Home
Login.
Artikelilmiahs
51332
Update
ADINDA MARYAM
NIM
Judul Artikel
TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE TERHADAP KONSUMEN ATAS TIDAK TERPENUHINYA PENGIRIMAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025 jo. Putusan Nomor 50/PDT.SUS-BPSK/2024/PN IDM)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Transaksi melalui marketplace memberikan kemudahan bagi konsumen, namun dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa tidak terpenuhinya pengiriman barang yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab marketplace terhadap konsumen serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025 jo. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tokopedia dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha karena mengendalikan mekanisme pembayaran, alur informasi status pesanan, serta penanganan komplain dan refund. Namun, pemulihan hak konsumen tidak diberikan sesuai tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 19 UUPK sehingga perlindungan preventif melalui mekanisme internal platform tidak terpenuhi. Pemenuhan hak konsumen pada akhirnya diperoleh melalui penyelesaian sengketa di BPSK dan peradilan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Transactions conducted through marketplaces provide convenience for consumers; however, in practice, problems such as the non-fulfillment of goods delivery are still found and may cause consumer losses. This study examines the liability of marketplaces toward consumers and the forms of legal protection based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), with a case study of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 553 K/Pdt.SusBPSK/2025 in conjunction with the Indramayu District Court Decision Number 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. The research method employed is normative juridical research using a statutory approach and a case approach, with secondary data obtained through library research and analyzed qualitatively. The results show that PT Tokopedia can be classified as a business actor because it controls the payment mechanism, the flow of order status information, as well as complaint handling and refund procedures. However, the restoration of consumer rights was not provided within the time limit as stipulated in Article 19 of the UUPK, so preventive protection through the platform’s internal mechanism was not fulfilled. Ultimately, the fulfillment of consumer rights was obtained through dispute resolution at the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the courts.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save