Artikel Ilmiah : E1A020032 a.n. ZIRLY QUROTUL AISYAH

Kembali Update Delete

NIME1A020032
NamamhsZIRLY QUROTUL AISYAH
Judul ArtikelPENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI ASET PDAM TIRTA SATRIA
KABUPATEN BANYUMAS
(Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Penanganan perkara korupsi secara umum diselesaikan di pengadilan dengan hasil
akhir berupa putusan hakim yang menghukum terpidana. Hukumannya sendiri
selalu berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada
pelaku. Bahwasanya Kejaksaan Agung RI sudah menerapkan penyelesaian perkara
tindak pidana korupsi dengan pendekatan restorative justice untuk kerugian yang
relatif kecil dimulai dari tahun 2010. Terhadap hal tersebut, Kejaksaan Negeri
Purwokerto turut melaksanakan dengan salah satu perkaranya yaitu dugaan tindak
pidana korupsi asset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas pada 2021. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Kejaksaan Negeri Purwokerto
untuk menyatakan berhasil atau tidaknya pendekatan restorative justice dalam
perkara tersebut dan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pendekatan restorative
justice dalam perkara tersebut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd/04/2018, dan Surat Edaran Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-945/F/Fjp/05/2018. Metode
pendekatan pada penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian
deskriptif analitis, sedangkan metode pengumpulan datanya melalui wawancara
dan studi pustaka yang kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian
ini menunjukan bahwa pendekatan restorative justice dalam dugaan tindak pidana
korupsi asset PDAM Tirta Satria telah berhasil dengan pertimbangan telah pulihnya
kerugian keuangan negara secara penuh dan pelaku tidak mengulangi
perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut sudah sesuai dengan Surat
Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010,
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B765/F/Fd/04/2018, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Nomor: B-945/F/Fjp/05/2018.
Abtrak (Bhs. Inggris)The handling of corruption cases is generally resolved in court with the final result
in the form of a judge's decision that punishes the convicted person. The punishment
itself is always oriented towards state losses and the imposition of corporal
punishment on the perpetrator. That the Attorney General's Office of the Republic
of Indonesia has implemented the settlement of corruption cases with a restorative
justice approach for relatively small losses starting from 2010. Against this, the
Purwokerto District Attorney's Office also implemented one of the cases, namely
the alleged corruption of Banyumas Tirta Satria Regional Drinking Water
Company’s assets in 2021. The purpose of this study is to determine the
consideration of the Purwokerto District Attorney's Office to declare whether or
not the restorative justice approach was successful in the case and to determine
whether or not the restorative justice approach in the case is in accordance with
the Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number:
B1113/F/Fd.1/05/2010, Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special
Crimes Number: B-765/F/Fd/04/2018, and Circular Letter of the Deputy Attorney
General for Special Crimes Number: B-945/F/Fjp/05/2018. The approach method
in this research is juridical sociological with analytical descriptive research
specifications, while the data collection method is through interviews and literature
studies which are then subjected to qualitative analysis. The results of this study
indicate that the restorative justice approach in the alleged corruption of Banyumas
Tirta Satria Regional Drinking Water Company’s assets has been successful with
the consideration that the full state financial losses have been recovered and the
perpetrators have not repeated their actions. In its implementation, this is in
accordance with Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes
Number: B1113/F/Fd.1/05/2010, Circular Letter of the Deputy Attorney General
for Special Crimes Number: B-765/F/Fd/04/2018, and Circular Letter of the
Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-945/F/Fjp/05/2018.
Kata kunci Korupsi, Restorative Justice
Pembimbing 1Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
Pembimbing 2Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H.
Pembimbing 3Sanyoto, S.H., M.Hum.
Tahun2024
Jumlah Halaman21
Tgl. Entri2024-02-06 13:43:11.594692
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.