Artikel Ilmiah : E1A022247 a.n. LIE ANGGIE CHATLYNE WINKIE BARBIE
| NIM | E1A022247 |
|---|---|
| Namamhs | LIE ANGGIE CHATLYNE WINKIE BARBIE |
| Judul Artikel | ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PT. CAKRAWALA SERVIS RESOLUSINDO (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 33/Pdt.G/2024/PN Kdr) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perkembangan industri jasa kebersihan hunian memunculkan praktik perjanjian baku yang lazim digunakan oleh pelaku usaha jasa cleaning service, yang dalam pelaksanaannya sering kali memuat klausula eksonerasi berupa pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Meskipun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula semacam itu, pelanggaran dalam praktiknya tetap terjadi sebagaimana tercermin dalam perkara antara Fransiscus Leo melawan PT Cakrawala Servis Resolusindo dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kdr. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan UUPK terhadap klausula eksonerasi dalam Terms of Service PT CSR, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut bagi pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga klausula dalam Terms of Service PT CSR yakni klausula pengecualian garansi pada area pasca pembangunan, pembatasan ganti rugi sebesar nilai pekerjaan harian, dan kewenangan mutlak manajemen dalam menentukan kompensasi terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf f UUPK, sehingga dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perkara ini telah terwujud secara preventif melalui norma larangan UUPK, dan secara represif melalui putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Adapun akibat hukum bagi PT CSR bersifat multidimensional, secara perdata diwajibkan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp103.851.000,00 dan immateriil sebesar Rp100.000.000,00 secara tanggung renteng; secara administratif diwajibkan menyesuaikan Terms of Service nya berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUPK; serta berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK apabila terdapat pengaduan yang ditindaklanjuti. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The growing residential cleaning service industry has given rise to widespread use of standard contracts by service providers, which frequently contain exoneration clauses that limit or transfer the business operator's liability to consumers. Although Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection explicitly prohibits the inclusion of such clauses, violations continue to occur in practice, as evidenced by the dispute between Fransiscus Leo and PT Cakrawala Servis Resolusindo in Kediri District Court Decision Number 33/Pdt.G/2024/PN Kdr. This study aims to analyze consumer legal protection under the Consumer Protection Law against the exoneration clauses contained in PT CSR's Terms of Service, and to examine the legal consequences arising from the court's decision for the business operator. The research employs a normative juridical method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The findings reveal that the three clauses in PT CSR's Terms of Service namely the warranty exclusion clause for post-construction areas, the limitation of compensation to the daily service fee, and the absolute authority granted to management in determining compensation were found to be in violation of Article 18 paragraph (1) letters a and f of the Consumer Protection Law, and were consequently declared null and void. Consumer legal protection in this case was realized preventively through the prohibitive norms of the Consumer Protection Law, and repressively through the court's decision upholding the plaintiff's claim. The legal consequences for PT CSR are multidimensional, in civil terms, PT CSR is obligated to pay material damages of Rp103,851,000.00 and non-material damages of Rp100,000,000.00 jointly and severally; in administrative terms, PT CSR is required to revise its Terms of Service in accordance with Article 18 paragraph (4) of the Consumer Protection Law; and potentially subject to criminal sanctions under Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law should a formal complaint be filed and pursued. Keywords: Consumer Protection, Exoneration Clause, Standard Contract |
| Kata kunci | Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku |
| Pembimbing 1 | Agus Mardianto, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Normalita Destyarini, S.H.M.H |
| Pembimbing 3 | Handityo Basworo, S.H.M.H |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2026-07-24 20:56:48.215885 |