Update Artikelilmiah: 39756

ASA INDARDINI ANGGUN PARAMESWARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Anak Korban pencabulan maupun perkosaan memungkinkan mengalami ganguan 
emosional dalam jangka panjang. Anak Korban dalam hal ini berhak untuk 
menjalani hidupnya seperti sediakala tanpa ada beban dan trauma di masa lalu, oleh 
karenanya identitas Anak Korban harus dirahasiakan dan tidak dipublikasikan 
kepada kalayak umum mengingat identitas merupakan faktor yang sangat 
berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kedepannya. Namun demikian, identitas 
Anak korban justru terungkap dalam putusan pengadilan yang dapat diakses oleh 
orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perlindungan 
hukum terhadap identitas Anak Korban pencabulan dan perkosaan di Indonesia dan 
mengetahui perlindungan identitas Anak Korban tindak pidana pencabulan dan 
perkosaan dalam putuan hakim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian 
yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundangundangan. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif dengan sumber data 
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode 
pengumpulan diperoleh menggunakan metode kepustakaan dengan metode 
penolahan data berupa reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode 
penyajian bahan hukum akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel-tabel, 
serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara 
melakukan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan 
perlindungan identitas Anak Korban pecabulan dan perkosaan di Indonesia telah 
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian ketentuan 
tersebut belum diikuti dengan pemberian sanksi sehingga kurang memiliki 
kekuatan mengikat. Perlindungan hukum terhadap identitas Anak Korban 
pencabulan dan perkosaan dalam putusan pengadilan di Indonesia masih belum 
terlaksana dengan baik. Terdapat berbagai bentuk pencantuman informasi yang 
mengungkap identitas anak, antara lain dengan pecantuman nama lengkap Anak 
Korban, nama orang tua Anak Korban, nomor akta kelahiran Anak Korban, dan 
nomor kartu keluarga. Pelanggaran atas pencantuman identitas dalam putusan 
pengadilan juga sulit ditegakan karena kebijakan hukum terkait perlindungan 
identitas Anak korban tidak disertai rumusan sanksi bagi yang melanggar.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Child victims of sexual abuse or rape may experience long-term emotional 
disorders. Child victims in this case have the right to live their lives as before 
without any burden and trauma in the past, therefore the identity of the child victim 
must be kept confidential and not published to the public considering that identity 
is a very influential factor for the child's future growth and development. However, 
the identity of the child victim is revealed in court decisions that can be accessed 
by others. This research aims to find out the legal protection policy for the identity 
of child victims of sexual abuse and rape in Indonesia and to find out the protection 
of the identity of child victims of sexual abuse and rape in the judge's decision in 
Indonesia. This research is a normative juridical research with case approach 
method and legislation approach. The specification of this research is prescriptive 
with secondary data sources which include primary, secondary, and tertiary legal 
materials. The collection method is obtained using the library method with data 
processing methods in the form of data reduction, data display, and data 
categorization. The method of presenting legal materials will be presented in the 
form of narrative text and tables, and the data analysis method uses qualitative 
descriptive methods by interpreting. Based on the results of the study, it shows that 
the policy of protecting the identity of child victims of sexual abuse and rape in 
Indonesia has been regulated in various laws and regulations. However, these 
provisions have not been followed by sanctions so that they lack binding force. 
Legal protection of the identity of child victims of sexual abuse and rape in court 
decisions in Indonesia is still not well implemented. There are various forms of 
information inclusion that reveal the identity of the child, including the inclusion of 
the full name of the child victim, the name of the child victim's parents, the child 
victim's birth certificate number, and the family card number. Violations of the 
inclusion of identity in court decisions are also difficult to enforce because legal 
policies related to protecting the identity of child victims are not accompanied by 
the formulation of sanctions for violators.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman