Artikel Ilmiah : E1A017357 a.n. DORA ANNURILA
| NIM | E1A017357 |
|---|---|
| Namamhs | DORA ANNURILA |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM BALIK NAMA PEMEGANG SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN TANPA DIDASARI AKTA JUAL BELI HAK GUNA BANGUNAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Peralihan Hak Guna Bangunan dapat terjadi karena jual beli dan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli tanah yang dilakukan tanpa keterlibatan PPAT disebut sebagai jual beli di bawah tangan, seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Secara normatif, sertipikat yang sudah dibeli belum ada bukti peralihan hak atas tanah yang bersangkutan dan sertipikat masih atas nama pihak penjual, meskipun telah diserahkan kepada pihak pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum balik nama terhadap pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan tanpa didasari Akta Jual Beli (AJB) dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk disajikan dalam bentuk teks naratif dan dengan metode analisis penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum balik nama pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan tanpa AJB yang terdapat dalam Putusan Pengadilan tersebut bahwa dalam keadaan tertentu, dapat mendaftar pemindahan hak atas tanah hak milik, tetapi kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karna memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata serta jual beli tersebut sah menurut Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum tanah nasional kita tunduk pada hukum adat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Transfer of building use rights can occur due to buying and selling and must be proven by a deed drawn up by the Land Deed Making Officer (PPAT). Buying and selling land that is carried out without the involvement of the is PPAT called buying and selling under the hands, as was the case in the Cibinong District Court Decision Number 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Normatively,the certificate that has been purchased does not contain evidence of the transfer of rights to the land in question and the certificate remains in the name of the seller, even though it has been handed over to the buyer. This study aims to determine the legal protection for the transfer of rights to certificate holders of Rights of Use Building without being based on a Notarial Sale and Purchase Agreement (AJB) and to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in the Cibinong District Court Decision Number 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory and case approach. The data collection method was carried out based on a literature study to collect secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials to be presented in the form of narrative texts and by inductive reasoning analysis methods. The results of the study show that the legal protection for the transfer of the name of the holder of a certificate of Rights of Use Building without a Notarial Sale and Purchase Agreement (AJB) contained in the Court Decision states that in certain circumstances, one can register the transfer of rights over land with ownership rights, but the level of truth is considered sufficient to register the transfer of the rights in question in accordance with the provisions of Article 37 paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The Panel of Judges' consideration stated that the sale and purchase under the hands between the Plaintiff and the Defendant was legal because it met the requirements for a valid agreement according to Article 1320 of the Civil Code and the sale and purchase was legal according to Article 5 of the Basic Agrarian Law (UUPA) which states that our national land law is subject to customary law. |
| Kata kunci | Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli, Perlindungan Hukum |
| Pembimbing 1 | Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Supriyanto, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2023-07-20 08:44:08.879474 |