Artikel Ilmiah : E1A019293 a.n. ASA INDARDINI ANGGUN PARAMESWARI

Kembali Update Delete

NIME1A019293
NamamhsASA INDARDINI ANGGUN PARAMESWARI
Judul ArtikelKEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERKOSAAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN
Abstrak (Bhs. Indonesia)Anak Korban pencabulan maupun perkosaan memungkinkan mengalami ganguan
emosional dalam jangka panjang. Anak Korban dalam hal ini berhak untuk
menjalani hidupnya seperti sediakala tanpa ada beban dan trauma di masa lalu, oleh
karenanya identitas Anak Korban harus dirahasiakan dan tidak dipublikasikan
kepada kalayak umum mengingat identitas merupakan faktor yang sangat
berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kedepannya. Namun demikian, identitas
Anak korban justru terungkap dalam putusan pengadilan yang dapat diakses oleh
orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perlindungan
hukum terhadap identitas Anak Korban pencabulan dan perkosaan di Indonesia dan
mengetahui perlindungan identitas Anak Korban tindak pidana pencabulan dan
perkosaan dalam putuan hakim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundangundangan. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif dengan sumber data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode
pengumpulan diperoleh menggunakan metode kepustakaan dengan metode
penolahan data berupa reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode
penyajian bahan hukum akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel-tabel,
serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara
melakukan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan
perlindungan identitas Anak Korban pecabulan dan perkosaan di Indonesia telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian ketentuan
tersebut belum diikuti dengan pemberian sanksi sehingga kurang memiliki
kekuatan mengikat. Perlindungan hukum terhadap identitas Anak Korban
pencabulan dan perkosaan dalam putusan pengadilan di Indonesia masih belum
terlaksana dengan baik. Terdapat berbagai bentuk pencantuman informasi yang
mengungkap identitas anak, antara lain dengan pecantuman nama lengkap Anak
Korban, nama orang tua Anak Korban, nomor akta kelahiran Anak Korban, dan
nomor kartu keluarga. Pelanggaran atas pencantuman identitas dalam putusan
pengadilan juga sulit ditegakan karena kebijakan hukum terkait perlindungan
identitas Anak korban tidak disertai rumusan sanksi bagi yang melanggar.
Abtrak (Bhs. Inggris)Child victims of sexual abuse or rape may experience long-term emotional
disorders. Child victims in this case have the right to live their lives as before
without any burden and trauma in the past, therefore the identity of the child victim
must be kept confidential and not published to the public considering that identity
is a very influential factor for the child's future growth and development. However,
the identity of the child victim is revealed in court decisions that can be accessed
by others. This research aims to find out the legal protection policy for the identity
of child victims of sexual abuse and rape in Indonesia and to find out the protection
of the identity of child victims of sexual abuse and rape in the judge's decision in
Indonesia. This research is a normative juridical research with case approach
method and legislation approach. The specification of this research is prescriptive
with secondary data sources which include primary, secondary, and tertiary legal
materials. The collection method is obtained using the library method with data
processing methods in the form of data reduction, data display, and data
categorization. The method of presenting legal materials will be presented in the
form of narrative text and tables, and the data analysis method uses qualitative
descriptive methods by interpreting. Based on the results of the study, it shows that
the policy of protecting the identity of child victims of sexual abuse and rape in
Indonesia has been regulated in various laws and regulations. However, these
provisions have not been followed by sanctions so that they lack binding force.
Legal protection of the identity of child victims of sexual abuse and rape in court
decisions in Indonesia is still not well implemented. There are various forms of
information inclusion that reveal the identity of the child, including the inclusion of
the full name of the child victim, the name of the child victim's parents, the child
victim's birth certificate number, and the family card number. Violations of the
inclusion of identity in court decisions are also difficult to enforce because legal
policies related to protecting the identity of child victims are not accompanied by
the formulation of sanctions for violators.
Kata kunciIdentitas, Anak Korban, Pencabulan dan Perkosaan
Pembimbing 1Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H.
Pembimbing 2Rani Hendriana, S.H., M.H.
Pembimbing 3Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H.
Tahun2023
Jumlah Halaman21
Tgl. Entri2023-05-12 15:01:52.548097
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.