Update Artikelilmiah: 48741

IZZ KEMAL RAHIM

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perjanjian kerja sama bisnis merupakan kontrak kesepakatan juga sebagai 
instrumen hukum yang fundamental dalam dunia usaha, di mana para pihak saling 
mengikatkan dirinya untuk mencapai tujuan bersama. Pada praktiknya pelaksanaan 
kerja sama bisnis tidak selalu berjalan mulus dikarenakan tak jarang tiap 
kepentingan para pihak saling berbenturan satu sama lain sebab terdapatnya itikad 
tidak baik yang dapat menimbulkan pertikaian dan pelanggaran hak. Salah satu 
contoh kasus perbuatan melawan hukumnya ada dalam Putusan Nomor 
214/Pdt.G/2023/PN Blb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan 
hukum Hakim dalam menetapkan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan 
hukum dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan tuntutan 
ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode 
yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif, pendekatan undang-undang, kasus, 
dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang dilakukan 
dengan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah 
terpenuhi, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak 
subjektif orang lain berupa hak kekayaan yakni pengembalian modal dan 
keuntungan yang seharusnya didapat, dan bertentangan dengan kepatutan dalam 
memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergulan hidup. adanya 
kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan 
kerugian. Bentuk ganti rugi dalam perkara ini adalah ganti rugi kompensasi, Majelis 
Hakim hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi yang bisa dibuktikan yakni materiil 
dengan memberlakukan bunga moratoir sebesar 6%. Namun dalam perkara 
perbuatan melawan hukum tidak dapat diberlakukan bunga moratoir tersebut 
sehingga seharusnya persentase yang digunakan adalah 5% sebagai keuntungan 
yang seharusnya didapatkan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Business cooperation agreement is a contract agreement as well as a fundamental 
legal instrument in the business world, where the parties bind themselves to each 
other to achieve common goals. In practice, the implementation of business 
cooperation does not always run smoothly because it is not uncommon for the 
interests of the parties to clash with each other because there is bad faith that can 
lead to disputes and violations of rights. One example of a case of tort is in Decision 
Number 214/Pdt.G/2023/PN Blb. This research aims to analyze the Judge's legal 
considerations in determining the Defendant's actions as unlawful acts and analyze 
the Judge's legal considerations in granting compensation claims due to unlawful 
acts. This research uses normative juridical methods with prescriptive 
specifications, statutory, case, and conceptual approaches. The data used is 
sourced from secondary data conducted by literature study, then analyzed 
normatively qualitatively. The results showed that the requirements in the 
provisions of Article 1365 of the Civil Code have been fulfilled, namely the existence 
of unlawful acts that are contrary to the subjective rights of others in the form of 
property rights, namely the return of capital and profits that should be obtained, 
and contrary to propriety in paying attention to the interests of themselves and the 
property of others in the struggle for life. the existence of fault, the existence of 
losses, and the existence of a causal relationship between the act and the loss. The 
form of compensation in this case is compensatory damages, the Panel of Judges 
only granted the claim for compensation that could be proven, namely material by 
imposing moratoir interest of 6%. However, in the case of unlawful acts, the 
moratoir interest cannot be applied so that the percentage used should be 5% as 
the profit that should be obtained.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman