Artikel Ilmiah : E1A014141 a.n. ARRIZAL FATHUROHMAN NURSALIM

Kembali Update Delete

NIME1A014141
NamamhsARRIZAL FATHUROHMAN NURSALIM
Judul ArtikelHak Konstitusional Pekerja Dalam Penentuan Upah Minimum (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Upah merupakan hak pekerja yang timbul karena adanya hubungan kerja
antara pekerja dengan pengusaha. Konstitusi Republik Indonesia telah
menjaminkan hak tersebut didalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Dewasa ini,
regulasi upah terdapat dalam PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang
merupakan peraturan pelaksana daripada Pasal 97 Undang-Undang No 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peraturan ini memuat ketentuan baru terhadap
mekanisme penentuan upah minimum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Menteri. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah hak pekerja dalam
penentuan upah minimum berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
dan apakah penentuan upah minimum berdasarkan PP No 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan telah sesuai dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Sementara itu, data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data
melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis
normatif kualitatif. Adapun penyajian data dalam penelitian ini adalah preskriptif
dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perubahan dalam
mekanisme penentuan upah minimum, dimana dalam penentuan setiap tahunnya
menggunakan rumus formula yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kondisi
demikian, menyebabkan berkurangnya hak pekerja dalam penentuan upah
minimum tersebut dimana sebelumnya mengikuti survey bersama dengan dewan
pengupahan yang selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur. Hal demikian
pun menandakan bahwa PP No 78 Tahun 2015 khususnya yang mengatur
mengenai upah minimum bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.
Abtrak (Bhs. Inggris)Wage is a right of employee coming from a relationship between workers
and employer. Indonesia Republic Constitution has guaranteed it in Article 28D of
Constitution year 1945. Nowadays, the wage regulation in Government Regulation
(PP) No. 78 Year 2015 on payment is an Implementing Regulation than Article 97
Law No. 13 Year 2003 on Labor Law. This regulation involves new provision
towards the mechanism of minimum wages determination that regulated in
Ministry Regulation previously. Then, the discussion will be about how the right of
employees is based on minimum wage determination in PP No 78 year 2015 on
payment and whether the determination of minimum wage based on PP No 78 year
2015 on Payment has been right or not with Article 28D Constitution year 1945.
This study uses normative juridical method with legislation and historical
approach. The data used by this study is secondary data that collected through
literature study. After that the researcher analyzed it using normative qualitative
method. Then the data display is prescriptive that be described and arranged
systematically, logically, and rationally.
The result of this study shows that there are differences in minimum wage
determination mechanism where it is determined annually using formula from law.
Because of that, there is a decrease of employee right in determining the minimum
wage which previously it relates to the survey held with wage councils that it is
recommended to Governor further. It shows that Government Regulation (PP) No.
78 Year 2015, particularly on which regulates the minimum wage, contradicts
Article 28D Constitution Year 1945.
Kata kunciHak Konstitusi, Upah, Pekerja
Pembimbing 1Dr. Hj. Siti Kunarti, S.H., M.H.
Pembimbing 2Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.
Pembimbing 3Hj. Sri Hartini, S.H., M.H.
Tahun2018
Jumlah Halaman17
Tgl. Entri2018-11-15 08:51:32.363583
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.