Artikel Ilmiah : E2A018040 a.n. RISKA AMELIA DEWI

Kembali Update Delete

NIME2A018040
NamamhsRISKA AMELIA DEWI
Judul ArtikelEFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 201T TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT
Abstrak (Bhs. Indonesia)RINGKASAN
RISKA AMELIA DEWI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas
Jenderal Soedirman, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat”, Komisi
Pembimbing, Ketua Dr. H. Setya Wahyudi, S.H., M.H. , Anggota, Dr. Budiyono,
S.H., M.Hum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Penyakit Masyarakat dan menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah
Kabupaten Banyumas dalam melakukan penanggulangan penyakit masyarakat.
Dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di
wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Sumber Data primer meliputi
: Satuan Polisi Pamong Praja, Pengamen, pengemis. Sumber data sekunder : data
studi kepustakaan, Data disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis secara
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok
permasalahan dalam tesis ini, efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat
dalam pelaksanaannya tidak efektif, karena meskipun telah dilakukan penegakan
hukum terhadap penyakit masyarakat tersebut, namun panyakit masyarakat
tersebut masih saja terus terjadi bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini
berarti tujuan dari dibentuknya Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Penyakit Masyarakat tidak tercapai.
Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam
melakukan penanggulangan penyakit masyarakat, meliputi:
a. Struktur hukum:
1) Masih rendahnya kualitas SDM dan ketrampilan anggota Linmas yang ada di
desa se kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya;
2) Kurang sebanding dan proporsionalnya jumlah anggota Satpol PP dengan
jumlah dan luasan sasaran yang ditertibkan;
3) Masih kurang dalam melaksanakan penyuluhan tentang Perda;
4) Belum tersedianya sarana rehabilitasi pengemis, gelandangan psikotik,
gelandangan non psikotik, pengamen, orang terlantar /anak jalanan, dan
pelacuran;
5) Kurangnya komunikasi/ koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan dinas/instansi terkait dalam penegakan Perda.
b. Faktor budaya: Dari faktor budaya hukum adalah kurangnya keperdulian
masyarakat untuk berpartisipasi memberantas penyakit masyarakat seperti :
pengemis, gelandangan psikotik, gelandangan non psikotik, pengamen, orang
terlantar /anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelacuran. Di samping
itu masih adanya nilai-nilai masyarakat yang memandang bahwa memberi
kepada pengemis adalah sesuatu yang mulia. Kemudian ada beberapa
masyarakat pedesaan yang memproduksi minuman beralkohol secara tradisonal
(ciu dan tuak) sebagai mata pencaharian, seperti di wilayah Desa Cikakak,
Kecamatan Wangon yang memproduksi minuman beralkohol jenis ciu.
Abtrak (Bhs. Inggris)SUMMARY
RISKA AMELIA DEWI, Program Study Magister Science Law, University
General Soedirman, "Effectiveness By Law Sub-Province Banyumas Number 16
Year 2015 About Tackling Disease Society", Commission Counsellor, Chief Dr. H.
Setya Wahyudi, S.H., M.H , Member, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
This research aim to to analyse By Law Sub-Province Banyumas Number
effectiveness 16 Year 2015 about Tackling Disease Society and analyse resistance
faced by Government Sub-Province Banyumas in doing society disease Tackling.
With approach of sosiological yuridical, having the character of is descriptive,
Location Research in Local Government Sub-Province Banyumas region, Source
of Data primary cover : Set Of Police Pamong District public service, Street
musician, beggar. Source of sekunder data : bibliography study data, Data
presented in the form of description, analysed qualitative.
Pursuant to result of solution and research to fundamental of[is problem of
this thesis, By Law Sub-Province Banyumas Number effectiveness 16 Year 2015
about Tackling Disease Society in its execution is not effective, because though have
been done by the straightening of law to the society disease, but just still the society
disease continue happened even mount from year to year. Matter this means
intention of formed his of Perda Number 16 Year 2015 about Tackling Disease
Society do not reach.
Resistance faced by Government Sub-Province Banyumas in doing society
disease tackling, covering:
a. Law structure
1) Still lower nya of is quality of SDM and is skilled of Linmas member exist in
Banyumas sub-province se countryside in executing duty and responsibility
his
2) Less proportional and its its his is amount of Satpol PP member with
arranged in order target luasan and amount
3) Still less in executing counselling about Perda
4) Not yet made available of medium rehabilitate beggar, psikotik loiterer,
loiterer of is non psikotik, street musician, people unemployed / public road
child, and prostitution
5) Lack of communications/ duty execution synchronization and coordination on
duty / related/relevant institution in straightening of Perda.
b. Cultural factor: From cultural factor of law is the lack of pay attention of society
to participate to to fight against society disease like : beggar, psikotik loiterer,
loiterer of is non psikotik, street musician, people unemployed road child, grog
drunkard, prostitution. Despitefully there is still his of society values which
looking into that giving to beggar is august something that. Later; Then there
are some rural society which produce grog by traditional (toddy and ciu) as
living, as in Countryside Cikakak region, District of Wangon which producing
ciu type grog
Kata kunciEfektivitas perda banyumas no.16 tahun 2015
Pembimbing 1Dr.H.SETYA WAHYUDI,S.H.,M.H
Pembimbing 2Dr.BUDIYONO,S.H.,M.Hum
Pembimbing 3
Tahun2020
Jumlah Halaman18
Tgl. Entri2020-08-31 12:31:20.227794
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.