Home
Login.
Artikelilmiahs
43463
Update
ZIRLY QUROTUL AISYAH
NIM
Judul Artikel
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ASET PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penanganan perkara korupsi secara umum diselesaikan di pengadilan dengan hasil akhir berupa putusan hakim yang menghukum terpidana. Hukumannya sendiri selalu berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku. Bahwasanya Kejaksaan Agung RI sudah menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan restorative justice untuk kerugian yang relatif kecil dimulai dari tahun 2010. Terhadap hal tersebut, Kejaksaan Negeri Purwokerto turut melaksanakan dengan salah satu perkaranya yaitu dugaan tindak pidana korupsi asset PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas pada 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk menyatakan berhasil atau tidaknya pendekatan restorative justice dalam perkara tersebut dan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pendekatan restorative justice dalam perkara tersebut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd/04/2018, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-945/F/Fjp/05/2018. Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan studi pustaka yang kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan restorative justice dalam dugaan tindak pidana korupsi asset PDAM Tirta Satria telah berhasil dengan pertimbangan telah pulihnya kerugian keuangan negara secara penuh dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B765/F/Fd/04/2018, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-945/F/Fjp/05/2018.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The handling of corruption cases is generally resolved in court with the final result in the form of a judge's decision that punishes the convicted person. The punishment itself is always oriented towards state losses and the imposition of corporal punishment on the perpetrator. That the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has implemented the settlement of corruption cases with a restorative justice approach for relatively small losses starting from 2010. Against this, the Purwokerto District Attorney's Office also implemented one of the cases, namely the alleged corruption of Banyumas Tirta Satria Regional Drinking Water Company’s assets in 2021. The purpose of this study is to determine the consideration of the Purwokerto District Attorney's Office to declare whether or not the restorative justice approach was successful in the case and to determine whether or not the restorative justice approach in the case is in accordance with the Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B1113/F/Fd.1/05/2010, Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-765/F/Fd/04/2018, and Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-945/F/Fjp/05/2018. The approach method in this research is juridical sociological with analytical descriptive research specifications, while the data collection method is through interviews and literature studies which are then subjected to qualitative analysis. The results of this study indicate that the restorative justice approach in the alleged corruption of Banyumas Tirta Satria Regional Drinking Water Company’s assets has been successful with the consideration that the full state financial losses have been recovered and the perpetrators have not repeated their actions. In its implementation, this is in accordance with Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B1113/F/Fd.1/05/2010, Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-765/F/Fd/04/2018, and Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-945/F/Fjp/05/2018.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save