Artikel Ilmiah : F1D010051 a.n. WISOGENI
| NIM | F1D010051 |
|---|---|
| Namamhs | WISOGENI |
| Judul Artikel | RELASI AKTOR DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Abstrak Penelitian ini berjudul “Relasi Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pengembangan Sistem E-Governemnt di Kabupaten Banyumas” bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan Relasi Aktor dalam Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan E-government serta memahami dan faktor pendukung penetapan kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang rencana induk pengembangan E-government. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis, model interaktif Miles dan Huberman, untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik tringulasi data. Hasil Penelitian pembahasan peraturan daerah tentang E-Governement, terbagi menjadi 4 tahap yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif kebijakan dan tahap penetapan kebijakan. Dalam Formulasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem E-Governement, prosesnya melibatkan tiga aktor, yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Panitia Khusus Perda E-Government dan Tim Akademisi dari Unsoed. Ketiga aktor saling melakukan relasi kerjasama yang membuat Perda EGovernment cepat selesai. Dishubkominfo ingin agar perda E-Government ini dapat menaikan posisi Dishubkominfo yang sebelumnya tidak di pandang, menjadi instansi penting oleh SKPD lainnya, karena E-government disahkan dengan tujuan SKPD di Kabupaten Banyumas bersedia saling terintegrasi dengan Dishubkominfo, dan menyebabkan posisi Dishubkominfo menjadi penting di antara SKPD lain. Model perumusan kebijakan perda E-Government adalah model elit, model elit adalah kebijakan publik hanya sebagai preferensi dari elit yang memerintah. Peraturan daerah E-Government hanya atas inisiatif Dishubkominfo, masyarakat luas tidak tahu apa maksud dan isi dari perda EGovernment. faktor pendorong yang menyebabkan cepatnya pembahasan Faktor pertama, yaitu Aktor yang merumuskan punya kedekatan satu sama lain. Karena sudah mempunyai dasar kedekatan, untuk menyatuka pandangan politiknya tidak akan lama dan sulit. Faktor kedua ialah mengejar agar program E-Government, masuk dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Banyumas tahun 2013. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | SUMMARY This Research, entitled "Actor Relation in Formulation of Regional Regulation No. 4 of 2012 on Development Plan E-governemnt System in Banyumas Regency" aims to understand and describe the Actor Relations in Policy Formulation of Regional Regulation No. 4 of 2012 on Master Plan of EGovernment Development, also to understand and as factors supporting the determination of regional regulatory policy number 4 of 2012 on the master plan for the development of E-government. The research method used is descriptive qualitative method with a case study approach. The data are obtained from the results of observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using the method of analysis, interactive model of Miles and Huberman, to ensure the validity of the data, this study uses the data tringulasi techniques. The discussion results of local regulations on E-Government, are divided into 4 stages: formulation of the problem, the policy agenda, alternative policies and policy-setting stage. In Formulation of Regional Regulation No. 4 of 2012 on the Master Plan for Development of E-Government, the process involves three actors, namely the Department of Transportation, Communications and Information Technology, the Special Committee on Regulation of E-Government and Academics Team of Unsoed. All three actors perform mutual cooperation which make regulation of E-Government quickly completed. Dishubkominfo wants regulation of E-Government can raise the position Dishubkominfo due to previously they were not getting attention, to become an important institution by other SKPD, because the E-government enacted with the purpose of sectors in Banyumas are willing to integrate with Dishubkominfo, and cause Dishubkominfo has an important position among another SKPD. The model of policy formulation in regulation of E-Government is the elite model, elite model is a public policy which is only preferred by the ruling elite. Regulation of E-Government area just under Dishubkominfo initiative, the society does not know what is the purpose and content of E-Government regulation. Driving factors that cause rapid discussion of the first factor, is because the actor who formulate has similarity to one another. Because it has a proximity basis, to unite their political views will not be long and difficult. The second factor is that the pursuit of E-Government program, included in the discussion of RAPBD Banyumas in 2013. |
| Kata kunci | Kata kunci: Relasi aktor, Formulasi Kebijakan, Model Elit |
| Pembimbing 1 | Khairu R. Sobandi, S.IP, M.Si |
| Pembimbing 2 | Dr. Ali Rokhman, M.Si. |
| Pembimbing 3 | Dr. Sofa Marwah, M.Si |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2015-02-17 17:28:06.699172 |