM Grubi Ubi Pawone Mboke,
Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, selama empat
bulan yaitu Desember 2025 hingga April 2026. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan pendekatan observasional. Data diperoleh melalui
observasi, wawancara, dokumentasi, dan pemeriksaan menggunakan checklist
GMP yang mengacu pada pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
(CPPOB). Tahapan penelitian meliputi identifikasi kondisi awal, analisis
ketidaksesuaian, penyusunan dan implementasi rekomendasi perbaikan, serta
evaluasi akhir melalui pemeriksaan ulang menggunakan checklist GMP.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal penerapan GMP pada
UMKM Grubi Ubi Pawone Mboke berada pada Level IV dengan beberapa
ketidaksesuaian pada aspek bangunan dan fasilitas produksi, higiene karyawan,
sanitasi, penyimpanan, dan pengawasan proses. Hasil identifikasi menunjukkan
beberapa aspek GMP telah sesuai, seperti lokasi dan lingkungan produksi,
penyediaan air bersih, sebagian fasilitas sanitasi, peralatan, dan pencatatan. Namun,
masih diperlukan perbaikan pada tata letak bangunan, pengawasan internal, dan
pelatihan keamanan pangan. Implementasi rekomendasi perbaikan selama
penelitian mampu meningkatkan kebersihan lingkungan produksi, fasilitas sanitasi,
sistem penyimpanan, serta kesadaran karyawan terhadap keamanan pangan.
Evaluasi akhir menunjukkan bahwa tingkat penerapan GMP meningkat dari Level
IV menjadi Level III, yang menunjukkan adanya peningkatan kesesuaian terhadap
persyaratan GMP dan mendukung peningkatan mutu serta keamanan produk grubi
ubi secara berkelanjutan.		The implementation of Good Manufacturing Practices (GMP) in the
household food industry is a crucial effort in ensuring food quality and safety. Grubi
Ubi Pawone Mboke, an MSME that produces grubi ubi, still faces several non-
conformities in its GMP implementation such as in production facilities, employee
hygiene, environmental sanitation, and product storage which have the potential to
affect food quality and safety. This study aims to 1) assess the status of GMP
implementation, 2) identify aspects that comply with and those that do not meet
applicable standards, and 3) provide recommendations for improvement to enhance
the quality assurance of Grubi Ubi products.
The research was conducted at the Grubi Ubi Pawone Mboke MSME in
Babakan Village, Karanglewas Subdistrict, Banyumas Regency, over a four-month
period from December 2025 to April 2026. A descriptive method with an
observational approach was used. Data were collected through observation,
interviews, documentation, and inspections using a GMP checklist based on the
Good Manufacturing Practices for Processed Foods (CPPOB) guidelines. The
research stages included identifying the initial conditions, analyzing
nonconformities, developing and implementing improvement recommendations,
and conducting a final evaluation through a re-inspection using the GMP checklist.
The research results show that the initial status of GMP implementation at
the Grubi Ubi Pawone Mboke MSME was at Level IV, with several non-
conformities in the areas of production buildings and facilities, employee hygiene,
sanitation, storage, and process control. The results of the assessment showed that
several aspects of GMP were in compliance, such as the production site and
environment, the supply of clean water, some sanitation facilities, equipment, and
record-keeping. However, improvements are still needed in building layout, internal
monitoring, and food safety training. The implementation of improvement
recommendations during the study improved the cleanliness of the production
environment, sanitation facilities, and storage systems, as well as employee
awareness of food safety. The final evaluation showed that the GMP implementation
level increased from Level IV to Level III, indicating improved compliance with
GMP requirements and supporting the continuous improvement of the quality and
safety of Grubi Ubi products.
5050353909E1A022247ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PT. CAKRAWALA SERVIS RESOLUSINDO (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 33/Pdt.G/2024/PN Kdr)Perkembangan industri jasa kebersihan hunian memunculkan praktik perjanjian baku
yang lazim digunakan oleh pelaku usaha jasa cleaning service, yang dalam
pelaksanaannya sering kali memuat klausula eksonerasi berupa pembatasan atau
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Meskipun Pasal 18
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas
melarang pencantuman klausula semacam itu, pelanggaran dalam praktiknya tetap
terjadi sebagaimana tercermin dalam perkara antara Fransiscus Leo melawan PT
Cakrawala Servis Resolusindo dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor
33/Pdt.G/2024/PN Kdr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan
hukum bagi konsumen berdasarkan UUPK terhadap klausula eksonerasi dalam Terms
of Service PT CSR, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi
pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketiga klausula dalam Terms of Service PT CSR yakni klausula
pengecualian garansi pada area pasca pembangunan, pembatasan ganti rugi sebesar nilai
pekerjaan harian, dan kewenangan mutlak manajemen dalam menentukan kompensasi
terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf f UUPK, sehingga dinyatakan
batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perkara ini telah
terwujud secara preventif melalui norma larangan UUPK, dan secara represif melalui
putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Adapun akibat hukum bagi
PT CSR bersifat multidimensional, secara perdata diwajibkan membayar ganti rugi
materiil sebesar Rp103.851.000,00 dan immateriil sebesar Rp100.000.000,00 secara
tanggung renteng; secara administratif diwajibkan menyesuaikan Terms of Service nya
berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUPK; serta berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan
Pasal 62 ayat (1) UUPK apabila terdapat pengaduan yang ditindaklanjuti.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku		The growing residential cleaning service industry has given rise to widespread use of
standard contracts by service providers, which frequently contain exoneration clauses
that limit or transfer the business operator's liability to consumers. Although Article 18
of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection explicitly prohibits the inclusion of
such clauses, violations continue to occur in practice, as evidenced by the dispute
between Fransiscus Leo and PT Cakrawala Servis Resolusindo in Kediri District Court
Decision Number 33/Pdt.G/2024/PN Kdr. This study aims to analyze consumer legal
protection under the Consumer Protection Law against the exoneration clauses
contained in PT CSR's Terms of Service, and to examine the legal consequences arising
from the court's decision for the business operator. The research employs a normative
juridical method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach.
The findings reveal that the three clauses in PT CSR's Terms of Service namely the
warranty exclusion clause for post-construction areas, the limitation of compensation
to the daily service fee, and the absolute authority granted to management in
determining compensation were found to be in violation of Article 18 paragraph (1)
letters a and f of the Consumer Protection Law, and were consequently declared null
and void. Consumer legal protection in this case was realized preventively through the
prohibitive norms of the Consumer Protection Law, and repressively through the court's
decision upholding the plaintiff's claim. The legal consequences for PT CSR are
multidimensional, in civil terms, PT CSR is obligated to pay material damages of
Rp103,851,000.00 and non-material damages of Rp100,000,000.00 jointly and
severally; in administrative terms, PT CSR is required to revise its Terms of Service in
accordance with Article 18 paragraph (4) of the Consumer Protection Law; and
potentially subject to criminal sanctions under Article 62 paragraph (1) of the Consumer
Protection Law should a formal complaint be filed and pursued.

Keywords: Consumer Protection, Exoneration Clause, Standard Contract
5050453910E1A021229IMPLEMENTASI HUKUM PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN CILACAP)
Kabupaten Cilacap sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam pengendalian penduduk akibat kepadatan tinggi, persebaran tidak merata, dan tekanan layanan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah tersedia landasan hukum yang mengatur pengendalian penduduk, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum program pengendalian penduduk serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap, serta studi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum program pengendalian penduduk telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya regulasi sebagai dasar pelaksanaan, terlaksananya berbagai program pengendalian penduduk, serta adanya sistem monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Implementasi tersebut didukung oleh kejelasan regulasi, komitmen aparatur, partisipasi kader, dukungan sistem data, dan koordinasi lintas sektor. Adapun faktor penghambat meliputi kebijakan yang belum sepenuhnya kontekstual, keterbatasan aparatur, belum meratanya sarana pelayanan, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat, serta pengaruh nilai budaya tertentu. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kebijakan teknis daerah yang lebih kontekstual, peningkatan kapasitas aparatur, pemerataan sarana pelayanan keluarga berencana, serta pendekatan sosial dan kultural yang lebih intensif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.		Cilacap Regency, as the most populous region in Central Java, faces challenges in population control due to high population density, uneven distribution, and pressure on public services, all of which impact community well-being. Although a legal framework governing population control is in place, its implementation at the local level still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation of population control programs and the factors influencing them in achieving community welfare in Cilacap Regency. The study employs an empirical legal method with a qualitative approach and a descriptive-analytical focus. Data were collected through interviews with officials from the Cilacap Regency Health, Population Control, and Family Planning Office, as well as through a qualitative analysis of legislation, policy documents, and relevant literature. The research findings indicate that the implementation of population control programs has proceeded fairly well, as evidenced by the availability of regulations serving as the basis for implementation, the execution of various population control programs, and the existence of a tiered monitoring and evaluation system. This implementation is supported by clear regulations, the commitment of government officials, the participation of community cadres, a robust data system, and cross-sectoral coordination. Conversely, inhibiting factors include policies that are not yet fully context-specific, limited civil service capacity, uneven distribution of family planning services, low levels of understanding among some segments of the population, and the influence of certain cultural values. This study recommends the need to strengthen more context-specific local technical policies, enhance civil service capacity, ensure equitable distribution of family planning services, and adopt more intensive social and cultural approaches by involving community and religious leaders.
5050553911H1C022043IDENTIFIKASI MIGRASI HIDROKARBON MENGGUNAKAN PEMODELAN FAULT SEAL ANALYSIS: IMPLIKASI TERHADAP KARAKTERISTIK SESAR SUB CEKUNGAN NORTH PADANG CEKUNGAN SUMATERA TENGAHSub Cekungan North Padang pada Cekungan Sumatera Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki sistem petroleum aktif dengan keberadaan sesar yang berperan penting dalam mengontrol migrasi dan akumulasi hidrokarbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sesar sebagai sealing atau leaking, menentukan potensi sesar sebagai jalur migrasi atau penghambat migrasi hidrokarbon, serta mengintegrasikan hasil analisis Shale Gouge Ratio (SGR) dan Juxtaposition untuk menentukan pola migrasi hidrokarbon menuju area akumulasi. Metode penelitian meliputi analisis data sumur, interpretasi seismik, pemodelan struktur bawah permukaan, pemodelan fasies dan petrofisika, serta Fault Seal Analysis menggunakan parameter vshale, porositas, fault throw, juxtaposition, dan nilai SGR. Hasil penelitian menunjukkan pada sumur MSOA-01, MSBA-01, MSDU-01 memiliki lingkungan pengendapan pada lokasi penelitian berada di sistem tidal dengan fasies intertidal–inner shelf yang dicirikan oleh pola log cylindrical, serrated, dan beberapa segmen funnel dan bell serta mempunyai litologi batupasir dan batulempung. Pemodelan petrofisika memperlihatkan hubungan terbalik antara porositas dan vshale, dimana peningkatan kandungan shale menyebabkan penurunan kualitas reservoir. Hasil Fault Seal Analysis terhadap 2 sesar utama menunjukkan bahwa mayoritas sesar di daerah penelitian memiliki nilai SGR yang tinggi sehingga cenderung bersifat sealing, namun pada beberapa segmen sesar ditemukan nilai SGR yang lebih rendah sehingga berpotensi menjadi jalur migrasi hidrokarbon. Integrasi parameter SGR dan juxtaposition mengindikasikan bahwa migrasi hidrokarbon berlangsung dari area depresi menuju closure melalui segmen sesar yang bersifat lebih permeabel. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan 4 leads area yang memiliki potensi prospek hidrokarbon untuk diteliti lebih lanjut.The North Padang Sub-Basin, located within the Central Sumatra Basin, is one of Indonesia's active petroleum provinces, where fault systems play a critical role in controlling hydrocarbon migration and accumulation. This study aims to identify fault characteristics as either sealing or leaking, evaluate the potential of faults to act as hydrocarbon migration pathways or barriers, and integrate Shale Gouge Ratio (SGR) and Juxtaposition analyses to determine hydrocarbon migration patterns toward accumulation areas. The research methodology includes well-log analysis, seismic interpretation, subsurface structural modeling, facies modeling, petrophysical modeling, and Fault Seal Analysis (FSA) using parameters such as Vshale, porosity, fault throw, juxtaposition, and Shale Gouge Ratio (SGR). The results indicate that the MSOA-01, MSBA-01, and MSDU-01 wells were deposited within a tidal depositional system, specifically in intertidal to inner shelf environments. These depositional settings are characterized by cylindrical, serrated, and locally funnel and bell-shaped gamma-ray log motifs, with alternating sandstone and shale lithologies. Petrophysical modeling demonstrates an inverse relationship between porosity and Vshale, indicating that increasing shale content leads to a reduction in reservoir quality. Fault Seal Analysis conducted on the two major faults reveals that most fault segments exhibit relatively high SGR values, suggesting predominantly sealing behavior. However, several fault segments display lower SGR values, indicating their potential to function as hydrocarbon migration pathways. The integration of SGR and juxtaposition analyses suggests that hydrocarbons migrated from depocenters toward structural closures through relatively permeable fault segments. Based on these findings, the study proposes four prospective lead areas with significant hydrocarbon potential for future exploration.