Update Artikelilmiah: 40386

DORA ANNURILA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Peralihan Hak Guna Bangunan dapat terjadi karena jual beli dan harus
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual
beli tanah yang dilakukan tanpa keterlibatan PPAT disebut sebagai jual beli di bawah
tangan, seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
327/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Secara normatif, sertipikat yang sudah dibeli belum ada
bukti peralihan hak atas tanah yang bersangkutan dan sertipikat masih atas nama
pihak penjual, meskipun telah diserahkan kepada pihak pembeli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum balik nama
terhadap pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan tanpa didasari Akta Jual Beli
(AJB) dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan
Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan
berdasarkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan
hukum primer, sekunder dan tersier untuk disajikan dalam bentuk teks naratif dan
dengan metode analisis penalaran induktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum balik nama
pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan tanpa AJB yang terdapat dalam Putusan
Pengadilan tersebut bahwa dalam keadaan tertentu, dapat mendaftar pemindahan hak
atas tanah hak milik, tetapi kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar
pemindahan hak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli di bawah tangan antara
Penggugat dan Tergugat adalah sah karna memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai
Pasal 1320 KUHPerdata serta jual beli tersebut sah menurut Pasal 5 UUPA yang
menyatakan bahwa hukum tanah nasional kita tunduk pada hukum adat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Transfer of building use rights can occur due to buying and selling and must
be proven by a deed drawn up by the Land Deed Making Officer (PPAT). Buying and
selling land that is carried out without the involvement of the is PPAT called buying
and selling under the hands, as was the case in the Cibinong District Court Decision
Number 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Normatively,the certificate that has been purchased
does not contain evidence of the transfer of rights to the land in question and the
certificate remains in the name of the seller, even though it has been handed over to
the buyer.
This study aims to determine the legal protection for the transfer of rights to
certificate holders of Rights of Use Building without being based on a Notarial Sale
and Purchase Agreement (AJB) and to analyze the legal considerations of the Panel
of Judges in the Cibinong District Court Decision Number 327/Pdt.G/2020/PN.Cbi.
This study uses a normative juridical legal research method with a statutory and case
approach. The data collection method was carried out based on a literature study to
collect secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials
to be presented in the form of narrative texts and by inductive reasoning analysis
methods.
The results of the study show that the legal protection for the transfer of the
name of the holder of a certificate of Rights of Use Building without a Notarial Sale
and Purchase Agreement (AJB) contained in the Court Decision states that in certain
circumstances, one can register the transfer of rights over land with ownership
rights, but the level of truth is considered sufficient to register the transfer of the
rights in question in accordance with the provisions of Article 37 paragraph (2)
Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The Panel
of Judges' consideration stated that the sale and purchase under the hands between
the Plaintiff and the Defendant was legal because it met the requirements for a valid
agreement according to Article 1320 of the Civil Code and the sale and purchase was
legal according to Article 5 of the Basic Agrarian Law (UUPA) which states that our
national land law is subject to customary law.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman