Update Artikelilmiah: 52155

FATIHATUS SANIYAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial dan hukum yang bertujuan 
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran terhadap asas 
monogami dan kejujuran dalam perkawinan, seperti pemalsuan identitas dan 
poligami tanpa izin. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 
6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg menjadi contoh nyata kompleksitas hukum akibat 
pelanggaran ganda tersebut, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai 
kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data yang digunakan 
adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan 
spesifikasi penelitian preskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
studi kepustakaan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan analisis 
data dilakukan secara normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan perkawinan 
karena Termohon I melakukan pemalsuan identitas dan poligami tanpa izin yang 
melanggar Pasal 22 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 
71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pembatalan tersebut tidak memutus 
hubungan hukum anak dan orang tuanya. Status anak tetap sah dan dilindungi 
berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 76 KHI, serta prinsip the best
interests of the child dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, putusan ini menegaskan konsistensi hakim 
dalam menegakkan asas monogami sekaligus menjamin perlindungan hak anak.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Marriage is a social and legal institution that aims to from a happy and 
lasting family based on the One Almighty God. However, in practice, violations of 
the principles of monogamy and honesty in marriage often occur, such as identity 
fraud and polygamy without permission. The decision of the Malang District 
Religious Court No. 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg is a valid example of the legal 
complexity resulting from these dual violations, while also raising questions about 
the status of children born from a marriage that was later annulled.
The research method used is normative juridical with a case, conceptual, 
and legislative approach. The data used is secondary data with primary, secondary, 
and tertiary legal materials with prescriptive research spesifications. The data 
collection method was conducted through a literature study. Data presentation was 
carried out in the form of narrative text and data analysis was conducted 
normatively and qualitatively.
The results of the study show that the judge annulled the marriage because 
Respondent I committed identity fraud and polygamy without permission, violating 
Article 22 and Article 9 of Law Number 1 of 1974 and Article 71 of the Compilation 
of Islamic Law (KHI). However, the annulment did not sever the legal relationship 
between the child and his or her parents. The status of the child remains valid and 
protected under Article 28 Paragraph (2) of the Marriage Law, Article 76 of the 
KHI, and the principle of the best interests of the child in Law No. 35 of 2014 and 
Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Thus, this decision affirms 
the consistency of judges in upholding the principle of monogamy while ensuring 
the protection of children’s rights.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman