Artikel Ilmiah : E1A022018 a.n. FATIHATUS SANIYAH
| NIM | E1A022018 |
|---|---|
| Namamhs | FATIHATUS SANIYAH |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DAN POLIGAMI TANPA IZIN SERTA AKIBAT TERHADAP KEDUDUKAN ANAK (Tinjauan Yuridis Putusan No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perkawinan merupakan suatu institusi sosial dan hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap asas monogami dan kejujuran dalam perkawinan, seperti pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menjadi contoh nyata kompleksitas hukum akibat pelanggaran ganda tersebut, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan perkawinan karena Termohon I melakukan pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin yang melanggar Pasal 22 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pembatalan tersebut tidak memutus hubungan hukum anak dan orang tuanya. Status anak tetap sah dan dilindungi berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 76 KHI, serta prinsip the best interests of the child dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, putusan ini menegaskan konsistensi hakim dalam menegakkan asas monogami sekaligus menjamin perlindungan hak anak. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage is a social and legal institution that aims to from a happy and lasting family based on the One Almighty God. However, in practice, violations of the principles of monogamy and honesty in marriage often occur, such as identity fraud and polygamy without permission. The decision of the Malang District Religious Court No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg is a valid example of the legal complexity resulting from these dual violations, while also raising questions about the status of children born from a marriage that was later annulled. The research method used is normative juridical with a case, conceptual, and legislative approach. The data used is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials with prescriptive research spesifications. The data collection method was conducted through a literature study. Data presentation was carried out in the form of narrative text and data analysis was conducted normatively and qualitatively. The results of the study show that the judge annulled the marriage because Respondent I committed identity fraud and polygamy without permission, violating Article 22 and Article 9 of Law Number 1 of 1974 and Article 71 of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, the annulment did not sever the legal relationship between the child and his or her parents. The status of the child remains valid and protected under Article 28 Paragraph (2) of the Marriage Law, Article 76 of the KHI, and the principle of the best interests of the child in Law No. 35 of 2014 and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Thus, this decision affirms the consistency of judges in upholding the principle of monogamy while ensuring the protection of children’s rights. |
| Kata kunci | pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, poligami, kedudukan anak, perlindungan hukum. |
| Pembimbing 1 | Prof. TRI LISIANI PRIHATINAH, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | MUHAMMAD IKHSAN LUBIS, M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. NOOR ASYIK, M.Ag. |
| Tahun | 2026 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2026-04-13 11:44:46.069593 |