Artikel Ilmiah : E1A021154 a.n. IZZ KEMAL RAHIM
| NIM | E1A021154 |
|---|---|
| Namamhs | IZZ KEMAL RAHIM |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TERDAPATNYA ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERJANJIAN BISNIS SEMBAKO DAN PAKAIAN (Studi Putusan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Blb) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perjanjian kerja sama bisnis merupakan kontrak kesepakatan juga sebagai instrumen hukum yang fundamental dalam dunia usaha, di mana para pihak saling mengikatkan dirinya untuk mencapai tujuan bersama. Pada praktiknya pelaksanaan kerja sama bisnis tidak selalu berjalan mulus dikarenakan tak jarang tiap kepentingan para pihak saling berbenturan satu sama lain sebab terdapatnya itikad tidak baik yang dapat menimbulkan pertikaian dan pelanggaran hak. Salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukumnya ada dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Blb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif, pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain berupa hak kekayaan yakni pengembalian modal dan keuntungan yang seharusnya didapat, dan bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergulan hidup. adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bentuk ganti rugi dalam perkara ini adalah ganti rugi kompensasi, Majelis Hakim hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi yang bisa dibuktikan yakni materiil dengan memberlakukan bunga moratoir sebesar 6%. Namun dalam perkara perbuatan melawan hukum tidak dapat diberlakukan bunga moratoir tersebut sehingga seharusnya persentase yang digunakan adalah 5% sebagai keuntungan yang seharusnya didapatkan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Business cooperation agreement is a contract agreement as well as a fundamental legal instrument in the business world, where the parties bind themselves to each other to achieve common goals. In practice, the implementation of business cooperation does not always run smoothly because it is not uncommon for the interests of the parties to clash with each other because there is bad faith that can lead to disputes and violations of rights. One example of a case of tort is in Decision Number 214/Pdt.G/2023/PN Blb. This research aims to analyze the Judge's legal considerations in determining the Defendant's actions as unlawful acts and analyze the Judge's legal considerations in granting compensation claims due to unlawful acts. This research uses normative juridical methods with prescriptive specifications, statutory, case, and conceptual approaches. The data used is sourced from secondary data conducted by literature study, then analyzed normatively qualitatively. The results showed that the requirements in the provisions of Article 1365 of the Civil Code have been fulfilled, namely the existence of unlawful acts that are contrary to the subjective rights of others in the form of property rights, namely the return of capital and profits that should be obtained, and contrary to propriety in paying attention to the interests of themselves and the property of others in the struggle for life. the existence of fault, the existence of losses, and the existence of a causal relationship between the act and the loss. The form of compensation in this case is compensatory damages, the Panel of Judges only granted the claim for compensation that could be proven, namely material by imposing moratoir interest of 6%. However, in the case of unlawful acts, the moratoir interest cannot be applied so that the percentage used should be 5% as the profit that should be obtained. |
| Kata kunci | Ganti Rugi, Itikad Tidak Baik, Perbuatan Melawan Hukum. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2025-06-10 13:42:29.952633 |