Update Artikelilmiah: 29722

RISKA AMELIA DEWI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

RINGKASAN
RISKA AMELIA DEWI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 
Jenderal Soedirman, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 
16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat”, Komisi 
Pembimbing, Ketua Dr. H. Setya Wahyudi, S.H., M.H. , Anggota, Dr. Budiyono, 
S.H., M.Hum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan 
Penyakit Masyarakat dan menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah 
Kabupaten Banyumas dalam melakukan penanggulangan penyakit masyarakat. 
Dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di 
wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Sumber Data primer meliputi 
: Satuan Polisi Pamong Praja, Pengamen, pengemis. Sumber data sekunder : data 
studi kepustakaan, Data disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis secara 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok 
permasalahan dalam tesis ini, efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat 
dalam pelaksanaannya tidak efektif, karena meskipun telah dilakukan penegakan 
hukum terhadap penyakit masyarakat tersebut, namun panyakit masyarakat 
tersebut masih saja terus terjadi bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini 
berarti tujuan dari dibentuknya Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Penanggulangan Penyakit Masyarakat tidak tercapai.
Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam 
melakukan penanggulangan penyakit masyarakat, meliputi: 
a. Struktur hukum:
1) Masih rendahnya kualitas SDM dan ketrampilan anggota Linmas yang ada di 
desa se kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya;
2) Kurang sebanding dan proporsionalnya jumlah anggota Satpol PP dengan 
jumlah dan luasan sasaran yang ditertibkan;
3) Masih kurang dalam melaksanakan penyuluhan tentang Perda;
4) Belum tersedianya sarana rehabilitasi pengemis, gelandangan psikotik, 
gelandangan non psikotik, pengamen, orang terlantar /anak jalanan, dan 
pelacuran;
5) Kurangnya komunikasi/ koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas 
dengan dinas/instansi terkait dalam penegakan Perda.
b. Faktor budaya: Dari faktor budaya hukum adalah kurangnya keperdulian 
masyarakat untuk berpartisipasi memberantas penyakit masyarakat seperti : 
pengemis, gelandangan psikotik, gelandangan non psikotik, pengamen, orang 
terlantar /anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelacuran. Di samping 
itu masih adanya nilai-nilai masyarakat yang memandang bahwa memberi 
kepada pengemis adalah sesuatu yang mulia. Kemudian ada beberapa 
masyarakat pedesaan yang memproduksi minuman beralkohol secara tradisonal 
(ciu dan tuak) sebagai mata pencaharian, seperti di wilayah Desa Cikakak, 
Kecamatan Wangon yang memproduksi minuman beralkohol jenis ciu.

Abtrak (Bhs. Inggris)

SUMMARY
RISKA AMELIA DEWI, Program Study Magister Science Law, University 
General Soedirman, "Effectiveness By Law Sub-Province Banyumas Number 16 
Year 2015 About Tackling Disease Society", Commission Counsellor, Chief Dr. H. 
Setya Wahyudi, S.H., M.H , Member, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.
This research aim to to analyse By Law Sub-Province Banyumas Number 
effectiveness 16 Year 2015 about Tackling Disease Society and analyse resistance 
faced by Government Sub-Province Banyumas in doing society disease Tackling. 
With approach of sosiological yuridical, having the character of is descriptive, 
Location Research in Local Government Sub-Province Banyumas region, Source 
of Data primary cover : Set Of Police Pamong District public service, Street 
musician, beggar. Source of sekunder data : bibliography study data, Data 
presented in the form of description, analysed qualitative.
Pursuant to result of solution and research to fundamental of[is problem of 
this thesis, By Law Sub-Province Banyumas Number effectiveness 16 Year 2015 
about Tackling Disease Society in its execution is not effective, because though have 
been done by the straightening of law to the society disease, but just still the society 
disease continue happened even mount from year to year. Matter this means 
intention of formed his of Perda Number 16 Year 2015 about Tackling Disease 
Society do not reach.
Resistance faced by Government Sub-Province Banyumas in doing society 
disease tackling, covering:
a. Law structure 
1) Still lower nya of is quality of SDM and is skilled of Linmas member exist in 
Banyumas sub-province se countryside in executing duty and responsibility 
his 
2) Less proportional and its its his is amount of Satpol PP member with 
arranged in order target luasan and amount 
3) Still less in executing counselling about Perda 
4) Not yet made available of medium rehabilitate beggar, psikotik loiterer, 
loiterer of is non psikotik, street musician, people unemployed / public road 
child, and prostitution 
5) Lack of communications/ duty execution synchronization and coordination on 
duty / related/relevant institution in straightening of Perda.
b. Cultural factor: From cultural factor of law is the lack of pay attention of society 
to participate to to fight against society disease like : beggar, psikotik loiterer, 
loiterer of is non psikotik, street musician, people unemployed road child, grog 
drunkard, prostitution. Despitefully there is still his of society values which 
looking into that giving to beggar is august something that. Later; Then there 
are some rural society which produce grog by traditional (toddy and ciu) as 
living, as in Countryside Cikakak region, District of Wangon which producing 
ciu type grog

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman