Artikel Ilmiah : E1A022038 a.n. ADINDA MARYAM

Kembali Update Delete

NIME1A022038
NamamhsADINDA MARYAM
Judul ArtikelTANGGUNG JAWAB MARKETPLACE TERHADAP KONSUMEN ATAS
TIDAK TERPENUHINYA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 jo.
Putusan Nomor 50/PDT.SUS-BPSK/2024/PN IDM)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Transaksi melalui marketplace memberikan kemudahan bagi konsumen, namun
dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa tidak terpenuhinya
pengiriman barang yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini mengkaji
tanggung jawab marketplace terhadap konsumen serta bentuk perlindungan hukum
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025 jo. Putusan Pengadilan Negeri
Indramayu Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus, dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tokopedia
dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha karena mengendalikan mekanisme
pembayaran, alur informasi status pesanan, serta penanganan komplain dan refund.
Namun, pemulihan hak konsumen tidak diberikan sesuai tenggat waktu
sebagaimana ketentuan Pasal 19 UUPK sehingga perlindungan preventif melalui
mekanisme internal platform tidak terpenuhi. Pemenuhan hak konsumen pada
akhirnya diperoleh melalui penyelesaian sengketa di BPSK dan peradilan.
Abtrak (Bhs. Inggris)Transactions conducted through marketplaces provide convenience for consumers;
however, in practice, problems such as the non-fulfillment of goods delivery are still
found and may cause consumer losses. This study examines the liability of
marketplaces toward consumers and the forms of legal protection based on Law
Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), with a case study of the
Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 553 K/Pdt.SusBPSK/2025 in conjunction with the Indramayu District Court Decision Number
50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. The research method employed is normative
juridical research using a statutory approach and a case approach, with secondary
data obtained through library research and analyzed qualitatively. The results show
that PT Tokopedia can be classified as a business actor because it controls the
payment mechanism, the flow of order status information, as well as complaint
handling and refund procedures. However, the restoration of consumer rights was
not provided within the time limit as stipulated in Article 19 of the UUPK, so
preventive protection through the platform’s internal mechanism was not fulfilled.
Ultimately, the fulfillment of consumer rights was obtained through dispute
resolution at the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the courts.
Kata kunciKata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen.
Pembimbing 1Agus Mardianto, S.H., M.H.
Pembimbing 2Normalita Destyarini, S.H., M.H.
Pembimbing 3Handityo Basworo, S.H., M.H.
Tahun2026
Jumlah Halaman18
Tgl. Entri2026-01-22 11:05:24.333308
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.